rtp palu4d 375Jutaan kata 198288Orang-orang telah membaca serialisasi
《pinjam uang kaspro》
Rumah Dinas Digeledah KPK, SYL Ungkap Hilirisasi Jokowi di Spanyol******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) berada di Spanyol kala rumah dinasnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di Spanyol, ia menyampaikan kebijakan hilirisasi yang digalakkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pertanian pada Sabtu (29/9), Syahrul melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian dan Perikanan Spanyol Luis Planas Puchades.
Lihat Juga :Profil Syahrul Yasin Limpo, Menteri yang Dikabarkan jadi Tersangka KPK |
"Sementara di hortikultura, kami mendorong pengembangan dan komersialisasi produk herbal dari hulu ke hilir," kata SYL.
[Gambas:Video CNN]
Dalam kesempatan itu, Syahrul juga mendorong Pemerintah Spanyol membuka akses pasar produk hortikultura asal Indonesia secara luas.
Ia mengusulkan pembentukan tim kerja sama untuk merumuskan langkah konkret peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura Indonesia agar bisa mendominasi pasar global.
Syahrul juga mendorong Luis agar membuat MoU dalam bentuk Joint Task Force untuk memajukan sektor pertanian kedua negara. Menurutnya, ada banyak aspek yang bisa dikerjasamakan antara Indonesia dan Spanyol.
Pilihan Redaksi
|
"Termasuk dukungan Luis Planas dalam menghadapi ancaman krisis global yang diakibatkan oleh perubahan iklim, tekanan geopolitik global serta pemulihan ekonomi pasca pandemi," katanya.
Sementara itu, rumah dinas Syahrul di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan digeledah KPK sejak Kamis (28/9) sore hingga Jumat (29/9) pagi. Syahrul terseret permintaan paksa atau pemerasan jabatan di kasus dugaan korupsi.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri belum memerinci alat bukti apa yang ditemukan dari penggeledahan tersebut.
"Benar, ada giat di sana. Giat sedang berlangsung. Karena masih pada proses penyelidikan tentu tidak bisa kami sampaikan lebih lanjut. Segera kami sampaikan perkembangannya," kata Ali.
KPK diketahui sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). KPK sudah meminta keterangan sejumlah orang terkait, termasuk SYL.
(tim/chri)Ada Pilpres, Pengusaha Hati******Serang, CNN Indonesia--
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Ketua Apindo Shinta W Kamdani mengungkapkan dunia usaha berhati-hati menentukan usulan kenaikan upah pekerja tahun depan karena gelaran Pemilu 2024.
"Saat ini kan sedang ada revisi PP 36, kita juga menunggu PP 36 ini, jadi formulasi saya rasa sudah jelas, tapi bakal seperti apa persisnya kami menunggu," ujar Ketua Apindo Shinta W Kamdani ditemui di Untirta Banten, Kota Serang, Selasa, (17/10/2023).
Kemudian besaran kenaikan upah juga harus di bicarakan bersama melalui forum tripartit dan dewan pengupahan. Sehingga diharapkan bisa menemukan jalan tengah terkait besaran kenaikan upah di tahun politik mendatang.
"Jadi itu tergantung dari pertumbuhan ekonomi daerah nya dan juga inflasi. Jadi ini akan berbeda-beda, tidak sama semua. Kami juga punya tripartit di daerah, tentu nya juga akan ada proses konsultasi dengan dewan pengupahan," terangnya.
Selain faktor daerah dan dalam negeri, kondisi luar negeri juga bakal jadi bahan pertimbangan kenaikan upah secara nasional. Menurut Shinta, nilai ekspor dan dunia usaha Indonesia belum benar-benar pulih, ditambah situasi global yang masih belum menentu.
Berbagai kondisi itu diharapkan jadi pertimbangan pemerintah untuk mengatur formula dan menetapkan kenaikan upah pada 2024 mendatang.
"Pemerintah juga perlu melihat situasi terkini apa yang terjadi dengan situasi ekonomi saat ini, keadaan juga pemulihan belum kembali normal karena kondisi global yang penuh ketidakpastian dan itu juga berpengaruh ke perekonomian Indonesia walaupun kita tumbuh dengan cukup baik, tapi kita lihat ekspor kita menurun, jadi banyak situasi global yang jadi gambaran juga," jelasnya.
[Gambas:Video CNN]
Erick Pastikan Kantor BUMN Sudah Dapat Lokasi di IKN******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan kantor BUMN sudah mendapatkan lokasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Meski demikian, Erick tak merinci luas dan lokasi pasti kantor tersebut. Ia hanya menyebut kantor tersebut akan berlokasi di titik yang spesial.
"Insya Allah nanti kantor BUMN ada di sini. Kita nanti sudah dikasih lokasi yang luar biasa," ucap Erick dalam acara Malam Apresiasi Nusantara yang disiarkan secara virtual, Jumat (22/9).
Dengan begitu, kata Erick, IKN Nusantara kana menjadi kota yang bersahabat dengan lingkungan.
"Bapak presiden pesankan bagaimana kota ini menjadi kota yang bersahabat untuk masyarakat yang tinggal, tetapi juga bagaimana memastikan kota yang bersahabat dengan alam yang ditinggali," ucap Erick.
Kementerian BUMN sendiri tidak masuk ke dalam daftar kantor pemerintah yang akan pindah ke IKN Nusantara pada 2024.
Lihat Juga :Profil Bambang Suswantono, dari Perwira Jadi Komisaris Baru Pertamina |
Fungsional Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati mengatakan hanya terdapat lima klaster yang akan pindah ke IKN.
"Klaster pertama pemerintahan seharusnya pindah di tahap pertama pada 2024," ujar Hayu beberapa waktu lalu.
Hayu mengatakan klaster pertama tersebut mencakup Presiden dan Wakil Presiden, lembaga tinggi negara yakni MPR, DPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.
Kemudian Kementerian Koordinator yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK dan Kemenko Marves. Lalu, Kementerian 'Triumvirat' yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan karena dapat menjadi Plt. Kepresidenan dalam kondisi mendesak apabila presiden dan wakil presiden berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan.
Klaster pertama pemerintahan juga mencakup kementerian atau lembaga negara yang mendukung kerja presiden dan wapres secara langsung yakni Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden.
Lalu, kementerian atau lembaga negara yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Selanjutnya, kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN yakni Kemenkominfo, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN. Kemudian alat pertahanan dan keamanan serta kementerian/lembaga negara yang mendukung penegakan hukum seperti Kemenkumham, TNI-Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan sebagainya.
Lembaga negara independen dan badan publik juga masuk dalam klaster pertama pemerintahan yang akan pindah ke IKN, diantaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
[Gambas:Video CNN]
Label:jordan88slot、cara menghasilkan uang tiap hari、dominoqq
Terkait:tiger189、kredivo minimal usia、pinjaman go ojk、qqturbo、ini slot88 login、pinjam uang di bank bri jaminan bpkb motor、judi slot yang gacor、angka jitu malam ini untuk hongkong、juara slot 88 rtp、snitogel
bab terbaru:erek2 05(2024-06-11)
Perbarui waktu:2024-06-11
《pinjam uang kaspro》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,fosilqqHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjam uang kaspro》bab terbaru。