dunia judi slot

Terima kasih! Orang-orang berada di zaman prasejarah dan baru saja menjadi Daluo!

Waspada, Ancaman Badai PHK Bisa Lebih Buruk Dibanding saat Awal Covid!******

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menghantui pekerjadi Indonesia. Wabah PHK ini sebetulnya sudah marak terjadi sejak awal 2022.

Catatan CNNIndonesia.commenyebutkan sudah ada lebih dari 10 perusahaan yang melakukan PHK. Sebagian besar merupakan industristartupatau berbasis digital.

Terbaru, pekerja industri tekstil dan alas kaki juga diambang ketidakpastian seiring dengan banyaknya buruh yang dirumahkan.

Anton juga mengatakan perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh PHK karena orderan atau pesanan berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.

"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya.

Kendati, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat tidak perlu panik akan isu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di industri tekstil.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut.

"Jadi mari kita sikapi PHK ini dengan tidak panik, kami semua ini, kita upayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi nya," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (7/11).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan munculnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil Indonesia.

Menurutnya, hal itu lantaran perlambatan ekonomi yang terjadi pada mitra dagang Indonesia seperti AS dan Eropa, sehingga permintaan ekspor pun berkurang.

Permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk, sehingga terjadi kerugian. Kerenanya, mau tak mau pelaku usaha menghemat pengeluaran dengan memberhentikan pekerjanya.

Dengan kondisi ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dan melihat kondisi di lapangan. Tujuannya untuk bisa mencari solusi agar PHK besar-besaran tak terjadi.

Terkait restrukturisasi kredit, menurutnya hal ini sudah dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah dan OJK akan melihat industri padat karya mana yang memang betul-betul membutuhkan bantuan.

Kondisi industri yang mengkhawatirkan sehingga membuat pemerintah mau tak mau harus turun tangan menimbulkan pertanyaan tersendiri, apakah kondisi PHK kali ini lebih parah dibandingkan saat pandemi covid-19 melanda?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan ancaman PHK kali ini akan lebih buruk dibandingkan dengan saat pandemi pada 2020 lalu. Data Kementerian Ketenagakerjaan pada November 2020, saat pandemi covid-19 masuk ke Indonesia, 29,12 Juta orang terdampak.

Menaker saat menjadi keynote speaker pada peluncuran Hasil Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perluasan Kesempatan Kerja dan Implikasinya pada 24 November 2020 lalu merinci angka itu berasal dari pengangguran karena covid 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena covid-19 sebesar 0,76 juta orang, tidak bekerja karena covid-19 sebesar 1,77 juta orang dan yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang.

"Kalau pada saat pandemi yang PHK sektor tradisional, saat ini digital pun juga alami PHK massal. Kalau berlanjut maka ada 4 juta lebih angkatan kerja baru yang harus bersaing dengan pengangguran korban PHK. Persaingan kerja semakin ketat, dan akibatnya masalah lain yakni tekanan ke pendapatan agregat masyarakat," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/11).

Sebab itu, yang perlu dilakukan pemerintah tidak hanya memberikan relaksasi berupa restrukturisasi kredit, tetapi juga menyiapkan paket kebijakan yang lengkap.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah paket kebijakan yang lengkap dari mulai relaksasi perpajakan khususnya penurunan tarif PPN, diskon tarif listrik, perlindungan impor pakaian jadi, sampai peningkatan BSU dan bansos tunai bagi rentan miskin," tuturnya.

Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan kondisi industri yang terombang-ambing sehingga berdampak pada PHK dipicu oleh inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga acuan bank sentral.

Ia menjelaskan saat ini inflasi global yang sangat tinggi menyebabkan permintaan barang untuk ekspor berkurang juga. Negara-negara tujuan ekspor mulai mengurangi permintaan untuk menyesuaikan permintaan dalam negeri mereka yang merosot.

Ditambah lagi, kenaikan suku bunga acuan bank sentral di negara tujuan ekspor menyebabkan konsumsi ikut melambat. Akibatnya, produsen akan mengurangi produksi barang ekspor dan berdampak pada PHK karyawan.

