raja89

Terlahir kembali sebagai guru tingkat dewa

Kemenhub Gelar Mudik Motor Gratis, Pemudik yang Ikut Bayar Rp20 Ribu******

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) kembali menggelar Program Mudik Motis (Motor Gratis) untuk mendukung AngkutanLebaran2023.

Selain itu, DJKA akan mengintegrasikan angkutan motis dengan pelayanan KA PSO (subsidi). Dengan integrasi ini, masyarakat atau pemudik yang ikut Program Motis akan mudik bersama kendaraan motornya menggunakan kereta api dengan cukup membayar Rp10 ribu hingga Rp20 ribu rupiah.

"Untuk mengoptimalkan keselamatan dan kenyamanan penyelenggaraan motis di tahun ini, DJKA juga akan mengintegrasikan angkutan motis dengan pelayanan KA PSO di mana peserta program motis akan mudik bersama kendaraan motornya dengan tarif yang sangat terjangkau, cukup membayar tarif mulai Rp10 ribu hingga Rp20 ribu rupiah saja peserta motis dapat bermudik ke kampung halamannya," papar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Djarot Tri Wardhono lewat keterangan tertulis, Rabu (22/2).

DJKA juga menargetkan sebanyak 46.720 penumpang akan diberangkatkan melalui program ini.

Dibandingkan tahun lalu, kapasitas penumpang dan unit sepeda motor yang disediakan jauh lebih meningkat. Sebab tahun lalu hanya realisasi 2900-an unit sepeda motor yang difasilitasi pada Motis 2022.

"Tahun ini kami akan siapkan sebanyak 10.440 slot motor yang secara gratis dikirimkan ke lokasi tujuan mudik penumpang pada Lebaran mendatang, terlebih di tahun ini kami sediakan kapasitas Motis yang jauh lebih banyak daripada tahun lalu, karena kondisi Covid-19 saat ini sudah jauh lebih kondusif," paparnya.

Menurutnya, animo masyarakat untuk program Motis ini terus meningkat dari tahun ke tahun sejak pertama diluncurkan pada 2013 silam. Ia pun menyebutkan pada 2019 sebanyak 19 ribu lebih unit sepeda motor difasilitasi pengirimannya oleh DJKA.

Nantinya, Motis 2023 akan melayani tiga lintas pelayanan. Pertama, lintas Utara dengan rute Cilegon - Jakarta Gudang - Semarang Tawang.

Kedua, lintas Tengah dengan rute Jakarta Gudang - Purwosari. Ketiga,lintas Selatan dengan rute Kiaracondong - Purwosari.

"Melihat data-data periode lebaran sebelumnya, tingkat kecelakaan kendaraan roda dua selama periode mudik cukup tinggi, sehingga dengan adanya program motis ini, lakalantas roda dua dapat diminimalisir," tegasnya.

Sebagai informasi, pendaftaran program Motis 2023 dibuka pada 1 Maret-3 Mei 2023. Sementara angkutan mudik motis akan diselenggarakan pada tanggal 11-20 April dan angkutan balik dilaksanakan pada 25 April-4 Mei 2023. 

[Gambas:Video CNN]

Legenda Pahlawan yang Berakhir

Pengamat Sebut 200 Ribu Penumpang KRL Terancam Polemik Impor Kereta******

Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interst Group Agus Pambagio menyebut nasib 200 ribu penumpangKRL di ujung tanduk. 

Hal itu merupakan imbas dari tidak jelasnya pergantian armada KRL yang dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI). Mengutip detik.com, Agus mengatakan beberapa armada KRL harus pensiun dalam waktu dekat ini.

Data yang dimilikinya, tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga 2024 setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

Anak usaha PT KAI itu katanya, sedianya sudah melakukan pemesanan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun. Pemesanan dilakukan langsung ke sesama BUMN PT Inka. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pemerintah yang ingin mengembangkan industri perkeretaapian lokal.

Masalahnya, PT Inka ternyata baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI di tahun 2025. Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Untuk mengatasi kendala itu, Agus mengatakan PT KAI sebagai induk usaha KCI mulai meminta restu ke Kementerian Perhubungan untuk impor kereta KRL. Bahkan, impor kereta bekas pun tak mereka permasalahkan asalkan masih bisa digunakan dan terawat dengan baik.

