petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!
trik mahjong ways 333Jutaan kata 700746Orang-orang telah membaca serialisasi
《cara pinjam di shopee》
KPU tegaskan tak ada niat manipulasi hasil suara di Pemilu 2024******
Hanya saja untuk konversi yang kebetulan sistem membacanya kurang akurat atau kurang tepat .
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menegaskan tak ada niat untuk memanipulasi Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
"Tidak ada niat manipulasi, tidak ada niat untuk mengubah hasil suara karena pada dasarnya Formulir C1 Hasil Plano diunggah apa adanya," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.
Dijelaskan pula bahwa bahwa Formulir Model C1-Plano yang diunggah oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) itu dapat dimonitor dan disaksikan bersama-sama.
Sementara itu, Hasyim menyampaikan publikasi Sirekap pada hari ini per pukul 15.30.23 WIB, progresnya adalah yang sudah diunggah 358.775 dari 823.236 TPS atau setara dengan 43,58 persen.
Hasyim menegaskan bahwa KPU akan terus mengunggah Formulir Model C1-Plano agar masyarakat terus mengetahui sampai batas akhir.
"Hanya saja untuk konversi yang kebetulan sistem membacanya kurang akurat atau kurang tepat nanti akan dilakukan koreksi supaya sesuai dengan apa yang formulir yang diunggah," katanya.
Dikutip dari situs resmi KPU, Sirekap adalah singkatan dari Sistem Informasi Rekapitulasi yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara.
KPU pun berkomitmen untuk terus memanfaatkan keunggulan Sirekap pada Pemilu 2024 guna menciptakan pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi.
Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.
Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya di https://pemilu2024.kpu.go.id/. Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung (real count), namun bukan hasil akhir Pemilu 2024.
KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.
Adapun penghitungan suara oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca juga: KPU RI koreksi salah konversi Formulir Model C-1 Plano pada Sirekap Baca juga: Temukan salah input data, Bawaslu minta KPU segera perbaiki Sirekap
Bawaslu ungkap 19 masalah pemungutan dan penghitungan suara Pemilu******
Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan 19 permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.
Bagja menjelaskan temuan tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15 Februari 2024 pukul 06.00 WIB.
"Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.
Walaupun demikian, data dinilai belum lengkap dikarenakan adanya kendala jaringan internet, keterbatasan akses jaringan pada saat pengiriman data, sehingga berpotensi bertambah.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan bahwa 13 permasalahan saat pemungutan suara meliputi sebanyak 37.466 Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00 waktu setempat.
"Yang kedua, terdapat 12.284 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia di TPS. Yang ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap," ungkap Lolly.
Keempat, kata Lolly, terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik.
Kelima, terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar. Kemudian, terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping.
"Terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara," tuturnya.
Kedelapan, terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat.
"Terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD (Dewan Perwakilan Daerah)," paparnya.
Baca juga: Bawaslu RI catat pelanggaran etik dan netralitas mendominasi
Baca juga: Bawaslu akan bertemu KPU bahas permasalahan Pemilu 2024
Kesepuluh, lanjut dia, terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan/atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu, dan/atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.
Selanjutnya, terdapat 2.509 TPS yang didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu.
"Terdapat 2.413 TPS, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau kepada penyelenggara pemilu di TPS," ujar Lolly.
Sementara itu, Lolly menyebut enam permasalahan penghitungan suara meliputi terdapat 11.233 TPS yang didapati adanya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan/atau masyarakat.
"Terdapat 3.463 TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai di pukul 1 waktu Indonesia bagian barat," ujarnya.
Ketiga, kata dia, terdapat 2.162 TPS adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih
Berikutnya, terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan Model C.Hasil Salinan.
Kemudian, terdapat 1.888 TPS yang didapati saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas
"Terdapat 1.473 TPS adanya intimidasi terhadap penyelenggara," kata Lolly menambahkan.
