dewaspin

Berubah menjadi seorang putri

Sistem Bayar Tol Tanpa Setop Masih Tahap Uji Coba Terbatas******

Sistem pembayaran tol elektronik tanpa setop (nirhenti) berbasis Single Lane Free Flow (SLFF) yang pernah berjalan pada 2020 lalu hingga saat ini masih berjalan dalam tahap uji coba terbatas.

Teknologi yang diimplementasikan yaitu dengan menggunakan stikerRFID (Radio Frequency Identification) yang terintegrasi dengan aplikasi yang diberi nama Let ItFlo.

Sistem ini dikembangkan oleh anak perusahaan Jasa Marga yaitu PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO). Sistem ini untuk memenuhi arahan pemerintah dalam meningkatkan penetrasi pemakaian dan untuk mengurangi biaya alat yang dipasang di kendaraan pemakai.

Peningkatan itu, terutama terkait dengan kesulitan monitoring transaksi pembayaran tol, potensi kehilangan saldo maupun fisik uang elektronik hingga keterbatasan dalam melakukan top up uang elektronik.

"Pada dasarnya, Jasa Marga telah mengembangkan uji coba berbagai teknologi yang memudahkan masyarakat khususnya yang termasuk dalam transaksi nirhenti di jalan tol, bahkan jauh sejak sebelum diberlakukannya 100 persen penggunaan uang elektronik di jalan tol pada 2017," ujar Yoga dikutip Rabu (31/5).

Yoga menjelaskan, untuk implementasi uji coba terbatas Let It Flo saat ini dilakukan di total 100 titik ruas jalan tol di wilayah Jabodetabek dan Bali. Hingga saat ini, jumlah pengguna Let it Flo sudah mencapai lebih dari 13.000 pengguna aktif dengan rata-rata transaksi harian sebanyak 3.770 kendaraan.

"Uji coba terbatas masih terus berlangsung di internal Jasa Marga dan juga kalangan eksternal, di antaranya melibatkan Instansi Pemerintah, Perusahaan BUMN, Perusahaan Swasta hingga Komunitas, yang diajak untuk menguji keandalan sistem Let It Flo," ujarnya.

"Selain itu, kami juga mendengarkan berbagai masukan dari para pengguna sebagai catatan perbaikan dan pengembangan di JMTO," ujarnya.

Yoga menjelaskan mekanisme penggunaan sistem pembayaran tol nirsentuh ini. Mobil pengguna Let It Flo akan dipasangkan stiker RFID di lampu utama sisi kanan. Stiker yang digunakan ini nantinya akan terbaca saat melintas di tol tanpa harus berhenti dan tanpa harus menempelkan uang elektronik saat melintas gerbang tol.

"Walaupun dalam keadaan hujan maupun panas, pengguna Let It Flo tidak perlu khawatir, stiker tersebut tetap akan terbaca oleh sistem. Hanya dengan memperlambat laju kendaraan maksimal 20 KM/jam saat memasuki gerbang tol, mobil bisa langsung melintas," katanya.

"Pengguna juga mendapatkan kemudahan untuk melakukan monitoring dan top up saldo Let it Flo hanya dengan menggunakan aplikasi Let It Flo yang bisa didapatkan melalui Google Play dan AppStore," tambah Yoga.

Selain itu Yoga menambahkan, PT JMTO juga mengoperasikan Pusat Monitoring Let it Flo yang berfungsi sebagai pusat pemantau keberfungsian peralatan Let it Flo.

Pusat Monitoring ini terintegrasi dengan Customer Care Let it Flo untuk memastikan kendala dan aduan pengguna Let it Flo mampu ditangani dengan cepat dan tepat.

Saat ini PT JMTO juga bekerja sama dengan Bluebird sebanyak kurang lebih untuk 1.000 kendaraan. Hal ini memberikan kenyamanan, pengalaman yang unik dalam transaksi pembayaran tol bagi para pengguna Bluebird serta memberikan nilai tambah bagi Bluebird dalam monitoring transaksi tol untuk kendaraan operasionalnya.

Sehingga, kata Yoga, dapat disimpulkan bahwa teknologi sistem bayar tol tanpa setop oleh PT JMTO sudah berjalan baik di Indonesia sejak tahun 2017.

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

Pengusaha Buka Suara soal Jokowi Izinkan Pasir Laut RI Diekspor Lagi******

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) buka suara soal kebijakan Jokowi mengizinkan eksploitasi dan ekspor pasir lautlagi.

Melalui Ketua Kadin Arsjad Rasjid, mereka mengatakan memang hal itu boleh saja dilakukan. Tapi katanya, yang terpenting dan harus benar-benar dilakukan adalah ekspor dan eksploitasi itu tak dilakukan dengan asal dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.

"Memang ada kebutuhan, lebih untuk menjadi salah satu pendapatan baru untuk Indonesia. Namun mengenai lingkungannya kita akan tetap belajar. Saya melihat yang penting keseimbangan," katanya di Jakarta, Selasa (30/5).

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut,Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]

Mimpi Besar Kelahiran Kembali Selama Tujuh Tahun

Sejarah Kelam Ekspor Pasir Laut RI, Pulau Hilang Demi Singapura******

Eksporpasir laut Indonesia punya sejarah kelam yang membuat pulau-pulau di Indonesia hilang. Sebagian pasir tersebut digunakan untuk memperluas wilayah Singapura.

Munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang mengizinkan lagi pengerukan hingga ekspor pasir laut membuka masa lalu itu.

Berbagai penolakan dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), baik dari pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Sebelum dilarang ekspor, Indonesia pemasok utama pasir laut ke Singapura.

