promo gojek tokopedia

Kronik Penulis Lucu

Ibu Kota Jabar Bakal Pindah, Tegalluar Jadi Calon Pengganti Bandung******

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan ibu kota Jawa Barat (Jabar) berpotensi dipindahkan ke Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

"Dengan adanya rencana Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi bahkan pak Gubernur Jabar (Ridwan Kamil) menyampaikan ini (Tegalluar) menjadi satu opsi yang besar kemungkinannya untuk menjadi ibu kota provinsi Jawa Barat. Tinggal mendorong dukungan politik," katanya usai meninjau stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (13/10).

Dwiyana menjelaskan, mengutip pernyataan Ridwan Kamil, ada tiga opsi wilayah yang berpotensi menggantikan Bandung sebagai ibu kota Jabar, yaitu Walini, Kertajati, dan Tegalluar. Namun, dengan semakin jelasnya pembangunan kereta cepat, maka Tegalluar menjadi yang paling memungkinkan.

Wacana pemindahan ibu kota Jawa Barat sudah mencuat sejak tiga tahun lalu. Namun, pemindahan ibu kota Jabar disebut bergantung pada penyelesaian kereta cepat.

"Nanti menunggu kejelasan kereta cepat, kan dulu narasi-narasi ada di dalam rute, sekarang Walini belum pasti ada stasiun atau tidak," ucap Ridwan pada Agustus lalu.

Sementara itu, nantinya KCJB akan beroperasi di jalur ganda sepanjang 142,3 km yang berhenti di 4 stasiun yaitu; Stasiun Halim (Jakarta), Karawang, Padalarang, dan Tegalluar (Bandung).

[Gambas:Video CNN]

Cara menarik bintang dengan login di awal

Hutama Karya Mengaku Belum Terima Gugatan Wanprestasi******

Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Tjahjo Purnomo mengaku belum menerima gugatanyang diajukan oleh PT Kosala Agung Metropolitan atas tuduhan ingkar janji alias wanprestasi.

"Gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PT KAM sebagaimana disebutkan dalam media, belum diterima oleh Hutama Karya atau HKR secara resmi dari PN Jakarta Selatan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/10).

Menurutnya, dalam hal gugatan wanprestasi tersebut telah diterima secara resmi, maka selanjutnya penanganan kasus ini akan dikuasakan kepada Jaksa Pengacara Negara pada Jamdatun Kejaksaan Agung RI.

Gugatan terdaftar pada Senin (10/10) dengan Nomor Perkara 930/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL.

Dalam berkas gugatan yang dikutip dari website Pengadilan Jakarta Selatan, PT Kosala Agung Metropolitan membawa Hutama Karya dan HK Realtindo ke 'meja hijau' terkait kerja sama dalam pengembangan satuan rumah susun The H Tower/ Kesatuan Bangunan Gedung The H Tower yang berlokasi di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan.

Tapi kemudian dalam perjalanannya, PT Kosala Agung Metropolitan menuduh Hutama Karya dan HK Realtindo telah ingkar janji/wanprestasi.

Atas dasar itulah, Kosala Agung Metropolitan meminta kepada pengadilan untuk menyatakan Hutama Karya dan HK Realtindo telah melakukan perbuatan perbuatan ingkar janji/wanprestasi atas pelaksanaan kerja sama dengan mereka dalam pembangunan dan pengelolaan The H Tower.

"Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp 1.495.524.933.140,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah)," tuntut Kosala.

Ganti rugi itu untuk membayar kerugian materiil Rp 535,60 miliar dan kerugian immateriil sebesar Rp 959,92 miliar.

"(Juga) menyatakan surat-surat yang dikeluarkan oleh maupun untuk dan atas nama para tergugat (Hutama Karya dan HK Realtindo) yang ada dalam kekuasaannya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang mengenai tindakan mengalihkan atau menjual Rumah Susun "Hunian" The H Tower tanpa disertai dokumen Pertelaan atau dokumen Pertelaan yang belum mendapatkan Pengesahan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta sehingga melanggar ketentuan Pasal 2.1 jo. Pasal 4.2 Akta PKS KAM-HK 2009," kata mereka.

