situs slot yang gacor

Kecintaan pada hiburan Korea

Sandiaga Uno Terus Pikirkan Pemulihan Ekonomi Nasional Hingga Botak******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia (RI), Sandiaga Salahuddin Uno, berkomitmen untuk terus mendorong kebangkitan ekonomi Indonesia melalui pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) yang berkelanjutan.

Bahkan, dalam diskusi antara BRI Danareksa dan IZIN.co.id yang digelar Sandilogi di VOFFICE, Level 29 Centennial Tower, Jalan Jenderal Gatot Subroto KAV 24, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (7/12), dirinya mengaku mengalami kebotakan karena terus mencari solusi menghadapi ancaman resesi global yang diprediksi terjadi pada tahun 2023 mendatang.

"Saya mikirinrakyat sampai botak," ujar Sandiaga dalam keterangannya, Rabu (7/12).

"Kuncinya adaptasi, inovasi dan kolaborasi," tegas dia.

Sejumlah sektor pun dinilai Sandiaga akan bertahan, bahkan tumbuh pada tahun depan. Di antaranya sektor konsumsi, sektor perbankan, sektor teknologi digital hingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Jadi kami optimis, karena tahun depan kita akan bertumbuh sekitar 5 persen akan menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini, dan tahun 2024 kita prediksi 4,4 juta lapangan kerja baru yang berkualitas," paparnya.

Lebih lanjut dia memaparkan, sektor ekonomi kreatif Indonesia pada 2021 memberikan kontribusi sebesar 6,98 persen, atau senilai Rp1.134 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut pun tumbuh signifikan pada tahun 2022, yakni mencapai 7,8 persen. Sehingga, menempatkan Indonesia pada peringkat tiga besar dunia, setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan.

"Ini akan terus kita tingkatkan. Apalagi, nilainya (ekonomi kreatif) bertambah sampai Rp1.300 triliun, dengan jumlah lapangan kerja bertambah 700.000 tahun ini," beber Sandiaga.

Dia pun berharap, sesuai dari arahan Presiden RI Joko Widodo, pada tahun depan ekonomi kreatif dapat menjadi tulang punggung ekonomi ke depan yang inklusi.

Tanpa batas kita adalah monster

Pengusaha Hotel Bali Khawatir Larangan Zina di UU KUHP******

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno segera mengklarifikasi penerapan pasal larangan berhubungan seks di luar nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan.

Ia mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak pada kunjungan wisatawan di Bali jika tidak segera disosialisasikan atau diklarifikasi. Menurutnya, pasal tersebut rentan terjadi multitafsir bagi para turis.

"Iya kalau misalnya dibiarkan (jadi) bola liar seperti ini, akan berdampak," kata dia saat dihubungi, Kamis (8/12).

"Sampai saat ini kunjungan masih bagus tapi berikutnya secara fisiologi akan berdampak. Maka itu perlu secepatnya ada official statement dari pemerintah. Khususnya kita mengharapkan Menteri Pariwisata mengklarifikasi ini, sehingga tidak bias," imbuhnya.

Ia mengatakan sesungguhnya KUHP sudah ada dari dulu soal pasal perizinahan dan sekarang dipertegas dengan disahkannya. Namun, yang berhak melaporkan kalau ada perzinahan adalah suami atau istri kalau memang sudah menikah tapi kalau belum menikah adalah si orang tuanya.

Ia juga menyatakan, bahwa pihak hotel di Bali juga tidak akan pernah menanyakan kepada wisatawan asing apakah dia sudah menikah ketika mereka mau sewa kamar atau menanyakan surat nikah.

"Jadi tidak ada hubungannya dengan wisatawan dari manapun dia datang ke Bali. Silahkan enjoy dan holiday dan pihak hotel kami sendiri tidak akan pernah (menanyakan) are you married atau dia sewa satu kamar atau disuruh menunjukkan surat, tidak ada itu, jadi biasa-biasa saja," ujarnya.

Ia juga kembali meminta agar pemerintah mensosialisasikan soal KUHP tersebut secara baik dan benar dan pada fungsinya.

