slot gacor 2023

judi slot yang gacor 737Jutaan kata 322995Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot gacor 2023》

KPK tetapkan lebih dari 10 tersangka dalam kasus pungli Rutan KPK******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya telah menetapkan lebih dari 10 orang sebagai tersangka dalam kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK.

"Saya sebutkan para tersangka karena lebih dari 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Ali menerangkan penetapan para tersangka tersebut dilakukan setelah proses investigasi terhadap kasus pungli tersebut kini naik ke tahap penyidikan.

"Saat ini sudah disepakati naik pada proses penyidikan. Dalam proses penyidikan di KPK sudah pasti ada calon para tersangka," ujarnya.

Juru bicara berlatar belakang jaksa tersebut juga meminta kepada publik untuk bersabar dan memastikan lembaga antirasuah akan merampungkan proses hukum terhadap perkara pungli tersebut.

"Sekarang sedang berproses, KPK sudah membentuk tim dari unit Biro SDM, Biro Umum, Biro Hukum yang ada di Sekjen, termasuk inspektorat untuk membentuk satu tim menindaklanjuti putusan Dewan Pengawas(Dewas) KPK," tuturnya.

Sebelumnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 90 pegawai lembaga antirasuah itu bersalah dalam perkara pungutan liar di Rutan KPK.

"Jadi yg disidangkan hari ini ada enam berkas perkara seluruhnya berjumlah 90 orang terperiksa. Tadi juga sudah diikuti bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap para terperiksa adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/2).

Tumpak kemudian menambahkan, 12 di antaranya akan diserahkan ke Sekretariat Jenderal KPK untuk pemeriksaan dan penyelesaian lebih lanjut

"Kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan sebelum adanya Dewan Pengawas KPK, sehingga Dewas tidak berwenang untuk mengadili hal tersebut," ujarnya.

Tumpak mengatakan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, para terperiksa mengetahui para tahanan KPK menggunakan HP di dalam rutan KPK namun dibiarkan karena para terperiksa telah menerima uang tutup mata setiap bulannya dari para tahanan KPK.

Para terperiksa bahkan memberikan fasilitas lainnya seperti membantu para tahanan memasukkan barang atau makanan atau mengisi daya menggunakan powerbankyang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh para terperiksa.
Baca juga: Pungli di Rutan KPK seharusnya masuk ranah korupsi
Baca juga: Dewas nyatakan 90 pegawai bersalah terkait pungli di Rutan KPK
Baca juga: Dewas KPK nyatakan 12 pegawai bersalah soal pungli di Rutan KPK

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Mantan PM Thailand Thaksin hadapi dakwaan kasus lese majeste******

Bangkok, Thailand (ANTARA) - Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang dibebaskan bersyarat, melapor ke jaksa penuntut umum pada Selasa, setelah mengajukan petisi tertulis untuk perlakuan adil dalam kasus lese majeste terkait dengan komentarnya di Seoul pada Mei 2015.

Lese majesteadalah pasal yang melindungi anggota senior keluarga kerajaan Thailand dari hinaan atau ancaman.

Setelah dinyatakan bebas bersyarat pada Minggu (18/2), Thaksin masih menghadapi sejumlah permasalahan hukum karena jaksa penuntut umum mempertimbangkan untuk mendakwa dia dengan tuduhan menghina monarki dalam wawancara yang dilakukan Thaksin di Seoul.

Menurut keterangan Kantor Kejaksaan Agung Thailand pada awal bulan ini, proses hukum pada kasus tersebut telah dimulai sebelum dia kembali ke Thailand pada Agustus tahun lalu.

Juru Bicara Kejaksaan Agung Prayut Phetkhun mengatakan, Thaksin diperintahkan untuk bertemu dengan jaksa penuntut umum untuk mendengarkan dakwaan pada Senin.

Dalam pertemuan yang berdurasi 30 menit tersebut, ia memohon keadilan dan juga menyerahkan sejumlah dokumen.

Jaksa Agung menilai para penyidik belum menyelesaikan penyelidikan tambahan dan investigasi apakah Thaksin melanggar undang-undang penghinaan kerajaan masih berlangsung, kata Prayut dalam konferensi pers.

Prayut mengatakan hal tersebut berakibat keputusan apakah akan melanjutkan penuntutan terhadap Thaksin belum bisa diambil untuk saat ini, sehingga pembebasan sementara diperbolehkan bagi Thaksin, dengan jaminan rekening deposito bank senilai 500.000 baht (sekitar Rp216 juta).

