bonanza178

kingslot96 888Jutaan kata 642756Orang-orang telah membaca serialisasi

《bonanza178》

KPU sebut honor petugas KPPS sudah didistribusikan sejak Kamis******

KPU juga sudah menyiapkan santunan bagi para anggota KPPS yang mengalami kecelakaan, dirawat di rumah sakit, maupun yang meninggal dunia

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut honor seluruh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sudah didistribusikan sejak Kamis (15/2).

“Alhamdulillah, honor KPPS sudah kita bayarkan pada tanggal 15 Februari kemarin. Sudah tepat juga, tidak ada yang dikurang-kurangi atau dibawa kabur. Kami berkomitmen melaksanakan aturan,” kata Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Jakarta Pusat, Sahat Dohar Manullang saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Selain itu, Sahat juga menjelaskan pihaknya terus memantau kondisi kesehatan petugas KPPS dan panitia pengawas pemilu kelurahan (PPS).

KPU juga sudah menyiapkan santunan bagi para anggota KPPS yang mengalami kecelakaan, dirawat di rumah sakit, maupun yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain Ketua KPU Kota Jakarta Pusat Efniadiansyah mengatakan sejauh ini anggota KPPS di wilayah Jakarta Pusat terpantau sehat.

Kendati demikian, dia tetap mengimbau kepada seluruh anggota KPPS khususnya di wilayah Jakarta Pusat agar menjaga kesehatan masing-masing.

“Alhamdulillah sejauh ini semua dalam kondisi sehat. Saya mengimbau kepada anggota KPPS maupun PPK dan PPS yang badannya kurang sehat agar segera berobat ke dokter. Jangan memaksakan diri,” kata Efni.

Sebelumnya pada tanggal 15 Februari, Efni juga mengungkapkan seorang anggota KPPS meninggal dunia akibat kecelakaan saat hendak mengantar logistik Pemilu 2024.
Baca juga: DKI perkuat layanan kesehatan bagi KPPS Pemilu 2024
Baca juga: Praktisi sarankan petugas pemilu peka dengan keluhan kesehatan
Baca juga: PMI buka posko kesehatan di semua wilayah DKI Jakarta

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

OIKN lakukan groundbreaking investasi swasta kelima di IKN pascapemilu******

Kalau orang berkata bahwa IKN ini cuma ibu kota untuk pemerintahan, tentu tidak. IKN ini juga untuk sektor swasta terutama bergerak di finansial.

Jakarta (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melakukan groundbreaking investasi swasta kelima pascapemilu yang melibatkan sektor perbankan di Nusantara, Kalimantan Timur.

"Bagi OIKN setelah pemilu sebenarnya tetap Presiden RI Joko Widodo, jadi kami di bawah komando beliau sebagai pemimpin terus mendorong maju untuk pembangunan, dan dalam waktu dekat strateginya adalah groundbreaking yang sudah empat kali dilanjutkan dengan groundbreaking kelima," ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam diskusi daring di Jakarta, Senin.

Agung mengatakan, groundbreaking investor swasta yang kelima dalam beberapa waktu lagi di mana OIKN mendorong sektor perbankan dalam groundbreaking kali ini.

"Kalau orang berkata bahwa IKN ini cuma ibu kota untuk pemerintahan, tentu tidak. IKN ini juga untuk sektor swasta terutama yang bergerak di finansial. Jadi bank-bank masuk ke IKN untuk mulai membangun kantornya di mana di sana sudah ada Bank Indonesia yang sedang membangun kantornya di mana progres pembangunannya sudah mencapai 14 persen," katanya pula.

Kemudian Gedung LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) di IKN juga sedang dibangun, dan nanti disusul oleh Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta bersama bank-bank membentuk mini financial center.

"Jadi ini merupakan strategi jangka paling pendek," kata Agung.

Setelah itu pada Agustus 2024, upacara HUT Kemerdekaan RI digelar di IKN dan upacara kemerdekaan ini menjadi simbol tonggak bagi bangsa Indonesia untuk memulai IKN sebagai ibu kota baru negara. Pada Agustus bukan lagi groundbreaking yang OIKN akan lakukan, namun topping offdi mana hotel-hotel yang dibangun IKN sudah beroperasi.

