grup whatsapp prediksi togel

Lei Wu

Penumpang KRL Melonjak 3 Ribu Saat Kampanye Akbar AMIN******

KAI Commuter mencatat sebanyak 3.170 penumpang menggunakan layanan KRL di Stasiun Ancol pada hari ini Sabtu (10/2), atau terjadi lonjakan penumpang yang rata-rata hanya sebanyak 350 orang saat pagi hari. KAI Commuter pun menerapkan sistem buka tutup antrean guna mengantisipasi kepadatan penumpang.

Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, mengatakan hingga pukul 08.30 WIB, jumlah penumpang di Stasiun Ancol mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan hari-hari biasanya.

"Hingga pukul 08.30 WIB, tercatat sebanyak 3.170 orang yang turun di stasiun Ancol, yang rata-rata hanya sebanyak 350 orang pada pagi hari," kata Anne dalam keterangan resmi, Sabtu (10/2).

"Angka tersebut juga mengalami kenaikan jika dibanding dengan pengguna yang keluar di Stasiun Palmerah pada pagi hari di hari libur yaitu rata-rata sebanyak 4.500 orang," ujar Anne.

Lonjakan penumpang ini terjadi seiring dengan kegiatan Kampanye Akbar pemilu 2024 yang diselenggarakan pada hari ini di Jakarta International Stadium (JIS) dan Gelora Bung Karno (GBK).

KAI Commuter pun menerapkan sejumlah langkah antisipasi mulai dari menambah personel pengamanan dari internal maupun unsur TNI/Polri hingga menyiagakan mobil rescue, ambulans, dan tenaga medis.

"KAI Commuter juga akan memberlakukan sistem buka tutup antrean pengguna yang akan masuk ke area peron stasiun jika keadaan sudah ramai, terutama pada stasiun transit Kampung Bandan sebagai stasiun transit untuk menuju Stasiun Ancol," ujar Anne.

Lihat Juga : Satu Orang Tewas dalam Kecelakaan KRL Tabrak Mobil di Tigaraksa

Anne menyampaikan layanan operasional Commuter Line hari ini sebanyak 1.037 perjalanan. Anne pun berujar KAI Commuter akan terus memantau dan melakukan antisipasi dengan melakukan rekayasa pola operasi secara situasional sesuai dengan kondisi di lintas.

"PT KCI menghimbau kepada seluruh pengguna Commuter Line untuk tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan, selalu ikuti arahan dan instruksi dari petugas di stasiun," imbau Anne.

Sejumlah penumpang sebelumnya memprotes Kereta Api Indonesia (KAI) karena rute KRL yang semestinya berhenti di Stasiun Ancol jadi dilanjutkan ke Stasiun Tanjung Priok.

Kondisi ini terjadi jelang Kampanye Akbar pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di JIS.

"Ini udah dlm KRL arah ancol, tapi ada pengumuman malah ga akan berhenti di ancol dan langsung ke priuk," kicau @nonamier, Sabtu (10/2).

Selain mengeluhkan penumpukan di Stasiun Priok, ada juga penumpang yang mengeluhkan terjadi penumpukan penumpang KRL di Stasiun Jakarta Kota.

Nian Jingui

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

Terlahir kembali pada tahun 1993

Luhut Enggan Ladeni Tantangan Faisal Basri soal Debat Hilirisasi******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan ogah meladeni tantangan debat hilirisasi dari Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri.

Luhut menyebut Faisal cukup adu data dengan anak buahnya. Ia menyebut Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto sudah mumpuni untuk meladeni ekonom senior tersebut.

"Nantang? Ya dia ngomong sama si Seto, cukup," tegas Luhut di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).

Faisal sebelumnya menilai konsep hilirisasi ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) sesat. Faisal ingin mengajak Tom Lembong melawan Luhut dan Seto.

Menurutnya, masyarakat bisa sepaham dengan dirinya bahwa hilirisasi adalah konsep sesat usai debat itu terealisasi.

"Konsep (hilirisasi) yang sangat sesat, saya bisa debat deh sama Luhut, saya terbuka gitu, Anda organisir saja. Saya sama Tom Lembong deh berdua lawan Luhut dengan Seto," tantang Faisal dalam diskusi publik INDEF 'Tanggapan Atas Debat Kelima Pilpres' di Jakarta, Senin (5/2).

