canda4d

Aku membunuh Long Aotian

Pemerintah, Menolehlah ke Timur Tengah Agar Badai PHK Bisa Dicegah!******

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menyelimuti buruhatau tenaga kerjadi Indonesia.

Setelah sebelumnya badai PHK menimpa karyawan startup, sekarang masalah itu mengintai pekerja sektor lain. Baru-baru ini Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani mengingatkan badai PHK berpotensi mengintai pekerja di sektor padat karya.

Namun, ia tak merinci kapan gelombang PHK sektor padat karya akan terjadi.

Ancaman itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menyebut ada lima hal yang memicu ancaman gelombang PHK di sektor padat karya tersebut.

Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima,perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri.

"Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Jika para pengusaha itu masih memprediksi soal PHK, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) malahan telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Hal yang diharapkan oleh Jemmy tersebut, rupanya senada dengan apa yang disampaikan Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita. Ia menuturkan semua peluang atau ancaman yang bisa berujung pada PHK masif perlu dimitigasi oleh pemerintah.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan beberapa hal. Pertama,membuat kebijakan fiskal yang memberikan prioritas pada penjagaan daya beli masyarakat dan pelebaran kesempatan kerja.

"(Seperti) bantuan sosial dan skema BLT lainya untuk segmen masyarakat kurang mampu dan kelas menengah bagian bawah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Kedua,pemerintah bisa melakukan melakukan periodisasi dan klasterisasi dalam penerapan Revolusi 4.0. Artinya, pemerintah perlu melakukan penerapan teknologi secara bertahap saja atau tidak sekaligus.

Hal ini juga harus diterapkan pada bidang-bidang yang telah dikalkulasi secara cermat risikonya saja. Pasalnya, semakin masif penerapan teknologi tinggi dalam proses produksi, gelombang PHK tenaga kerja akan semakin besar.

"Penerapan teknologi tinggi memang meningkatkan efisiensi. Tapi efisiensi dari penerapan teknologi tinggi harus mengalami trade offdengan penggunaan tenaga kerja," jelas Ronny.

Ketiga,pemerintah bisa melakukan negosiasi terkait penetapan Upah Minimum Regional (UMR) agar tidak terlalu tinggi. Hal ini bisa dijadikan opsi alih-alih melakukan PHK.

Sebab, penurunan upah bisa menekan biaya produksi perusahaan, sehingga mereka bisa tetap berproduksi.

"Pemerintah juga bisa menegosiasikan dengan teliti soal UMR, baik dengan serikat buruh maupun dengan pengusaha, agar angkanya tidak menyebabkan dunia usaha melakukan lay offtenaga kerja," kata Ronny.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan melemahnya permintaan dari AS dan Eropa membuat produksi perusahaan melambat, sehingga PHK tidak bisa terhindarkan.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengalihkan ekspor ke pasar alternatif terutama ke negara di Timur Tengah.

Sebab, berdasarkan catatan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara bisa mencapai 5,5 persen di tahun ini.

"Ini potensi bagus untuk pengalihan ekspor," kata Bhima.

Pangkas Tarif PPN dan Tambah Uang BLT Subsidi Gaji

Penjahat penjelajah waktu

Produsen Tempe dan Tahu Bantah Stok Kedelai Cuma Cukup untuk 7 Hari******

Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin membantah pernyataan Badan Pangan Nasional (BPN) yang menyebut pasokan kedelai di Indonesia hanya cukup sampai tujuh hari ke depan.

Aip menjelaskan bahwa ada rapat koordinasi Kementerian Perdagangan dengan para importir kedelai. Namun, hasil yang ia terima dari pertemuan tersebut berbeda dengan pernyataan BPN.

"Jadi pernyataan itu (BPN) tidak sesuai dengan data yang saya terima. Kenyataan di lapangan, kenyataan di seluruh Indonesia itu (stok kedelai) tidak kurang. Jadi ada terus," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Sementara, kebutuhan kedelai di Indonesia tercatat menyentuh 248,6 ribu ton per bulan. Dengan begitu, ketahanan stok kedelai masih sanggup hingga 1,6 bulan ke depan atau 48 hari.

Berdasarkan data tersebut, stok kedelai di Indonesia tidak akan habis dalam 7 hari ke depan, melainkan masih sanggup bertahan setidaknya sampai pertengahan Desember 2022.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga memastikan stok kedelai dalam negeri mencukupi dan aman hingga tiga bulan ke depan.

