petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

qqsuper99

boswinn168 596Jutaan kata 862989Orang-orang telah membaca serialisasi

《qqsuper99》

Mendagri minta seluruh gubernur sigap wujudkan pangan murah******

Mendagri minta seluruh gubernur sigap wujudkan pangan murah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin Rapat Koodirinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Harianto
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian minta ke seluruh gubernur  agar bergerak cepat melakukan pengendalian pangan sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Buat kepala daerah, kami minta setelah rapat koordinasi ini dan kembali ke daerah, para Gubernur bisa mengendalikan rapat untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing sesuai dengan permasalahan masing masing di wilayah,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin.

Tito meminta para gubernur amankan harga pangan,  usai mengikuti rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Badan Pangan Pangan Nasional (Bapanas), langsung melalukan rapat koordinasi dalam pengendalian pangan, sehingga bisa menekan inflasi yang ditargetkan bisa mencapai 2,5 persen di 2024.

Baca juga: Mendagri sebut impor jadi alasan harga beras Singapura murah

“Yang intinya masyarakat tersedia barang pokok penting, yang kedua harganya juga dapat terjangkau, tujuannya itu apa ? supaya masyarakat tenang,” ucap Tito.

Ia menyebut gubernur sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sehingga harus bergerak cepat dalam memastikan ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Hal serupa juga ditekankan ke pada bupati dan wali kota se-Indonesia agar juga melakukan pengendalian pangan dengan berkoordinasi dengan sejumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah masing-masing.

“Rekan-rekan bupati dan wali kota juga silahkan koordinasi dengan forkopimda, dengan pengusaha semuanya,” Tutur Tito.

“Di situasi politik yang cukup sensitif seperti sekarang ini, masalah pangan, masalah ekonomi juga menjadi hal yang penting, kita harus kendalikan agar masyarakat kita juga tenang, mereka saudara saudara kita umat Muslim bisa merayakan, melaksanakan ibadah Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dengan baik, lancar semua, Indonesia juga tetap aman,” kata Tito.

Baca juga: Mendagri minta kepala daerah antisipasi inflasi menjelang Ramadhan

Badan Pangan Nasional menggelar rapat koordinasi bersama lintas kementerian dan lembaga serta pengusaha di bidang pangan untuk mewujudkan pangan yang terjangkau bagi masyarakat menjelang HBKN Idul Fitri 1445 Hijriah.

Rapat secara hybrid tersebut dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri sejumlah perwakilan Kemendag, Kemenkeu, Kemenhub, Kementan, Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian, Kepala Bulog, Kepala BPS, Kabareskrim Polri, Gubernur BI, Ombudsman, gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia, sejumlah pengusaha dan asosiasi di bidang pangan dan pihak terkait lainnya.

“Yang intinya masyarakat tersedia barang pokok penting, yang kedua harganya juga dapat terjangkau, tujuannya itu apa? supaya masyarakat tenang,”

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Jepang Jadi Tuan Rumah Konferensi Untuk Tingkatkan Pertumbuhan dan Pemulihan Ekonomi Ukraina******

