website main slot

link slot gacor hong kong 829Jutaan kata 153426Orang-orang telah membaca serialisasi

《website main slot》

KPU sebut tak ada ketentuan mengatur ibu negara berkampanye******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menyebut tidak ada ketentuan yang mengatur ibu negara jika dia memilih ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Hasyim menjelaskan ibu negara bukan jabatan negara dan orang yang menyandang titel sebagai ibu negara bukanlah pejabat publik.

“Gakada (aturannya). Ibu negara bukan jabatan (publik),” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas melantik anggota kpps se-Indonesia di Jakarta, Kamis.

Sejauh ini, Ibu Negara Iriana Joko Widodo belum mengumumkan secara terbuka bakal terlibat kampanye di Pemilu 2024, meskipun putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka saat ini maju sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2024.

Hasyim menjelaskan ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur presiden dan menteri-menteri. Hak politik mereka untuk berkampanye dilindungi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Artinya, jika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk ikut kampanye selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 maka dia bakal mengajukan cuti kepada dirinya sendiri.

“Dia mengajukan cuti (kepada dirinya sendiri), iya kanpresiden cuma satu,” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Kamis.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye.

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye. “Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Baca juga: KPU RI pastikan proses pengemasan logistik pemilu selesai 1 Februari

Baca juga: KPU pastikan ada jaminan sosial dan cek kesehatan buat anggota kpps

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Ari Dwipayana: Tak benar Presiden minta bertemu Megawati******

Saya kira sudah dikonfirmasi juga oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Mas Hasto yang juga mengatakan tidak benar ada permintaan untuk pertemuan

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan tidak benar ada permintaan dari Presiden Joko Widodo untuk bertemu dengan Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri layaknya diberitakan belakangan ini.

"Terkait dengan narasi yang dikembangkan seolah-olah ada permintaan dari Bapak Presiden untuk bertemu (Megawati) apalagi dihubungkan dengan Pemilu 2024, itu sama sekali tidak benar," kata Ari Dwipayana dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Ari mengatakan ketidakbenaran hal tersebut juga sudah dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Saya kira sudah dikonfirmasi juga oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Mas Hasto yang juga mengatakan tidak benar ada permintaan untuk pertemuan," ujarnya.

Dia menyampaikan pada dasarnya pertemuan tokoh bangsa yang juga untuk kepentingan bangsa, merupakan hal yang sangat baik. Karena dibutuhkan kolaborasi semua pihak untuk membangun bangsa yang besar.

Hal tersebut menurutnya sudah dilakukan Presiden Widodo selama ini.

Baca juga: Ari Dwipayana sebut food estate merespons krisis pangan global

Baca juga: Ari ingatkan netralitas usai #PrabowoGibran2024 muncul di X Kemhan

"Itu adalah sesuatu yang sudah dijalankan Bapak Presiden. Beliau bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa, bertemu sama ulama. Dan tidak hanya tokoh-tokoh nasional, beliau ketemu tokoh daerah, yang terutama beliau bertemu adalah dengan tokoh masyarakat. Nah itu saya kira sesuatu yang sangat baik," ucap dia.

Namun, sekali lagi ia mengatakan bahwa tidak benar ada permintaan dari Jokowi untuk bertemu Megawati, seperti yang diberitakan sejumlah media belakangan ini.

"Jadi saya tidak tahu hal yang seperti ini ya. Aneh juga narasi yang dikembangkan oleh sebuah media yang seolah-olah mendapatkan informasi dari internal PDI Perjuangan dan dipersepsikan sebagai sebuah fakta. Tapi sesungguhnya hal itu tidak pernah terjadi, tidak pernah ada permintaan bertemu, bahkan sudah dikonfirmasi lagi oleh Sekjen PDI Perjuangan," tuturnya.

Lebih jauh mengenai adanya usulan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto agar Presiden didampingi sejumlah menteri yang belakangan diisukan akan mundur, apabila berniat untuk bertemu Megawati, Ari mengatakan bahwa pertemuan tokoh sangat baik.