[Gambas:Video CNN]

"Kedelai kan sedang ramai, kedelai stoknya aman ya, aman. Sampai tiga bulan aman," ujarnya dikutip dariDetik, Selasa (25/10).

"Jadi ada yang bilang stoknya cuma seminggu. Itu hoax," lanjutnya.

Kendati demikian, Zulkifli mengakui memang harga kedelai saat ini masih tinggi. Sebab, stok yang ada saat ini diimpor saat harga global lagi tinggi-tingginya.

Di lain sisi, Aip Syarifuddin mengaku kabar simpang siur ini membuat beberapa anggotanya resah dan memutuskan untuk mogok produksi pada 29 hingga 31 Oktober mendatang.

"Intinya tempe dan tahu di Indonesia ada. Cuma di beberapa kota, khususnya tahu, ada yang tidak ada. Tahu langka di beberapa kota di Jawa Barat, seperti Subang dan Sumedang. Tapi tidak seluruh tukang tahu berhenti (mogok kerja). Kalau di Jakarta, kami pabrik tahu tetap jalan," pungkas Aip.

Yi Feng Luo Lanxue

Luhut Ingin RI Jadi Produsen Baterai Listrik Terbesar ke******

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menargetkan Indonesia dapat menjadi produsenbaterai listrik terbesar kedua di dunia pada 2028.

Ia mengatakan target itu bisa dicapai jika Indonesia mulai memproduksi baterai lithium mobil listrik di 2024 dan semua pengembangannya dilakukan sesuai rencana.

"Sekarang untuklithium batterykita berharap bisa produksi nanti pada kuartal II 2024. Kalau semua berjalan sesuai rencana kita bisa jadi negara penghasil baterai kedua di dunia di 2028. Ini angka yang bagus," ungkap Luhut dalam acara Road to G20 bersama Himpuni, dikutip dari Detik, Selasa (25/10).

"Di Kalimantan Utara itu di kawasan industri kita akan bangun untuk bisa produksi baterai 3 juta kendaraan. Semua ini berjalan," papar Luhut.

Pemerintah juga disebut telah meminta Hyundai yang memiliki pabrik di Indonesia untuk memproduksi 12 ribu mobil listrik tahun depan.

"Kami juga dorong Hyundai yang akan memproduksi 12 ribu mobil di sini tahun depan, jauh lebih besar dari yang kita butuhkan," sebut Luhut.

Luhut sebelumnya menargetkan Indonesia dapat menjadi produsen mobil listrik terbesar atau kedua terbesar di 2029.

"Kita akan menjadi produser lithium batre nomor satu atau nomor dua mungkin di 2029. Karena semua ini sedang berproses," kata Luhut pada acara puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia LAGAWIFEST 2022 di Pulau Tegal Mas, Lampung, Kamis (23/6).

Menurut Luhut, Indonesia akan mulai memproduksi dan mengekspor baterai lithium dan mobil listrik. Untuk mobil listrik, sambungnya, perjanjian dengan Hyundai sedang berproses melalui Kementerian Perindustrian.

"Ke depan kita akan ekspor baterai lithium dan mobil listrik. Mobil listrik sudah mulai berkembang oleh Hyundai, itu tadi Pak Menteri (Perindustrian) Agus buat ini sudah jalan," ujarnya.

Sedangkan untuk pengembangan baterai lithium, Indonesia akan menggandeng Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), salah satu perusahaan manufaktur baterai lithium terbesar asal China, LG Corporation dan Tesla, perusahaan mobil listrik dan baterai milik Elon Musk.

"Baterai lithium kita akan memproduksi sendiri dengan CATL, dengan LG dan Tesla kita harapkan juga akan bisa masuk," sebut Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Ahli alkimia

Holding BUMN Pangan Bantu Bulog Serap Hasil Panen Petani******

Pemerintah menambah kewenangan BUMNHolding Pangan atau ID Food untuk menyerap hasil produksi bahan pokokdari petani maupun peternak dalam negeri.

Kewenangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan sebelumnya penyerapan hasil petani hanya dilakukan oleh Bulog. Namun, dalam aturan baru ini, ID Food ikut andil.