Kapolda: Masih 545 TPS di Tanah Papua belum pemungutan suara******Jayapura (ANTARA) - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengatakan bahwa dari laporan yang diterimanya masih terdapat 545 tempat pemungutan suara (TPS) di Tanah Papua yang belum melakukan pemungutan suara pemilu 2024.
"Ke 545 TPS itu tersebar di Provinsi Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Mudah-mudahan jumlah itu terus berkurang karena masih ada yang melakukan pemungutan suara susulan," kata Irjen Pol Mathius Fakhiri di Jayapura, Jumat.
Baca juga: Kapolda: 1.297 TPS di Tanah Papua belum mencoblos
Dia mengungkapkan bahwa jumlah TPS terbanyak yang belum melakukan pemungutan suara, yakni di Provinsi Papua Tengah tercatat 387 TPS yang tersebar di Kabupaten Paniai sebanyak 92 TPS dan di Kabupaten Intan Jaya 295 TPS.
Baca juga: Kapolda: Kamtibmas kondusif saat pemungutan suara di Tanah Papua
Selanjutnya, di Provinsi Papua Pegunungan tercatat 118 TPS yang tersebar di Kabupaten Jayawijaya empat TPS dan Tolikara 118 TPS, sedangkan di Provinsi Papua ada 40 TPS yang tersebar di Kabupaten Mamberamo Raya 19 TPS dan Kabupaten Waropen 21 TPS.
Banyaknya TPS yang belum melakukan pemungutan suara itu, kata dia, disebabkan beberapa faktor, di antaranya faktor cuaca yang menyulitkan pengiriman logistik pemilu.
Baca juga: Pj Gubernur PBD dan Kapolda PB pantau distribusi logistik di Sorong
Walaupun demikian, kata Fakhiri, pihaknya berharap jumlah tersebut akan terus berkurang setelah dilaksanakannya pemungutan suara susulan.
Wilayah hukum Polda Papua meliputi empat provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan.
Baca juga: Bawaslu Mamberamo Raya harap rekomendasi coblosan susulan di 20 TPS
KLHK ungkap pencapaian deforestasi terendah dalam sejarah kehutanan RI******
... beberapa yang berupa indikator kinerja pembangunan sektor kehutanan ... salah satunya adalah ukuran pencapaian tingkat laju deforestasi terendah dalam sejarah kehutanan Indonesia
Jakarta (ANTARA) - Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PLH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto memastikan pemerintah terus melakukan berbagai pendekatan pembangunan sektor kehutanan yang tidak hanya menekan laju deforestasi tapi juga pemanfaatan hutan berkelanjutan.
"Atas langkah kerja yang telah ditempuh oleh pemerintah, sebagai contoh beberapa yang berupa indikator kinerja pembangunan sektor kehutanan dapat diturunkan menjadi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan, yang salah satunya adalah ukuran pencapaian tingkat laju deforestasi terendah dalam sejarah kehutanan Indonesia selama ini," kata Dirjen PHL KLHK Agus saat membuka seminar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Jakarta, Minggu.
Berdasarkan data KLHK per Januari 2024, deforestasi neto Indonesia tahun 2021-2022 adalah sebesar 104 ribu hektare. Jumlah itu memperlihatkan penurunan jika dibanding periode 2020-2021 yang mencapai 113,5 ribu hektare.
Deforestasi tertinggi terjadi pada periode 1996 sampai 2000 sebesar 3,5 juta hektare per tahun, sementara periode 2002-2014 tercatat 0,75 juta hektare per tahun. Titik terendah laju deforestasi tercapai pada 2022 sebesar 104 ribu hektare.
Baca juga: KLHK kaji metodologi deforestasi Global Forest Watch
Selain konservasi dan pengurangan deforestasi, lanjutnya, pemerintah terus melakukan transformasi dalam konteks pemanfaatan hutan, salah satunya lewat skema multiusaha kehutanan yang berfokus tidak hanya pada produksi kayu tapi pengelolaan hutan berbasis lanskap.