"Berhubung produk PT INKA belum dapat terealisasi di 2023 dan 2024, PT KAI telah meminta izin Kementerian Perhubungan untuk dapat melakukan impor pengadaan KRL bekas pakai dari Jepang tentu melalui proses tata Kelola yang baik," ungkapnya.

Tapi sayang, di proses ini lah, KCI kesulitan mencari pengganti kereta-kereta yang mau dipensiunkan di 2023 dan 2024. Agus memaparkan ternyata proses perizinan impor gerbong-gerbong KRL sangat rumit birokrasinya, apalagi yang mau diimpor adalah kereta bekas.

Pasalnya, untuk urusan impor, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan aturan teknis impor barang modal bekas lewat Peraturan Menteri Perindustrian No. 14 Tahun 2016. Aturan tersebut memperkuat Peraturan Menteri Perdagangan No. 127 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

Prosesnya impor pada umumnya harus mendapatkan surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Namun, Ditjen Perdagangan Luar Negeri pun butuh rekomendasi teknis dari Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian.

PT KCI sendiri sudah meminta izin impor ke Kemendag sejak 13 September 2022 yang lalu. Kemudian, kabarnya per 28 September 2022 Agus bilang Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag sudah bersurat ke Ditjen Ilmate Kemenperin untuk meminta rekomendasi teknis. Rekomendasi teknis ini lah yang sangat lama untuk terbit.

[Gambas:Video CNN]

Perlu diketahui bahwa surat tanggapan Dirjen ILMATE berfungsi sebagai Surat Rekomendasi untuk Dirjen Daglu Kementerian Perdagangan melakukan impor KRL bekas pakai yang diminta oleh PT KCI. Tanpa Surat Rekomendasi tersebut, importasi KRL belum bisa dilakukan," ujar Agus.

Agus menjelaskan dalam surat izin yang diajukan, KCI berencana untuk melakukan impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

Namun, pada akhirnya Kemendag mendapatkan juga surat jawaban dari Ditjen Ilmate Kemenperin tertanggal 6 Januari 2023, atau 4 bulan setelah surat permintaan rekomendasi teknis dikirimkan oleh Kemendag. Namun sialnya, surat itu justru menolak permintaan impor yang dilakukan KCI.

Surat itu menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan teknis atas rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

"Intinya permohonan PT KCI untuk impor kereta bekas dari Jepang ditolak Kementerian Perindustrian," ujar Agus.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo menegaskan Indonesia sekarang memang tidak perlu melakukan impor gerbong kereta rel listrik (KRL) karena industri kereta api nasional mampu memproduksi semua kebutuhan kereta di dalam negeri.

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbang kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Dody seperti dilansir dari Antara, Selasa (28/2).

Ia menyampaikan untuk memenuhi kebutuhan gerbong kereta dalam jumlah besar memang dibutuhkan waktu, karena tidak dapat direalisasikan dalam semalam.

Oleh karena itu, Dody mendorong adanya perencanaan untuk periode penggantian atau peremajaan setiap gerbong kereta yang beroperasi di Indonesia.

"Kalau mendadak memang pasti sukar, seharusnya kan sudah direncanakan jauh-jauh hari dan memberi kesempatan kepada industri dalam negeri untuk berproduksi," ujar Dody.

Harusnya tak ada polemik

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut polemik penolakan impor gerbong kereta rel listrik (KRL) harusnya tidak terjadi.

Erick mengatakan bisa saja Indonesia membangun kereta mandiri. Namun, menurutnya lonjakan penumpang dan pembangunan infrastruktur kereta api mesti melihat juga kapasitas produksi dalam negeri, apakah mencukupi atau tidak.

"Kalau ternyata kapasitas kita tidak siap, kan tidak ada salahnya kita bekerja sama dengan negara lain untuk mencari solusi supaya ini cepat bisa tersedia. Karena yang penting ongkos logistiknya jadi lebih murah," katanya di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (28/2).

Erick mencontohkan harga tiket makin mahal di industri pesawat terbang karena jumlah pesawat yang minim. Ia lantas menyinggung soal gerbong kereta yang makin panjang bakal memuat penumpang lebih banyak.

