situs slot terpercaya di dunia

Seorang pencuri ulung

Berapa Gaji Capres PDIP Ganjar Pranowo Jika Terpilih Jadi Presiden?******

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi menjadi calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Hal itu disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis pada Jumat (21/4).

Lalu, berapa gaji Ganjar jika nantinya terpilih sebagai presiden?

Dalam beleid ini disebutkan bahwa gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Adapun gaji pejabat tertinggi negara selain presiden dan wakil presiden sebesar Rp5,04 juta per bulan. Besaran tersebut merupakan gaji untuk pejabat tinggi negara setingkat Ketua DPR dan Ketua MPR.

Artinya, gaji pokok presiden bisa mencapai Rp30,24 juta per bulan (6xRp5,04 juta).

Selain gaji pokok, presiden juga memperoleh tunjangan jabatan yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Adapun besaran tunjangan jabatan presiden ditetapkan sebesar Rp32,5 juta per bulan. Dengan demikian, jika terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024 nanti, Ganjar bisa mengantongi setidaknya Rp62 juta per bulan.

Namun, selain gaji dan tunjangan tentunya seorang presiden juga menerima dana operasional. Ini adalah anggaran yang diterima untuk menunjang kegiatan presiden, meski nilainya tidak ada berbeda setiap tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Dana Operasional Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dana yang disediakan setiap tahunnya hanya digunakan untuk keperluan berkaitan dengan pekerjaan Kepala Negara.

"Presiden dan Wakil Presiden adalah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, keamanan, dan biaya kemudahan serta kegiatan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden," tulis Pasal 1 PMK tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Selir kekaisaran yang terlahir kembali sebagai istri peri bersenang-senang bertani

Alasan Partai Prima Tak Bisa Ikut Pemilu 2024******

Upaya Partai Primauntuk menjadi peserta Pemilu 2024 sempat menjadi sorotan publik. Isu penundaan Pemilu 2024 ikut mencuat dari salah satu hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Setelah berbagai upaya dilakukan, Partai Prima kembali menjalani tahapan verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kendati demikian, Partai Prima lagi-lagi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk mengikuti Pemilu 2024. KPU menyatakan Partai Prima tak memenuhi syarat keanggotaan partai.

Hasil verifikasi yang dilakukan KPU terhadap keanggotaan Partai Prima sudah terbit sejak Minggu (16/4) lalu.

Awalnya, Partai Prima pernah mengikuti tahapan verifikasi bersama partai-partai lainnya. Kala itu, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU.

Partai Prima lantas menggugat ke Bawaslu. Hasilnya, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan lagi kepada Partai Prima.

Tetapi KPU tak menggubris. Hal itu membuat Partai Prima mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat.

PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima. Karenanya, KPU diperintahkan untuk menghentikan tahapan pemilu yang sedang berjalan. Keputusan itu dapat berimplikasi pada penundaan pemilu yang telah dijadwalkan tahun 2024 mendatang.

KPU kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Banding KPU pun dikabulkan, sehingga putusan PN Jakarta Pusat batal. Tahapan pemilu juga kembali dilanjutkan.

Namun, Partai Prima tetap harus diberikan kesempatan lagi untuk diverifikasi. Setelahnya, KPU kembali menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat untuk ikut Pemilu 2024.

Menanggapi keputusan KPU itu, Partai Prima menyebut bakal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo. Dia merasa dicurangi KPU dalam proses verifikasi.

"Kami akan melakukan kasasi dan sedang mempertimbangkan laporan ke DKPP," ujar Jabo pada jumpa pers di Kantor DPP Prima, Jakarta, Selasa (18/4).

Jabo menjelaskan Partai Prima akan mengajukan kasasi penundaan pemilu setelah Idulfitri. Pihaknya bakal beraksi setelah kantor-kantor pemerintah kembali aktif.

"Kita langsung akan melakukan gerakan-gerakan melaksanakan langkah-langkah untuk tersebut, baik kasasi, laporan ke DKPP, maupun ke lembaga lain," jelas dia.

