cipit77

Kecanduan cinta yang mendominasi: Tuan ketiga lebih memilih istri kecilnya

Startup Furniture Fabelio Resmi Dinyatakan Pailit******

Startup penjualan jasa desain interior dan furniture PT Kayu Raya Indonesia atau Fabelio resmi dinyatakan pailit.

Pengumuman pailit disampaikan PT Kayu Raya Indonesia atau Fabelio melalui surat kabar Bisnis Indonesia.

Dari pengumuman ini tertulis, Fabelio resmi pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.JKT.PST, tertanggal 5 Oktober 2022, yang mengabulkan putusan pailit terhadap PT. Kayu Raya Indonesia.

Pengumuman ini juga menunjuk Bintang AL, S.H., M.H., Hakim Niaga- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas. Kemudian, mengangkat Gde Braga Abi Tamara.S.H, pengurus dan kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai kurator dalam kepailitan debitur (PT. Kayu Raya Indonesia).

Pengumuman juga menetapkan imbalan jasa kurator akan ditetapkan kemudian setelah selesai menjalankan tugas. Lalu, membebankan semua biaya perkara ke debitur yang besarannya akan ditentukan setelah kepailitan dinyatakan selesai.

Selanjutnya, dalam pengumuman ini hakim pengawas yang telah menetapkan beberapa hal, yaitu: 

Pertama, rapat kreditur pertama akan dilaksanakan pada Senin, 17 Oktober 2022, pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kedua, batas akhir pengajuan tagihan para kreditor dan tagihan pajak jatuh pada Senin, 14 November 2022, pukul 17.00 WIB (hari kerja). Lokasi di kantor pengurus Gde Braga Abi Tamara di Gedung WTC 5, lantai 3A.

Ketiga, rapat pencocokan piutang atau verifikasi tagihan para kreditor dan kantor pajak dilaksanakan pada Senin, 28 November 2022, pukul 10.00 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebelumnya, pada tahun lalu, Fabelio sempat menjadi buah bibir karena dituding tidak membayar gaji karyawan hingga dipaksa mengundurkan diri.

Co-Founder sekaligus CEO Fabelio Marshall Utoyo pun tak menampik perusahaan sudah menunggak gaji karyawan 2 bulan-3 bulan. Namun ia menegaskan bahwa manajemen tidak pernah memaksa karyawan untuk resign.

Menurutnya, manajemen sendiri sudah berhenti menerima remunerasi sejak 18 bulan terakhir akibat dampak pandemi covid-19.

"Pemaksaan sama sekali nggak, jadi memang kondisi perusahaan lagi susah karena dampak covid-19 kemarin dan memang ada keterlambatan dari sisi investor baru belum jadi masuk," bebernya kepadaCNNIndonesia.com,Selasa (14/12).

Pada saat itu, ia mengklaim masalah keuangan usaha gawangannya hanya bersifat sementara dan dapat diselesaikan dalam beberapa minggu ke depan. Ia juga memastikan Fabelio tidak dalam bahaya gulung tikar.

[Gambas:Video CNN]

Shenwutu

Mengintip Hitungan dan Besaran Gaji Pensiun Pegawai Swasta******

Pegawai swasta di Indonesia bakal mendapatkan gajisetelah memasuki masa pensiun. Namun, gaji pensiunan yang diterima tentu berbeda dengan PNS.

Jika gaji pensiunan PNS diberikan setiap bulan, maka pegawai swasta akan menerima sekaligus yang disebut dengan uang pensiun.

Adapun uang pensiunan pegawai swasta dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang bisa dicairkan setelah berhenti bekerja. Iuran setiap bulannya dibayarkan secara patungan oleh pegawai dan pemberi kerja.

Tentunya, besaran uang pensiunan yang diterima setiap pegawai swasta berbeda, bergantung masa kerja dan besaran gaji yang diperoleh setiap bulannya. Makin besar gajinya, maka makin besar pula uang pensiunan yang akan diterima.

Misalnya, pegawai memiliki gaji Rp10 juta per bulan, maka iuran JHT nya sebesar Rp570 ribu per bulan (5,7 persen x Rp10 juta). Dalam hal ini Rp200 ribu per bulan dipotong dari gaji (2 persen) dan Rp370 ribu per bulan dibayar oleh perusahaan (3,7 persen).