Multiusaha kehutanan merupakan implementasi dari sistem pemanfaatan hutan yang terintegrasi yang mendorong peningkatan produktivitas lahan melalui berbagai usaha kehutanan baik berupa produk maupun jasa lingkungan.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga memperluas akses pemanfaatan hutan tidak hanya kepada korporasi, tapi juga masyarakat melalui skema perhutanan sosial.
Menurut data KLHK, sampai saat ini telah dikeluarkan 9,642 SK perhutanan sosial yang memberikan 1.288.004 kepala keluarga akses legal untuk memanfaatkan 6,3 juta hektare kawasan hutan tersebar di seluruh Indonesia.
"Ini menunjukkan pemerintah telah secara nyata mengimplementasikan kebijakan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan yang berpihak kepada masyarakat," kata Agus.
Baca juga: Tiga negara kehilangan jutaan hektare hutan setiap tahun Baca juga: KLHK ingatkan kegiatan ekonomi perlu perhatikan kelestarian ekologi
Polisi terjunkan 250 personel amankan pemilu lanjutan di Jakarta Utara******
Personel yang bertugas di TPS pada Rabu (14/2) sudah kami tarik dan akan menugaskan mereka untuk mengawal pelaksanaan pemilu lanjutan ini
Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Utara menerjunkan 250 personel untuk mengamankan pelaksanaan pemilu lanjutan yang digelar di 17 tempat pemungutan suara (TPS) di daerah setempat pada 18 Februari 2024.
"Kami TNI Polri siap melakukan pengamanan pelaksanaan pemilu di 17 titik di Tanjung Priok dan lima titik di Kelapa Gading," kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gidion Arif Setyawan di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan pengawalan yang dilakukan tentu dilakukan dari awal kembali. Mulai dari pendistribusian logistik hingga proses pemungutan suara nantinya.
"Personel yang bertugas di TPS pada Rabu (14/2) sudah kami tarik dan akan menugaskan mereka untuk mengawal pelaksanaan pemilu lanjutan ini," kata dia
Ia mengatakan sebagaimana diketahui KPU Jakarta Utara menggelar Pemilu Lanjutan pada Minggu (18/2) di 17 TPS setelah gagal melakukan pencoblosan akibat logistik pemilu yang rusak akibat terendam banjir.
"Untuk waktu dan teknis kami serahkan kepada penyelenggara Pemilu," kata dia
Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara melaksanakan Pemilu Lanjutan di 17 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Minggu 18 Februari 2024 setelah gagal menggelar pencoblosan akibat lokasinya kebanjiran pada Rabu (14/2).
"Kami sudah melakukan rapat pleno pada Rabu (14/2) malam pukul 22.00 WIB dan diambil keputusan untuk menggelar pemilu lanjutan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Jakarta Utara Abie Maharullah Madugiri.
Ia mengatakan dalam rapat pleno itu diambil keputusan menggelar pemilu lanjutan terhadap 17 TPS yang gagal menggelar pencoblosan pada 14 Februari 2024 karena logistik pemilu rusak akibat banjir.
"Pelaksanaan pemilu lanjutan akan digelar pada Minggu tanggal 18 Februari," kata dia.
Ia mengatakan tempat pemungutan suara (TPS) yang melakukan pemilu lanjutan ada 17 TPS di dua kelurahan, yakni Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading dan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok.