Guizhou Fengyun

Bandara Soetta Cetak 'Hattrick', Layani 1.000 Penerbangan per Hari******

Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mencetak'hattrick'setelah jumlah penerbangan lebih dari 1.000 per hari selama H-3 hingga H-1 Lebaran atau 19-21 April 2023.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengungkapkan, sebelum pandemi, Bandara Soetta rata-rata melayani 1.200 penerbangan setiap harinya

"Kini, Bandara Soekarno-Hatta mencetak hattric trafficsetelah data 3 hari terakhir menunjukkan bahwa penerbangan berkisar 1.000 - 1.100 penerbangan per hari atau sudah sangat mendekati kondisi normal," ujar Awaluddin dalam keterangan resmi, Sabtu (22/4).

"Kami memperkirakan selama arus mudik ini jumlah penerbangan tertinggi ada pada puncak arus mudik pada H-3 yakni sebanyak 1.155 penerbangan," ujar Awaluddin.

Bandara Soekarno-Hatta, sambung Awaluddin, didukung Airport Command Center Multikendali dalam mengelola operasional bandara guna mengakomodasi tingginya penerbangan.

Airport Command Center Multikendali mengintegrasikan infrastruktur teknolgi yakni Airport Operation Control Center (AOCC), Airport Infrastructure Control Center (AICC), Land Transport Operation Center (LTOC) dan Airport Security Operation Center (ASOC).

Secara keseluruhan, berdasarkan data Posko Monitoring per 22 April 2023 pukul 07.00 WIB, pada H-10 hingga H-2 Lebaran, Bandara Soekarno-Hatta sudah melayani 10.014 penerbangan atau meningkat 5 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, 9.506 penerbangan.

Sementara untuk pergerakan penumpang pada H-10 hingga H-1 melesat 19 persen menjadi 1,39 juta penumpang dari sebelumnya 1,17 juta penumpang.

Naga kebanggaan satu generasi

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI

Tuhan sangat mulia

Pelindo Diskon Biaya Penumpukan Peti Kemas 50 Persen Selama Mudik******

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo akan memberikan insentif berupa keringanan biaya sebesar 50 persen atas tagihan jasa penumpukan barang dan peti kemas selama masa pembatasan angkutan barang arus mudik dan balik Lebaran 2023.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ali Mulyono mengatakan pemberian diskon merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Keringanan tersebut diberikan terhadap barang dan peti kemas yang berada di area penumpukan pada periode 17 April sampai dengan 2 Mei 2023.

Selain itu, diskon juga berlaku di seluruh terminal yang dioperasikan oleh grup perseroan, termasuk Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP), PT Jakarta International Container Terminal (JICT), KSO Terminal Petikemas Koja, dan PT New Priok Container Terminal 1 (NPCT1) yang terkena dampak pembatasan operasional angkutan.

"Diskon ini berlaku untuk pelayanan bongkar barang dan peti kemas antar pulau dan peti kemas impor yang tidak dapat keluar dari terminal (delivery), karena adanya pembatasan angkutan barang selama masa arus mudik dan balik angkutan Lebaran 2023," ujar Ali mengutip Antara, Senin (17/4). 

Kendati demikian, sepanjang periode libur Lebaran 2023 operasional terminal tetap berlangsung. Pelindo menjamin pelayanan bongkar muat kapal, penumpukan barang, penyediaan air bersih, dan layanan pendukung lainnya tetap berjalan 24 jam 7 hari.

Lihat Juga : Kekayaan Kadis PUPR Empat Lawang yang Dicopot Buntut Pamer Harta Rp5 M

Selanjutnya agar tidak terjadi penumpukan yang berlebih di dalam area terminal, Pelindo juga akan mengoptimalkan lapangan penumpukan yang ada di satu area terminal.

Hal itu dilakukan karena kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas tetap berlangsung, namun barang dan peti kemas tersebut tidak dapat keluar dari terminal karena pembatasan.

Sebab itu, Pelindo mengharapkan pemilik barang tetap mengeluarkan barang dan peti kemas mereka pada saat hari tidak ada pembatasan, sehingga dapat membantu mengurangi penumpukan barang dan peti kemas di pelabuhan.