Arief menjelaskan dengan masuknya BUMN Holding Pangan ini, maka penugasan penyerapan pangan ke petani dibagi dua. Bulog nantinya bertugas menyerap atau mengamankan produk jagung, beras, dan kedelai.

"Sisanya yang komersial kita akan berikan kepada ID Food, BUMN Holding Pangan untuk menyerap dan membantu tugas Bulog. Diharapkan ini akan mempercepat penyerapan produksi pangan," imbuhnya.

Adapun 11 bahan pokok yang wajib dimaksimalkan dari produksi dalam negeri adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Dalam PP 125/2022 ini, 11 bahan pokok tersebut akan diserap oleh Bulog dan ID Food berdasarkan Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HPP) yang ditentukan oleh Badan Pangan Nasional. Sebelumnya, HPP ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

"Jadi sekarang tugas penetapan HPP didelegasikan ke kami, sebelumnya di aturan lama ada di Kementerian Perdagangan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Dewa Dharma

Pengusaha Prediksi Gelombang PHK Hantam Sektor Padat Karya******

Wakil Ketua KadinBidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memprediksi sektor padat karyaakan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

PHK di sektor padat karya terjadi sebagaimana halnya perusahaan rintisan (startup) pada tahun ini. Namun, ia tak merinci kapan gelombang PHK sektor padat karya akan terjadi.

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta dalam Bincang Bersama BKPM, Bappenas, dan Kadin, seperti dilansir Antara, Selasa (25/10).

Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima, perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri. "Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Tentu, sambung dia, Indonesia bisa kalah berkompetisi dengan negara-negara Asean yang lain jika tidak berhasil mengatasi lima kendala tersebut.

"Negara-negara lain sangat cepat tumbuh ekonomi, sektor padat karya, juga padat teknologi. Misalnya, Bangladesh, Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia. Mereka juga menghadapi situasi yang sama," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Satu kehidupan

Pengusaha Ditanya soal Investasi di IKN: Didoakan Sukses******

Ketua Kebijakan Publik DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Danang Girindrawardana mengaku tak tahu berapa pengusahayang sudah berkomitmen ber-investasidi ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Sebagai gantinya, ia hanya mendoakan supaya proses pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur itu sukses. "Pengusaha sih mendoakan IKN sukses," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (25/10).

Danang menuturkan ada beberapa faktor yang membuat para pengusaha masih ragu untuk berinvestasi di IKN. Padahal, pemerintah sudah menawarkan insentif berupa tax holiday (penghapusan pajak) dan super tax deduction (pengurangan pajak).

Menurutnya, pemerintah malah lebih membuka komunikasi dan karpet merah kepada negara-negara luar untuk membangun IKN.

Kedua, ketidakpastian politik pada 2023 dan 2024. Danang mengatakan hal ini menimbulkan keraguan pengusaha lokal dan mancanegara untuk memastikan diri ikut dalam IKN.

"Apakah next president akan lanjutkan (pembangunan IKN) atau tidak, apakah ruling party (partai berkuasa) akan berpindah atau tidak? Ini pertanyaan yang membuat investor bisa tarik ulur, banyak pertimbangan," imbuh Danang.

Ketiga, ada ancaman resesi global pada 2023. Ia mengatakan resesi di depan mata, dan lonjakan inflasi sudah pasti terjadi.

Menurut Danang, dalam kondisi seperti ini sebaiknya pemerintah berbicara ke publik tentang hal-hal yang optimistis alih-alih pesan yang menakutkan.

Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani menuturkan investasi pada sektor-sektor ekonomi yang sudah menerapkan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) diprediksi tetap tumbuh ke depan.

Pasalnya, Indonesia masih memiliki potensi yang belum dioptimalisasi. "Perekonomian Indonesia diproyeksikan akan lebih baik dari negara lain, termasuk di area tertentu seperti kendaraan listrik, itu mungkin akan terus jalan," katanya seperti dikutip dari Antara.

Menurutnya, investasi di IKN Nusantara pun akan terus berlanjut karena pembangunannya menerapkan konsep smart city yang sesuai dengan prinsip SDGs.

"Selama kita bisa menjustifikasi permintaan, pasar, dan siapa saja yang akan pindah, saya rasa investor akan mau berinvestasi," jelasnya.

"Apalagi kalau kita fokus ke investasi yang berkelanjutan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]