rtp vioslot

Ayah dari enam bayi dalam satu anak ini sungguh luar biasa

Debat Cawapres 2024, Cak Imin Janji Naikkan Dana Desa Minimal Rp5 Miliar******

SOLO —Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berjanji akan menaikkan dana desa minimal Rp5 miliar per desa. Janji tersebut disampaikan dalam Debat Cawapres yang digelar di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Dalam debat bertemakan Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desaitu, Cak Imin menyebut desa harus didukung dengan naiknya dana desa agar infrastruktur dan ekonomi terbangun dengan baik.

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

“Ke depan akan menaikan anggaran Rp5 miliar per desa, bukan hanya infrastruktur yang baik, tapi tumbuh pertumbuhan ekonomi, Bumdes, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif tumbuh di desa. Infrastruktur beres, kegiatan ekonomi memadai, desa terjaga menjadi komunitas yang membanggakan. Membangun desa untuk pembangunan bangsa,” ucap Cak Imin dalam siaran langsung di kanal Youtube KPU RI, Minggu.

Dia juga menyebut anggaran dana desa sebesar Rp5 miliar itu bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, kearifan masyarakat desa harus dijaga sehingga kekuatan dari desa meningkat dan bisa menjadi daya tarik wisata.

“Desa ini diberi insentif agar lebih maju, anggaran dana desa minimal Rp5 miliar itu betul-betul untuk mempercapat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa,” tambah Cak Imin.

Sementara itu, dalam debat cawapres 2024 itu, cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka mengatakan untuk mengembangkan dan menumbuhkan ekonomi di desa harus didukung dengan sense of belonging.

“Intinya bagaimana bisa menumbuhkan sense of belonging. Saya pernah ke Mojokerto, desa wisata nomor satu. Intinya desa wisata dibangun dari crowdfunding, sehingga masyarakat desa punya saham,” jelas Gibran.

Lahan pertanian yang indah

Kunjungan ke Salatiga, Jokowi Ungkap Penyebab Harga Beras Mahal******

SALATIGA —Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan harga beras terus mengalami kenaikan atau mahal dalam beberapa bulan terakhir. Ia menyebut salah satu pemicunya adalah krisis pangan yang terjadi di hampir semua negara di dunia, hingga mengakibatkan beberapa negara pengekspor beras tidak melakukan ekspor.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat berkunjung di Kota Salatiga, Jawa Tengah (Jateng), Senin (22/1/2024). Dalam kunjungan itu, Jokowi juga melakukan pengecekan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Lapangan Klumpit, Kecamatan Tingkri.

Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro

“Dulunya semua negara yang pengekspor beras itu bisa ekspor. Dua tahun ini, 22 negara menyetop, tidak ekspor lagi. Karena untuk kekurangan di dalam negeri mereka sendiri kurang. Sehingga yang terjadi, karena produksi kurang, berasnya dunia kurang, harganya naik. Itu problemnya,” ungkap Jokowi.

Selain kondisi di luar negeri, di Indonesia sendiri pada waktu terakhir ini ada kejadian El Nino. Sehingga banyak sawah-sawah lahan warga mengalami gagal panen karena kekeringan panjang. “Tapi stok Bulog saat ini alhamdulillah masih ada 1,4 juta ton,” ujar Jokowi.

Jumlah tersebut, kata Jokowi, setelah dirinya melakukan pengecekkan gudang Bulog di sejumlah tempat di Indonesia. Ia memastikan stok beras di Bulog masih dalam kondisi aman.

Meski begitu, Presiden menekankan agar Bulog selalu melakukan pengelolaan pangan dengan serius mengingat saat ini dunia tengah dilanda krisis pangan.

“Ya memang negara kita ini negara besar, sangat besar sekali. Penduduknya paling banyak keempat di dunia. Saat ini, penduduknya sudah berjumlah 280 juta jiwa. Untuk mengurusi rakyat sebanyak ini, terutama urusan perut, ya stok Bulog harus benar-benar kuat. Gudang Bulog harus kita penuhi,” tegas Jokowi.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga membagikan paket bantuan untuk 1.062 keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah Kota Salatiga. Bantuan pangan ini juga akan dilakukan di seluruh Indonesia dengan total penerima manfaat mencapai 22 juta keluarga.

Pernyataan Jokowi itu pun hampir sama seperti yang disampaikan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, saat menjawab pertanyaan cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, dalam debat cawapres, Minggu (21/1/2024). Kala itu, Mahfud Md, meminta tanggapan Gibran terkait kebijakan ayahnya, Presiden Jokowi, yang selama lima tahun terakhir masif melakukan impor pangan, salah satunya beras.

Kamu Xuan Zhou Youwei

Presiden Jokowi Belum Putuskan Ikut Kampanye******

SOLO —Presiden Joko Widodo belum memutuskan akan mengambil kesempatan untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. Meskipun sebelumnya ia mengatakan sebagai pejabat publik sekaligus pejabat politik boleh berkampanye dan memihak.

“Ya nanti dilihat,” kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan simbolis Pesawat Super Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Promosi Kinerja Apik, Kualitas Kredit BRI Terjaga dengan Terus Turunnya Loan at Risk

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya apakah dirinya akan mengambil kesempatan untuk berkampanye atau tidak.