"Termasuk pabrik garmen yang memang sebagian tujuan ekspornya adalah ke AS. Ditambah lagi suku bunga dalam negeri juga ikut naik. Cost of funduntuk pinjam dana dan pembayaran hutang bank akan naik juga. Makanya perlu untuk restrukturisasi hutang-nya agar bisa bertahan," kata Nailul Huda.

"Dengan tingkat suku bunga tinggi, perusahaan juga malas memperluas pangsa pasar ataupun menambah produksi. Udah bunga utangnya mahal, pasarnya juga lesu kan. Ya bagi perusahaan tidak ada jalan lain selain efisiensi tenaga kerja," imbuhnya.

Siapkan Alih Profesi ke Bidang Pertanian

Su Xian'er Han Jin

21 Lowongan Kerja BPJS Kesehatan, Cek Syarat Daftarnya******

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuka 21 lowongan kerja. Pendaftaran lowongan kerja BPJS Kesehatan masih dibuka hingga 12 November 2022.

Dikutip dari situs resmi BPJS Kesehatan, Rabu (9/11), lowongan kerja BPJS Kesehatan terbuka bagi lulusan baru alias fresh graduate S1 dan S2 maupun bagi yang sudah memiliki pengalaman kerja.

Berikut daftar lowongan yang dibuka dan persyaratannya:

Akreditasi Universitas/Prodi minimal B
- IPK Minimal 3.00 (PTN) dan 3.25 (PTS)

Fresh graduate:
- Usia maksimal 25 tahun per 31 Desember 2022 bagi lulusan S1
- Usia maksimal 28 tahun per 31 Desember 2022 bagi lulusan S2

Experienced (pengalaman kerja minimal 2 tahun):
- Usia maksimal 27 tahun per 31 Desember 2022 bagi lulusan S1
- Usia maksimal 30 tahun per 31 Desember 2022 bagi lulusan S2

21 Lowongan Kerja BPJS Kesehatan:

1. Manajemen Perluasan, Administrasi dan Pelayanan Peserta

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Ilmu Komunikasi/Administrasi Bisnis/Kesehatan Masyarakat/Manajemen/Manajemen Pemasaran/Sastra Inggris/Hubungan Internasional/Teknik Industri/Ilmu Pemerintahan

2. Manajemen Fasilitas Kesehatan, Penjaminan Manfaat, Utilisasi dan Anti Fraud

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Kedokteran Umum/Kedokteran Gigi/Keperawatan/Manajemen RS/Farmasi/Kesehatan Masyarakat
- Telah lulus Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) menjadi nilai tambah

3. Manajemen Iuran

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Ilmu Komunikasi/Administrasi Bisnis/Manajemen Pemasaran/Manajemen/Ilmu Ekonomi/Keuangan/Ilmu Pemerintahan

4. Manajemen Akuntansi, Treasuri dan Investasi

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Ilmu Ekonomi/Keuangan/Pajak/Perbankan/Akuntansi/Manajemen

5. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Umum

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Teknik Sipil/Psikologi/Teknik Industri/Arsitektur/Ilmu Pendidikan/Hukum/Manajemen/Manajemen SDM

6. Komunikasi Publik

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Ilmu Komunikasi/Hukum/Hubungan Internasional/Ilmu Pemerintahan/Desain Komunikasi Visual/Sastra Inggris

7. IT Network

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Teknologi Informasi/Sistem Informasi/Informatika/Teknik Komputer/Teknik Telekomunikasi
- Mampu melakukan konfigurasi perangkat router (CCNA)
- Mampu mengkonfigurasi network routing menggunakan protokol OSPF/routing dinamis lainnya (CompTIA)
- Menguasai konfigurasi perangkat mikrotik (MTCNA)
- Mampu mengkonfigurasi dan mengoperasionalkan perangkat firewall (NSE1 atau NSE2)
- Mampu mengoperasikan Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Memahami konsep dasar networking