Oleh karenanya, jika ingin mengetahui uang yang bakal diterima setiap bulan, maka bisa langsung kalikan dengan lama masa kerja. Dalam hal ini, jika pegawai bergaji Rp10 juta masa kerja 30 tahun (360 bulan), maka uang pensiun yang diterima adalah Rp205,2 juta (360 x Rp570 ribu).

[Gambas:Video CNN]

Sistem masuk tingkat dewa

Hutama Karya Mengaku Belum Terima Gugatan Wanprestasi******

Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Tjahjo Purnomo mengaku belum menerima gugatanyang diajukan oleh PT Kosala Agung Metropolitan atas tuduhan ingkar janji alias wanprestasi.

"Gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PT KAM sebagaimana disebutkan dalam media, belum diterima oleh Hutama Karya atau HKR secara resmi dari PN Jakarta Selatan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/10).

Menurutnya, dalam hal gugatan wanprestasi tersebut telah diterima secara resmi, maka selanjutnya penanganan kasus ini akan dikuasakan kepada Jaksa Pengacara Negara pada Jamdatun Kejaksaan Agung RI.

Gugatan terdaftar pada Senin (10/10) dengan Nomor Perkara 930/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL.

Dalam berkas gugatan yang dikutip dari website Pengadilan Jakarta Selatan, PT Kosala Agung Metropolitan membawa Hutama Karya dan HK Realtindo ke 'meja hijau' terkait kerja sama dalam pengembangan satuan rumah susun The H Tower/ Kesatuan Bangunan Gedung The H Tower yang berlokasi di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan.

Tapi kemudian dalam perjalanannya, PT Kosala Agung Metropolitan menuduh Hutama Karya dan HK Realtindo telah ingkar janji/wanprestasi.

Atas dasar itulah, Kosala Agung Metropolitan meminta kepada pengadilan untuk menyatakan Hutama Karya dan HK Realtindo telah melakukan perbuatan perbuatan ingkar janji/wanprestasi atas pelaksanaan kerja sama dengan mereka dalam pembangunan dan pengelolaan The H Tower.

"Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp 1.495.524.933.140,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah)," tuntut Kosala.

Ganti rugi itu untuk membayar kerugian materiil Rp 535,60 miliar dan kerugian immateriil sebesar Rp 959,92 miliar.

"(Juga) menyatakan surat-surat yang dikeluarkan oleh maupun untuk dan atas nama para tergugat (Hutama Karya dan HK Realtindo) yang ada dalam kekuasaannya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang mengenai tindakan mengalihkan atau menjual Rumah Susun "Hunian" The H Tower tanpa disertai dokumen Pertelaan atau dokumen Pertelaan yang belum mendapatkan Pengesahan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta sehingga melanggar ketentuan Pasal 2.1 jo. Pasal 4.2 Akta PKS KAM-HK 2009," kata mereka.

[Gambas:Video CNN]

Ayah anak itu menempel padaku

Rumah Sakit di Jerman Terancam Tutup Gara******

Menteri Kesehatan JermanKarl Lauterbach mengatakan banyak rumah sakitterancam tutup karena bangkrut akibatinflasi di negara tersebut.

Sebab itu Lauterbach akan bernegosiasi dengan Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner soal bantuan dana dari pemerintah untuk rumah sakit.

"Jika kita tidak bereaksi di sana dengan cepat dan juga sangat drastis, akan ada penutupan," kata Lauterbach, dikutip dari aa.com.tr,Selasa (18/10).

"Kami tidak bisa memperkenalkan dana khusus untuk setiap daerah. Lagi pula, semuanya harus dilunasi," tegas sang Menkes.

Desakan Lauterbach ini berlandaskan dari tuntutan Asosiasi Rumah Sakit Jerman untuk bantuan cepat dari para politisi. Masyarakat Jerman khawatir akan kabar penutupan banyak rumah sakit.

