buku mimpi 2d terlengkap

Jalan peri berkabut

ligadewa

Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Satu kata bisa menjelaskan segalanya

168jacpot

Usai debat, pengamat: Para capres belum menjawab masalah kesejahteraan******

Jakarta (ANTARA) - Pengamat sekaligus peneliti bidang sosial The Indonesian Institute Research (TII) Dewi Rahmawati mengatakan sederet program kerja yang disampaikan ketiga calon presiden (capres) peserta Pemilu 2024 belum menjawab permasalahan dasar terkait aspek kesejahteraan rakyat.

"Melihat dari situasi lapangan saat ini dan dari hasil pemaparan visi misi capres malam ini, saya melihat program ketiga capres masih belum menjawab pertanyaan mendasar terkait kesejahteraan," kata Dewi menanggapi segmen pembuka Debat Kelima Capres Pemilu 2024 di Jakarta, Minggu malam (4/2).

Menurut Dewi, salah satu permasalahan mendasar yang luput dari pemaparan program kerja maupun visi dan misi ketiga capres tersebut ialah pemenuhan hak kebutuhan dasar individu.

Baca juga: Gunakan bahasa isyarat, Anies awali sambutan di debat kelima capres

Kebutuhan dasar itu, lanjutnya, meliputi kestabilan harga pangan; kemampuan memiliki rumah yang layak dan murah; serta peningkatan daya beli masyarakat.

Sementara itu, soal kebutuhan dasar lainnya, Dewi menyebutkan masalah kebijakan perlindungan sosial, baik untuk aspek kesehatan maupun jaminan hari tua, masih harus dibenahi skemanya.

Dia juga mengingatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sejatinya perlu kerja kolaboratif yang tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga masyarakat sipil.

Mengaitkan secara khusus dengan aspek pendidikan, misalnya, dia mengatakan langkah penting yang harus dilakukan presiden terpilih nantinya adalah memetakan masalah dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan langsung.

Baca juga: Peneliti BRIN: Ketiga capres saling respek dalam debat terakhir KPU

Langkah itu menjadi penting untuk menghindari pengambilan keputusan yang hanya terbatas pada satu masalah saja dan kembali melupakan masalah lain yang tidak kalah penting.

"Tidak adil rasanya jika kita membandingkan permasalahan kesejahteraan pendidik yang berada di perguruan tinggi dengan pendidik atau guru yang berada di tingkat pengajaran sekolah saja," ujar Dewi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Akademisi: Membentuk Kementerian Kebudayaan ide brilian para capres

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Penyihir itu datang dari jauh

slot gacor itu apa

BEI tetapkan libur perdagangan bursa di hari pencoblosan Pemilu******

Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan libur perdagangan bursa pada hari pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

Sehingga, terdapat tiga hari libur perdagangan bursa sepanjang bulan Februari, termasuk tanggal 8 dan 9 Februari 2024 yang memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili.

“Maka dengan ini diumumkan bahwa tanggal 14 Februari 2024 ditetapkan sebagai hari libur bursa,” ujar Direktur Utama BEI Iman Rachman di Jakarta, Selasa.

Perubahan kalender libur bursa tahun 2024 berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-33/PM.122/2024 tanggal 5 Februari 2024, perihal tanggapan terkait Permohonan Arahan terkait Penetapan Hari Libur Bursa untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Baca juga: IHSG Selasa dibuka menguat 31,53 poin

Peraturan ini juga berdasarkan pada Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional,".

Selain itu, juga merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) Nomor 3 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) Nomor 21 Tahun 2022;

Iman menjelaskan, perubahan Kalender Libur Bursa Tahun 2024 dapat ditetapkan kemudian apabila terjadi perubahan kegiatan kliring pada kalender operasional Bank Indonesia (BI), atau adanya pengumuman pemerintah mengenai perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024.

“Libur Bursa akan ditetapkan kemudian apabila kegiatan kliring ditiadakan oleh BI atau karena adanya pengumuman pemerintah mengenai peniadaan kegiatan kerja pada suatu hari tertentu,” ujar Iman.

Dengan total tiga hari libur, sepanjang Februari 2024 akan terdapat 18 hari perdagangan bursa, serta sepanjang tahun 2024 akan ada 239 hari perdagangan bursa.

Baca juga: IHSG ditutup melemah ikuti bursa saham kawasan Asia

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Buatlah revolusi sebagai penyihir

slot jackpot terpercaya

BI: Cadangan devisa Januari 2024 turun jadi 145,1 miliar dolar AS******

Penurunan posisi cadangan devisa ini antara lain dipengaruhi jatuh tempo pembayaran utang luar negeri pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mengatakan cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 tercatat sebesar 145,1 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Desember 2023 sebesar 146,4 miliar dolar AS.  "Penurunan posisi cadangan devisa ini antara lain dipengaruhi jatuh tempo pembayaran utang luar negeri pemerintah," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Rabu.
  Erwin mengatakan posisi cadangan devisa itu setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
  Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
  Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan sinergi respons bauran kebijakan yang ditempuh BI dan pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
  Selain itu, surplus neraca perdagangan Indonesia berlanjut pada Desember 2023 sebesar 3,31 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada November 2023 sebesar 2,41 miliar dolar AS.
  Bank Indonesia memandang perkembangan tersebut positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut.
  Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia pada Januari-Desember 2023 mencatat surplus 36,93 miliar dolar AS, melanjutkan capaian surplus pada periode yang sama tahun 2022 sebesar 54,46 miliar dolar AS.