Baca juga: Ari: Tidak ada suasana pemilu saat Presiden rapat dengan menteri

"Kalau Presiden kan selama ini terbuka bertemu dengan siapa saja tokoh-tokoh bangsa. Dan saya kira juga Ibu Mega juga sama ya, terbuka untuk bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa," jelasnya.

"Ya (pertemuan didampingi menteri) usulan Pak Hasto kan? Ya tentu pertemuan itu antar-tokoh kan. Saya kira sudah terbiasa untuk pertemuan tokoh-tokoh bangsa itu dilakukan," ujarnya.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Label：limit pertama akulaku、rtp live palu4d、jon4d togel

Terkait：pas4d login、magnum777、link judi slot online、link gacor maxwin、diskon slot、pinjaman online cicilan 12 bulan ojk、shio 2d bergambar、erek erek 2d abjad bergambar、akun yang paling gacor、info link gacor malam ini

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：situs receh slot（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28

Daftar bab terbaru

situs slot hari ini

sl0t demo

sdy hari ini

nama situs slot gacor 2022

rgo303

pinjol cepat cair modal ktp

akun demo slot agen138

kuda slot138

pas77

sejarahBacaan TerkaitMore+

Hari-hari bekerja dengan dewi kecerdasan

joget4d

Komentari kunjungan kerja presiden, Ganjar: Kami sayang Pak Jokowi******

Lampung (ANTARA) - Dalam kampanye terbuka hari kedua "Hajatan Rakyat" di Lapangan Expo Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Senin, calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyikapi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Jawa Tengah sebagai hal biasa dan bukan merupakan upaya untuk menggerus elektabilitas dirinya.

"Ya Pak Jokowi kanweekendsering ketemu cucu sekaligus kunjungan kerja. Ya boleh, beliau presiden kok, mau kunjungan kerja ke mana pun boleh," kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Ganjar kemudian menegaskan bahwa dirinya dan pihak partai pendukung tetap menghormati Jokowi dalam konteks kompetisi yang sehat pada Pemilu kali ini.

Baca juga: Ganjar optimistis kekuatan partai makin solid

Baca juga: Kampanye terbuka, Ganjar kagum lihat antusiasme warga Lampung

"Saya lihat videonya (kunjungan kerja Presiden Jokowi) disambut, kok. Kami dari PDI Perjuangan dan pendukung Ganjar-Mahfud, sayang kepada Pak Jokowi. Pada saat dia lewat, kami dadah-dadah'Pak Jokowi, kami dari Ganjar-Mahfud'. Menurut saya itu sapaan yang bagus, akrab, dan Pak Jokowi melambaikan tangan di situ," tandas dia.

Pagi ini, Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah, bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta dengan menggunakan pesawat kepresidenan. Rombongan kepresidenan tiba di Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo Kabupaten Boyolali sekitar pukul 07:00 WIB.

Ganjar lantas menambahkan bahwa iklim kompetisi pada saat perhelatan pesta demokrasi merupakan hal yang lumrah selama dilakoni dengan cara sehat.

"Nggakapa-apa. Kompetisi-kompetisi itu kami terbiasa, kok. Yang tidak boleh adalah yang tidak adil," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga menegaskan bahwa dirinya belum mendapatkan informasi terkait kabar mengenai permintaan Presiden Jokowi untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dia menilai bahwa kedua tokoh politik nasional itu memiliki waktu dan cara untuk berkomunikasi.

"Oh nggak, nggak. Belum tahu saya. Saya tahunya baca di media saja, media sosial. Ya nggakmasalah, tinggal beliau berdua saja. Kanbeliau berdua dulu sering temu-temuan, kok. Mungkin kalau sekarang nggakpernah bertemu, kita malah bertanya-tanya, 'Kok nggak pernah ketemu, ya?' Cuma pasti di antara beliau-beliau bisa berkomunikasi. Sama-sama sibuk, kan," tutur Ganjar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara.