8. Security Engineering

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Teknologi Informasi/Sistem-Informasi/Informatika/Teknik Komputer/Teknik Telekomunikasi
- Memiliki integritas dan jiwa nasionalisme yang tinggi
- Tidak pernah terlibat dalam tindak pidana siber
- Memahami dan dapat konfigurasi dasar Sistem Operasi (Windows/Linux) (CEH menjadi nilai tambah)
- Menguasai minimal 1 jenis bahasa pemrograman
- Menguasai konfigurasi dasar jaringan, memahami dan dapat mengkonfigurasi IP Subnetting serta konsep OSI model
- Pernah mengikuti minimal 3(tiga) pelatihan/seminar./training mengenai cybersecurity atau IT Security (dibuktikan dengan certificate of attendance) menjadi nilai tambah
- Memahami konsep dan pernah melakukan penetration testing
- Pernah berpartisipasi dalam event CTF, Bug Bounty atau sejenis (menjadi nilai tambah)
- Memahami konsep dan pola serangan siber (menjadi nilai tambah)

9. IT Operation

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Teknologi Informasi/Sistem Informasi/Informatika/Teknik Komputer/Teknik Telekomunikasi/Teknik Elektro
- Memahami dan dapat konfigurasi dasar Sistem Operasi (Windows/Linux)
- Menguasi minimal 1 jenis bahasa pemrograman
- Menguasai konfigurasi dasar jaringan, memahami dan dapat mengkonfigurasi IP Subnetting serta konsep OSI model
- Dapat melakukan Instalasi, konfigurasi dan maintain hardware komputer untuk menunjang kegiatan operasi perusahaan
- Minat yang baik, bersemangat tinggi mempelajari hal-hal baru terkait teknologi dan asuransi
- Memahami konsep Database dan memahami operasional database
- Mampu melakukan konfigurasi, tuning dan troubleshooting web server, antara lain IIS, Tomcat, XAMPP, JBOSS, Wildfly
- Memahami konsep kerangka panduan tata kelola TI (COBIT)

10. Database Administrator

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1 Teknologi Informasi/Sistem Informasi/Informatika/Teknik Komputer/Teknik Telekomunikasi/Teknik Elektro
- Memahami konsep database SQL Server, antara lain: konfigurasi, backup, restore, tuning, pengaturan hak akses, High Availability, replikasi, troubleshooting
- Menguasai bahasa pemrograman SQL Server
- Memahami dan dapat melakukan konfigurasi OS Windows Server
- Diutamakan mempunyai sertifikasi MCSA SQL Server

Pendaftaran Dibuka Sampai 12 November

Gadis malang dan gadis bangsawan

Aturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******

Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.

"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.

Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.

Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.

Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.

Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.

"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.

Nasib Buruh Berpotensi Terkatung-Katung

Leluhur Naga Penentang Surga

Erick Thohir Bangga Telkom Masuk Forbes, Puji Transformasi SDM******

Menteri BUMN Erick Thohir bangga dan memuji transformasi SDM PT TelkomIndonesia (Persero) Tbk yang menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk Forbes2022 World's Best Employer.

Berdasarkan daftar Forbes 2022 World's Best Employer, Telkom Indonesia menempati ranking 153 dari 800 perusahaan terpilih yang berasal dari seluruh dunia. Sebelumnya, BUMN tersebut berada di ranking 299 pada 2021.

Erick mengapresiasi Telkom Indonesia karena telah mewujudkan employee value proposition (EVP) atau proposisi nilai karyawan dan employer branding BUMN untuk meningkatkan daya saing BUMN menjadi pemain global dan pabrik talenta dengan baik.

Dengan prestasi itu, Erick meminta Telkom Indonesia terus menjadi tempat kerja kondusif untuk pengembangan talenta karyawan dan dapat ditiru oleh perusahaan BUMN lainnya.

Pada kategori industri telecommunication and services, Telkom Indonesia menempati urutan ketiga di dunia, mengungguli Orange France, KT Korea, Telstra Australia, Etisalat UEA, dan Singtel Singapore.