Baca juga: BI: Modal asing masuk bersih ke Indonesia capai Rp8,51 triliun
 Baca juga: BI: Inflasi Januari 2024 terjaga berkat konsistensi kebijakan moneter

Baca juga: BI optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 di atas 5 persen 

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Fenghuang

danapinjam

Usai debat, pengamat: Para capres belum menjawab masalah kesejahteraan******

Jakarta (ANTARA) - Pengamat sekaligus peneliti bidang sosial The Indonesian Institute Research (TII) Dewi Rahmawati mengatakan sederet program kerja yang disampaikan ketiga calon presiden (capres) peserta Pemilu 2024 belum menjawab permasalahan dasar terkait aspek kesejahteraan rakyat.

"Melihat dari situasi lapangan saat ini dan dari hasil pemaparan visi misi capres malam ini, saya melihat program ketiga capres masih belum menjawab pertanyaan mendasar terkait kesejahteraan," kata Dewi menanggapi segmen pembuka Debat Kelima Capres Pemilu 2024 di Jakarta, Minggu malam (4/2).

Menurut Dewi, salah satu permasalahan mendasar yang luput dari pemaparan program kerja maupun visi dan misi ketiga capres tersebut ialah pemenuhan hak kebutuhan dasar individu.

Baca juga: Gunakan bahasa isyarat, Anies awali sambutan di debat kelima capres

Kebutuhan dasar itu, lanjutnya, meliputi kestabilan harga pangan; kemampuan memiliki rumah yang layak dan murah; serta peningkatan daya beli masyarakat.

Sementara itu, soal kebutuhan dasar lainnya, Dewi menyebutkan masalah kebijakan perlindungan sosial, baik untuk aspek kesehatan maupun jaminan hari tua, masih harus dibenahi skemanya.

Dia juga mengingatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sejatinya perlu kerja kolaboratif yang tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga masyarakat sipil.

Mengaitkan secara khusus dengan aspek pendidikan, misalnya, dia mengatakan langkah penting yang harus dilakukan presiden terpilih nantinya adalah memetakan masalah dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan langsung.

Baca juga: Peneliti BRIN: Ketiga capres saling respek dalam debat terakhir KPU

Langkah itu menjadi penting untuk menghindari pengambilan keputusan yang hanya terbatas pada satu masalah saja dan kembali melupakan masalah lain yang tidak kalah penting.

"Tidak adil rasanya jika kita membandingkan permasalahan kesejahteraan pendidik yang berada di perguruan tinggi dengan pendidik atau guru yang berada di tingkat pengajaran sekolah saja," ujar Dewi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Akademisi: Membentuk Kementerian Kebudayaan ide brilian para capres

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Catatan Berburu Hantu Maoshan

rupiah89

Banjir di Grobogan di Jateng rendam 2.662 rumah******

Semarang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyebutkan bahwa banjir yang terjadi di Kabupaten Grobogan saat ini merendam setidaknya 2.662 rumah dan 56 hektare lahan persawahan.

"Penyebab banjir tersebut adalah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada Senin malam, 5 Februari 2024," kata Nana, di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Selasa.

Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng yang diterima pukul 12.00 WIB, banjir di Grobogan berdampak di 32 desa di 12 kecamatan di wilayah tersebut.

Tak hanya merendam rumah dan sawah, banjir juga menggenangi enam unit fasilitas pendidikan, satu rumah ibadah, satu kandang sapi, hingga merusak talud dan infrastruktur jalan.

Baca juga: Jalur KA tergenang banjir di Grobogan sudah bisa dilintasi kereta

Baca juga: Perjalanan sejumlah KA dibatalkan akibat banjir di Grobogan

Hujan deras yang terjadi pada Senin (5/2) malam, kata dia, mengakibatkan volume air di tiga daerah aliran sungai (DAS), yakni Sungai Lusi, Sungai Serang, dan Sungai Tuntang di Grobogan meluap.

Kecamatan yang terdampak banjir tersebut meliputi, Godong, Tawangharjo, Geyer, dan Tegowanu, Penawangan, Purwodadi, Toroh, Karangrayung, Kedungjati, Tanggungharjo, Grobogan, dan Gubug.

Di Kecamatan Gubug, banjir menyebabkan Jalan Raya Purwodadi-Gubug terendam limpahan air di sisi barat jembatan sehingga lalu lintas terputus.

Nana mengatakan bahwa kondisi banjir saat ini telah berangsur surut di beberapa titik, dan masih dalam penanganan BPBD Jateng bersama dengan BPBD Kabupaten Grobogan.

Terkait upaya penanganan, kata dia, BPBD Jateng terus berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Grobogan untuk memastikan kondisi di lapangan, baik evakuasi masyarakat terdampak, penyiapan dapur umum, dan distribusi logistik yang diperlukan.

"BPBD Kabupaten Grobogan bersama Pemprov Jateng dibantu TNI dan Polri terus melakukan langkah-langkah untuk evakuasi. Masyarakat yang terdampak kami arahkan ke beberapa tempat yang aman. Dapur lapangan dan pengiriman logistik juga dilakukan," katanya.

Selain itu, BPBD Grobogan juga berkoordinasi dengan perangkat desa untuk melakukan penanganan dan evakuasi warga yang terjebak banjir, termasuk pendistribusian nasi bungkus untuk warga yang terdampak.

Usai diwawancara, Nana bersama sejumlah jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jateng juga langsung bertolak menuju Kabupaten Grobogan untuk meninjau lokasi banjir.*

Baca juga: BPBD: Tanggul Sungai Jragung Grobogan jebol akibatkan banjir

Baca juga: Ganjar minta penanganan Sungai Lusi masuk prioritas Kementerian PUPR

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024