Jepang Jadi Tuan Rumah Konferensi Untuk Tingkatkan Pertumbuhan dan Pemulihan Ekonomi Ukraina
Perdana Menteri Kishida Fumio menekankan bagaimana Jepang dapat berkontribusi pada rekonstruksi Ukraina pascaperang. (Foto oleh: Kantor Urusan Publik Kabinet)
Tiga Ratus Pejabat Pemerintah dan Perwakilan Bisnis Hadir Untuk Menunjukkan Dukungan Jepang Bagi Rekonstruksi di Ukraina
Tokyo--(ANTARA/Business Wire)-- Tanggal 19 Februari, perwakilan pemerintah Jepang dan Ukraina serta berbagai perusahaan berkumpul di Tokyo untuk menghadiri Konferensi Jepang-Ukraina untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Rekonstruksi.
Dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio, delegasi pemerintah Jepang menjanjikan dukungan jangka panjang bagi pemulihan Ukraina melalui kemitraan publik-swasta. Sementara delegasi Ukraina, dipimpin oleh Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal, berterima kasih kepada Jepang atas bantuan yang diberikan dan mengajak berbagai perusahaan Jepang untuk berinvestasi pada rekonstruksi Ukraina. Setiap delegasi beranggotakan lebih dari 100 pejabat pemerintah dan pejabat perusahaan. Total sekitar 300 orang dan 130 perusahaan mengikuti konferensi tersebut. Kedua pemerintah sepakat bekerja sama dalam tujuh bidang utama: penanggulangan ranjau darat dan pembersihan puing-puing, bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi mata pencaharian, pengembangan pertanian, bioteknologi, teknologi digital dan informasi, infrastruktur transportasi dan energi, serta tindakan anti korupsi dan penguatan pemerintahan.
Saat menyampaikan pidato utama, Perdana Menteri Kishida menjelaskan bahwa dukungan terhadap pemulihan Ukraina dari perang yang sedang berlangsung adalah “investasi di masa depan,” dan menyerukan masyarakat internasional untuk berkontribusi. “Sektor publik dan swasta Jepang akan bekerja sama melalui pendekatan di seluruh Jepang, berbekal pengetahuan dari upaya rekonstruksi pasca perang dan bencana di Jepang,” kata beliau. “Promosi rekonstruksi ekonomi ini adalah investasi bagi masa depan Ukraina maupun investasi di Jepang dan seluruh dunia.” Beliau menjabarkan berbagai inisiatif baru bagi sektor publik dan swasta di Jepang untuk mendukung Ukraina. Kishida juga mengumumkan bahwa Jepang akan meringankan persyaratan visa masuk bagi warga negara Ukraina yang terlibat dalam proyek kerja sama Jepang-Ukraina.
Perdana Menteri Shmyhal berterima kasih kepada Jepang atas bantuan berkelanjutan, dan kepada Perdana Menteri Kishida atas kunjungan ke Ukraina pada tahun 2023. Beliau berkata, “Konferensi hari ini akan menjadi langkah maju untuk terus mengembangkan hubungan kedua negara.” Shmyhal menyebutkan kesuksesan finansial berbagai perusahaan Jepang di Ukraina sejauh ini, dan mengundang para pelaku bisnis agar berinvestasi lebih lanjut untuk “keajaiban ekonomi Ukraina” yang akan datang. Beliau menekankan bahwa sektor utama seperti energi, pertanian, dan infrastruktur menawarkan peluang investasi utama dengan potensi pertumbuhan yang kuat.
Kedua pemimpin negara menekankan komitmen mereka terhadap kerja sama dan pentingnya sektor swasta dalam rekonstruksi Ukraina.
Konferensi ini menghasilkan pengumuman 56 dokumen, termasuk perjanjian antar pemerintah. Kedua pemerintah menandatangani konvensi penghapusan pajak berganda, yang akan mendukung perusahaan Jepang untuk berinvestasi di Ukraina. Mereka juga menandatangani perjanjian pemberian kredit bilateral, bertukar catatan mengenai bantuan hibah bagi pemulihan darurat, dan berjanji untuk bekerja sama di bidang pendidikan dan teknologi.
Dokumen lainnya mencakup kesepakatan antara lembaga pemerintah dan perusahaan perorangan serta perusahaan bisnis. Perusahaan Jepang menandatangani perjanjian dengan perusahaan Ukraina dan lembaga pemerintah untuk mengembangkan fasilitas energi, membangun kembali infrastruktur, menghilangkan ranjau darat, dan banyak lagi.
Sejak invasi Rusia di bulan Februari 2022, Jepang rutin memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan lain ke Ukraina. Setelah pengumuman kemitraan publik-swasta di konferensi ini, Jepang berencana menggunakan keahlian dan pengalaman teknologinya untuk pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana guna memperkuat dukungannya terhadap Ukraina.
Tersedia Galeri Multimedia/Foto: https://www.businesswire.com/news/home/53903285/en
Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.
KontakDepartemen Luar Negeri+81-(0)3-3580-3311
Sumber: Departemen Luar Negeri Jepang

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Erick Thohir: Harga BBM tidak naik untuk jaga perekonomian rakyat******

Erick Thohir: Harga BBM tidak naik untuk jaga perekonomian rakyat
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir usai menghadiri penandatanganan MoU dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta, Senin (4/3/2024). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)
Jadi BBM kita jaga hari ini untuk memastikan ekonomi rakyat tetap tumbuh, ekonomi Indonesia tetap tumbuh, beban di rakyat hari ini harus kita jaga.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa Pemerintah memastikan perekonomian masyarakat tetap tumbuh dengan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Jadi BBM kita jaga hari ini untuk memastikan ekonomi rakyat tetap tumbuh, ekonomi Indonesia tetap tumbuh, beban di rakyat hari ini harus kita jaga," ujar Erick di Jakarta, Senin.