[Gambas:Video CNN]

Dewa super dari dewa tertentu, Marvel

Ekspor Elektronik RI Capai Rp144 T hingga Juli 2022******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut ekspor elektronik Indonesia mencapai US,4 miliar atau Rp144,2 triliun sepanjang Januari hingga Juli 2022.

Angka ini naik 18,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US,93 triliun.

Sepanjang 2021, lanjut Zulkifli, ekspor elektronik Indonesia mencapai US,1 miliar dengan pertumbuhan mencapai 6,4 persen.

"Dengan mengusung Industri 4.0, kami berharap Indonesia makin menjadi salah satu negara eksportir elektronik utama dengan pangsa pasar yang terus meningkat," ujar Zulkifli seperti dikutip dari Antara, Kamis (13/10).

Ia memaparkan sektor elektronik merupakan salah satu sektor unggulan dan prioritas dalam penerapan Industri 4.0. Sektor tersebut juga menjadi kontributor ekspor keempat terbesar Indonesia.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia mencapai US,91 miliar pada Agustus 2022 atau naik 9,17 persen dari bulan sebelumnya yang sebesar US,56 miliar.

Secara rinci, kinerja ekspor ditopang oleh ekspor minyak dan gas (migas) mencapai US,71 miliar atau naik 25,59 persen dari bulan sebelumnya yang sebesar US,37 miliar.

Begitu juga dengan ekspor nonmigas terlihat naik 8,24 persen dari US,19 miliar menjadi US,19 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Delapan Dewa Pertarungan yang Sunyi

GOTO dan Nadiem Digugat Rp41 T Atas Tuduhan Pelanggaran Hak Cipta******

PT GOTO Gojek Tokopedia, Tbk dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia Nadiem Makarim digugat oleh seseorang bernama Hasan Azhari alias Arman Chasan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas tuduhan pelanggaran hak cipta.

Tidak tanggung-tanggung, nilai gugatan yang diajukan oleh Hasan Azhari kepada GOTO Gojek Tokopedia dan Nadiem mencapai Rp41,91 triliun.

Gugatan itu terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (29/9) dengan Nomor Perkara 96/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam berkas gugatan yang dikutip dari website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hasan menyatakan baik Goto Gojek Tokopedia maupun Nadiem telah melakukan pelanggaran hak cipta/hak eksklusifnya atas jenis ciptaan karya tulis dan program komputer mengenai cara pemesanan ojek online/order (on demand services).

1. Jenis ciptaan karya tulis berjudul "Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008", nomor permohonan EC00202130913 tertanggal 30 Juni 2021
2. Jenis ciptaan program komputer berjudul "Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008", nomor permohonan EC00202130902 tertanggal 30 Juni 2021, dan nomor pencatatan 000257673;

Karena itulah, ia meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum GOTO Gojek Tokopedia dan Nadiem secara tanggung renteng membayar ganti rugi pelanggaran hak cipta/hak eksklusifnya  selaku pencipta dan pemegang hak cipta jenis ciptaan karya tulis dan program komputer yang substansinya mengenai "cara pemesanan ojek online/order" sebesar Rp41,91 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Tuntutan ganti rugi itu ia minta atas dua hal. Pertama, kehilangan penghasilan atas manfaat ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun berupa uang sebesar Rp10,8 miliar.

Kedua, ganti rugi sebesar 10 persen dari penghasilan GOTO Gojek Tokopedia pada 2020 dan 2021, berupa uang sebesar Rp41,9 triliun.

"(Juga) Menghukum para tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1 miliar setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini," katanya dalam berkas gugatan itu. 

Deputy Chief of Corporate Affairs Gojek Audrey Petriny mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi atas gugatan tersebut. Tapi tambahnya, secara substansi gugatan yang diajukan oleh Hasan itu sama dengan sebelumnya. 

Dan gugatan itu katanya, sudah ditolak pengadilan pada 4 Agustus lalu. 