"Kalau saya minta dukungan dari para menteri pengambil kebijakan untuk saling mendukung, menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat di mana hari ini sangat membutuhkan. Jangan kita justru tidak bersinergi sehingga kembali angka-angka pengeluaran masyarakat jadi mahal," jelas Erick.

Orang Suci tidak terkalahkan

IHSG Loyo di 6.584 Usai 318 Saham Terkoreksi******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.854 pada Senin (27/2). Indeks saham turun 1,7 poin atau 0,03 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,30 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,93 miliar lembar saham.

Pada penutupan sore ini, sebanyak 200 saham menguat, 318 saham terkoreksi, dan 201 saham lainnya stagnan.

Kemudian, di bursa saham Asia, indeks Nikkei 225 di Jepang tercatat turun 0,11 persen, index Kospi di Korea turun 0,87 persen, dan indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 0,57 persen.

Bursa saham Eropa juga tak berbeda jauh. Indeks CAC 40 di Prancis turun 1,78 persen, disusul indeks FTSE 100 di Inggris turun 0,38 persen, serta Indeks DAX di Jerman turun 1,72 persen.

[Gambas:Video CNN]

Onmyoji hebat tingkat dewa

Anak Buah Luhut Buka Hasil Audit Industri Timah: Hasilnya 'Lucu******

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menyebut hasil audit industritimahIndonesia lucu-lucu.

"Kami baru saja menyelesaikan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal pertambangan timah. Kalau boleh saya bilang, hasilnya lucu-lucu. Kami akan segera sikapi untuk ditertibkan," ungkapnya dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Ia menyoroti tambang timah ilegal yang masih menjamur. Menurutnya, tantangan pemerintah masih cukup besar meski sudah berusaha menarik hilirisasi timah ke arah yang lebih downstreamlagi.

Bahkan, kata Seto, tambang timah ilegal membuat Apple ogah berinvestasi di Indonesia. Itulah mengapa sangat sulit menarik hilirisasi timah jika penambang ilegal tidak ditertibkan.

"Spiritnya kami tertibkan, kami nggak mau asal menutup segala macam. Kami kasih waktu mereka untuk benerin, kami commitdi sini, selamanyacommitbahwa praktik pertambangannya harus baik dan benar," ucapnya.

Di lain sisi, Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq menegaskan bakal melaporkan hasil temuan timnya soal industri timah ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Julian menjelaskan Kementerian ESDM sudah membentuk kelompok kerja (pokja) hilirisasi timah sejak September-Oktober 2022. Tujuannya, mengetahui masalah timah, dari hulu ke hilir dan mencari solusinya.

"Kami sudah menyampaikan hasilnya ke Menteri ESDM dan akan disampaikan ke Presiden Jokowi dengan beberapa masukan untuk menjaga kebijakan ini tetap konsisten diterapkan," jelas Julian.

[Gambas:Video CNN]

Conan Sistem Detektif Saya

Okupansi Kantor DKI di 2022 Capai 74 Persen, Ditopang Sektor Logistik******

Konsultanproperti Knight Frank Indonesia melaporkan tingkat keterisian perkantoran CBD Jakarta mencapai 74,1 persen pada semester akhir 2022. Sektor logistik yang menjadi penyumbang okupansiyang cukup agresif di akhir tahun lalu.

Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan bisnis ruang kantor masih menghadapi tantangan. Namun, stok perkantoran masih bertambah di tengah pemulihan ekonomi.

"Tercatatnya okupansi dari sektor logistik yang agresif di akhir tahun 2022 juga turut memberikan secercah harapan untuk pertahanan di sektor perkantoran CBD Jakarta ke depannya," ujar Syarifah dalam keterangan resmi, Kamis (23/2).

Menurutnya, konsep ini diminati dan diperkirakan jumlahnya bertambah.

"Terdapat lima dari lima gedung perkantoran yang akan hadir hingga 2025 merupakan gedung berkonsep green building," imbuhnya.

Selain sektor logistik, Knight Frank Indonesia melaporkan beberapa sektor lain yang juga cukup potensial dalam mendorong tumbuhnya tingkat okupansi di 2022.

"Sektor-sektor tersebut antara lain sektor information technology(IT),fintech, mining, insurance, agrobusiness, automotive, oil and gas, energy, healthcare dantrading," ujarnya.