MengutipReuters,Indonesia pertama kali melarang ekspor pasir laut pada 2003. Larangan ekspor itu dipertegas pada 2007 silam sebagai bentuk perlawanan aksi pengiriman pasir secara ilegal ke Negeri Singa.

"Sebelum pelarangan, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan, dengan pengiriman rata-rata lebih dari 53 juta ton per tahun antara 1997 hingga 2002," tulis laporan tersebut, dikutip Rabu (31/5).

Sedangkan menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2019, Negeri Singa adalah importir pasir laut terbesar di dunia. Bahkan, Singapura mengimpor 517 juta ton pasir laut dari para negara tetangganya, termasuk Malaysia, dalam dua dekade lamanya.

Pada 2007 lalu, Freddy Numberi yang saat itu menjabat sebagai Menteri KKP mengakui bahwa ekspor pasir laut untuk reklamasi Singapura sempat menghilangkan dua pulau milik Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya menegaskan larangan ekspor tersebut.

"Pulau Nipah dan Sebatik sempat hilang, karena pasir yang ada dikeruk untuk dijual ke Singapura. Jadi, ekspor pasir laut itu merugikan, karena itu saya hentikan," tegasnya pada Mei 2007, dikutip dari Antara.

"Jadi, Indonesia nggak mendapatkan apa-apa dari ekspor pasir laut itu karena Indonesia juga dirugikan. Ada pulau yang hilang, lingkungan rusak, dan Indonesia harus keluar uang banyak untuk memulihkan," sambung Freddy.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pulau Hilang Demi Perluas Singapura

Kesengsaraan Abadi Penglai

Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN******

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggonoakhirnya buka-bukaan soal kebijakan Jokowi mengizinkanekspor pasir lautlagi.

Menurutnya penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dikarenakan banyaknya permintaan reklamasi di dalam negeri termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"IKN misalnya, di sampingnya banyak sekali. Di Batam banyak yang kami tutup (reklamasi). Ada yang bikin resort di Pulau Bawah ditutup, kalau nggak ada izin karena menurut pandangan kami itu merusak lingkungan," katanya, Rabu (31/5).

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan PP 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam beleid itu, Jokowi mengizinkan sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Pelaku usaha juga diizinkan untuk memanfaatkan pasir laut untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor, sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu dimuat dalam Pasal 9 PP tersebut.

Bertalian dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10, Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur. Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.

Pemerintahan Indonesia, tepatnya saat era Presiden Megawati Soekarno Putri pernah melarang ekspor pasir laut. Larangan ekspor tersebut diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Megawati, Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Dalam beleid itu, Rini mengatur ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas berupa tenggelamnya pulau kecil.

Penghentian akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

[Gambas:Video CNN]

Namun, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut lagi.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebuah peternakan di dunia lain

Respons Wika Usai Dicurigai Wamen BUMN Manipulasi Laporan Keuangan******

PTWijaya Karya(Persero) Tbk atau Wika buka suara soal tuduhan manipulasi laporan keuanganyang diarahkan Wakil Menteri BUMNII Kartika Wirjoatmodjo kepada mereka.

Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya menuturkan dalam hal penyusunan laporan keuangan perseroan selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

Selain itu, dalam menyusun laporan itu WIKA juga berupaya penuh untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Terkait Kementerian BUMN yang tengah melakukan investigasi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait manipulasi laporan keuangan tersebut, Mahendra menegaskan menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham seri A WIKA.

Dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN, Senin (5/6) kemarin, Kartika Wirjoatmodjo mencurigai laporan keuangan WIKA dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah dimanipulasi.

Tiko, sapaan akrabnya, menyebut kecurigaan muncul karena laporan keuangan dua BUMN karya itu tidak sesuai dengan kondisi riil. Pasalnya, di laporan kondisi keuangan masih menyebut kondisi mereka selalu untung.

Padahal, cash flowperusahaan tidak pernah positif.

"Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatementkarena selama ini laporan keuangannya tidak riil. Ini kami akan ada restatement," ujarnya.

Tiko berjanji bakal menuntut manajemen yang membuat laporan jika hasil investigasi menunjukkan terdapat pemalsuan laporan keuangan.

"Apabila memang ada frauddari sisi pelaporan keuangan kami bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangka governance yang ada," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Setelah kelahiran kembali, saya menjadi seorang maniak yang melindungi suami

Harga Emas Antam Macet di Rp1,057 Juta Awal Pekan Ini******

Harga emas PT Aneka Tambang(Persero) Tbk aliasAntam bertengger di Rp1,057 juta per gram pada Senin (5/6). Harga tersebut macet dibandingkan akhir pekan kemarin.

Serupa, harga pembelian kembali (buyback) juga tercatat stagnan sebesar Rp943 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp578 ribu, 2 gram Rp2,05 juta, 3 gram Rp3,05 juta, 5 gram Rp5,05 juta, 10 gram Rp10,05 juta, 25 gram Rp25,03 juta, dan 50 gram Rp49,99 juta.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX turun 0,37 persen menjadi US.962 per troy ons. Senada, harga emas di perdagangan spot juga turun 0,02 persen ke US.947 per troy ons pada pagi ini.

[Gambas:Video CNN]

Senior Analis Pasar Lukman Leong melihat harga emas akan tertekan penguatan dolar AS dan aksi profit taking investor yang masih berlangsung sampai hari ini.

"Emas tertekan oleh naiknya imbal hasil obligasi AS merespon data tenaga kerja AS NFP yang lebih kuat," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.930 per troy ons dan resistance US.965 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]