"Gojek saat ini tengah berkoordinasi secara internal terkait gugatan sebagaimana dimaksud.  Gojek senantiasa memenuhi peraturan yang berlaku di Indonesia dan akan menjalankan seluruh proses hukum yang berjalan," katanya. 

CNNIndonesia.com telah berupaya meminta tanggapan atas gugatan itu ke Nadiem. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan responsnya.

Hasan Azhari alias Arman Chasan bukan hanya kali ini saja menggugat Nadiem dan Gojek. Pada akhir 2021 lalu ia juga menggugat Nadiem dan Gojek ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas tuduhan pelanggaran hak cipta.

Gugatan dilayangkan oleh Hasan Azhari alias Arman Chasan Jumat (31/12) lalu. Gugatan teregister dengan Nomor Perkara 86/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst dengan klasifikasi perkara Hak Cipta.

Dalam petitum gugatannya, ia meminta pengadilan menghukum Gojek dan Nadiem Makarim secara tanggung renteng membayar Royalti kepadanya sebesar Rp24,9 triliun kepadanya.

Sistem Tuhan yang Tak Berujung

Taji Tumpul DKI di Rumah DP Nol Rupiah: Antara Utopia dan Realita******

'Rumah DP Nol Rupiah' milikAnies Baswedan jadi program andalan saat ia berkampanye hingga mengantarnya menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Saat kampanye, Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno menggadang-gadang program hunian tanpa uang muka tersebut untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Aturan mengenai batasan penghasilan penerima manfaat Rumah DP Nol Rupiah tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 855 Tahun 2019 tentang Batasan Penghasilan Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR.

Perubahan batasan gaji maksimal warga peminat Rumah DP Nol Rupiah itu tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 588 Tahun 2020.

"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi MBR sebesar Rp14.800.000 per bulan," demikian bunyi aturan terkait.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESNasib OK OCE dan Pengangguran DKI Usai Anies Pergi

Dalam laman Pendaftaran Rumah DP Nol Rupiah, hunian yang berlokasi di Jakarta Timur-Pondok Kelapa-Nuansa Pondok Kelapa-Menara Samawa harganya dibanderol dari Rp184,8 juta untuk ukuran 21 meter hingga Rp341,7 juta 35,20 meter.

Sementara itu, untuk di daerah Jakarta Utara-Pademangan-Bandar Kemayoran-Blok A4 dan A5 harganya dipatok Rp285,1 juta untuk ukuran 27 meter.

Kemudian, di Jakarta Barat-Cengkareng Timur-Sentraland Cengkareng-Tower Bunaken harganya Rp198,4 juta untuk ukuran 22,30 meter.

Lantas bagaimana realisasi program Rumah DP Nol Rupiah saat ini?

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, program DP Nol Rupiah dilakukan melalui subsidi kredit murah berbasis tabungan bagi MBR.

Rencana awal akan dibangun sebanyak 14 ribu unit oleh BUMD dan 218.214 unit lewat mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta mekanisme pasar. Secara total, sebanyak 232.214 unit.

Namun belakangan, Anies menurunkan target pembangunan rumah DP Nol Rupiah menjadi hanya 9.081 unit. Target tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026.

RPD ini diatur lewat Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan telah diteken Anies pada 10 Juni 2022.

Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali berdalih bahwa yang tercantum dalam RPD bukan lah menurunkan target. Melainkan, merasionalisasikan.

"Bukan diturunin, rasional itu. Karena kemarin dua tahun memang kita tidak bisa berbuat apapun juga," kata Marullah di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (28/9).

[Gambas:Video CNN]

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESIlusi Penataan PKL dan Parkir Liar Pasar Era Anies

Menurut Marullah pembangunan Rumah DP Nol Rupiah sempat terhenti dalam dua tahun terakhir karena pandemi Covid-19. Menurut dia, selama itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir tidak membangun Rumah DP Nol Rupiah.