Country Head Knight Frank Indonesia Willson Kalip menyebutkan pencabutan kebijakan PPKM diharapkan menjadi sinyal positif terhadap perbaikan performa subsektor perkantoran di area CBD Jakarta.

Namun, ia mewanti-wanti munculnya potensi resesi global berdampak pada tingkat kewaspadaan konsumen sehingga menahan ekspansi dari perusahaan global pada ruang-ruang kantor di CBD Jakarta.

"Dalam skala regional seperti di Singapura dan Seoul, pertumbuhan sektor perkantoran berada di situasi membaik seiring dengan terbukanya kembali jalur transaksi dari Cina seiring dengan dicabutnya kebijakan zero covid policy," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Orang Suci Tertinggi

UI Minta Gagasan Modal SDA, Masyarakat dan Karbon Masuk RPJP Bappenas******

Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045 yang tengah dirumuskan Bappenas hingga akhir 2023, perlu memuat acuan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan konsep Sumber Daya Alam, Masyarakat dan Karbon atau yang populer dengan istilah Natural Capital, Communities and Carbon (NCCC).

Dengan menyerap gagasan NCCC ini, Indonesia diharapkan bisa mewujudkan komitmen penurunan emisi karbon yang dijanjikan saat Perjanjian Paris disepakati para pihak pada 2015 silam.

Kepala Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia Prof. Jatna Supriyatna mengatakan hal ini selepas diskusi buku putih mengenai konsep NCCC yang digelar Yayasan Upaya Indonesia Damai (UID) di Kura-kura Island Bali (21/02).

Beda dengan negara lain

Jatna menambahkan arahan strategi Indonesia dalam mendorong keberlanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati harus berbeda dengan negara-negara lain.

"Semua jargon-jargon seperti carbon credit, carbon trading, social capital, dan sebagainya harus lebih dibumikan dan dijabarkan secara lebih sederhana seperti yang dipaparkan di White Paper (NCCC-red) ini, agar bisa menjangkau masyarakat seperti petani atau nelayan, dan bukan hanya di tingkat pembuat kebijakan saja," jelas Jatna.

Jatna menuturkan praktik masyarakat lokal bisa berbeda dengan daerah lainnya dalam hal tersebut. "Seperti Bali dan Papua, kekentalan tradisi adat dan hubungannya dengan alam bisa sangat berbeda, dan itu perlu diperhatikan ketika ingin mengadvokasikan prinsip seperti NCCC ke suatu daerah yang masih menganut erat adat tersebut," jelas Jatna.

White Paper Natural Capital, Communities and Carbon adalah konsep mengenai pembangunan rendah karbon yang mengacu pada penyelarasan pemanfaatan sumber daya alam dan kearifan lokal masyarakat. 

Tantowi Yahya, Ketua Umum Yayasan UID menjelaskan, buku putih ini juga menampilkan beberapa praktik di lapangan yang sudah menerapkan konsep NCCC.

Dia menyebutkan hal itu di antaranya adalah di Dufa-dufa, Ternate, Maluku Utara; Tawangargo, Malang, JawaTimur; Pasir dan Sekubang, Mempawah, Kalimantan Barat; dan Nipah Panjang dan Medan Ma, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Lihat Juga : Pakar Ungkap Percakapan soal Lingkungan Masih Terkubur Isu Politik

Sementara itu, Cininta Pertiwi, Strategy, Learning, and Knowledge Curator of Dala Institute sekaligus penyusun Buku Putih NCCC mengatakan tujuan buku itu adalah panduan bagi semua pelaku kepentingan.

"Tujuan dari White Paper ini adalah sebagai panduan untuk semua pelaku kepentingan terkait dari publik, swasta, dan pemerintah dalam memperkuat hubungan antara unsur alam dan manusia," Kata dia.

Diketahui, Indonesia resmi melakukan komitmen untuk mengatasi perubahan iklim pada Konferensi Para Pihak (COP) ke-15 pada 2009 lalu. Hal ini dituangkan ke dalam janji Nationally Determined Contribution(NDC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan
upaya domestik dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Pada 2021, atas masukan dari berbagai pihak, Indonesia telah memodifikasi dokumen NDC-nya. Terdapat beberapa penyesuaian merujuk dengan RPJMN 2020-2024 dan Visi Indonesia Emas 2045.