Sebelumnya, Presiden menyebutkan bahwa baik presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang memperbolehkan mereka untuk kampanye, selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Pernyataan Presiden itu menanggapi terkait sejumlah menteri yang masuk sebagai tim sukses (timses) untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Presiden Jokowi.

Presiden menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik, sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, menurut dia kampanye termasuk hak demokrasi dan hak politik setiap warga, termasuk Presiden dan para menteri.

Ia menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurut Presiden, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat kampanye.

“Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh, boleh menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Jokowi.

Presiden kembali menekankan dirinya boleh kampanye asalkan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.

“Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti dan tidak gunakan fasilitas negara,” katanya.

Strategi Nanchen

Respons Jokowi, PSI: Keberpihakan Presiden di Pemilu Bukan Dosa******

SOLO —Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kepala negara maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres maupun partai politik, sehingga keberpihakan presiden pada pemilu bukan sebuah dosa.

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

“Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Ia mencontohkan pada Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus PDI Perjuangan.

“Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye,” tutur dia sebagaimana dilansir Antara.

Negara lain pun begitu, kata Raja, seraya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang kala itu mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.

“Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan,” kata Raja menegaskan.

Ia menambahkan idealnya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan menyatakan dukungan terbuka.

“Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow updengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (presiden dan wakil presiden) nomor (urut) 2 dan parpol nomor 15, PSI, partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Pembunuh Tertinggi yang Terlahir Kembali

HUT Megawati, Jokowi Kirim Bunga******

JAKARTA —Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengirim karangan bunga pada hari ulang tahun ke-77 Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Selasa (23/1/2024).

Karangan bunga yang berisi anggrek bulan berwarna ungu, mawar putih, lili dan baby breath tiba di kediaman Megawati, Jl. Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa siang.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

Ada pula ucapan singkat dari Presiden Jokowi di atas karangan bunga itu. “Selamat ulang tahun Ibu Megawati Soekarnoputri. Dari: Presiden Joko Widodo,” tulis pesan di karangan bunga itu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan Megawati peringati hari kelahirannya ini secara sederhana. Menurutnya, Presiden RI ke-5 itu hanya menerima orang-orang terdekatnya saja.

“Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, ulang tahun Ibu Megawati diadakan secara sederhana, dan dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat beliau,” ujar Hasto dalam keterangannya, sebagaimana dilansir Antara.

Tak hanya itu, seluruh kader PDIP di berbagai daerah juga merayakan ulang tahun Megawati dengan kegiatan kebudayaan. Hasto mengatakan para kolega-nya akan membagikan tumpeng untuk masyarakat hingga melakukan penanaman pohon.

Lebih lanjut, Hasto pun mengingatkan peran Megawati dalam menjaga demokrasi Indonesia. Dia menyinggung soal isu perpanjangan masa jabatan tiga periode yang sempat digaungkan oleh orang-orang dekat Jokowi.

Hasto mengklaim, Megawati berani menolak permintaan perpanjangan masa jabatan itu meski membawa konsekuensi dalam ajang Pemilu 2024. Dia ingin ketokohan Megawati dalam menjaga amanat konstitusi harus dijadikan contoh.

“Dengan meneladani perjuangan beliau, maka berbagai intimidasi yang terjadi saat ini, justru menjadi pupuk semangat untuk semakin kokoh di dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi di dalam menentukan pemimpin,” tuturnya.

Pedang, Sihir, dan Taksi

Firli Bahuri Kembali Ajukan Praperadilan, Ini Langkah Polda Metro Jaya******

JAKARTA — Polda Metro Jaya menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan kedua yang dilayangkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri atas penetapan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap eks-Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Terkait dengan gugatan praperadilan kedua yang diajukan oleh tersangka FB atau kuasa hukumnya ke PN Jaksel, pada prinsipnya penyidik melalui Tim Advokasi Bidkum Polda Metro Jaya sangat siap untuk menghadapinya,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Selasa (23/1/2024), dilansir Antara.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

Ade Safri juga menegaskan  tim penyidik gabungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri yang menangani perkara a quo tersangka FB sudah melaksanakan tugasnya secara profesional, transparan dan akuntabel.

“Serangkaian tindakan penyidik dalam upaya penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti telah membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Semua itu telah diuji pada sidang praperadilan sebelumnya, ” katanya.

Mantan Kapolrestabes Surakarta tersebut juga optimistis gugatan pra peradilan kedua ini akan ditolak kembali oleh pengadilan.

“Kami tegaskan bahwa penyidik optimistis, karena penetapan status tersangka oleh penyidik terhadap saudara FB telah didasarkan atas minimal dua alat bukti yang sah,” kata Ade Safri.

Sebagai catatan gugatan kembali diajukan oleh Firli Bahuri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 22 Januari 2024.

Gugatan sudah teregister dengan nomor perkara: 17/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. Kali ini, Firli menggugat Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak.

Sebelumnya, Firli mengajukan gugatan kepada Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto.

Sebelumnya Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Imelda Herawati menolak permohonan gugatan praperadilan Firli Bahuri terkait penetapan tersangka oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).

“Mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok perkara, menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” kata Hakim Imelda dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (19/12/2023).

Imelda mengatakan penetapan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku sehingga, status tersangka Firli tetap sah dan tidak bisa digugurkan.