"Bukan tidak dikerjakan sama sekali, kita tidak mampu mengerjakan apa-apa di dua tahun itu karena Covid-19," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan target turun menjadi 9.000 unit itu merupakan program lanjutan setelah Anies lengser.

"Ya, ini kan sebenarnya program selanjutnya. Itu kita melihat ada potensi beberapa swasta yang berkomitmen untuk penyediaan hunian terjangkau lewat skema DP Nol Rupiah, meskipun ini masih proses penyelesaian perizinan," jelas Sarjoko.

Pada awal September 2022 lalu, Sarjoko mengatakan pembangunan rumah DP Nol Rupiah terus bergulir. Saat ini, baru ada 2.322 unit rumah DP Nol Rupiah yang sudah terbangun.

Rinciannya, 780 unit di Menara Samawa Pondok Kelapa, 38 unit di Bandar Kemayoran, 166 unit di Sentraland Cengkareng, 480 unit di Menara Nuansa Pondok Kelapa, termasuk 868 unit di Menara Kanaya Cilangkap.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengungkapkan tidak ada yang bisa diharapkan dari Anies dalam program rumah DP Nol rupiah. Ia bahkan menyebut Anies mencla-mencle alias tidak dapat dipercaya.

Ia menilai keputusan Anies menurunkan target Rumah DP Nol Rupiah hingga 9.000 ribuan runit menunjukkan inkonsistensi.

"Apa yang mau diharapkan dari orang yang kemudian mencla mencle. Tidak ada yang bisa diharapkan," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/9).

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESBiang Kerok Kemiskinan, Anies dan Suara Kaum Papa

Gilbert mengatakan penurunan target hingga 9.000 ribu unit dilakukan agar jaraknya tidak terlalu jauh dengan realisasi yang baru mencapai 2.322 unit. Tetapi, ia meyakini target 9.000 hunian pun tidak akan berhasil dicapai oleh Anies.

"Rumah DP Nol Rupiah masih sekitar 2.000 ribuan. Artinya, memang tidak tercapai. Tapi mungkin terlalu jomplang kalau sampai 230 ribuan dibandingkan 9.000. Tapi itu juga enggak bakal tercapai," jelasnya pesimis.

Gilbert menilai program Rumah DP 0 Rupiah sepi peminat karena masyarakat kelas bawah saja masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi, kalau harus mencicil kredit rumah.

Ditambah lagi, bank juga dinilai tidak berani memberikan kredit rumah karena sering terjadi kemacetan oleh masyarakat yang diberikan kemudahan dalam membeli rumah.

Siasat Anies menaikkan batas upah bagi pembeli Rumah DP 0 Rupiah hingga Rp14 juta pun tidak berhasil. Sebab, masyarakat dengan penghasilan tersebut tak akan mau membeli rumah dengan kualitas yang disediakan program Rumah DP Nol Rupiah.

"Ya mereka akan mencari rumah yang ada tanahnya. Itu mungkin ada di Bekasi, Depok, Karawang. Tapi tidak akan kemudian mengambil Rumah DP Nol Rupiah," katanya.

Warga mendaftar pengajuan rumah DP 0 Rupiah di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis, 1 November 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESAnies, Ahok, dan Kisah Pasukan Oranye yang Dianggap Malas

Sementara itu, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan keinginan masyarakat sebenarnya besar terhadap program Rumah DP Nol Rupiah. Dia menyebut kebutuhan rumah di Jabodetabek bahkan mencapai 50 ribu unit per tahun.

Namun, ia menilai Pemprov DKI Jakarta kurang melakukan sosialisasi mengenai program itu. "Detail mengenai di mana lokasinya, bagaimana cara mendapatkannya, persyaratannya apa saja, mungkin orang banyak yang enggak tahu," terang dia.

Anton mengatakan jika Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi yang jelas mengenai program tersebut, maka masyarakat akan berbondong-bondong mengikutinya.

Selain itu, ia menilai lokasi Rumah DP Nol Rupiah yang baru tersebar di beberapa titik juga menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat.