Menurut dia di Kelurahan Pegangsaan Dua ada lima TPS, yakni TPS dengan nomor 149 sampai dengan 153. Kemudian di Kelurahan Sunter Jaya ada 12 TPS, yakni dari TPS nomor 141 sampai dengan 153. Baca juga: KPU: Pemilu lanjutan digelar Minggu untuk naikkan partisipasi pemilih Baca juga: KPU Jakarta Utara siapkan logistik untuk pemilu lanjutan di 17 TPS Baca juga: Kapolres: Hanya 17 TPS yang laksanakan pemilu lanjutan
De Rossi puji Romelu Lukaku ketika AS Roma tahan imbang Feyenoord******Jakarta (ANTARA) - Pelatih AS Roma Danielle De Rossi memuji penampilan Romelu Lukaku ketika menahan imbang Feyenoord dengan skor 1-1 pada leg pertama babak playoff Liga Europa di Stadion De Kuip, Rotterdam, Jumat dini hari WIB. Dikutip dari laman Football Italia, Jumat, meski menjadi pahlawan AS Roma saat menghindari kekalahan dari Feyenoord, De Rossi menilai masih ada yang bisa ditingkatkan oleh Lukaku.
Diketahui Lukaku sukses membobol gawang Feyenoord pada menit ke-67 setelah memanfaatkan umpan Leonardo Spinazzola sehingga laga berkesudahan dengan skor 1-1. "Kita berbicara tentang salah satu striker terbaik dalam peran tersebut, jadi akan salah jika kita menerima harga yang lebih rendah, namun ia mampu menunjukkan performanya dan ia dilahirkan untuk mencetak gol," jelas De Rossi. "Dia perlu belajar bagaimana mencetak gol bahkan ketika ada pekerjaan menjaga gawang seperti yang dia lakukan malam ini. Saya senang dengan penampilan dan sikapnya," sambungnya. Baca juga: Pioli minta AC Milan fokus ke leg kedua kontra Rennes Mengenai jalannya pertandingan, mantan pemain AS Roma tersebut menjelaskan jika Feyenoord menyulitkan Giallorossi. Hal itu terbukti dengan AS Roma harus mengakhiri babak pertama dengan ketinggalan satu gol akibat gol sundulan Igor Paixao. "Itu adalah pertandingan yang sulit, Feyenoord bisa menimbulkan masalah ketika mereka menguasai bola. Saya selalu meminta tim untuk bermain agresif, tapi itu tidak mudah melawan tim yang menguasai bola dengan baik," terang De Rossi. "Tim tampil bagus hari ini, meski ada momen di mana kami harus menderita karena berada di bawah tekanan," pungkasnya. Selanjutnya AS Roma perlu mengamankan kemenangan ketika menjamu Feyenoord pada leg kedua babak playoff Liga Europa di Stadion Olimpico, Roma, Kamis (22/3) waktu setempat.
Baca juga: Lukaku: Imbang di kandang Feyenoord adalah hasil yang bagus Baca juga: Hasil Liga Europa: AS Roma imbang, AC Milan menang meyakinkan 3-0
Bawaslu Jaksel pastikan video viral di Pejaten Timur hoaks******
sudah menelusuri langsung ke lokasi dan memang di situ tidak ada TPS 3
Jakarta (ANTARA) - Bawaslu Jakarta Selatan (Jaksel) memastikan video viral yang beredar di dunia maya terkait surat suara yang telah tercoblos pasangan nomor urut 02 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Pejaten Timur, tidak benar atau hoaks.
"Seperti informasi video yang beredar, setelah kami telusuri ternyata di jalan Dadap RT/RW 03/03 Pejaten Timur, itu tidak ada TPS 3 dan dapat dipastikan hoaks," kata Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jakarta Selatan Ahmad Fahlevi di Jakarta, Kamis.
Fahlevi mengatakan setelah menerima video tersebut, pihaknya langsung mencari lokasi yang disebutkan dalam rekaman tersebut.
Akan tetapi kata Fahlevi, setelah ditelusuri tidak ditemukan adanya TPS 03 yang berada di Jalan Dadap RT/RW 03/03, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jaksel.
"Panwascam (panitia pengawas pemilu kecamatan) sudah menelusuri langsung ke lokasi dan memang di situ tidak ada TPS 3," tuturnya.
