geulis88 533Jutaan kata 686394Orang-orang telah membaca serialisasi
《garansi slot terbaru》
Inggris, Jerman tolak seruan gencatan senjata segera di Gaza******
Kedua menteri hanya mendorong jeda kemanusiaan lanjutan agar bantuan untuk warga sipil bisa tersalur lebih banyak.
Dalam artikel bersama yang diterbitkan Sunday Times, Cameron dan Baerbock menegaskan kembali dukunga untuk operasi militer Israel.
Keduanya mendesak Hamas meletakkan senjata guna membuka jalan bagi terciptanya gencatan senjata dan perdamaian berkelanjutan di kawasan tersebut.
“Kami tak yakin seruan gencatan senjata segera dan menyeluruh saat ini dengan harapan menjadi permanen, sebagai cara yang tepat," kata kedua menteri.
"Prakarsa itu mengabaikan alasan Israel terpaksa membela diri: Hamas menyerang Israel secara biadab dan setiap hari masih menembakkan roket-roket untuk membunuh warga Israel. Hamas harus meletakkan senjatanya," kata mereka.
Baca juga: 4.301 truk bantuan sudah tiba di Gaza sejak 21 Oktober
“Tujuan kami tak bisa sekadar mengakhiri pertempuran hari ini. Perdamaian harus bertahan berhari-hari, bertahun-tahun, dan bergenerasi-generasi. Oleh karena itu, kami mendukung gencatan senjata, tetapi hanya jika gencatan senjata itu berkelanjutan."
Cameron dan Baerbock berjanji bahwa Inggris dan Jerman akan meningkatkan upaya diplomatik dalam menciptakan jeda kemanusiaan yang lebih banyak sehingga bantuan-bantuan penting bisa tersalurkan kepada warga sipil di Gaza.
“Kami melihat pada akhir November, jeda itu berhasil diterapkan. Jadi kami mendorong upaya diplomatik agar menyetujui jeda lebih lanjut guna memasukkan bantuan lebih banyak dan membebaskan sandera lebih banyak," kata mereka.
Mereka meminta Hamas berhenti menembakkan roket dan membebaskan semua sandera. Mereka juga mengingatkan Israel agar mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional.
“Israel tidak akan memenangkan perang ini jika operasi mereka menghancurkan harapan hidup berdampingan secara damai dengan Palestina,” kata mereka.
“Israel memiliki hak menghilangkan ancaman yang ditimbulkan oleh Hamas. Namun, terlalu banyak warga sipil yang terbunuh. Pemerintah Israel harus berbuat lebih banyak untuk membedakan mana teroris dan mana warga sipil, memastikan operasinya menargetkan para pemimpin Hamas dan mata-matanya," pungkas mereka.
Baca juga: Jamaah Palestina diserang pemukim Israel di masjid Tepi Barat
Sumber: Anadolu
Penerjemah: Shofi Ayudiana
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023
Kemen PPPA: Masyarakat agar miliki sensitivitas ke keluarga alami KDRT******
"Pada saat terjadi KDRT, sudah ada pengaduan, ini tentu orang-orang sekitar yang dekat dengan anak, harus merasa peka," kata Staf Ahli Hubungan Kelembagaan KemenPPPA Rini Handayani di Jakarta, Senin.
Hal itu dikatakannya menanggapi kasus pembunuhan anak kandung yang dilakukan oleh ayahnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan.
"Tetangga, keluarga dekatnya harus lebih sensitif terhadap risiko-risiko yang akan terjadi pada anak yang memang butuh pertolongan, anak ini belum bisa membela dirinya sendiri," katanya.
Menurut dia, masyarakat sekitar maupun keluarga dekat seharusnya lebih sensitif akan kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada anak-anak yang berada di dalam keluarga yang mengalami KDRT.
Baca juga: Kemen-PPPA pantau kasus empat anak yang tewas di Jagakarsa
Baca juga: Kemen PPPA: Kekerasan rumah tangga berdampak pada kekerasan berulang
Rini Handayani mengatakan sensitivitas masyarakat harus dibangun melalui edukasi-edukasi dan sosialisasi.
"Untuk memunculkan rasa sensitivitas, tentu harus ada Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), bimbingan teknis, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan kita kuatkan melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan PKK, organisasi-organisasi agama. Ini yang harus kita gencarkan," kata Rini Handayani.
Sebanyak empat anak berinisial VA (6), SP (4), AR (3), AS (1) ditemukan tewas dalam satu kamar di sebuah rumah kontrakan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Rabu (6/12).
Kasus tersebut terungkap berawal dari kecurigaan warga sekitar yang menghirup aroma tidak sedap di sekitar rumah kontrakan yang dihuni pelaku dan keluarganya.
P, ayah keempat anak itu kemudian ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka pelaku pembunuhan terhadap anak-anaknya.
P juga ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, D.
Baca juga: Menteri PPPA gandeng Srikandi PLN berdayakan perempuan penyintas KDRT
Baca juga: Kemen PPPA luncurkan modul cegah dan tangani kekerasan seksual anak
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023
Kemendagri Sindir Kerja Pemimpin Baby Boomer: Kapan Perubahannya?******
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menyindir cara kerja pemimpin dari generasi baby boomer yang lahir pada era 1946-1964
Ia mengatakan saat ini banyak aparatur sipil negara (ASN) muda. Abdi negara muda itu juga sudah banyak yang mewakili pemilih di pemilihan umum (pemilu) 2024.
Akan tetapi, Suhajar menyebut para pemimpin yang akan berkuasa masih sebagian besar masih berasal dari generasi X. Bahkan, banyak pimpinan puncak kementerian/lembaga (K/L) yang berasal dari generasi baby boomer.