Erick menyampaikan, keputusan Pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM, salah satunya karena melihat kondisi rakyat yang sebelumnya mengalami kesulitan lantaran harga beras di sejumlah daerah naik.

Baca juga: Presiden Jokowi pastikan harga BBM tidak naik

Menurut Menteri BUMN, Pemerintah berupaya untuk terus menjaga keseimbangan agar daya beli masyarakat tetap ada di tengah situasi perekonomian yang tidak menentu.

"Kita coba jaga supaya jangan masyarakat yang terbawah terkena dampak. Nah ini yang kita coba seimbangkan dan kita yakin, kita tetap jaga inflasi, kita jaga pertumbuhan ekonomi," kata Erick.

Erick menyebut akan ada penyesuaian terkait dengan anggaran yang akan digunakan untuk menahan harga BBM agar tidak naik hingga Juni 2024.

"Ya pasti ada adjustment, tapi selama kita bekerja sama seluruh kementerian untuk berpihak dengan policyyang tentu kepada rakyat, kita tidak boleh bilang untung dan tidak untung, kita harus jaga kestabilan ekonomi Indonesia," ucapnya.

Baca juga: Kementerian ESDM tanggapi keputusan Pertamina tak naikkan harga BBM

Sebelumnya, pada Senin (26/2), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik dan BBM hingga bulan Juni 2024.

Hal itu, kata Airlangga, menjadi salah satu faktor penyebab melebarnya target defisit fiskal APBN 2024 yang tercatat sebesar 2,29 persen terhadap PDB, sebab, subsidi untuk menahan kenaikan harga listrik dan BBM membutuhkan anggaran lebih besar untuk PT Pertamina maupun PT PLN.

"Itu akan membutuhkan additionalanggaran untuk Pertamina maupun PLN, dan itu nanti akan diambil baik dari sisa saldo anggaran lebih (SAL), maupun pelebaran defisit anggaran di 2024. Jadi itu 2,3-2,8 (persen). Tahun depan pun dalam kerangka yang sama 2,4-2,8 jadi realistis," ujarnya.

Harga BBM Pertamina per 1 Maret 2024 untuk wilayah Jawa, yakni Pertalite Rp10.000 per liter, Pertamax Rp12.950 per liter, Pertamax Turbo Rp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter, Pertamina Dex Rp15.100 per liter, dan Pertamax Green Rp13.900 per liter.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:situs slot gacor terpercaya

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
slot 123 slot
sahabat123
m2m slot demo
megajekpot
kantortoto rtp
asian88slot
angka jitu air
situs judi slot terbaru dan terpercaya
demo olympus maxwin
Daftar isi semua bab
Bab 1 buku mimpi togel 4d
Bab 2 rtp agus
Bab 3 izibet303
Bab 4 slot gacor pulsa tanpa potongan
Bab 5 rupiah maju terdaftar ojk
Bab 6 cara pinjam kredivo tenor 12 bulan
Bab 7 persyaratan pinjam di bank bri
Bab 8 voucher pulsa indosat
Bab 9 cicilan kredivo 12 bulan tidak bisa
Bab 10 buku mimpi 2d 91
Bab 11 slot terbaru paling gacor
Bab 12 ibc138
Bab 13 erek2 kucing
Bab 14 gading4d
Bab 15 trik gacor olympus
Bab 16 ayamtoto
Bab 17 mpochip
Bab 18 pinjaman legal ojk
Bab 19 slot demo zeus gacor maxwin
Bab 20 bri4d slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3200bab
game onlineBacaan TerkaitMore+