Thaksin dijadwalkan bertemu kembali dengan para jaksa untuk sidang tuntutan pada 10 April.

Dalam jumpa pers yang sama, Direktur Jenderal Kasus Pidana Kejaksaan Agung Thailand Preecha Sudsanguan, mengatakan Thaksin tampak sakit parah, karena ia menggunakan kursi roda dan hampir tidak dapat berbicara.

Setelah menjalani hukuman enam bulan di tahanan rumah sakit, taipan berusia 74 tahun itu meninggalkan Rumah Sakit Umum Kepolisian pada Minggu dan kembali ke kediamannya di Chan Song La di distrik Bang Phat Bangkok untuk pertama kalinya dalam 17 tahun.

Thaksin, dihukum karena penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, tinggal di luar negeri selama 15 tahun dalam pengasingan untuk menghindari penjara. Kembalinya dia ke negara asalnya bersamaan dengan kembalinya Partai Pheu Thai ke pemerintahan.

Baca juga: Terdakwa mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra bebas bersyarat
Baca juga: Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra dirawat di rumah sakit

Sumber: TNA

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Label：istana slot 365、akun vip gila maxwin、jatengtoto

Terkait：keterlambatan kredivo、airbet888 slot、erek 57、slot member baru 100、lucky138、slot gacor olx、suhu 88 slot、yang paling gacor、panen338、hkbvegas

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：pinjol bunga rendah tenor panjang limit besar（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

cara dapat uang 2 juta dalam sehari

07 togel

rupiah slot88 link alternatif

trik menang judi

situs tergacor hari ini

kampusBacaan TerkaitMore+

Sistem seni bela diri yang tiada taranya

voucher xl 8gb

KPK periksa putra Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa putra Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK), M. Thoriq Kasuba, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga memeriksa Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif sebagai saksi dalam perkara yang sama.

"M. Thoriq Kasuba dan Muhaimin Syarif masih menjalani pemeriksaan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Penyidik KPK hari ini juga turut memeriksa dua saksi lainnya terkait perkara tersebut yakni pegawai negeri sipil Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Maluku Utara Arafat Talaba dan mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Elang Kusnandar Prijadikusuma.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.

Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir
Baca juga: KPK masih periksa sejumlah ASN terkait OTT gubernur Malut nonaktif
Baca juga: KPK geledah kediaman Gubernur Malut di Ternate
Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

salib suci

link alternatif gacor

Prabowo tetapkan RSPPN sebagai rumah sakit pendidikan******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menetapkan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman di Jakarta sebagai rumah sakit pendidikan untuk para calon dokter dan dokter spesialis dari Universitas Pertahanan (Unhan).

RSPPN merupakan satu dari 25 RS militer yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan RI di bawah kepemimpinan Menhan Prabowo Subianto.

“Rumah sakit ini menjadi rumah sakit pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan dan akan kerja sama dengan universitas lainnya di dalam dan luar negeri,” kata Prabowo melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo saat acara peresmian RS Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman di Jakarta, Senin.

Presiden Jokowi meresmikan RSPPN didampingi Menhan Prabowo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn.) M. Herindra, Sekretaris Jenderal Kemhan Marsekal Madya TNI Donny Ermawan Taufanto, dan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Dalam acara itu, Presiden juga meresmikan 20 RS militer lainnya yang juga dibangun oleh Kemhan RI.

Presiden Jokowi saat memberikan sambutannya dalam acara peresmian menyambut baik peruntukan RSPPN sebagai rumah sakit pendidikan.

“Saya berharap dengan fasilitas yang sangat modern ini RSPPN dapat menjadi rujukan, menjadi rumah sakit pendidikan, dan yang tidak kalah penting, rumah sakit ini bisa menjadi rumah sakit tanggap bencana,” kata Presiden Jokowi.

RSPPN di Jalan Veteran Raya, Pesanggrahan, Jakarta, menempati bangunan 28 lantai di atas lahan 2,2 hektare. Rumah sakit itu, yang disebut Prabowo sebagai RS militer terbesar di Indonesia, memiliki luas bangunan 62.000 meter persegi dan menyediakan berbagai layanan kesehatan untuk seluruh organ.

Beberapa fasilitas yang tersedia di RS Pusat Pertahanan Negara, antara lain ruang rawat inap berkapasitas 1.000 tempat tidur, ruang operasi sebanyak 11 unit, ruang perawatan intensif (ICU, ICCU, NICU, PICU) berkapasitas 90 tempat tidur, dan instalasi gawat darurat (IGD) berkapasitas 55 tempat tidur.