Untuk penentuan daftar tersebut, Forbes bekerja sama dengan lembaga market research dunia Statista yang mensurvei 150 ribu karyawan full-time serta part-time, di perusahaan atau instansi multinasional di 57 negara.

Para responden mengevaluasi perusahaan berdasarkan pengaruh dan citra dari brand perusahaan, pengembangan talenta, kesetaraan gender, dan tanggung jawab sosial.

Responden juga harus memberikan rating seberapa besar mereka merekomendasikan perusahaan tempat mereka bekerja kepada kerabat maupun kolega.

"Terima kasih kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang mampu mengimplementasikan dan menginternalisasikan EVP di Telkom Indonesia. Saya berharap terus dipertahankan. Bahkan, ditingkatkan sehingga hubungan sesama karyawan semakin solid," pungkas Erick.

[Gambas:Video CNN]

Ahli seni bela diri pertama

Erick Thohir Pastikan Kesiapan BUMN Dukung dan Sukseskan G20******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan kesiapan BUMN dalam menyukseskan perhelatan KTT G20. Hal ini juga telah dilaporkan Erick kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kesiapan BUMN saat kunjungan di Bali.

"Kita bersama-sama Bapak Presiden sudah mengecek sejumlah venue yang akan menjadi lokasi KTT G20, insyaallah semua sudah siap dalam menjamu tamu-tamu dari negara lain," ujar Erick di Nusa Dua, Bali, Rabu (9/11).

Erick juga telah meminta sejumlah BUMN yang terlibat untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam menyukseskan KTT G20. BUMN, ucap Erick, mendapat tiga peran penting selama KTT G20 yang meliputi logistik dan infrastruktur, komunikasi dan media, serta asistensi dan kemitraan.

"Saya juga tadi berpesan kepada PLN, Angkasa Pura I, Telkom, dan InJourney untuk memastikan pelayanan terbaik, mulai dari bandara, konektivitas jaringan internet, hotel, dan keandalan pasokan listrik," ucap Erick.

Pria kelahiran Jakarta itu menilai KTT G20 menjadi momentum bagi Indonesia dan dunia dalam membangun dunia yang lebih baik. Erick mengatakan BUMN juga telah melakukan sejumlah inisiatif melalui pertemuan tokoh agama atau R20 dan Music20 atau M20 sebagai rangkaian dari KTT G20.

Kedua ajang ini, menurut Erick, menjadikan KTT G20 tak sekadar event yang bersifat elitis, namun juga membumi dan dirasakan masyarakat luas.

"Tentu BUMN tidak sendirian, kami selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan kementerian lain, pemerintah daerah, dan pihak lain agar KTT G20 dapat benar-benar berjalan secara optimal dan meninggalkan kesan yang baik bagi para peserta," kata Erick menambahkan.

Tuan Penyihir Serbaguna

Biaya Proyek Kereta Cepat Makin Bengkak, Tembus Rp112,5 T******

Biaya proyekKereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) ditaksir kian membengkak dari US,071 miliar menjadi US,5 miliar atau sekitar Rp112,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan, berdasarkan hasil review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Menurutnya, pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Adapun 25 persen dari dana pembengkakan ini tercatat sebesar Rp5,435 triliun. Jumlah ini nantinya 60 persen (Rp3,261 triliun) dibayarkan oleh Indonesia dan 40 persen (Rp2,174 triliun) dari pemerintah China. Sementara, 75 persen (Rp16,3 triliun) akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CDB.

"Dari Rp21,7 triliun ini, maka harapannya 25 persen dipenuhi oleh ekuitas, 60 persen dipenuhi dari porsi Indonesia dan China 40 persen," jelasnya.

Dengan kondisi ini, maka KCJB kembali membutuhkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar 3,2 triliun untuk bisa memenuhi pembengkakan biaya tersebut. Tambahan ini diharapkan bisa cair paling lambat akhir tahun ini agar penyelesaian proyek bisa sesuai dengan target.

"Artinya kalau PMN diberikan maksimal di Desember, maka kami bisa yakinkan tidak akan ada penambahan cost overrun lagi dan proyek bisa selesai pertengahan 2023," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]