Tuan Elang Salju

lotus99
Voxpol: Parliamentary threshold 4 persen rugikan parpol kecil
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago dalam satu kesempatan wawancara. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)
Jakarta (ANTARA) - Pendiri dan Direktur Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold)  sebesar empat persen tidak memberikan keadilan bagi partai politik (parpol) kecil. “Ambang batas parlemen(parliamentary threshold)menghambat partai politik baru, banyak suara yang terbuang sia-sia tidak menjadi kursi. Seharusnya kalau sudah mendapatkan perolehan suara sebesar 200 ribu, maka sudah harus bisa dikonversi menjadi satu kursi di DPR,” kata Pangi dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, ambang batas parlemen hanya menguntungkan posisi partai petahana di parlemen, sementara parpol kecil akan sulit memenuhi ambang batas tersebut karena angka empat persen masih terlalu tinggi untuk diraih lantaran baru hanya mampu mendapatkan suara 0,2-2,6 persen. “Sangat miris dan disayangkan suara rakyat terbuang sia-sia dan tidak sah menjadi kursi. Faktanya, ada caleg DPR RI, baik dari PSI, Perindo, Gelora, dan lain-lain yang perolehan suara calegnya di partai tersebut masuk clusterpremium di atas 100 ribu suara, bahkan ada yang menembus 200 ribu suara pribadj, namun tidak lolos dan tidak menjadi kursi di parlemen karena partainya tak lolos ambang batas empat persen,” kata Pangi. Dirinya pun mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memutuskan agar besaran dan persentase ambang batas parlemen dalam pemilu yang sebesar empat persen, untuk diatur ulang. “Penghapusan ambang batas parlemen untuk mengakomodasi kepentingan partai kecil dan menengah agar punya pengalaman menjadi wakil rakyat, punya kursi di parlemen. Tidak boleh ada motivasi menghalau partai baru untuk masuk ke dalam parlemen,” ujarnya. Untuk Pemilu 2029, ia berharap agar ambang batas parlemen diturunkan dalam rentang batas bawah satu persen dan rentang batas atas sebesar dua persen agar suara rakyat bisa dikonversi menjadi kursi dan tidak terbuang sia-sia. “Prinsipnya, tidak boleh ada suara rakyat yang terbuang sia-sia tanpa menjadi kursi supaya rakyat makin banyak wakilnya di parlemen. Itu makin bagus dan berkualitas,” ujarnya menegaskan. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.
Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Pengamat: Parliamentary threshold naik permudah konsolidasi politik

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Bintang penari kupu-kupu

situs gacor 138
Merenda asa membebaskan anak dari pneumonia
Yayasan Save the Children Indonesia berkolaborasi bersama Posyandu Mawar 1, Desa Kerembong, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat melayani imunisasi dasar dan PCV bayi, Senin (26/2/2024). ANTARA/Hana Kinarina/am.
dulu ibu-ibu malas bawa anak ke posyandu, bahkan gak peduli sama imunisasi, sekarang tiap bulan ke posyandu, mau anaknya diberikan PCV lengkap,
Jakarta (ANTARA) - Pagi itu, Pulau Lombok mengawali hari dengan suasana pagi yang teramat sejuk setelah semalam penuh diguyur hujan deras untuk pertama kalinya pada bulan Februari.

Dengan cuaca yang demikian,  wajar bila warga lebih memilih untuk bermalas-malasan di dalam rumah ketimbang menghadapi jalanan yang penuh genangan air dan lumpur.

Namun begitu, tidak demikian dengan para warga yang tinggal di sekitar Posyandu Mawar 1, Desa Kerembong, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB.

Jam belum genap menunjukkan pukul 9 pagi, namun halaman posyandu yang sempit itu sudah padat dengan kerumunan warga, dari tua hingga balita.

Riuh tawa suara para ibu sesekali terdengar bersahutan dengan teriakan tangis anak-anak di salah satu sudut halaman posyandu.

Ya, hari itu memang jadwal bulanan Posyandu Mawar 1 menggelar pemeriksaan umum sekaligus pemberian imunisasi dasar dan pneumonia atau PCV bagi anak-anak.

Ada empat meja yang diletakkan di tiap sudut halaman posyandu untuk difungsikan sebagai pos tindakan, mulai dari pos administrasi, pengecekan, hingga pemberian imunisasi. Sementara tenaga kesehatan yang melakukan tindakan hari itu berasal dari Puskesmas Langko yang berjarak sekira 13 km.