Pewarta: Ahmad Faishal Adnan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Penyelamat Pesawat

juara 188 slot

Istana sebut presiden dan Setneg perlu konfirmasi soal pengganti Firli******

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) perlu melakukan konfirmasi kembali terkait pengganti mantan ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Ini proses yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi oleh presiden dan Kementerian Sekretariat Negara tentang kandidat," kata Ari di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Senin.

Ari menjelaskan proses konfirmasi yang dilakukan presiden dan Kemensetneg harus selesai sebelum nama kandidat pengganti Firli diajukan ke DPR.

Menurut Ari, pengajuan itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Polisi sebut pengembalian berkas Firli Bahuri sedang dalam proses

Pada Pasal 33 UU KPK itu tertulis bahwa presiden dapat mengajukan ke DPR tentang calon pengganti dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih saat uji kelayakan dan kepatutan.

"Sebenarnya, dalam koridor undang-undang kansudah jelas. Dari empat calon pimpinan yang ikut fit and proper testdan kemudian tidak terpilih, itu perlu dikonfirmasi lagi oleh Bapak Presiden (Jokowi)," jelas Ari.

Merujuk pada aturan tersebut, empat orang yang tidak terpilih saat seleksi calon pimpinan KPK pada tahun 2019 adalah Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, I Nyoman Wara, dan Roby Arya Brata.

Presiden Joko Widodo telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca juga: Firli selesai diperiksa, Polisi: berkas segera dikembalikan ke Kejati

Keppres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 28 Desember 2023 dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan.

"Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden (Jokowi) telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Merangkap Anggota KPK Masa Jabatan 2019-2024. Keppres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," ujar Ari.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Firli juga telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi melalui Kemensetneg tertanggal 22 Desember 2023.

Baca juga: Komisi III: Pengganti Firli Bahuri dipilih Pansel DPR

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Tentara Pembebasan Alien

paito warna sdy angkanet

Menparekraf sebut Kabinet Indonesia Maju baik******

Kondisi sangat baik-baik saja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan, kondisi Kabinet Indonesia Maju baik-baik saja. “Kondisi sangat baik-baik saja,” ujar Menparekraf dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar di Jakarta, Senin. Kondisi tersebut menurutnya tercermin dari koordinasi yang dilakukan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno serta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait hingga menghasilkan SE Mendagri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tertanggal 19 Januari 2024 yang kini menjadi Pedoman Pemda dalam memberikan pengurangan atau keringanan bagi pelaku usaha. “Ini bukti konkret dari kinerja kabinet yang sangat gercep (gerak cepat), geber (gerak bersama) dan gaspol untuk sembilan bulan lebih waktu yang tersisa di pemerintahan Kabinet Presiden Joko Widodo jilid II,” ujarnya. Sandiaga Uno juga mengakui, tidak pernah mendengar isu tersebut, karena menurutnya kabinet bekerja dengan solid serta berkontribusi memberikan yang terbaik bagi negara. Hingga kini, pihaknya menegaskan tak ada pembahasan antar menteri soal isu Kabinet Indonesia Maju yang diterpa isu tidak baik-baik saja. Sementara pada tahun politik ini, dirinya tak ingin berspekulasi lebih jauh soal hal itu dan lebih fokus pada menjaga kondusifitas kerja kabinet. “Kita jaga kondusifitas kerja dari kabinet karena masyarakat 75 persen lebih puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintah dan perlu kita jaga, jangan sampai kita malah menghabiskan waktu untuk berspekulasi dan membahas isu-isu yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah acara aru-baru ini menyebut Sri Mulyani adalah menteri yang secara moral paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Selain Sri Mulyani, Faisal juga menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono siap mundur. Keduanya disebut siap mundur karena isu dukungan Presiden dalam pilpres.
Baca juga: Soal 15 menteri mundur, Airlangga Hartarto: Tak ada
Baca juga: Tetap solid, Menkominfo tegaskan tak ada menteri Jokowi yang mundur
Baca juga: Menparekraf minta pengusaha tidak khawatir soal pajak hiburan

Permainan kiamat akan datang

a1sbobet365

KPK perbaiki tata kelola rutan usai temuan pungli******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan pembenahan terhadap tata kelola Rumah Tahanan (Rutan) KPK setelah Dewan Pengawas KPK mengungkap praktik pungutan liar (pungli) di rutan tersebut.

