erek raksasa

Sistem aliansi terkuat

IHSG Diramal Masih Menguat Jelang Pengumuman Suku Bunga******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan Kamis (19/1).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menilai pergerakan IHSG pada perdagangan sebelumnya, terlihat kembali pada rentang konsolidasi pasca meningkat jangka pendek beberapa waktu sebelumnya.

Sedangkan, perkembangan pola pergerakan IHSG masih menunjukkan tren positif dalam jangka panjang.

Melihat sentimen itu, William menilai peluang kenaikan masih terbuka lebar di tengah gelombang capital outflow yang tercatat secara year-to-date.

"Hari ini pergerakan IHSG juga akan diwarnai oleh rilis data perekonomian tingkat suku bunga yang disinyalir belum akan mengalami perubahan," tegasnya.

William memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support 6.654 dan resistance 6.789.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan INDF, AALI, ITMG, ASII, JSMR, CTRA, dan BSDE.

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan IHSG berpeluang bangkit. Ia melihat IHSG sedang berada di antara garis SMA-5 dan SMA-20.

"Diperkirakan akan melanjutkan pergerakan naiknya hari ini apabila chart daily tetap di atas 6.700," kata Ivan.

Ivan memperkirakan hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support 6.691 dan resistance 6.800. Saham pilihannya adalah ANTM, ASII, dan BBRI.

IHSG ditutup di level 6.765 pada Rabu (18/1). Indeks saham melemah 1,55 poin atau minus 0,02 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,16 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,50 miliar saham.

Pada penutupan tersebut, tercatat 229 saham menguat, 279 terkoreksi, dan 200 lainnya stagnan. Terpantau, tujuh dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor industri di angka 0,55 persen.

[Gambas:Video CNN]

patriark legendaris

PUPR Akan Bangun 444 Km Jalan Baru di 2023******

Kementerian PUPRmenargetkan bisa membangun jalanbaru sepanjang 444 kilometer (km) di seluruh wilayah di Indonesia di 2023.

Supaya target itu bisa tercapai, mereka telah mempersiapkan anggaran Rp26,31 triliun. Anggaran itu termasuk untuk revitalisasi jalan yang sudah ada.

Pada tahun ini Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp125,22 triliun. Dari jumlah tersebut sebesar Rp49,31 triliun bakal digunakan untuk pembangunan di bidang bina marga mulai dari jalan, jembatan, hingga revitalisasi drainase.

Ia merinci selain Jalan Geumpang-Pameue, jalan baru yang bakal dibangun adalah Lahewa Alulu-Bts Nias (Sumut), Teluk Tapang-Bunga Tanjung (Sumber), Toapejat-Rokot-Sioban-Katiet (Sumber), Teluk Buton-Klarik (Kepri), lingkar Utara Jatigede (jabar), Tepus-Jeruk Wudel II (DIY), dan lingkar Tuban dan lingkar Utara Lamongan (Jatim).

Lalu, Rasau-Jasa-Bts Negara (Kalbar), Siding/Seluas-Sekayan/Entikon (Kalbar), Malinau-Semamu (Kaltara), Singaraja-Mengwtani (Bali), Oenaek-Saenam-Numpo (NTT). GORR (Gorontalo) Bypass Mamminasasta (Sulsel), Kei Besar dan Buru (Maluku).

Kemudian, pembangunan jalan di Sofi-Wayabula II (Malut), Towo Hitam-Oksibil (Papua), Kwatisore-Kp Muri (Papua), Kemiri-Depapre (Papua), PLBN Yetelkun (Papua), dan lingkar Sorong (Papua Barat).

Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga bakal meningkatkan kapasitas dan preservasi struktur di sepanjang 3.638,36 km jalan yang sudah ada saat ini.

Sedangkan untuk infrastruktur jembatan, kementerian mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,69 triliun. Dana ini bakal digunakan untuk pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 8.255 meter, serta preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 106.923,98 meter.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, pada 2023 juga dialokasikan anggaran sebesar Rp25,03 triliun di bidang cipta karya. Dana ini bakal digunakan untuk pengadaan air minum, sanitasi, pengembangan kawasan permukiman, membangun gedung, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan, hingga sarana olahraga dan pasar.

Selanjutnya anggaran juga dialokasikan sebanyak Rp41,95 triliun untuk bidang sumber daya air, termasuk di proyek IKN. Anggaran bakal digunakan untuk pembangunan bendungan dan danau, irigasi dan rawa, pengadaan tanah, hingga pembangunan embung dan prasarana air baku.

"Jadi di 2023-2024 memang kami fokuskan dioperasikan bangunan yang sudah dibangun, pemeliharaan yang sudah dibangun dan mengoptimalkan mungkin yang belum optimal, dan merehabilitasi yang mungkin sudah perlu diperbaiki," pungkas Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Hunyuan

Kementerian PUPR: Tiga Segmen Jalan Lingkar Sepaku IKN Rampung******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelesaikan tiga segmen sepanjang 5,7 kilometer (km) pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga memaparkan pembangunan Jalan Lingkar Sepaku dilaksanakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur terdiri dari empat segmen.