Ketua Kader Posyandu Marsidah mengatakan situasi pagi itu sudah berjalan rutin setiap bulan sejak Desa Kerembong mendapat intervensi dari yayasan swasta Save the Children Indonesia pads tahun 2021.

Sebelum mendapat intervensi, ia bercerita posyandu menjadi tempat yang hampir tidak pernah tersentuh oleh warga desa karena minimnya aktivitas di posyandu, dibarengi dengan rendahnya minat warga pada masalah kesehatan.

Pengakuan Marsidah itu bukan tanpa alasan sebab riset dari yayasan tersebut menemukan Kabupaten Lombok Tengah memang menjadi wilayah termiskin ketujuh di NTB, dengan tingkat kemiskinan sebesar 13 persen pada tahun 2021.

Tingginya angka kemiskinan tersebut berkelindan pula dengan minimnya fasilitas kesehatan sehingga membuat 29 ribu anak di kabupaten tersebut menderita gejala infeksi pernapasan akut, utamanya pneumonia.

Dengan angka yang demikian tinggi, pneumonia menjadi penyebab utama kematian pada bayi dan anak usia di bawah 5 tahun di Kabupaten Lombok Tengah, tidak terkecuali di Desa Kerembong.

Bukan hanya itu, angka tersebut bahkan menempatkan Kabupaten Lombok Tengah menjadi satu dari delapan kabupaten yang menyumbang angka kasus pneumonia pada anak secara signifikan di Provinsi NTB hingga memosisikan provinsi tersebut dalam daftar 10 provinsi dengan jumlah kasus tertinggi se nasional pada tahun 2020. Ikhtiar 1.100 kader posyandu

Bagi mayoritas masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah, termasuk Desa Kerembong, penyakit pneumonia adalah penyakit turunan  sehingga mereka percaya akan sembuh dengan sendirinya.

“Dulu itu, kalau ada warga yang anaknya batuk-batuk gejala pneumonia ngiranyaya faktor keturunan, jadi dibiarinkarena yakin akan sembuh sendiri, sampai sebulan batuk-batuk keras,” kata Marsidah pada Februari lalu.

Pemahaman yang demikian membuat anak penderita pneumonia kerap kali mendapatkan penanganan yang terlambat sehingga sedikit yang dapat diselamatkan.

Kondisi tersebut berangsur-angsur membaik sejak ia dan empat kader Posyandu Mawar 1 mengikuti edukasi dan pelatihan dari yayasan tersebut seputar perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pentingnya imunisasi PCV lengkap pada anak usia di bawah 5 tahun.

Tiang(saya) dan kader-kader posyandu lain dapat informasi dulu dari yayasan itu seputar masalah kebersihan, imunisasi, termasuk bahaya pneumonia baru kemudian tiangdikasih pelatihan supaya bisa berbagi dengan benar kepada ibu-ibu di sini,” jelasnya.

Berat sama dipikul ringan sama dijinjing begitulah ia bersama keempat kader Posyandu Mawar 1 berbagi tugas untuk mengabarkan kabar baik mengenai pencegahan dan deteksi dini penyakit mematikan tersebut.

Ada kader yang bertugas untuk menjaga jalinan komunikasi dengan pihak Puskesmas Langko sehingga memudahkan mereka jika sewaktu-waktu mengadakan kegiatan imunisasi PCV.

Sementara beberapa kader posyandu yang lain bertugas mengoordinasi para kepala dusun agar turut membantu menyebarluaskan jadwal kegiatan posyandu ke tiap keluarga.

Pasalnya, koordinasi bersama kepala dusun  memungkinkan jadwal-jadwal imunisasi diumumkan lewat pengeras suara masjid setiap hari selama seminggu menjelang kegiatan tersebut. Bahkan, tidak jarang pengumuman jadwal imunisasi diselipkan dalam khutbah ibadah shalat Jumat.