Layanan radiologi RSPPN juga dilengkapi alat-alat canggih, di antaranya DSA (digital subtraction angiography), MRI Tesla 3, CT scan, cath(catheterization) laboratory, panorama 360 derajat, dan USG empat dimensi.

RSPPN juga menyediakan layanan perawatan terpadu yang dilengkapi dengan alat-alat robotik dan laser untuk penyandang disabilitas dan penderita kelemahan kaki dan tangan.

RSPPN juga punya 30 unit mesin cuci darah (hemodialysis), dua unit alat terapi gangguan pembuluh darah, layanan generative medicine, serta layanan terpadu untuk kemoterapi dan operasi kanker.

Baca juga: Presiden apresiasi kelengkapan fasilitas RSPPN yang dibangun Kemhan
Baca juga: Menhan Prabowo sebut RSPPN rumah sakit militer terbesar di Indonesia

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Tiga Kerajaan Dunia Lain yang Dianugerahkan Dewa

rtp live slot pragmatic

KPK periksa putra Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba******

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Istri bertemu saingan: Pemilik keuangan, kamu telah tertipu

link slot spaceman

BRGM terus lakukan percepatan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi******

Jakarta (ANTARA) - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) terus melakukan percepatan rehabilitasi mangrove dan telah berhasil melakukan rehabilitasi di lahan seluas 38.549 hektare sampai 2022 yang disertai upaya melindungi wilayah yang masih terjaga kualitas lahannya.

"Perlu dicatat bahwa rehabilitasi mangrove tidak sekedar menanam, namun ada luasan mangrove yang ditambah (pengayaan). BRGM juga berupaya melindungi mangrove eksisting yang sudah tumbuh dengan baik," kata Kepala Kelompok Kerja Kerjasama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat BRGM Didy Wurjanto menjawab pertanyaan ANTARA di Jakarta, Senin.

"Oleh karenanya luas rehabilitasi mangrove diinventarisasi dari landscapemangrove, di mana ketiga kegiatan tersebut dilaksanakan di 9 provinsi prioritas," ujarnya.

Didy menjelaskan rehabilitasi di lahan seluas 38.549 hektare telah dilakukan dalam periode 2021-2022 yang terbagi di sembilan provinsi prioritas yang menjadi wilayah kerja BRGM.

Baca juga: 1.500 bibit mangrove ditanam di kawasan Taman Nasional Bunaken

Baca juga: BRGM – KLHK tegaskan komitmen pemeliharaan lahan basah Indonesia

Dalam pelaksanaannya sendiri BRGM menggunakan strategi memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan (3M) yang terimplementasi melalui regulasi perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. BRGM juga melakukan penguatan masyarakat dan pihak pemerintah desa mengingat mereka yang akan terus bersinggungan dengan kawasan mangrove yang sudah direhabilitasi.

Selain itu dilakukan juga pembangunan infrastruktur untuk perlindungan habitat mangrove serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

BRGM sendiri memiliki target merehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare di Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat

Berdasarkan data Peta Mangrove Nasional per 2021, hasil analisis data menunjukkan luas mangrove di seluruh Indonesia yaitu sekitar 3.364.080 hektare. Wilayah itu memperlihatkan kenaikan luas eksisting mangrove dari 2013-2019 sebesar 3.311.245 hektare atau terjadi kenaikan luas mangrove eksisting seluas 52.835 hektare.*

Baca juga: BRGM dan KLHK tanam pohon serentak di lahan basah 13 provinsi

Baca juga: BRGM tanam bibit di Kaltim percepat rehabilitasi mangrove

Penerus Tuhan

pinjol cepat cair legal

KPU Kota Tangerang hentikan sementara rekapitulasi tingkat kecamatan******

Tangerang (ANTARA) - KPU Kota Tangerang, Banten menginstruksikan kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk menghentikan sementara kegiatan rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat kecamatan terkait perbaikan data di situs Info Pemilu KPU Pusat.

"Kami sudah sampaikan agar proses rekapitulasi hari ini dilakukan penundaan karena sedang diperbaiki data di Info Pemilu atau situs real count KPU," kata Komisioner KPU Kota Tangerang Rustana di Tangerang Minggu.

Ia mengatakan penundaan ini terkait turunnya surat dari KPU pusat kepada setiap daerah. Sehingga KPU Kota Tangerang mengeluarkan surat nomor 317/PL.01-SD/3671/2024 yang ditujukan kepada tiga tim kampanye capres dan 18 pengurus partai politik yang ada di Kota Tangerang.