Video viral yang dimaksud yaitu video yang dibagikan oleh akun @ShamsiAli2 di media sosial X dan telah tayang 1,9 juta kali serta sudah di postingulang sebanyak 13 ribu kali.
Video tersebut berdurasi 26 detik dengan narasi naskah "Sudah tercoblos untuk 02 di TPS 03, Jl. Dadap, RT003/RW 003, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jaksel. Malu-maluin… KPU / Bawaslu gimana ini?".
Sementara dalam video tersebut ada seseorang yang mengabadikan dengan kamera telepon seluler, kemudian ada warga yang memegang surat suara dan mengatakan "Sudah tercoblos di nomor 02. Ini kalau video walaupun diedit nanti tetap ketahuan kalau foto masih bisa di otak-atik. Ini akan kita ganti dan kita bikin berita acara," demikian isi dalam video tersebut. Baca juga: Bawaslu DKI sebut TPS banjir bisa berdampak pada partisipasi pemilih Baca juga: Bawaslu DKI telusuri dugaan politik uang caleg DPR di Tambora Baca juga: Bawaslu DKI pantau TPS di lokasi khusus menjelang pemilu
Wakil Ketua MUI ajak jaga kerukunan selama menunggu hasil real count******
“Kedamaian bahwa enak kepenak dalam hidup itu terwujud jika ada sikap rida, ikhlas menerima. Jika ada sikap belum menerima atau belum ikhlas, di Indonesia sudah ada jalannya. Sudah ada aturannya. Sudah jadi undang-undang, bisa memulai tahapan di Bawa
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan selama menunggu hasil real count Pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. “Sikap kita jelas adalah seluruh rakyat warga negara Indonesia untuk tetap bersabar menunggu pengumuman resmi dari pemerintah karena pengembangan quick count seperti survei,” kata Marsudi dalam acara deklarasi Seruan Pemuka Agama, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Pria yang akrab disapa Kiai Marsudi tersebut mengharapkan tokoh agama, adat, budaya, dan lainnya untuk menyerukan ajakan menjaga bangsa ini untuk menjadi negara yang nyaman, aman, dan damai di lingkungan atau di daerahnya masing-masing. “Kedamaian bahwa enak kepenakdalam hidup itu terwujud jika ada sikap rida, ikhlas menerima. Jika ada sikap belum menerima atau belum ikhlas, di Indonesia sudah ada jalannya. Sudah ada aturannya. Sudah jadi undang-undang, bisa memulai tahapan di Bawaslu,” ujarnya. Ia mengingatkan untuk tidak menciptakan permainan di luar hukum dan kekerasan selama menunggu hasil penghitungan. “Jangan sampai nanti ada permainan di luar hukum. Jangan ada kekerasan, tapi ayukita adalah menjadi negarawan atau menjadi bangsa yang menjunjung tinggi tentang hukum,” kata dia. Kiai Marsudi mengingatkan pula agar masyarakat harus bisa membedakan antara pemilu dengan hubungan dalam bermasyarakat. “Pilihan politik boleh berbeda, bangsa kita tetap satu, maka dengan demikian kita hendaknya saling melihat satu sama lain dengan kasih sayang. Jika demikian, maka dunia ini akan tercerahkan, dipenuhi kegembiraan, jiwa menjadi tentram, hati menjadi segar, bahagia akan muncul, kondisi hamba-hamba membaik, bangsa Indonesia akan tambah keberkahannya,” kata dia. Acara deklarasi Seruan Pemuka Agama digelar oleh Forum Peduli Indonesia Damai (FPID) di Pura Aditya Jaya, Jakarta, pada Jumat. Dalam acara itu, diserukan deklarasi yang berisi ajakan agar masyarakat Indonesia bersabar dan menjaga lingkungan yang kondusif selama menunggu hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024. Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Menurut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.
《cara pinjam di shopee》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,akun yang paling gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara pinjam di shopee》bab terbaru。