Tidak berhenti sampai di situ. Berbekal alat bantu peraga seperti kartu bergambar, buku saku, dan poster pemberian yayasan itu, ia dan para kader pun seminggu sekali memberikan kunjungan edukasi ke setiap rumah warga. “Tiangingat dulu ibu-ibu malas bawa anak ke posyandu, bahkan gakpeduli sama imunisasi, sekarang banyak kemajuan karena rajin tiap bulan ke posyandu, mau anaknya diberikan PCV lengkap,” kenangnya. 
Gotong royong Pemerintah dan swasta Dokter sekaligus Kepala Puskesmas Langko, Kabupaten Lombok Tengah, NTB Andri Eka Kurnia mengatakan kolaborasi pihak swasta, seperti Yayasan Save the Children Indonesia sangat membantu pihaknya dalam menekan kasus pneumonia pada anak. Pasalnya, kegiatan yang diinisiasi oleh yayasan itu tidak hanya memberikan edukasi seputar gejala dan penanganan pneumonia, namun juga alat pendukung untuk pemeriksaan. “Sejak ada yayasan itu pada tahun 2021, kami terbantu sekali dalam pendeteksian sekaligus penanganan kasus pneumonia pada anak karena ada percepatan edukasi dan pemberian alat pendukung pemeriksaan,” kata Andri. Berkat edukasi dari 1.100 kader posyandu, masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah kini aktif memeriksakan diri ke layanan kesehatan terdekat jika mengalami batuk dan demam lebih dari 3 hari, khususnya pada anak-anak.

Bukan hanya itu, capaian imunisasi PCV di wilayah tersebut juga meningkat drastis. Pada tahun 2020, sekitar 66 persen anak-anak di Kabupaten Lombok Tengah belum pernah mendapatkan imunisasi PCV. Angka tersebut menurun jauh menjadi hanya sekitar 21,9 persen pada tahun 2023.

Itu artinya, pihaknya memperkirakan ada lebih dari 300 ribu anak usia di bawah 5 tahun di Kabupaten Lombok Tengah yang terselamatkan dari bahaya pneumonia. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Prima Yosephine Berliana Hutapea 
mengapresiasi uluran tangan yang diberikan oleh yayasan tersebut. Program rintisan milik yayasan swasta tersebut efektif dalam menyentuh tiga pilar penanganan pneumonia, yakni pencegahan (prevent), perlindungan (protect), dan penanganan (diagnose and treatment) di Kabupaten Lombok Tengah.

Program-program milik yayasan swasta, disebutkan, biasanya dilakukan di lokus-lokus tertentu sehingga implementasinya dapat dilakukan menyeluruh sampai ke tingkat paling bawah dan solusi yang diberikan juga sesuai dengan karakteristik masyarakat di wilayah tersebut.

Kemenkes dapat berkolaborasi dengan lebih banyak yayasan swasta guna mempercepat implementasi berbagai program kesehatan yang telah disusun oleh Pemerintah.

Karena setiap anak berhak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan demi memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.
 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Kuil Kiamat

m kredit
Kejagung segera umumkan dua dapen BUMN bermasalah
Jaksa Agung ST Burhanuddin usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian BUMN dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kantor BPKP, Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Maria Cicilia Galuh
Sebenarnya sudah siap tinggal pelaksanaannya saja. Kami dengan Pak Menteri BUMN (Erick Thohir) akan segera ketemu kita, untuk menyerahkan (hasil laporan)
Jakarta (ANTARA) - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) segera mengumumkan dua dana pensiun (dapen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sedang menjalani pemeriksaan.

"Sebenarnya sudah siap tinggal pelaksanaannya saja. Kami dengan Pak Menteri BUMN (Erick Thohir) akan segera ketemu kita, untuk menyerahkan (hasil laporan)," ujar Burhanuddin di Jakarta, Senin.

Burhanuddin mengatakan, Kejagung akan menjadwalkan pertemuan khusus dengan Menteri BUMN untuk membahas hasil pemeriksaan.

Namun, ia juga mengatakan tidak menutup kemungkinan bila penyerahan laporan dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, masih belum bisa memberikan informasi lebih rinci terkait dengan dua dapen yang dikelola oleh korporasi negara tersebut.

Menurut dia, Kementerian BUMN masih menunggu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejagung.

"Nanti itu, tadi Pak JA (Jaksa Agung Burhanuddin) sudah sampaikan, Pak Ateh (Kepala BPKP) sudah kerja, ya tunggu prosesnya. Ya kalau bisa minggu kemarin tapi kan proses, sabar ya," kata Erick.