Ia menambahkan pleno penghitungan tingkat kecamatan akan kembali dilaksanakan pada hari Selasa (20/2). Selama masa penundaan, KPU Kota Tangerang akan melakukan perbaikan terkait beda data yang di dokumen dengan yang ditampilkan pada situs.

"Intinya kita memperbaiki data yang di potret dengan Sirekap pada situs Info Pemilu KPU pusat. Karena hanya KPU yang bisa melakukan perbaikan data tersebut sesuai dengan dokumen yang ada," ujarnya.

Ia juga meminta selama proses penundaan ini berlangsung, kotak suara akan tetap dilakukan pengamanan oleh petugas hingga pelaksanaan berlangsung tanggal 20 Februari 2024 mendatang.

"Akan kami sampaikan lanjutan kegiatannya. Sekarang kami lakukan perbaikan data dahulu agar sesuai dengan data yang diinput sama di potret," ujarnya.

Baca juga: DPD RI pastikan Sirekap berikan transparansi penghitungan suara
Baca juga: Perludem nilai Sirekap tidak perlu ditutup

maniak kecepatan

buku tafsir mimpi erek erek 2d

Bapanas: Bantuan pangan beras 10 kg berlanjut hingga Juni******

Bantuan pangan beras akan terus dilanjutkan hingga Juni sesuai arahan Presiden

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa bantuan pangan beras 10 kg akan terus dilanjutkan hingga Juni 2024, sebagai upaya pemerintah menjaga ketersediaan pangan dan memberikan dukungan kepada masyarakat ekonomi menengah.

“Bantuan pangan beras akan terus dilanjutkan hingga Juni sesuai arahan Presiden,” kata Arief dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau penyaluran bantuan pangan beras di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tangerang Selatan.

“Hari ini bersama Bapak Presiden kita pastikan penyaluran bantuan pangan ke masyarakat. Dan tentunya juga di wilayah-wilayah lain kita pastikan juga dilakukan penyaluran yang sama seperti di Sulawesi dan Bali kita akan pantau," ucap Arief.

Dia menyampaikan bahwa bantuan pangan beras merupakan program pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat berpendapatan rendah.

Bantuan pangan tersebut diperuntukkan bagi 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

“Dan saat ini tentunya Bapak Presiden minta agar terus dipastikan penyalurannya kepada 22 juta masyarakat berpendapatan rendah," kata Arief.

Bapanas mencatat berdasarkan data per 17 Februari, realisasi bantuan pangan beras tahap satu 2024 yang telah disalurkan oleh Perum Bulog untuk alokasi Januari mencapai 193.368 ton atau 87,87 persen dari pagu sasaran per bulan sebesar 220.041 ton.

Sementara itu, untuk realisasi Februari sebesar 3.084 ton atau 1,40 persen dari pagu bulanan. Sedangkan untuk Provinsi Banten sendiri realisasi penyaluran bantuan pangan beras untuk Januari mencapai 3.693 ton atau 54,91 persen dari pagu bulanan sebesar 6.725 ton.

“Penyaluran bantuan pangan beras ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dan juga berkaitan dengan upaya pengendalian inflasi khususnya beras,” kata Arief.

Baca juga: Bapanas: Impor beras dari Thailand dua juta ton jika produksi kurang

Baca juga: Bapanas: Penyaluran bansos beras 185 ribu ton per awal Februari

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus memastikan penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat berpendapatan rendah.

"Jadi ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Nanti setelah Juni kita lihat APBN mencukupi atau tidak," kata Presiden Jokowi di hadapan 1.064 penerima bantuan pangan beras di Tanggerang Selatan.

Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa penyaluran bantuan pangan beras sebanyak 10 kg per bulan kepada masyarakat karena menyadari bahwa komoditi tersebut di seluruh negara mengalami kenaikan.

Oleh karena itu, pemerintah bertindak dengan menyalurkan bantuan beras tersebut sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Turut hadir dalam kunjungan Presiden Jokowi di Tanggerang Selatan yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krishnamurti, dan Wali Kota Tangerang Selatan Benjamin Davnie.

Baca juga: Bapanas sebut Jawa Barat masuk kategori wilayah aman pangan

Baca juga: Kepala Bapanas sebut beras mulai penuhi pasar ritel modern

《slot gacor 2023》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，agenjudibolaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot gacor 2023》bab terbaru。