Menurut Asosiasi Rumah Sakit Jerman, kesenjangan pembiayaan untuk biaya material dan energi bertambah hingga sekitar 15 miliar euro pada 2022 dan 2023.

Tingkat inflasi di Jerman memang naik menjadi 10,9 persen pada September 2022. Kantor Statistik Federal (Destatis) menjelaskan tingkat inflasi telah mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah sejak reunifikasi Jerman.

Hantaman inflasi di Jerman terjadi karena kenaikan harga yang sangat besar untuk produk energi dan makanan.

Ekonom terkemuka Jerman juga telah memperingatkan bahwa kenaikan harga gas bisa mendorong ekonomi ke jurang resesi. Menurut para ahli, Jerman akan menjadi salah satu negara yang paling terpukul oleh perlambatan ekonomi global tahun depan.

[Gambas:Video CNN]

Gadis biasa yang mencari keabadian

3 Biang Kerok Badai PHK Startup RI dan Saran Pembenahannya******

Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan rintisan (startup) yang beroperasi di Tanah Air terus berlanjut. Beberapa yang sudah melakukan PHK adalah LinkAja, Shopee, TaniHub, hingga Tokocrypto.

Terbaru, ada juga startupEdtech, Binar Academy yang mengonfirmasi melakukan PHK pada 20 persen karyawannya. Namun sayang mereka tak menjelaskan berapa total karyawan perusahaan itu saat ini.

Tak hanya melakukan PHK, beberapa startupbahkan menyatakan gulung tikar. Pekan lalu, startupfurnitur, Fabelio mengumumkan secara resmi menutup seluruh unit usahanya di Indonesia karena masalah itu.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan PHK dan kebangkrutan yang menimpa sejumlah startup memang dipicu banyak faktor. Salah satunya, permasalahan di startupyang sulit untuk diselesaikan.

Pertama, perubahan perilaku masyarakat yang membuat startup menghadapi kenyataan yang tak sesuai ekspektasi. Saat pandemi muncul, startupmemang menjadi incaran banyak pekerja di Indonesia, terutama anak muda yang menginginkan cara kerja fleksibel.

Tak heran, saat itu banyak perusahaan rintisan baru yang bermunculan. Startupyang lahir di masa pandemi memiliki optimisme bahwa akan terjadi perubahan gaya hidup masyarakat ke depannya, yakni lebih mengandalkan digitalisasi.

Tapi nyatanya, harapan tersebut tak sejalan dengan kenyataan. Saat pandemi mulai melandai, masyarakat tetap lebih memilih berinteraksi secara fisik.

"Nah ketika pandemic darlingini dihadapkan dengan realita bahwa ketika terjadi pelonggaran mobilitas, maka permintaan terhadap layanan digital itu ikut mengalami koreksi atau penurunan terutama yang berkaitan dengan bisnis consumeratau B to C," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Senin (17/10) kemarin.

Bhima mengatakan hilangnya pesona ini bisa terlihat dari dua contoh sektor startupyang mengalami tekanan usai pandemi reda, yakni, e-commercedan pendidikan. Saat pandemi, masyarakat mengubah gaya hidup dan belanja dari offline menjadi onlineuntuk membeli pakaian, bahkan sayuran dan buah.

Begitu juga dengan sekolah yang saat 2020 tidak diperbolehkan tatap muka, maka belajar onlinemenjadi pilihan.

"Tapi itu tak bertahan lama, karena masyarakat ternyata memilih untuk beraktivitas secara fisik lagi, sehingga digital hanya menjadi penopang. Nah ini yang menyebabkan tekanan bagi startup," imbuhnya.

Kedua, permasalahan uang. Pendanaan startup biasanya berasal dari modal ventura asing. Namun, seiring ancaman resesi global, maka aliran modal ke startup berpotensi ikut terganggu.

"Nah ini salah satu yang menyebabkan PHK di startupIndonesia karena ketergantungan pendanaan dari asing yang mungkin saja mengalami banyak permasalahan di negaranya, sehingga pendanaan ke Indonesia jadi seret," jelasnya.

Ketiga, permasalahan persaingan usaha yang tidak sehat. Banyak startupyang bersaing menarik konsumen melalui perang promo dan suku bunga tinggi atau dikenal dengan istilah bakar uang.