"Aktivitas di dalam terminal tetap normal, bongkar muat barang dan peti kemas di dermaga tetap berlangsung. Kami telah menyiapkan area pendukung untuk lapangan penumpukan agar tidak berlebih, termasuk juga rekayasa penumpukan di dalam terminal," kata Ali.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Arif Toha memastikan pasokan logistik berjalan lancar selama masa libur Lebaran 2023. Pengguna jasa dan masyarakat tidak perlu khawatir dikarenakan pelabuhan tetap melayani bongkar muat untuk kebutuhan logistik selama masa Lebaran.

"Jadi, pengguna jasa tidak perlu khawatir dengan masa libur Lebaran ini, pelabuhan tetap melayani bongkar muat berdasarkan kebutuhan daerah tersebut. Diharapkan juga masyarakat tidak perlu panik akan kebutuhan bahan pokok, karena secara maksimal Ditjen Hubla akan melayani bongkar muat kebutuhan logistik masyarakat," ujar Arif.

[Gambas:Video CNN]

Warisan kekaisaran

Posko Mudik BPJS Kesehatan Hadirkan Ahli Pijat dan Pojok Mobile JKN******

BPJS Kesehatan menyediakan lima posko mudik pada Lebaran 2023, masing-masing di Terminal Pulo Gebang Jakarta, Rest Area Tol Cikampek KM 57, Rest Area Tol Ungaran KM 429, Terminal Purabaya Sidoarjo, dan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, serta satu posko arus balik yang berlokasi di Rest Area 319 B Pemalang.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyatakan, Posko Mudik BPJS Kesehatan tersedia mulai 18-21 April 2023, sedangkan Posko Balik BPJS Kesehatan pada 25-27 April 2023. Di posko mudik, secara khusus BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan tuna netra demi mengoptimalkan layanan bagi pemudik.

"Kami menggandeng ahli pijat tuna netra yang dihadirkan untuk membantu pemudik memanfaatkan sarana relaksasi di Posko Mudik BPJS Kesehatan. Ini juga sebagai upaya kontribusi kami dalam pemberdayaan peran penyandang disabilitas pada masyarakat," kata Ghufron dalam peresmian Posko Mudik BPJS Kesehatan di Terminal Bus Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa (18/04).

"Kita ingin di libur Lebaran tahun 2023 peserta bisa tetap mudik nyaman bersama BPJS Kesehatan. Oleh karena itu BPJS Kesehatan ingin memberikan mutu layanan yang lebih baik salah satunya dengan menyediakan posko," kata Ghufron.

Selain beristirahat dan mendapatkan pengetahuan terkait Program JKN, pemudik yang mengunjungi Posko Mudik BPJS Kesehatan juga bisa memperoleh layanan lain, seperti konsultasi dan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, hingga tindakan sederhana yang bersifat darurat serta rujukan apabila diperlukan.

Ghufron menambahkan, BPJS Kesehatan juga menyediakan ambulans yang dapat digunakan untuk mengantar pemudik yang harus menerima layanan lanjutan ke rumah sakit. Saat berbuka puasa, pemudik bisa menikmati takjil gratis yang disediakan di posko.

Beroperasi selama 24 jam, ada tiga tim yang bergantian bertugas setiap delapan jam. Masing-masing tim terdiri atas dua orang petugas BPJS Kesehatan, satu orang dokter, dua orang paramedis, dan satu pengemudi ambulans

"Seluruh pelayanan dan fasilitas di Posko Mudik BPJS Kesehatan ini bisa dinikmati secara gratis, sehingga pemudik tak perlu sungkan memanfaatkannya," ujarnya.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, YB Satya Sananugraha menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif BPJS Kesehatan mengakomodir kebutuhan pemudik.

"Saya berharap posko ini dapat turut andil memberikan manfaat dan kenyamanan dari pemudik. Terlebih dengan turut serta menggandeng penyandang disabilitas, hal ini juga mendukung upaya pemerintah yang tengah berkomitmen kuat untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan memfasilitasi penyandang disabilitas," kata Satya.

Satya memprediksi, terjadi peningkatan pemudik sekitar 45 persen, dari 86 juta di tahun 2022 menjadi 123 juta pada 2023. Untuk itu, masyarakat diharapkan ikut andil menjaga keamanan dan kenyamanan arus mudik, termasuk instansi atau lembaga seperti BPJS Kesehatan.