"Karena itu saya selalu berpesan kepada generasi saya baby boomerdan X agar memberi ruang yang luas kepada generasi milenial dan Z untuk memainkan peran dalam menciptakan upaya-upaya inovasi pelayanan dan sebagainya dalam pemerintahan. Jangan sampai terjebak generasi baby boomerdan X nyaman dengan cara dia memimpin, tak ada perubahan," tambahnya.
Tak hanya mewanti-wanti pemimpin yang punya pemikiran kolot, Suhajar memperingatkan para pegawai negeri sipil (PNS) muda agar tak terjebak. Menurutnya, akan lebih parah jika generasi milenial dan Z terjebak dalam cara kepemimpinan generasi baby boomerdan X.
"Lalu, kapan perubahannya? Gak ada. Di situlah nanti kita akan terperangkap, generasi milenial dan Z kalau tidak hati-hati akan terperangkap dengan cara-cara generasi di atasmu sehingga perubahan nanti akan terlambat," tegasnya.
Ia kemudian mencontohkan 'virus' dari generasi baby boomer yang tertular ke PNS muda, yakni nego jabatan. Padahal, sekarang sudah ada reformasi birokrasi yang lebih mengutamakan keahlian.
Selain itu, 'virus' tersebut juga imbas masih melekatnya paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.
"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," tutur Suhajar.
"Tapi sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," tandasnya.
Belakangan, lini masa X menyoroti kelakuan pemimpin boomer. Tampak suatu seremoni suatu sistem yang dilakukan oleh pejabat daerah tertentu dengan menempelkan jari tangan ke layar.
Sayang, operator yang menampilkan tersebut terlihat tak profesional. Alih-alih tampak kekinian dan canggih dengan peresmian secara touch screen, yang terjadi malah cuma sekadar menekan layar televisi yang menampilkan video.
Meski begitu, aksi tersebut tetap saja mendapat tepuk tangan dari para peserta yang hadir. Di situlah lini masa membanjiri kritikan dengan julukan 'aksi boomer'.
[Gambas:Video CNN]
Label:slot8800、togel 279 login、global gaming slot
Terkait:situs slot online 2023、deluxe 88 slot、cara dapat uang 20 juta、kredivo sudah tidak bisa pinjaman tunai、slot gacor indonesia、gacor abis slot、kaptenmpo、kingdomto、situs slot mudah gacor、tepat88
bab terbaru:ori gacor slot(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2023
Yang menggerogoti holding company sekadar untuk create project, itu yang saya harus 'sikat'Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membantah bahwa PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI melakukan pemotongan gaji karyawan.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2023
Satgas UU Cipta Kerja (UUCK) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (UUCK) hadir untuk mempermudah peraturan aktivitas investasi pelaku usaha, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari masyarakat seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Melalui UU Cipta Kerja, ada usaha deregulasi sehingga persyaratan perizinan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih handal, dan terintegrasi melalui satu pintu saja yaitu OSS (Online Single Submission)," kata Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta.
Hal itu diungkapkan dalam sosialisasi kebijakan terkait perizinan berusaha dalam workshop bertema Peran dan Manfaat UU Cipta Kerja bagi Pelaku Usaha di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (20/2).
Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Dimas Oky Nugroho, menambahkan bahwa penyampaian saran dan kritik terkait kebijakan bisa dilakukan melalui media sosial @satgasciptakerja.
"Masukan dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan analisis kami untuk perbaikan-perbaikan ke depan baik dari sisi penyempurnaan aturan, atau dari sisi implementasinya," paparnya.
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Merry Ruslina Ambarita menyebut, setelah UU Cipta Kerja disahkan, perizinan pariwisata diintegrasikan hanya melalui OSS.
"Kalau dulu kan, perizinan operasional ada di kementerian A, lalu perizinan lain ada di kementerian B, jadi buat pusing pelaku usaha," katanya.
Dirinya mengakui, perlu ada beberapa perbaikan dalam peraturan standar usaha untuk pariwisata dan ekonomi kreatif dalam Permenparekraf No. 4 tahun 2021.
Sementara, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Delfinur Rizky menjelaskan bahwa penerbitan NIB semenjak adanya UU Cipta Kerja semakin mudah. Sektor investasi pun mengalami tren peningkatan mencapai US ribu.
"Per hari ini, sudah ada 7,53 juta NIB terbit dengan sebagian besar terbit di Jawa Barat dengan proyek usaha mikro kecil," ujar Rizky.
Tak hanya terkait penerbitan NIB, UU Cipta Kerja juga menggratiskan sertifikasi halal dan mempercepat penerbitan SNI, kemudahan perizinan bagi PT Perseorangan, serta kemudahan dalam sistem kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.
Salah satu contohnya, adalah kemitraan antara Nestle dan peternak sapi perah di Jawa Timur, di mana peternak mengalami peningkatan pendapatan dan usaha besar mendapatkan retribusi pajak.
Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat, Riswandi, menyarankan agar sosialisasi implementasi perizinan digiatkan ke pemerintah daerah.
Menurutnya, kejadian di lapangan tidak sesuai dengan peraturan. Riswandi juga mendorong revisi PP 5 tahun 2021 segera diselesaikan.
Merespons Riswandi, Arif berjanji bahwa revisi peraturan akan segera diselesaikan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah akan digencarkan.
"Yang penting bagi pelaku usaha kan jelas secara prosedur dan harga, sehingga satgas berkomitmen untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait." ujarnya.
(rea/rir)Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2023
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023
Yang menggerogoti holding company sekadar untuk create project, itu yang saya harus 'sikat'Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membantah bahwa PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI melakukan pemotongan gaji karyawan.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2023
《garansi slot terbaru》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs judi slot online terpercaya 2022Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《garansi slot terbaru》bab terbaru。