"Inikan baru disahkan dan akan (diterapkan) tiga tahun. Dan sekarang sudah ribut kita, apa hubungannya. Untuk isu KUHP tentu pemerintah harus mengadakan press conference official statement,bahwa KUHP tidak perlu dikhawatirkan dan kemudian industri pun harus membackup situasi dan kondisi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

Buruh Minta Khofifah Pakai Diskresi Naikkan UMK di Jatim 13 Persen******

Massa buruh meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memakai diskresinya untuk menaikkan upah minimum kabupaten sampai 13 persen. Hal itu mereka sampaikan saat melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim) menuntut agar Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2023 dinaikkan sebesar 13 persen Rabu (7/12).

Berdasarkan pantauan, ratusan buruh berdatangan sejak pukul 13.30 WIB. Mereka tampak membawa puluhan sepeda motor, tiga mobil komando dan satu bus besar.

Sekretaris KSPI Provinsi Jatim Jazuli mengatakan kedatangan buruh tersebut untuk mengawal kenaikan UMK 2023 yang batas akhirnya ditentukan Rabu (7/12) hari ini.

"Buruh menuntut Gubernur Khofifah menggunakan diskresinya untuk menetapkan kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen atau sekurang-kurangnya sebagai nilai win-win solution sebesar 10 persen," tambahnya.

Namun buruh yang melakukan aksi demonstrasi harus kecewa lantaran tak ditemui Khofifah.

"Kenaikan UMK 2023 adalah prioritas, tapi gubernur malah enggak ada di kantor kawan-kawan, ini membuktikan bahwa pimpinan provinsi semakin tidak peduli," kata salah satu orator.

Para buruh berharap agar Khofifah mau menemui mereka dan mendengar langsung aspirasi mereka dengan menaikkan UMK 2023 sebanyak 13 persen.

"Kawan-kawan, 13 persen adalah harga mati untuk UMK 2023. Kami juga ingin menikmati kenaikan ekonomi Jatim, hapus kesenjangan upah di Jatim," ujarnya.

Usai melakukan orasi, sejumlah buruh ditemui oleh perwakilan Pemprov Jatim untuk melakukan audiensi. Salah satunya adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Himawan Estu Bagijo.

"Kami sudah berdiskusi dan tadi sudah saya nyatakan di dalam segera hari ini di selesaikan dan hari ini juga kami sampaikan ke gubernur. Karena jam 00.00 WIB nanti malam saat itu akan ditetapkan," kata Himawan.

Himawan mengatakan, apa yang disampaikan buruh saat audiensi menjadi perhatian pihaknya untuk merumuskan UMK 2023 hingga nanti ditetapkan oleh Khofifah.

"Apa yang disampaikan buruh ini bagian yang penting dan harus jadi perhatian kami untuk merumuskan upah. Mereka meminta sedapat mungkin kenaikan upah itu tidak memperhatikan batas 10 persen, kalau bisa 13 persen, serta memangkas disparitas upah," pungkasnya

[Gambas:Video CNN]

Dewa gila pertama

9 Tuntutan Buruh Peringati Hari HAM Sedunia******

Partai Buruh Indonesia bersama organisasi serikat buruh dan petani akan berunjuk rasa dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM), Sabtu (10/12).

Dalam aksi yang akan diselenggarakan di Istana Negara tersebut, buruh akan menyampaikan 9 tuntutan.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan 9 tuntutan itu adalah penolakan terhadap UU KUHP, penolakan omnibus lawa UU Cipta Kerja, reforma agraria dan kedaulatan pandan.

Tuntutan selanjutnya perjuangkan jaminan sosial, meliputi jaminan makanan, pendidikan, perumahan, air bersih, dan pengangguran. Kemudian, berantas korupsi dan usut tuntas semua kasus pelanggaran HAM yang sudah direkomendasikan oleh Komnas HAM.

Said menambahkan aksi unjuk rasa akan dihadiri ribuan buruh yang berasal dari konfederasi buruh di antaranya KSPI, ORI KSPSI, KPBI, (K)SBSI, SPI.

Kemudian Organisasi Perempuan PERCAYA, organisasi pekerja rumah tangga, miskin kota, organisasi pemuda atau mahasiswa, dan berbagai elemen yang lain.