Misalnya, platforme-commerceyang memberikan potongan harga besar-besaran, sehingga biasanya lebih murah dari toko fisik, sampai tawaran gratis ongkos kirim. Lalu, perbankan digital berlomba menawarkan bunga simpanan yang tinggi.

Strategi perang diskon yang salah ini membuat banyak startupberguguran. Yang bisa bertahan hanyalah startup yang memiliki modal besar.

"Nah strategi ini yang salah, ini yang perlu diubah sehingga bukan perang promo ataupun perang diskon yang didorong untuk menggaet loyalitas tapi yang lebih berkelanjutan adalah mendorong fitur ataupun layanan, dan kolaborasi. Tentu tak mudah dan sulit karena masyarakat terbiasa dengan berbagai promo saat berbelanja online, tapi harus dimulai sejak saat ini," jelasnya.

Bhima berharap pemerintah ikut bergerak dalam mengatasi masalah ini sehingga ke depan startupbisa menjadi salah satu pendorong perekonomian dalam negeri. Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama, mengatur persaingan usaha yang sehat di antara pelaku startup. Pemerintah katanya, harus membuat batasan jika ingin melakukan skema bakar uang, sehingga startuptak saling 'membunuh'.

"Memperbaiki persaingan di startupterutama platform yang berkaitan dengan bussines to consumer, e-commerce,kemudian layanan bank digital juga. Bagaimana mereka mengatur soal promo dan diskon ini, sehingga tidak berdampak juga terhadap persaingan dengan sektor ritel fisik dan membuat persaingan jadi lebih sehat diantara sesama pemain digital," sarannya.

Kedua, memperkuat dorongan dari investor modal ventura di dalam negeri untuk pembiayaan startup, sehingga ketergantungan terhadap gejolak eksternal bisa diminimalisir.

"Ketika banyak startupbergantung terhadap pendanaan asing startupyang ada di Indonesia rentan," ujarnya.

Badai PHK Masih Bisa Berlanjut Sampai 2 Tahun ke Depan

Conan Sistem Detektif Saya

YLKI Terima 88 Aduan Sistem Tap In Tap Out, Transjakarta Minta Maaf******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima 88 aduan terkait perubahan sistem tap in tap outdan satu kartu satu orang Transjakarta.

Berdasarkan rilis YLKI, puluhan aduan itu sudah diserahkan kepada manajemen Transjakarta hingga Senin (17/10).

Manajemen Transjakarta juga diklaim telah merespon surat YLKI yang dikirimkan pada Kamis (6/10) perihal pengaduan konsumen dan permintaan klarifikasi mengenai sistem pembayaran di Transjakarta.

Ada 4 hasil pertemuan antara manajemen Transjakarta dengan YLKI. Pertama, manajemen Transjakarta memohon maaf kepada YLKI dan konsumen atas permasalahan tersebut yang menimbulkan ketidaknyamanan serta merugikan konsumen.

Kedua, manajemen Transjakarta akan menindaklanjuti semua pengaduan, baik via YLKI dan/atau kecustomer careTransjakarta. Mereka juga akan berkoordinasi langsung dengan Jak Lingko Indonesia untuk pengembalian dana atau refund.

Ketiga, Transjakarta menyediakan kanal khusus untuk pengaduan via WA Customer Care JLI (@JakLingkoindonesia) 081260001440. Sementara, proses refundhingga pencairan dana memerlukan waktu hingga H+7 setelah data diverifikasi.

Terakhir,manajemen Transjakarta bakal memperbaiki sistem pembayaran tersebut serta berkoordinasi dengan pihak JakLingko agar persoalan serupa bisa diminimalisir bahkan tidak terjadi lagi.

"YLKI juga menyarankan pihak Transjakarta mengadakan forum dialog konsumen, agar kasus bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat," tulis Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, dikutip Senin (17/10).

YLKI juga meminta pihak Transjakarta dan JakLingko tidak memberlakukan sistem baru tersebut jika memang belum siap. Pasalnya, hal ini memicu distorsi pelayanan dan kerugian pada konsumen.

[Gambas:Video CNN]