Pada Februari 2024, Erick Thohir kembali melaporkan dua dapen yang dikelola oleh korporasi negara ke Kejagung.

Erick menyampaikan, pelaporan baru tersebut menambah daftar dapen BUMN yang bermasalah, sehingga total menjadi sembilan dapen.

Adapun tujuh dapen BUMN yang telah diketahui adalah PT Inhutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Angkasa Pura I, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food, PT Kimia Farma, PT Krakatau Steel dan dan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4).

Baca juga: Erick Thohir laporkan dua dapen baru ke Kejaksaan Agung

Baca juga: Pengelolaan dana pensiun diminta tak jadi prioritas terakhir

Baca juga: Kejagung masih pelajari laporan dugaan korupsi Dapen BUMN

Baca juga: Pelibatan Kejagung-BPKP mendukung transparansi penyelesaian dapen BUMN
 

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Biografi pejabat wanita Dayun

lautanslot
OJK: Stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dengan permodalan kuat
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengumumkan Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Kinerja perekonomian global yang secara umum membaik dengan tekanan yang cenderung stabil meskipun masih perlu dicermati perkembangan geopolitik global ke depan.
Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga didukung oleh permodalan yang kuat dengan likuiditas yang stabil dan profil risiko yang terjaga di tengah kinerja perekonomian global yang secara umum membaik.

"Kinerja perekonomian global yang secara umum membaik dengan tekanan yang cenderung stabil meskipun masih perlu dicermati perkembangan geopolitik global ke depan," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin.

Mahendra menuturkan di Amerika Serikat, capaian inflasi cenderung stickydi tengah pertumbuhan ekonomi yang solid mendorong meningkatnya perkiraan no landing.

Baca juga: OJK luncurkan panduan manajemen risiko iklim bagi perbankan

Di Eropa, ekonomi Jerman dan Inggris mengalami kontraksi dan mulai memasuki resesi dengan tingkat inflasi yang cenderung turun mendekati target bank sentral.

Sementara itu di Tiongkok, perekonomian berada di bawah rata-rata historis dengan tekanan di pasar keuangan juga terpantau meningkat.

Dari sisi geopolitik, tingginya eskalasi konflik di beberapa kawasan memunculkan potensi instabilitas yang berimbas memicu kenaikan harga komoditas global ke depan.

Baca juga: OJK kerja sama dengan Otorita IKN bangun kantor di IKN

Di sisi domestik kinerja perekonomian terpantau solid antara lain tercermin dari produk domestik bruto (PDB) kuartal IV-2023 yang mampu tumbuh sebesar 5,04 persen year on year (yoy), didorong oleh naiknya pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan belanja investasi pemerintah terkait pembangunan ibu kota negara.

OJK dan sektor jasa keuangan berkomitmen untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) khususnya pada pengembangan ekosistem layanan keuangan. Hal tersebut diwujudkan melalui penandatanganan rencana pembangunan gedung kantor OJK bersama Otorita IKN.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Kehidupan sehari-hari pensiunan pemimpin

aplikasi pinjaman akulaku
Kemenperin identifikasi Rp1.200 triliun potensi belanja produk negeri
Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto (kiri) bersama Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Suharti (kedua kanan) mengamati produk dalam negeri pada pameran bertajuk “Business Matching” 2024 di Sanur, Denpasar, Bali, Senin (4/3/2024) ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Khusus produk, kami targetkan (belanja) sebesar-besarnya
Denpasar (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengidentifikasi sekitar Rp1.200 triliun potensi belanja produk dalam negeri oleh pemerintah pusat, daerah termasuk BUMN pada pameran Business Matching2024 di Sanur, Denpasar, Bali.“Kami coba memilah antara kebutuhan terhadap produk dan jasa. Khusus produk, kami targetkan (belanja) sebesar-besarnya,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto di sela pameran produk dalam negeri di Sanur, Denpasar, Senin.

Potensi tersebut lebih tinggi dibandingkan komitmen oleh pemerintah pusat, daerah dan BUMN pada pelaksanaan serupa pada 2023 mencapai Rp1.157,47 triliun dengan kontrak yang dibukukan pada triwulan pertama 2023 mencapai sekitar Rp200 triliun.