"Ke depannya tentu poin pentingnya adalah evaluasi, termasuk tata kelola rutan. Tentu akan dilakukan perbaikan-perbaikan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Ali menjelaskan terjadinya pungli di dalam Rutan KPK disebabkan oleh adanya celah sistem yang dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan dengan cara tidak terpuji dan melawan hukum.

Oleh karena itu, tambahnya, berbagai temuan dalam kasus pungli di Rutan KPK kali ini akan menjadi pembelajaran untuk mencegah terjadinya hal serupa di masa depan.

"Kami paham betul bahwa ketika terjadi fraud atau kecurangan semacam ini, pasti ada kelemahan sistem. Karena itu, perbaikan sistem itu menjadi fokus kami ke depan juga," jelasnya.

Baca juga: Dewas KPK periksa 169 pegawai terkait pungli di Rutan KPK

Lebih lanjut, Ali mengatakan KPK juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk perbaikan tata kelola Rumah Tahanan KPK.

Untuk diketahui, Dewan Pengawas KPK saat ini sedang menggelar sidang etik terhadap 93 pegawai KPK karena diduga terkait dengan praktik pungli di Rutan KPK.

Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho mengatakan perkiraan nilai pungli di Rutan KPK mencapai Rp6,148 miliar.

"Jadi, teman-teman menanyakan totalnya berapa? Saya tidak bisa menyatakan yang pasti, tetapi sekitar Rp6,148 miliar sekian. Itu total kami (catat) di Dewas," kata Albertina di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (15/1).

Dia menjelaskan nominal yang diduga diterima para pihak terkait perkara pungli tersebut bervariasi, dengan penerimaan terbesar mencapai Rp504 juta.

"Lalu, kalau kami hubungkan dengan uang-uang yang diterima itu, paling sedikit itu menerima Rp1 juta dan yang paling banyak menerima Rp504 juta sekian; itu yang paling banyak," ujar Albertina.

Baca juga: Anggota DPR soroti temuan 93 pegawai KPK terlibat pungli

kehidupan konseptual

diskon zalora

Antisipasi RS penuh, Presiden Jokowi imbau masyarakat jaga kesehatan******

Jadi sekarang ini masyarakat harus menyadari pentingnya kesehatan. Yang namanya sehat itu lebih baik kalau dimulai sejak dini

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat agar disiplin menjaga kesehatan, untuk mengantisipasi penuhnya fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas yang melayani pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS Kesehatan.

“Kartu KIS dan BPJS itu dienggo jagan-jagan -digunakan untuk berjaga-jaga- agar kalau sakit sudah tidak dipungut biaya. Tetapi yang paling penting Bapak/Ibu harus sehat. Makanan dijaga, apalagi yang usianya sudah di atas 60 tahun. Jaga betul yang namanya kadar gula, kadar kolesterol, jangan dhahar gajih-gajihan -makan makanan berlemak-,” kata Jokowi dalam silaturahim dengan penerima bantuan BPJS Kesehatan di Kabupaten Blora Jawa Tengah, Selasa.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan masyarakat tidak lupa berolahraga, agar tidak mudah sakit.

“Jadi sekarang ini masyarakat harus menyadari pentingnya kesehatan. Yang namanya sehat itu lebih baik kalau dimulai sejak dini. Soal pola makan, pola olahraga harus dijaga betul agar badan kita sehat,” katanya.

Presiden pun mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengurangi porsi nasi menjadi seperempat dalam piring makannya, dan menggantinya dengan sayur dan buah.