"Kalau targetnya 230 ribu unit rumah, pastikan pemerintah seharusnya menyediakan lahan yang di mana-mana," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan harga Rumah DP Nol Rupiah yang ditawarkan sebenarnya sudah tepat. Namun, program Anies tersebut dinilai dari awal tidak realistis karena jumlah target dengan lahan yang disediakan tidak sebanding.

"Ke depan, enggak perlu lah mengada-ngada. Kalau memang niatnya mengentaskan masalah perumahan ya sudah benar-benar dan bikin targetnya juga realistis. Jangan bikin angka-angka fantastis," tutur dia.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESDari Kata Jadi Fakta, Upaya Anies Bangun Sistem Transportasi

Pahit Manis Rumah DP Nol Rupiah

Kode Istri Militer

Nasib OK OCE dan Pengangguran DKI Usai Anies Pergi******

Bayu Wicaksono (36) tengah sibuk meracik minuman olahan tehkhas Thailandatau biasa disebut Thai Tea di lapaknya saat Hari Bebas Kendaraan alias Car Free Day (CFD) di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur pada Februari 2019 silam.

Tiba-tiba, lapaknya didatangi oleh sekelompok orang. Belakangan, orang itu mengenalkan diri dari tim One Kecamatan One for Center Entrepreneurship (OK OCE). Kaget, begiulah perasaan Bayu saat itu.

Maklum, Bayu yang merupakan pemilik kios Thai Tea Haw's Kitchen ini tidak mengenal apa OK OCE apalagi punya hubungan dengan program itu. Tim itu katanya, juga hanya mengajaknya berbincang singkat.

Selang beberapa hari, Bayu pun datang memenuhi undangan itu.

"Di kecamatan mereka menjelaskan mau ada program baru dari DKI Jakarta perubahan dari OK OCE ke Jakpreneur," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/9).

Jakpreneur adalah program untuk mencetak wirausaha atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baru. Awalnya program ini memang bernama OK OCE.

Program yang menyasar UMKM pemula itu yang menjadi janji politik Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

Saat itu, ditargetkan ada 44 pusat pendampingan UMKM di setiap Kecamatan di DKI Jakarta yang dapat menghadirkan 200 ribu wirausaha baru. Program ini juga dicanangkan agar bisa menekan angka pengangguran di ibu kota.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESIlusi Penataan PKL dan Parkir Liar Pasar Era Anies

Saat kampanye, Sandiaga pernah menjanjikan modal Rp15 juta sampai Rp300 juta plus pendampingan ke peserta program itu. Namun, setelah menjabat jadi wakil gubernur, Sandiaga menampik.

Menurutnya, program itu hanya memfasilitasi warga yang berwirausaha agar mudah memperoleh modal dari perbankan.

Setelah mendapat penjelasan mengenai OK OCE, Bayu akhirnya bergabung. Menurutnya, proses pendaftaran dan syaratnya pun sederhana; hanya mengisi formulir dan melampirkan KTP.

Selain itu, pendaftaran juga tidak dipungut biaya.

Selang tujuh hari setelah pendaftaran, ia mendapat pelatihan. Bayu mengatakan dirinya mendapat beragam pelatihan mulai dari cara mengembangkan bisnis hingga mengurus hak paten alias hak kekayaan intelektual (HKI).

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESDari Kata Jadi Fakta, Upaya Anies Bangun Sistem Transportasi

Ayah satu orang anak itu menuturkan setelah bergabung dengan Jakpreneur dirinya mendapat beragama fasilitas dan pendampingan. Contohnya, dalam mengurus sertifikasi halal, surat izin usaha, dan HKI ia didampingi dan tidak dipungut biaya.

Selain itu, dengan aktif di Jakpreneur akses untuk membuka kios di tempat strategis seperti mal pun lebih mudah. Hal itu bisa dilakukan dengan surat rekomendasi dari Jakpreneur.

"Kadang kan mereka (pengurus mal) kalau mau masuk ke mal ditanya ada perizinannya gak? Nah, itu (surat rekomendasi) bisa kita lampirkan agar bisa masuk ke mal," ucap Bayu.