Selain di Jakarta, aksi juga akan dilakukan di berbagai kabupaten dan kota lain di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Master Setan Lukisan Gunung dan Laut

Daftar Upah di Kabupaten******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan upahminimum kabupaten/kota (UMK) 2023 yang diusulkan masing-masing pemerintah daerah setempat.

Penetapan UMK 2023 tertuang dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Penetapan UMK 2023.

"Keputusan ini, menurut Pak Gubernur, sudah berdasarkan berbagai pertimbangan," imbuh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Taufik Rahmat Garsadi pada pengumuman penetapan UMK 2023 kabupaten/kota di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (7/12) malam.

Dari pengumuman tersebut, diketahui upah minimum kabupaten/kota 2023 di Jabar rata-rata naik 7,09 persen.

Taufik menjelaskan UMK 2023 wajib dibayarkan pengusaha mulai 1 Januari 2023, berlaku untuk pekerja yang telah bekerja kurang dari 1 tahun.

"Sementara, untuk yang bekerja lebih dari satu tahun, pengusaha menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan," terang dia.

Pengusaha juga dilarang membayar upah di bawah UMK, dan pengusaha yang telah membayar upah melebihi dari UMK 2023, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

Berikut daftar UMK Jabar 2023 setiap kabupaten/kota:

1. Kota Bekasi Rp5.158.248,20
2. Kab. Karawang Rp5.176.179,07
3. Kab. Bekasi Rp5.137.575, 44
4. Kab. Purwakarta Rp4.464.675,02
5. Kab. Subang Rp3.273.810,60
6. Kota Depok Rp4.694.493,70
7. Kota Bogor Rp4.639.429,39
8. Kab. Bogor Rp4.520.212,25
9. Kab. Sukabumi Rp3.351.883,19
10. Kab. Cianjur Rp2.893.229,10
11. Kota Sukabumi Rp2.747.774,86
12. Kota Bandung Rp4.048.462,69
13. Kota Cimahi Rp3.514.093,25
14. Kab. Bandung Barat Rp3.480.795,40
15. Kab. Sumedang Rp3.471.134,10
16. Kab. Bandung Rp3.492.465,99
17. Kab. Indramayu Rp2.541.996,72
18. Kota Cirebon Rp2.456.516,60
19. Kab. Cirebon Rp2.430.780,83
20. Kab. Majalengka Rp2.180.602,90
21. Kab. Kuningan Rp2.010.734,30
22. Kota Tasikmalaya Rp2.533.341,02
23. Kab. Tasikmalaya Rp2.499.954,13
24. Kab. Garut Rp2.117.318,31
25. Kab. Ciamis Rp2.021.657, 42
26. Kab. Pangandaran Rp2.018.389,00
27. Kota Banjar Rp1.998.119 05

[Gambas:Video CNN]

Penguasa segala sesuatu

Zulhas Klaim Dilantik Jadi Mendag Agar Pejabatnya Tak Terjerat Hukum******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengaku dilantik dan diberi tugas agar pejabat di lingkungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak ada yang terjerat hukum.

Ia menuturkan sebelum menjabat, citra Kemendag bisa dibilang buruk di masyarakat imbas permasalahan minyak goreng.

Dari permasalahan minyak goreng tersebut, akhirnya terungkap Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag saat itu, yakni Indrasari Wisnu Wardhana, ditetapkan sebagai tersangka kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO).

Meski demikian, ia mengklaim saat ini permasalahan di Kemendag sudah bisa ditangani berkat kerja sama tim yang baik dan intens.

Bahkan, Zulkifli melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa saat ini sudah tidak didemo oleh emak-emak.

"Saya kemarin ditanya presiden, sekarang sepi juga pak. Kalau dulu banyak yang marah-marah pak, banyak demo, banyak yang protes. Bulan ini agak sepi, saya bilang," kata Zulkifli menirukan ucapannya kepada Jokowi.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat tersangka terkait kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah.

Selain Wisnu, ada Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA, dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT. Para tersangka langsung ditahan selama 20 hari pertama.

[Gambas:Video CNN]