Eko mengaku optimistis untuk pelaksanaan pameran Business Matching pada 4-7 Maret 2024 ini, angkanya dapat mencapai lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

“Tahun lalu persentase antara yang dikomitmen dan realisasi itu cukup tinggi. Oleh karena itu, tahun ini kami optimistis angkanya lebih tinggi lagi. Nanti akan kami sampaikan lengkap,” imbuhnya.

Sementara itu, pada pelaksanaan tahun ini, sebanyak 182 stan produk dalam negeri sudah mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mewakili sektor industri manufaktur termasuk yang disiapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Kementerian Pertahanan.

Produk dalam negeri yang dipamerkan tersebut beraneka ragam mulai dari sektor industri agro, kimia hulu dan farmasi, logam mesin, alat transportasi, elektronika, industri kecil dan menengah serta industri aneka yang tergabung dalam 18 klaster industri.

Kemenperin juga menekankan peserta pameran menyediakan spesifikasi produk, harga, ketersediaan, kapasitas produksi, durasi produksi produk hingga informasi terkait produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemilik anggaran atau pembeli.

Informasi tersebut diharapkan memberikan referensi kepada pemilik anggaran untuk membeli produk buatan anak bangsa sehingga menekan belanja impor.

“Ini terus kami perbaiki dari tahun ke tahun sehingga ada peningkatan komitmen pemilik anggaran untuk menggunakan produk dalam negeri. Kemudian produsen dalam negeri bisa masuk dan mendapatkan akses kepada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah baik pusat, daerah termasuk BUMN,” katanya.


Baca juga: Penawaran produk IKM pada pameran di Jerman capai 775 ribu dolar AS
Baca juga: Kemenperin boyong industri alat kesehatan tampil di Arab Health 2024
Baca juga: Kemenperin membidik partisipasi industri di pameran internasional 2024

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Catatan Mencuri Surga

dukun angka jitu sdy
Mantan Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman dituntut 7 tahun penjara
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Papua Gerius One Yoman dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (4/3/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)
Jakarta (ANTARA) - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Papua Gerius One Yoman dituntut 7 tahun penjara serta denda Rp350 juta subsider 4 bulan pidana pengganti dalam perkara gratifikasi pengadaan proyek di lingkungan Pemprov Papua.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan pidana denda sebesar Rp350 juta subsider pidana kurungan pengganti selama empat bulan,” ucap Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin.

Selain itu, Gerius One Yoman juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp4.595.507.228 paling lambat setelah 1 bulan pascaputusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun,” tutur jaksa.

Jaksa menyatakan terdakwa Gerius One Yoman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kumulatif.

Dalam hal ini, jaksa menyebut yang bersangkutan terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dengan total keseluruhan sebesar Rp5.765.507.228.

Gratifikasi yang diterima, kata jaksa, adalah fee dalam bentuk uang serta renovasi dan pengadaan kelengkapan rumah dinas senilai Rp2.595.507.228 dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, PT Tabi Bangun Papua sekaligus CV Walibhu.

Kemudian, satu unit apartemen di Jakarta Pusat senilai Rp1.170.000.000 dari Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus Pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge-Lingge, PT Astrad Jaya serta PT Melonesia Cahaya Timur.

Berikutnya, uang sebesar Rp2.000.000.000 dari Samuel Kadang selaku kontraktor atau pengusaha yang mengerjakan proyek atau pekerjaan peningkatan jalan Kuprik-Jagebob-Erambu tahun 2021.

“Melanggar Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 12B jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 65 ayat 1 KUHP,” ucap jaksa.

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal memberatkan, yakni perbuatan Gerius tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan dan demokrasi negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit pembuktian.

“Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa memiliki tanggungan keluarga,” sambung jaksa.

Dalam perkara ini, Gerius didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp2.595.507.228,00. Penerimaan tersebut untuk menggerakkan terdakwa dan mantan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk memberikan proyek atau pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Papua pada tahun anggaran 2018–2022 kepada Rijatono Lakka.

Selain itu, dia juga didakwa menerima gratifikasi Rp2 miliar dan apartemen di Jakarta Pusat senilai Rp1,1 miliar.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024