pinjol tenor bulanan
situs yang lagi gacor sekarang 210Jutaan kata 893539Orang-orang telah membaca serialisasi
《pinjol tenor bulanan》
8 Bantahan Kemnaker Soal Perppu Ciptaker: Upah Hingga Pesangon Dihapus******
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah setidaknya 8 isu yang berkembang dalam Perppu Cipta Kerja, mulai dari formulaupah minimumyang bisa berubah dalam keadaan tertentu, pemutusan hubungan kerja (PHK) dipermudah, hingga pesangon yang dihapus.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan penting untuk memahami Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) secara utuh.
Dalam hal ini, Putri menjelaskan beleid tersebut mengubah, menghapus, dan menetapkan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Pada kesempatan itu, Putri memberikan penjelasan sekaligus bantahan terhadap beberapa perubahan substansi di Perppu Ciptaker klaster ketenagakerjaan. Berikut 8 bantahan yang disampaikan oleh Kemnaker:
1. Outsourcing alias tenaga ahli daya
Putri menjelaskan di dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Hal tersebut dimaknai bahwa pelaksanaan outsourcing atau alih daya dapat dilakukan terbuka untuk semua jenis pekerjaan dalam suatu proses produksi.
"Perppu Ciptaker mengatur pembatasan jenis pekerjaan. Jadi Perppu Ciptaker mengatur alih daya dibatasi hanya dilakukan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan, yang mana jenis-jenis pekerjaannya secara detail akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP)," jelasnya.
Menurutnya, aturan dalam Perppu Ciptaker membuat pemerintah bakal mengubah ketentuan di PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
"Saya akan menggarisbawahi bahwa isu mengenai alih daya katanya akan dibuka seluas-luasnya, tidak juga. Nanti tetap akan kami atur, akan kami jelaskan lagi dalam revisi PP 35/2021 karena perppu ini juga sudah mengatur pembatasan jenis pekerjaan," bantah Putri.
2. Formula upah minimum bisa berubah dalam keadaan tertentu
Di dalam pasal 88 f Perppu Ciptaker, muncul kewenangan baru di mana pemerintah bisa menetapkan formula perhitungan upah minimum berbeda dalam keadaan tertentu. Menurut Putri, hal ini mengacu pada daerah yang terkena bencana dan ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional.
"Ada bencana nasional, lalu terjadi porak poranda di daerah tersebut, maka pemerintah pusat mungkin Menaker atas perintah Presiden akan menetapkan upah minimum untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota tersebut," tegasnya.
Putri menambahkan penetapan upah minimum tersebut bakal mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada daerah yang terkena bencana tersebut sehingga ditetapkan berstatus bencana nasional oleh pemerintah.
"Jadi tidak benar ada hoaks bahwa perppu ini mengembalikan kuasa ke pemerintah pusat, Menaker untuk menetapkan upah daerah di seluruh Indonesia. Itu tidak benar, tidak benar. Hanya memberi wewenang pemerintah pusat kepada daerah yang terjadi bencana nasional," bantah Putri.
Lihat Juga :Sri Mulyani Belum Godok Aturan soal Gratis Pajak bagi Fasilitas Kantor |
3. PKWT seumur hidup
Di dalam Perppu Ciptaker, tidak dijelaskan batasan karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Padahal, sebelumnya di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan PKWT paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa Perppu Ciptaker melanggengkan karyawan kontrak seumur hidup.
"Tidak benar. Pelaksanaan PKWT ada jangka waktunya. Perppu ini tetap memperhatikan hal ini, tetap mengatur. Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini memang tidak mengatur periode waktu PKWT, tapi mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam revisi PP 35/2021. Jadi memang betul-betul harus dipahami," tegasnya.
Putri lantas merinci dua jenis PKWT. Pertama, PKWT berdasarkan jangka waktu di mana jangka waktunya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maksimal 5 tahun. Kedua, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu.
"Jangka waktunya ditetapkan untuk yang jenis pekerjaan tertentu ini harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, antara manajemen perusahaan dan pekerja atau diwakili serikat pekerja. Dalam PKWT tersebut juga harus disebut ruang lingkup selesainya pekerjaan," jelasnya.