Tidak hanya itu, dengan Jakpreneur UMKM juga diberikan kemudahan akses untuk mendapat pinjaman dari perbankan.

[Gambas:Video CNN]

Dalam penyempurnaannya, Jakpreneur memperbolehkan wirausaha bebas memilih fasilitas yang ditawarkan.

Fasilitas itu di antaranya pendaftaran (P1), pelatihan (P2), pendampingan (P3), perizinan (P4), pemasaran (P5), pelaporan keuangan (P6), dan akses permodalan (P7).

Dalam hal ini, Bayu tidak mengambil P7. Sebab, ia punya tekad untuk memakai modal sendiri dulu.

Terlebih, ia menganggap memakai akses permodalan yang disediakan dalam program itu sama dengan utang. Utang tentu harus dibayar dan Bayu tidak mau terbebani oleh bayang-bayang pembayaran itu.

"Namanya baru mulai usaha kan, nanti kalau misal usahanya gak jalan tapi dikejar-kejar (utang) dari permodalan tersebut (khawatir). Jadi hingga kini sih gak pernah menggunakan (permodalan)," paparnya.

Khusus pada P7 Pemprov DKI hanya memberikan akses permodalan dari perbankan dan/atau lembaga dan/atau pihak lainnya. Artinya, modal tidak diberikan secara cuma-cuma kepada para wirausaha.

Berdasarkan laman resmi Jakpreneur (jakpreneur.jakarta.go.id), salah satu bentuk permodalan itu ialah kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan perbankan dan/atau lembaga lainnya berupa pengenaan persyaratan kredit yang lebih ringan misalnya kredit untuk usaha yang baru berjalan kurang dari 6 bulan.

Bayu mengatakan selain akses permodalan dari perbankan atau lembaga keuangan, terkadang ada pemodalan dari dana hibah. Namun, untuk mendapat permodalan dana hibah itu, setiap UMKM harus berkompetisi.

Penilaiannya katanya, dilihat dari proposal usaha yang diajukan.

"(Kriterianya) lebih ke rasa, kemasan, terus juga dari segi medianya, terus dari segi konsumsi dan produksinya kontinu, bukan musiman, dan kreatif yang pasti," sambung Bayu.

Terkait pemasaran, pria yang mulai membuka Haw's Kitchen sejak 2017 ini mengaku terbantu dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Jakpreneur. Kegiatan itu seperti; bazar hingga penempatan usaha di acara-acara besar pemprov DKI Jakarta.

Masih berkaitan dengan itu, Bayu pun bisa membuka cabang di Food and Creative Park Thamrin 10, Jakarta Pusat. Pembukaan cabang baru ini dapat setelah 10 bulan mengikuti program Jakpreneur.

Namun, pembukaan cabang itu tidak begitu saja terjadi. Bayu mengikuti kompetisi yang diadakan Jakpreneur. Secara kriteria, Haw's Kitchen lolos.

"Jadi memang kompetisi dulunya dari tahapan kelurahan, menang, masuk tingkat kecamatan, menang masuk walikota, terus masuk tingkat DKI, baru masuk ke Thamrin 10, ini cabang kedua," jelasnya.

Cabang pertama Haw's Kitchen sendiri berada di bilangan Rawamangun, Jakarta Timur. Bayu menilai program Jakpreneur cukup baik karena membuat pesertanya mandiri setelah mendapat pelatihan serta bimbingan. Selain itu, akses pasar pun kian terbuka.

Namun, bukan berarti program ini tanpa cela. Bayu menayangkan Jakpreneur kurang bergerak cepat di awal masa berdirinya. Hal ini terbukti dari sosialisasi yang minim.

Bayu mengingat kalau saja pada 2017 lalu tidak bertemu dengan tim, mungkin sampai hari ini pun dia tidak mengetahui tentang program tersebut.

Apalagi, menurutnya wirausahawan yang baru merintis tidak ada waktu untuk mendatangi posko Jakpreneur di kecamatan. Mereka juga segan.