"Semua bisa selesai menunjukkan betapa sesatnya hilirisasi ini," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Monster di Dunia Elf

Kemarin ada warta soal Xdinary Heroes hingga The Coach Restaurant******

Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Pemenang Yang Mahakuasa

KCIC Tambah 8 Perjalanan Whoosh Sambut Libur Panjang, Cek Jadwalnya******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menambah 8 jadwal perjalanan kereta cepat Whoosh pada 8 Februari 2024. Penambahan jadwal tersebut untuk memenuhi tingginya minat masyarakat di periode libur panjang pekan ini.

GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyebut dengan adanya penambahan 8 jadwal ini, total perjalanan kereta cepat Whoosh menjadi 48 jadwal per hari. Jumlah kursi pun ikut bertambah dari 4.808 kursi menjadi 28.848 kursi per hari dengan penambahan jadwal tersebut.

"Penambahan jadwal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hingga saat ini tiket untuk mayoritas jadwal Whoosh sudah terjual habis. Karena itu kami lakukan penambahan agar tingginya minat masyarakat ini bisa terakomodir," ujar Eva dalam keterangan resmi, Rabu (7/2).

KCIC memprediksi tingkat keterisian kursi akan terus bertambah mengingat penjualan tiket masih berlangsung.

"Masyarakat yang ingin berangkat dan sempat kehabisan tiket khususnya untuk perjalanan tanggal keberangkatan 8 Februari 2024, dapat segera melakukan pemesanan melalui channel resmi yang tersedia yaitu aplikasi Whoosh, situs ticket.kcic.co.id, Ticket Vending Machine dan Loket resmi di stasiun serta aplikasi mitra seperti Access by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, dan BNI Mobile Banking," pungkasnya.

Berikut jadwal perjalanan tambahan untuk 8 Februari 2024:

- Rute Halim -Tegalluar: 08.20 WIB, 11.30 WIB, 14.32 WIB dan 18.25 WIB
- Rute Tegalluar-Halim: 07.05 WIB, 13.30 WIB, 14.30 WIB dan 18.00 WIB

KCIC bakal mengevaluasi agar perjalanan Whoosh di momen libur panjang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan penumpang. Jika diperlukan, penambahan perjalanan lanjutan juga sangat mungkin diterapkan.

Saat ini Whoosh terintegrasi dengan berbagai moda transportasi lanjutan yang dapat dipilih oleh penumpang untuk mengakses kawasan-kawasan seperti LRT Jabodebek, KA Feeder, Commuter Line Bandung Raya, Bus Rapid Transit, shuttle, Damri, hingga taksi.

[Gambas:Video CNN]

Sistem guru pengalaman profesional

Faisal Basri Sebut 15 Menteri******

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengomentari para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang malah ikut berkampanye di Pemilu 2024.

Menurut Faisal, tindakan para menteri tersebut membuat mereka tidak fokus untuk bekerja.

"Tahun ini, Anda bayangkan 15 menteri atau wakil menteri gak kerja, mereka jadi tim sukses," kata Faisal dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2024 di Jakarta, Rabu (7/2).

Tak hanya itu, Faisal juga menyinggung nama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang lebih getol kampanye. Faisal menilai seharusnya para menteri tersebut mundur.

"Sudah klotokan gak karu-karuan, gak mundur, gak malu lagi. Pokoknya sudah gak ada yang kerja ini menteri-menteri," ucapnya.

Faisal menilai dalam keadaan tersebut secara tidak langsung investor pun bakal wait and seeuntuk berinvestasi di Indonesia.

Menurutnya, para investor bakal menunggu sampai Pemilu selesai dan ada presiden baru terpilih.

"Pengusaha niscaya akan menunda misalnya investasi tahun ini, niscaya akan dia tunda sampai jelas hasilnya," ucap Faisal.

Selain yang disebutkan Faisal di atas, tercatat ada beberapa menteri lain yang terlibat kampanye salah satu paslon tertentu. Terbaru ada Menteri BUMN Erick Thohir yang ikut hadir dalam kegiatan bersama capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Begitu juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas), ia terang-terangan kampanye mendukung Prabowo.

Selain itu, ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Briokrasi (PANRB) Azwar Anas yang ikut berkampanye bersama capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Jokowi sendiri tak mempermasalahkan menteri hingga kepala daerah untuk berkampanye.

Namun, ia mewajibkan menteri hingga wali kota mengajukan cuti saat hendak berkampanye di hari kerja. Jika kampanye dilakukan pada hari libur, menteri hingga wali kota tak perlu mengajukan cuti. 

Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pengajuan cuti menteri, gubernur, wali kota/bupati untuk kampanye Pilpres 2024.

"Menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjalankan Cuti," bunyi pasal 31 ayat (3) PP 53/2023.

[Gambas:Video CNN]