Lihat Juga :Cadangan Devisa RI Naik Jadi US7,2 Miliar per Desember 2022 |
4. Waktu libur cuma sehari dalam seminggu
Pasal 79 ayat 2 b Perppu Ciptaker menjadi perdebatan karena disebutkan bahwa istirahat mingguan untuk pekerja hanya satu hari kerja dalam seminggu. Hal tersebut tidak berubah dengan yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Ada hoaks yang berkembang di awal minggu ini terkait hak waktu istirahat atau libur, dikatakan perppu ini menghapus. Itu adalah hoaks, tidak benar. Sesungguhnya perppu ini tetap memastikan perusahaan dan pekerja memiliki waktu istirahat," bantah Putri.
Terkait jumlah waktu libur apakah 1 hari atau 2 hari dalam seminggu, Putri menjelaskan itu tergantung peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama. Ia menegaskan hal tersebut harus dimusyawarahkan antara pekerja dan pengusaha.
Cuti Panjang Hingga Penghapusan Pesangon
BACA HALAMAN BERIKUTNYAHALAMAN: 1 2
Kemnaker soal Isu BSU 2023 Cair: Kami Masih Tunggu Lanjut Atau Tidak******
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara soal isu bantuan subsidi upah (BSU) 2023 yang dikabarkan cair.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan tidak ada pencairan BSU 2023 dalam waktu dekat. Sebab, pemerintah masih mengkaji apakah kebijakan itu akan dilanjutkan atau tidak di tahun ini.
"Kami masih menunggu kebijakan dilanjutkan atau tidak, mohon ditunggu," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/1).
Aturan mengenai penyaluran BSU tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.
Bantuan yang diberikan sejak pertengahan 2022 itu diberikan kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau setara UMK dengan syarat harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.
Sesuai ketentuan, pemberian subsidi gaji juga diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan (PKH), atau bantuan produktif usaha mikro pada tahun anggaran berjalan sebelum bantuan ini disalurkan.
Lebih lanjut, bantuan dikecualikan bagi PNS dan TNI/Polri.
Sementara itu, pengeluarannya dilakukan melalui bank BUMN atau Himbara dan PT Pos Indonesia (Persero).
Sekretaris Direktorat Jenderal PHI Jamsos Kemnaker Surya Lukita Warman mengatakan awalnya penyaluran BSU ditargetkan kepada 16,2 juta pekerja dengan anggaran Rp9,6 triliun.
Kendati demikian, jumlah pekerja yang berhak menciut jadi 14,6 juta setelah proses verifikasi. Total anggaran yang diperlukan juga turun menjadi Rp8,7 triliun.
[Gambas:Video CNN]
[Gambas:Video CNN]
Label：sloto338、cara menggunakan kupon indomaret dari livin mandiri、lazada cicilan 12 bulan
Terkait：85 di erek erek、bukalapak bisa kredit、rtp live menang123、link yang lagi gacor、bangjago8、inplay888、juragan69 slot、bunga pinjol akulaku、bukit4d、raja bet slot
bab terbaru：mpocash（2024-06-30）
Perbarui waktu：2024-06-30
- Bab 1 ligajackpot
- Bab 2 1001 tafsir mimpi togel 4d
- Bab 3 slot gampang wd
- Bab 4 situs slot yg paling gacor
- Bab 5 erek erek mimpi hamil
- Bab 6 toto slot 168 gacor
- Bab 7 link agen togel
- Bab 8 slot gacor 69
- Bab 9 soptoto
- Bab 10 erek erek 2d 00
- Bab 11 makan besar erek erek
- Bab 12 sultan88
- Bab 13 rtp kedai69
- Bab 14 keterlambatan pembayaran kredivo
- Bab 15 depo 50 jadi 100
- Bab 16 kumbang4d
- Bab 17 juara hoki link alternatif
- Bab 18 samurai188
- Bab 19 tafsir mimpi info togel
- Bab 20 rtp melati188
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah4485bab
kehidupan konseptual
mentol4d
Menko Perekonomin Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Jokowi ingin perjanjian perdagangan bebasIndonesia dan Uni Eropa(Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) rampung tahun ini.
Target tersebut ia ungkap usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara Jakarta, Rabu (11/1).
Airlangga mengatakan Jokowi telah berkomunikasi dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Selain itu, kebetulan Indonesia kembali dipercaya untuk menjadi Official Partner Country Hannover Messe 2023, sehingga bisa memanfaatkan kedekatan Jokowi dengan Olaf Scholz untuk memfinalisasikan IEU CEPA.