"Terkadang kalau usaha masih kecil, susah untuk datang langsung ke kecamatan. Mereka (wirausahawan) rata-rata segan. Di lapangan pada males, mending dagang cari duit. Kadang-kadang wirausahawan berpikir seperti itu. Jadi saran saya perbanyak Jakpreneur masuk perumahan, mendata dan mengajak," papar Bayu.

Tidak hanya itu, ia mengatakan seiring dengan bertambahnya anggota Jakpreneur, anggota lama acap kali terlupakan. Pengurus Jakpreneur lebih fokus pada peserta baru.

Bayu menambahkan Jakprenuer pun perlu membangun mental para peserta agar siap bersaing. Pasalnya, sepanjang pengalaman Bayu, banyak peserta yang minder dan enggan bersaing dengan pengusaha yang memiliki bisnis lebih besar.

"Jadi banyak orang yang menganggap 'oh saya hanya Jakpreneur, aku enggak sebanding untuk bersanding dengan mereka yang ada di mal besar, aku hanya Jakpreneur, modalku terbatas', memang paradigma di lapangan seperti itu," kata Bayu menirukan keresahan para peserta.

"Jadi ayolah naik kelasnya ke level yang lebih profesional lagi," sambung Bayu.

Bayu mengklaim omsetnya setelah bergabung dengan Jakpreneur omsetnya sempat meningkat hingga Rp23 juta per bulan.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESKilas Balik Anies di DKI dari Pilkada Panas hingga Maju Capres

Segendang sepenarian, peserta Jakpreneur lainnya bernama Kristanti Utami (45) mengatakan program tersebut memberikan beberapa keuntungan. Menurutnya, pelatihan yang diberikan oleh program tersebut cukup efektif.

Pemilik usaha katering Dapur Utami 77 itu mengatakan dirinya mendapat pelatihan berupa cara menjalankan usaha, berjualan online, teknik pemasaran, hingga mengurus pajak.

"Karena ada pelatihan aku bisa masukan order ke walikota, ke kecamatan, gitu," ujar Kristanti.

Meski Dapur Utami 77 sudah ada sejak 2017, Kristanti mengaku baru bergabung sebagai peserta Jakpreneur pada Mei 2019. Pertemuannya dengan Jakrpreneur terjadi ketika ia sedang mengikuti bazar di lingkungan tempat tinggal, yakni di Rumah Susun (Rusun) Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

Saat itu ia ditawari bergabung oleh pihak RT. Lalu berkenalan dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM).

Dinas ini pun meminta Kristanti datang ke kecamatan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait program Jakpreneur. Di kecamatan, ia sepakat untuk mendaftar.

Sama seperti Bayu, dari tujuh fasilitas yang ditawarkan, Kristanti tidak mengambil akses permodalan.

"Aku enggak ambil permodalan, cuma fokus ke pelatihannya saja," kata dia.

Ibu dua orang anak itu tak mengambil akses permodalan bukan karena tidak perlu, tapi ia belum yakin bisa mengembalikan modal tersebut. Apalagi, pemasukannya belum menentu.

"Lebih ke gini, kalau misalnya aku ada nih kerjaan yang sudah pasti, pesanan yang sudah pasti tiap hari, terus memang butuh modal yang gak bisa aku cover, baru aku ajukan permodalan," tutur Kristanti menjelaskan.

Ia menambahkan meski telah mengikuti program Jakpreneur, rezeki tetap sudah ada yang mengatur.

"Balik lagi pemerintah sudah mengutamakan secara optimal, tapi balik lagi ke rezeki masing-masing," ujarnya.

Kristanti juga mengatakan dirinya tidak membuka usaha selama pandemi covid-19 merebak di Indonesia dua tahun lalu. Di sisi lain, ia mengaku omsetnya sempat meningkat setelah ikut program Jakpreneur dari Rp5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan.

Tapi peningkatan itu tak menentu.

Angka Pengangguran Justru Naik Meski Target Tercapai