Rinciannya, segmen satu sepanjang 1,75 km dengan biaya APBN sebesar Rp66,6 miliar selesai Januari 2023. Selanjutnya, segmen dua sepanjang 1,85 km selesai November 2022 dengan nilai Rp56,6 miliar, dan segmen tiga sepanjang 2,17 km senilai Rp63,9 miliar.

"Untuk segmen satu, dua, dan tiga saat ini sudah PHO (Provisional Hand Over), selanjutnya Segmen 4 sudah pekerjaan konstruksi ditargetkan selesai Mei 2024," kata Danis seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (18/1).

Ia juga mengatakan selain Jalan Lingkar Sepaku, saat ini juga tengah dibangun Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat sepanjang 2,99 km dan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur sepanjang 2,96 km.

Untuk Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat, sudah dalam tahap konstruksi sejak September 2022 dan ditargetkan selesai April 2024. Sementara, untuk Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur sudah terkontrak dan segera dibangun dengan target selesai Juni 2024.

Secara terpisah, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur IKN Nusantara dilaksanakan secara bertahap dengan mengusung konsep 'Future Smart Forest City of Indonesia'. Oleh karena itu, pihaknya tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Pada tahap awal, 2022-2024, pembangunan yang menjadi prioritas Kementerian PUPR salah satunya jalan nasional yang menjadi akses utama ke IKN Nusantara.

Selain itu, Kementerian PUPR juga tengah membangun Jalan Tol Akses IKN yang tersambung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, tepatnya di KM 11.

Saat ini tengah diselesaikan Tol akses IKN Segmen 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 12,66 km, Segmen 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, dan Segmen 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang.

Pembangunan ketiga jalan tol ini merupakan bagian dari jaringan jalan menuju IKN yang ditargetkan selesai 2024.

[Gambas:Video CNN]

Infinity: Dari Mata Sharingan hingga Mata Samsara

DPR Singgung Kekuatan Oligarki dalam Kasus Meikarta******

Anggota Komisi VIDPRAndre Rosiade menyinggung soal dugaan kekuatan oligarki dalam kasus ApartemenMeikarta di mana konsumen tak kunjung menerima unit sejak 2019.

"Kita melihat ada kekuatan oligarki yang sewenang-wenang. Harusnya bapak (konsumen) sudah menerima (unit) tahun 2019 sekarang sudah 2023, jadi sudah delay4 tahun," ujar Andre dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Rabu (18/1).

Andre juga menyinggung PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek yang menjanjikan unit diserahkan pada 2027. Andre pun menuding kasus Meikarta ini sebagai penzaliman oleh oligarki.

Ke depan, Komisi VI DPR mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk melindungi konsumen Meikarta dan mengawal penyelesaian hak konsumen dengan stake holderterkait, khususnya untuk membatalkan putusan yudikatif atas PKPU.

Komisi VI DPR juga akan segera mengundang pihak Meikarta untuk membahas kasus tersebut.

"Komisi VI DPR RI mengusulkan rapat gabungan Komisi VI, Komisi VII dan Komisi IX bersama mitranya untuk menyelesaikan masalah korban penipuan Apartemen Meikarta untuk melawan kezaliman oligarki," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, Konsumen Apartemen Meikarta mengatakan tidak lagi menginginkan huniannya diserahkan. Mereka memilih pengembalian uang (refund) yang sudah mereka serahkan secara cash kepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek, maupun secara kredit kepada bank.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana.

Aep menjelaskan konsumen yang membeli apartemen Meikarta baik secara cash maupun kredit tak kunjung menerima unit yang awalnya dijanjikan pada 2018-2020 lalu. Sampai saat ini hunian tersebut masih mangkrak dan sebagian masih berbentuk tanah.

Sejak gagal terima unit, Aep mengatakan konsumen sudah berusaha meminta penjelasan kepada PT MSU, namun tidak ada penyelesaian yang jelas. Aep menyebut selama ini konsumen hanya dipertemukan dengan sales Meikarta, sedangkan manajemen perusahaan tidak pernah menemui konsumen.

"Kami terus secara persuasif mendatangi pihak Meikarta, tapi tetap dihadapkan dengan salesnya. Kebetulan manajemen nya tidak mau turun. Dengan kata-kata 'kami komitmen akan terus melanjutkan pembangunan'. Seperti itu terus, tetap tidak ada kepastian penyelesaian unitnya," ujar Aep.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Corporate Communication Lippo Karawaci Paulus, tetapi yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

[Gambas:Video CNN]

Era Sihir Super Abadi

Imbas FTX Runtuh, Genesis Ajukan Perlindungan Kebangkrutan******

Pemberi pinjaman kripto, Genesis Global Capital, berencana untuk mengajukan perlindungan kebangkrutan. Reutersmelaporkan pengajuan kebangkrutantersebut diajukan secepatnya pada minggu ini.

Isu bangkrutnya Genesis telah diperkirakan selama beberapa minggu belakangan.