Berdasarkan catatan redaksi, Jokowi mendorong perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa itu dapat segera selesai karena pembahasannya saat ini sudah berlangsung selama lima tahun lebih.
Pada 2021, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket menghitung potensi nilai perdagangan dari IEU-CEPA mencapai 4,5 miliar sampai 5 miliar euro per tahun pada 2030.
[Gambas:Video CNN]
Jumlahnya setara Rp77,4 triliun hingga Rp86 triliun (kurs Rp17.200 per euro Eropa).
Menurutnya, potensi nilai perdagangan yang besar akan memberi keuntungan bagi Indonesia. Sebab, bisa menopang pemulihan ekonomi dan laju pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang.
"Ini adalah perjanjian dagang masa depan yang akan memberikan pertumbuhan ekstra kepada Indonesia," ucap Piket secara virtual.
Lihat Juga :Aturan Sri Mulyani: Tarif Operasi Kecil Anak RS Harapan Kita Rp23 Juta |
Pertumbuhan itu juga akan ditopang oleh kontribusi laju ekspor yang diperkirakan naik 18 persen dengan IEU-CEPA. Piket menuturkan laju ekspor dan ekonomi yang lebih tinggi akan memberi manfaat peningkatan pendapatan masyarakat.
"Ini bisa membantu Indonesia merealisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dan mencapai ambisi pada 2045 untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi," jelasnya.
Tak hanya dari sisi perdagangan, kerja sama IEU-CEPA juga dinilai menggairahkan aliran investasi dari benua biru ke tanah air. Saat ini, ia mencatat setidaknya ada 1.100 perusahaan Eropa yang berbasis di Indonesia dan mempekerjakan sekitar 1,1 juta pekerja Indonesia.
(agt/agt)[Gambas:Video CNN]
Pedang Keadilan One Piece
sports369 slot
Pemerintah Provinsi Banten mengaku belum memiliki solusi jelas untuk menangani rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) 1.600 pegawai PT Nikomas Gemilang. Produsen sepatuitu meminta ribuan buruhnya mundur secara sukarela oleh pihak perusahaan.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengaku tidak bisa berbuat banyak dengan pertambahan ribuan pengangguran di wilayahnya. Pasalnya, krisis ekonomi terjadi di seluruh dunia, bukan Banten saja.
"Keadaan makro yang memang keadaannya sedang seperti itu secara global. Bukan hanya di Banten, global, sehingga kita terus mendialogkan itu," ujar Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, Rabu (11/01).
"Investasi di Banten meningkat 100 persen, itu juga berati ada harapan kita terkait kesempatan dan peluang kerja. Nah, itu terus juga kita komunikasikan," terangnya.
Disisi lain, Al Muktabar juga sangat berharap adanya peran pemerintah kota/kabupaten di Banten untuk terus menurunkan angka pengangguran, khususnya Pemerintah Kabupaten Serang yang menjadi lokasi PT Nikomas Gemilang beroperasi.
Sebelumnya Nikomas Gemilang mengaku terpaksa meminta karyawannya mengundurkan diri lantaran pesanan sepatu kualitas ekspor yang terus menurun semenjak perang Rusia-Ukraina bergulir.
Humas PT Nikomas Gemilang Danang Widi mengatakan pendaftaran pengunduran diri sukarela itu dibuka pada 11-12 Januari 2023. Seluruh hak pegawai akan dibayar tunai oleh perusahaan, sesuai peraturan yang berlaku.
Perusahaan alas kaki tersebut mengaku telah menempuh berbagai cara agar tidak ada pengurangan, namun mereka tak berdaya melawan kondisi ekonomi global yang lebih ketidakpastian.
"Berbagai hal telah kami lakukan seperti stop rekrutmen, tidak ada lembur, pengurangan jam kerja dan program cuti khusus, namun tidak dapat kami hindari dan dengan berat hati kami harus melaksanakan program pengunduran diri sukarela," kata dia.
[Gambas:Video CNN]
(yan/pta)[Gambas:Video CNN]
Monster tentakel dari awal
kredivo apk
Pendiri Ant Group, Jack Ma, disebut tidak lagi mengendalikan raksasafintechChina tersebut. Keputusan Jack Ma dipicu kegagalan Ant Group menggelar penawaran saham perdana (IPO) pada 2020 lalu.
