slot bonus new member 100 di depan

warunggol 67Jutaan kata 217727Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot bonus new member 100 di depan》

Mendagri harap keamanan transportasi laut luar Jawa ditingkatkan******

Saya mohon betul kepada teman teman gubernur kepala daerah yang di luar Jawa dan Sumatera ini tolong waspada angkutan laut dan angkutan udara

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian minta seluruh kepala daerah baik gubernur hingga bupati/wali kota agar meningkatkan keamanan transportasi laut, khususnya yang berada di luar Pulau Jawa dan Sumatera, saat pelayanan arus mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah.

 

“Saya mohon betul kepada teman teman gubernur kepala daerah yang di luar Jawa dan Sumatera ini tolong waspada angkutan laut dan angkutan udara,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin.

 

Ia menekankan agar kepala daerah bersama pemangku kepentingan di wilayah masing-masing memeriksa semua fasilitas sarana prasarana kapal hingga kelaikan termasuk menyiapkan dan mewajibkan penggunaan pelampung jika masyarakat menggunakan transportasi laut.

 

“Ini harus menjadi habit kita, kebiasaan kita, kenapa? Karena banyak kejadian hampir setiap tahun di arus mudik dan arus balik terjadi kecelakaan, bukan kecelakaan di Jawa tapi kecelakaan kapal, tenggelam, overload,” ucap Tito.

 

Tito mengingatkan peristiwa di Danau Toba, di mana ada kapal yang tenggelam di kedalaman 600 meter yang hingga saat ini masih belum bisa diangkat. Orang-orang yang selamat adalah yang menggunakan pelampung, sementara yang tidak menggunakan pelampung tenggelam.

 

“Nah satu saja kejadian di daerah lain, kita fokus kepada Jawa-Sumatera karena arus mudik dan arus baliknya paling banyak, jutaan tapi satu kecelakaan kapal di daerah itu akan mencoreng semuanya,” ucap Tito.

 

Oleh karena itu, Tito meminta agar semua pihak yang berkaitan dengan transportasi laut khususnya di wilayah liar Jawa dan Sumatera agar melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelabuhan, berkoordinasi dengan petugas Kementerian Perhubungan, dan mewajibkan semua pihak untuk menggunakan pelampung serta menyiapkan peralatan penolong.

 

“Saya katakan ini mumpung waktunya, cek betul pelabuhan, koordinasi dengan petugas Kementerian Perhubungan untuk mewajibkan semua menggunakan pelampung, tegas Tito.

 

Tito menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap arus mudik dan balik Lebaran yang telah menjadi ritual tahunan di Indonesia. Dengan jutaan bahkan ratusan juta orang yang terlibat sehingga akan mempengaruhi situasi transportasi secara keseluruhan.

 

“Berbeda dengan yang di Jawa, saya kira sudah memiliki pola, kepala daerah yang di Jawa, Sumatera sudah memiliki pola arus mudik, arus balik. (Namun) jangan lengah ada perubahan perubahan baru seperti misalnya pasar tumpah dan lain lain,” kata Tito.

 

Selama masa jabatannya sebagai Kapolri, Tito merasakan dampak besar dari adanya jalan tol, yang signifikan meringankan beban transportasi dari Merek hingga Surabaya.

 

“Jalan tol yang ada itu sangat membutuhkan sekali saya mengalami saat saya menjadi Kapolri sebelum ada jalan tol, dan setelah ada jalan tol dari Merak sampai Surabaya sangat sangat berpengaruh meringankan tugas,” kata Tito.

Baca juga: Mendagri minta seluruh gubernur sigap wujudkan pangan murah

Baca juga: Mendagri sebut impor jadi alasan harga beras Singapura murah

Baca juga: Mendagri minta kepala daerah antisipasi inflasi menjelang Ramadhan
 

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Moeldoko sebut presiden miliki hak untuk berpolitik******

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa  presiden memiliki hak untuk berpolitik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Usai melaksanakan salat Jumat di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, Moeldoko mengatakan bahwa presiden merupakan figur yang memiliki jabatan politik sehingga hak-hak politik juga melekat padanya.

"Presiden sebagai figur yang memiliki jabatan politik, tentu hak-hak politiknya juga melekat dan ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu," kata Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan, bahwa hak politik seperti turut serta dalam melaksanakan kampanye bukan hanya menjadi hak seorang presiden saja,  tetapi juga pada wakil presiden, seluruh menteri dan pejabat publik yang ada.

Sebagai informasi, terkait dengan  kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pada bagian kedelapan tentang Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Pejabat Negara Lainnya.

Aturan terkait diperbolehkan  presiden mengikuti kampanye, tertuang dalam Pasal 299 poin pertama yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Kemudian, pada poin kedua disebutkan pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye, selain itu juga pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik juga bisa melaksanakan kampanye.

Pejabat negara lainnya tersebut, bisa melaksanakan kampanye jika yang bersangkutan sebagai calon presiden atau wakil presiden, anggota tim kampanye dan pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

"Sangat jelas disebut di sana bahwa presiden dan wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat publik memiliki hak untuk melakukan kampanye. Secara undang-undang seperti itu," katanya.

Ia menambahkan, terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa presiden dan menteri memiliki hak demokrasi dan politik untuk mengikuti kampanye, hal tersebut memang sudah sesuai dengan aturan mengingat Indonesia adalah negara hukum.

Dalam undang-undang tersebut, lanjutnya, juga sudah disebutkan dengan sangat jelas bahwa presiden, wakil presiden dan pejabat negara diperbolehkan untuk berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.

"Indonesia ini adalah negara hukum, negara demokrasi, sehingga acuannya hukum. Jadi jangan kemana-mana, standarnya hukum. Jangan diukur dengan standar perasaan, tidak ketemu. Rasanya tidak cocok, tidak begitu," katanya..

Sebelumnya, Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (24/1), mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

 

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：fitur kredivo、laku laku pinjam uang、poker224

Terkait：slot798、cara bayar kredivo、tafsir mimpi erek erek terbaru、link judi free terbaru、kredit hp tanpa dp、87 slot、bomslot、rentalqq、daftar slot maxwin、link situs slot gacor

---

---

bab terbaru：slotgacor（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08