Kabar ini muncul setelah Genesis menyetop penyaluran dan penebusan pinjaman baru bagi para investor kripto sejak 16 November 2022.

Korban efek domino FTX sebelumnya Genesis antara lain BlockFi dan Core Scientific Inc.

Kedua perusahaan pemberi pinjaman tersebut sudah lebih dulu mengajukan perlindungan kebangkrutan.

[Gambas:Video CNN]

Sistem aliansi terkuat

Bos Sriwijaya Air Ungkap Alasan 27 Ahli Waris Belum Dapat Ganti Rugi******

CEO Sriwijaya Air Ardhana Sitompul mengungkap ada 27 ahli waris korban kecelakaanSJ 182 yang enggan menerima ganti rugi Rp1,5 miliar. Alasannya karena proses pengajuan gugatan di AS.

Ardhana mengatakan pihaknya sudah menyiapkan ganti rugi Rp1,25 miliar sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ditambah Rp250 juta untuk masing-masing ahli waris.

Ia membantah tudingan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus bahwa ada aksi 'preman' yang mempersulit pencairan ganti rugi tersebut. Ardhana menegaskan tidak ada persyaratan ahli waris harus menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak mana pun jika ingin ganti rugi cair.

Dengan begitu, ahli waris yang sudah menerima ganti rugi tidak bisa menuntut klaim lanjutan di kemudian hari. Ardhana menegaskan ganti rugi tersebut hanya berlaku satu kali.

Aturan tersebut tidak disepakati oleh 27 ahli waris korban SJ 182. Ia menegaskan mereka yang belum mengambil uang Rp1,5 miliar tersebut karena masih mengajukan gugatan kepada Boeing di Amerika Serikat (AS).

"Kalau mereka menandatangani persyaratan itu, mereka khawatir gugatan yang di AS gak bisa dipenuhi. Jadi permasalahannya gitu. Mereka ini kenapa pada akhirnya gak mau karena diyakinkan oleh para pengacaranya bahwa kalau melakukan gugatan ke AS akan menerima lebih dari Rp1,25 miliar, bisa Rp5 miliar kali," jelas Ardhana.

Ardhana mengaku sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Kementerian Perhubungan, sekitar 3 sampai 4 bulan lalu. Pihaknya keberatan jika disebut ada persyaratan yang menyulitkan bagi ahli waris.

"Kami bukan gak ngasih, tapi mereka sendiri yang gak mau. Karena mereka khawatir kalau menandatangani itu kemungkinan gugatan mereka di AS itu akan berdampak," tuturnya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan langsung dugaan praktik premanisme ini ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (18/1). Lasarus mendapatkan sejumlah pengaduan dari keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182.

Lasarus meminta masalah tersebut bisa segera diselesaikan. Ia menyampaikan kepada Budi bahwa seharusnya pihak asuransi jangan mengatur negara.

"Ini korban sudah meninggal, keluarganya hanya mengharapkan seikhlasnya dari pihak berwenang untuk mengganti. Hak dia mau menuntut pihak mana pun, hak dia. Tapi kalau dia dipaksa untuk tidak menuntut pihak mana pun baru dibayar, ini sama dengan main preman. Kerjaan preman ini, bukan kerjaan bernegara. Saya keberatan Pak Menteri," katanya.

Ia mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak disyaratkan soal kewajiban menandatangani surat pernyataan tidak menuntut pihak mana pun jika ingin mendapatkan ganti rugi.

Budi tidak menanggapi langsung informasi yang disampaikan Lasarus dalam raker tersebut. Kendati, Menhub tak memprotes tuntutan percepatan pencairan ganti rugi kepada korban yang ditekankan oleh DPR.

"Negara melindungi rakyat. Urusan rakyat adalah kepada negara karena kita diatur oleh negara. Regulasi ini dibuat oleh negara untuk mengatur kita semua, termasuk kita-kita yang ada di sini. Jadi tidak boleh ada persyaratan ditambahkan ke situ," tegas Lasarus.

Kecelakaan maut menimpa Sriwijaya Air SJ 182 dengan rute Bandara Soekarno-Hatta ke Bandar Udara Supadio, Pontianak pada 9 Januari 2021 lalu. Pesawat mengangkut 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang dan 12 awak itu jatuh di Perairan Kepulauan Seribu, empat menit setelah tinggal landas.

Akibat kecelakaan itu, 62 orang yang berada di dalam pesawat tewas. Kemenhub sebelumnya mengatakan Sriwijaya Air bakal dikenakan sanksi jika tak membayarkan hak keluarga korban kecelakaan SJ 182.

Dalam Pasal 26 Ayat (1) Permenhub Nomor PM 77 Tahun 2011 tertulis bahwa Direktur Jenderal di Kemenhub dapat memberikan sanksi administratif kepada pengangkut yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya.

Lalu, Pasal 26 Ayat 2 berbunyi sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan. Jika peringatan tidak ditaati, maka pemerintah dapat melakukan pembekuan izin usaha angkutan udara niaga untuk waktu 14 hari kalender.

[Gambas:Video CNN]