Pembatalan IPO senilai US miliar yang seharusnya menjadi IPO terbesar di dunia itu membuat Ant Group harus melakukan restrukturisasi.
Selain itu, kegagalan ini menimbulkan spekulasi bahwa Jack Ma harus menyerahkan kendali atas perusahaan.
Namun, perubahan-perubahan di struktur pengendali perusahaan kemungkinan mengakibatkan penundaan lebih lanjut karena peraturan pencatatan saham. Perusahaan harus menunggu tiga tahun setelah perubahan.
Dikutip dari Reuters, Jack Ma sebelumnya memiliki lebih dari 50 persen hak suara di Ant tetapi perubahan tersebut membuat kendalinya turun menjadi 6,2 persen saja.
Jack Ma sebenarnya hanya memiliki 10 persen saham di Ant, tetapi ia dalam prospektus perusahaan saat IPO pada 2020 mencatat Jack Ma sebagai pengendali perusahaan melalui entitas lainnya.
Reutersmelaporkan pada April 2021, Ant sedang menjajaki opsi bagi Ma untuk melepaskan sahamnya di perusahaan dan menyerahkan kendali.
The Wall Street Journalmelaporkan pada Juli tahun lalu, Jack Ma dapat menyerahkan kendali dengan mentransfer sebagian hak suaranya ke pejabat Ant termasuk Chief Executive OfficerEric Jing.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)[Gambas:Video CNN]
Kebangkitan Seni Bela Diri Ilahi
slot dana66
Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengawasi 40 perusahaan besi dan baja yang membuat produk tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat meninjau dan memusnahkan baja tulang beton (BjTB) di pabrik PT Long Teng Iron and Steel Product, Tangerang, Banten pada Kamis (12/1).
"Ada 40 ini pun harus kita tertibkan sesuai standar nasional," ujarnya.
Menurut Zulkifli 40 perusahaan itu mayoritas berada di Banten. Namun, ia tidak merinci perusahaan mana saja yang ia maksud.
Ia mengatakan produk baja tulang beton itu tidak memenuhi SNI dan berbahaya jika digunakan oleh masyarakat dalam membangun konstruksi, seperti gedung, jembatan, dan sebagainya.
PT Long Teng Iron and Steel Product merupakan salah satu dari 40 perusahaan yang diawasi Kemendag. Dari perusahaan tersebut, Zulkifli memusnahkan BjTB sebanyak 419.537 batang dengan berat 2.302 ton atau senilai Rp32,23 miliar.
Dalam pemusnahan ini, Kemendag menggandeng Kementerian Perindustrian, Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pencegahan Tipikor Polri, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.
Zulkifli mengatakan tujuan pemusnahan ini supaya menjadi pelajaran agar pengusaha dapat memproduksi BjTB sesuai ketentuan SNI dan peraturan yang berlaku.
Ia pun menegaskan perdagangan produk BjTB harus memenuhi persyaratan mutu SNI. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai ketentuan.
Jika tetap dilakukan, tindakan tersebut berpotensi melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.
[Gambas:Video CNN]
[Gambas:Video CNN]
evolusi pasang surut
slot yang lagi gacor pagi ini
Keluarga nelayan mengeluhkan lamanya proses pencairan santunanatau jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, klaim tersebut tak kunjung diproses meski ahli waris sudah menunggu seminggu lebih.
Keluhan tersebut disampaikan oleh Syafii selaku anggota Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Demak sekaligus agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) BPJS Ketenagakerjaan Demak.
"Kasus ini baru, kawan kami nelayan meninggal di tengah laut. Kami mohon dipercepat untuk klaim jaminan kematian, kecelakaan, dan untuk anak sekolah. Karena yang kami tahu itu prosesnya lama untuk yang meninggal dalam bekerja," keluhnya dalam Diskusi Publik Nelayan Menghadapi Krisis Iklim, Kamis (12/1).
Keluhan serupa juga datang dari Anggota KNTI Lamongan Sabiqin. Ia mengatakan ketika nelayan terkena musibah kesulitan melakukan klaim.
Sabiqin menyebutkan ada salah satu nelayan Lamongan yang baru-baru ini meninggal dunia karena terseret ombak. Ia menekankan agar pihak BPJS Ketenagakerjaan bisa mempercepat proses klaim tersebut.