“Hati-hati lho, nasi itu kadar gulanya tinggi. Saya dulu kalau makan nasi segini, tetapi sekarang sudah saya kurangi jadi seperempat -porsi- nasinya, yang dibanyakin justru sayur buahnya,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi menyebut sebanyak 267 juta masyarakat Indonesia sudah memiliki kartu BPJS kesehatan, yang bahkan melayani pasien dengan penyakit berat seperti jantung dan ginjal.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 96 juta peserta BPJS Kesehatan iurannya ditutup dari APBN pemerintah.

Menurut dia, tidak ada negara lain di dunia yang penduduknya sebesar Indonesia, yang diberi jaminan kesehatan hingga tidak dipungut biaya.

Namun, Presiden juga menyoroti masalah yang timbul kemudian yaitu membludaknya pasien pemegang kartu KIS maupun BPJS di fasilitas-fasilitas kesehatan.

“Gini lho kalau sakitnya ringan seperti batuk-batuk ya jangan ke rumah sakit, ke puskesmas saja. Sekarang sakit sedikit ke rumah sakit waduh penuh semua nanti rumah sakit kita,” katanya.

Menantikan kedatangan Anda kembali

cara pinjam uang di bank syariah indonesia

KPK kembali tahan dua tersangka di kasus Bupati Labuhan Batu******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka lainnya, yakni anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Yusrial Suprianto (YS) dan pihak swasta Wahyu Ramdhani Siregar (WRS) dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga (EAR).

“KPK menemukan alat bukti lanjutan kaitan adanya pihak lain yang turut memberikan sejumlah uang pada tersangka EAR dkk.,” ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Ali mengatakan kedua tersangka masing-masing ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK. Penahanan tersebut untuk kebutuhan proses penyidikan lebih lanjut.

"Mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 14 Februari 2024," tutur Ali.

YSP dan WRS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan konstruksi perkara bermula saat EAR selaku Bupati Labuhan Batu melakukan intervensi dan ikut secara aktif berbagai proyek pengadaan di berbagai satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.

Proyek yang menjadi atensi EAR di antaranya di Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

EAR kemudian menunjuk anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Rudi Syahputra Ritonga (RSR) sebagai orang kepercayaan untuk melakukan pengaturan proyek disertai menunjuk secara sepihak siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan.

Besaran uang dalam bentuk fee yang dijadikan syarat bagi para kontraktor yang akan dimenangkan adalah 5 persen sampai dengan 15 persen dari besaran anggaran proyek.

Kontraktor yang juga dikondisikan dan siap untuk dimenangkan dari proses kongkalikong tersebut adalah WRS dan YSP.

Kemudian sekitar Desember 2023, EAR melalui RSR meminta agar segera disiapkan sejumlah uang yang diistilahkan "kutipan kirahan" dari para kontraktor yang telah dikondisikan untuk dimenangkan dalam beberapa proyek di Dinas PUPR.

Penyerahan uang dari FS dan ES pada RSR kemudian dilaksanakan pada awal Januari 2024 melalui transfer rekening bank atas nama RSR dan juga melalui penyerahan tunai. Sebagai bukti permulaan, besaran uang yang diterima EAR melalui RSR sejumlah sekitar Rp551,5 juta sebagai satu kesatuan dari Rp1,7 Miliar.

Sebelumnya, KPK pada Jumat (12/1), telah menahan empat tersangka lain dalam perkara yang sama. Keempat tersangka tersebut adalah EAR, RSR, dan dua pihak swasta yaitu Efendy Sahputra alias Asiong (ES) dan Fazar Syahputra alias Abe (FS).
Baca juga: KPK benarkan Bupati Labuhan Batu Erik Ritonga terjaring OTT
Baca juga: KPK sebut OTT di Labuhan Batu terkait pengadaan barang dan jasa
Baca juga: KPK tetapkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada tersangka korupsi

《website main slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，bonus freewhellHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《website main slot》bab terbaru。