Lihat Juga :Inflasi AS Diperkirakan Turun, Rupiah Tinggalkan Level Rp15.500 |
Merespons hal tersebut, Asisten Deputi Kepesertaan Skala Kecil Mikro BPJS Ketenagakerjaan Hery Johari mengatakan pihaknya masih perlu koordinasi dengan kantor cabang di daerah.
"Untuk kasus kecelakaan kerja, setelah berkas lengkap, seperti kronologis kejadian kemudian penyebab kematian akan diverifikasi. Kami memang sedang dalam proses tahap verifikasi dan validasi, tentunya untuk memastikan hak-hak sesuai ketentuan berlaku," jawab Hery.
Lebih lanjut, Hery mencotohkan soal syarat klaim tambahan bagi anak nelayan yang meninggal dunia dan ingin mencairkan beasiswa. Ia mengatakan perlu verifikasi berupa rapor sang anak untuk membuktikan ahli waris masih sekolah atau kuliah.
Lihat Juga :2 Skema Pemerintah Batasi Pembelian Pertalite |
Sementara itu, Hary menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan meng-coversantunan kematian hingga Rp42 juta. Penyebab kematian yang dicover adalah sakit, meninggal dunia, meninggal mendadak di rumah, bahkan meninggal karena bunuh diri.
Rincian santunan kematian tersebut, antara lain Rp20 juta santunan kematian, Rp10 juta untuk biaya pemakaman, dan santunan berkala selama 24 bulan sebesar Rp12 juta yang bisa dibayarkan sekaligus.
Sementara untuk manfaat beasiswa diberikan maksimal senilai Rp174 juta untuk dua orang anak yang masih menempuh pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.
[Gambas:Video CNN]
[Gambas:Video CNN]
Kronik Perang Penyihir
kiwbet88
Parlemen El Salvadorresmi mengesahkan undang-undang untuk melindungi transfer atau masalah pembayaran utang dengan cryptocurrency, termasuk Bitcoin, pada Rabu (11/1).
Laporan AFP menyatakan UU dengan 47 pasal tersebut mendapat dukungan 62 suara dari 84 kursi di kongres.
"Majelis Legislatif El Salvador baru saja menyetujui, dengan suara mayoritas, Undang-Undang Sekuritas Digital yang baru! Maju, selalu terdepan," tulis Presiden El Salvador Nayib Bukele di Twitter, Kamis (12/1).
Dengan disahkannya UU ini, Kantor Bitcoin Nasional El Salvador bakal mulai menerbitkan obligasi. Obligasi tersebut ditargetkan bisa mengumpulkan sekitar US miliar untuk negara.
"Tujuan undang-undang ini adalah untuk menetapkan kerangka hukum yang memberikan kepastian hukum untuk mengalihkan operasi ke setiap judul aset digital yang digunakan dalam penawaran penerbitan publik," menurut undang-undang tersebut, dikutip dariReuters.
UU tersebut juga menetapkan pembentukan Komisi Nasional untuk Aset Digital dan Badan Administrasi Dana Bitcoin. Kedua lembaga tersebut akan bertugas mengelola, mengamankan, dan menginvestasikan dana dari penawaran umum aset digital yang dilakukan oleh pemerintah.
Lihat Juga :SPBU BP AKR Bisa Jual BBM Setara Pertamax Lebih Murah dari Pertamina |
Sebelumnya, pada November 2021, Bukele mengumumkan pembangunan Kota Bitcoin di timur El Salvador, tepatnya di Departemen La Union. Nantinya, kota ini akan menggunakan energi panas bumi dari gunung berapi di wilayah tersebut.
El Salvador memang penuh gebrakan. Mereka menjadi negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang legal pada September 2021. Penggunaan Bitcoin disandingkan dengan dolar AS yang diadopsi El Salvador sebagai mata uangnya sejak 2001.
Bahkan, Bukele telah membeli 2.381 bitcoin seharga US7 juta. Bukele juga sempat mengumumkan bahwa pemerintahannya akan membeli satu bitcoin sehari, meski tidak menyebutkan sampai berapa lama.
Namun, Bitcoin saat ini diperdagangkan di bawah US ribu per keping. Padahal sebelumnya sempat mencapai US ribu per keping pada November 2021.
[Gambas:Video CNN]
《pinjol tenor bulanan》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，bonus new memberHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjol tenor bulanan》bab terbaru。