"Terakhir pada 20 Oktober 2024, kita akan dengan senang hati menyambut transisi kepemimpinan dari Presiden RI Joko Widodo kepada presiden selanjutnya yakni Presiden ke-8 RI, karena IKN ini bukan cita-cita Presiden Jokowi semata dan IKN merupakan cita-cita Presiden Pertama RI Ir Soekarno yang diwujudkan dengan kemampuan eksekusi Presiden ke-7 RI yakni Jokowi dan kemudian dilanjutkan oleh Presiden ke-8 RI untuk masa depan," kata Agung pula.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking merupakan bukti tingginya kepercayaan pemodal berinvestasi di IKN Nusantara.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa bukan hanya pertumbuhan pembangunan yang terjadi di IKN, namun juga bergulirnya pertumbuhan ekonomi dan sebagai bukti minat dan kepercayaan yang tinggi dari investor swasta dan pemerintah di IKN. Target pembangunan IKN sendiri tidak hanya berupa angka, namun juga hadirnya suatu ekosistem yang sudah berfungsi untuk dinikmati.
Baca juga: OIKN sebut insentif investasi di IKN paling menarik di Indonesia
Baca juga: OIKN: Investor Timur Tengah ajukan minat investasi sektor EBT di IKN

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Label：88dewi slot、mengajukan pinjaman ke bank、slot paling banyak maxwin

Terkait：merchant kredivo、kumpulan bonus new member 100 to 5x、cara pola maxwin slot、hoki4d slot、voucher potongan harga、fifaslot88、situs slot via dana terpercaya、kredit hp no dp、kode alam cicak jatuh 2d 3d 4d、funbet303

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：slot gacor 680（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

buku mimpi 2d terbaru

situs gacor main slot

mega slot88 login

erek erek 2d 99

lainnyaBacaan TerkaitMore+

Sistem pangan Shiji yang paling kuat

situs depo 50 jadi 100

Mabes Polri sebut penyebab ledakan di Jatim masih diusut oleh tim******

Terkait kasus (ledakan) tersebut sudah disampaikan Kapolda dan segera membentuk tim

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut penyebab ledakan di Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jawa Timur (Jatim) masih diusut oleh tim yang dibentuk oleh Kapolda.

"Terkait kasus (ledakan) tersebut sudah disampaikan Kapolda dan segera membentuk tim. Tentunya tim masih bekerja dan secara perkembangan lebih lanjut akan disampaikan oleh Polda Jatim," kata Trunoyudo di Jakarta, Senin.

Jenderal polisi bintang satu itu mengatakan, peristiwa terjadi di Kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim sekitar pukul 10.19 WIB.

Trunyodo memastikan dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. "Sejauh ini yang disampaikan Bapak Kapolda tidak ada korban jiwa," ucapnya.

Baca juga: Terjadi ledakan di Kantor Subdensi Pom Detasemen I Polda Jatim

Baca juga: Terdengar ledakan susulan di Subden Detasemen Gegana Polda Jatim

Terkait apakah Mabes Polri akan menurunkan tim untuk mengasistensi Polda Jatim dalam mengusut penyebab ledakan, yang diduga terjadi karena kelalaian. Menurut Trunoyudo, tim masih bekerja, dan Polda Jatim dinilai memiliki cukup sumber daya untuk melakukan mengusut kasus tersebut.

"Ya tentu tim masih bekerja, terkait asistensi tentunya hasil dari tim kami yakini di sana ada forensik di Polda Jatim, dan juga ada Brimob. Kami masih menunggu dari tim tersebut, jadi menjadi hal yang ditunggu-tunggu bersama-sama dari Mabes Polri juga," ujar Trunoyudo.

Sebelumnya diberitakan, terjadi ledakan di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Kepolisian Daerah Jawa Timur, di Jalan Gresik Surabaya, Senin, pada pukul 10.19 WIB.

Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Imam Sugianto mengatakan ledakan diduga berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan atau didisposal.

"Jadi kebetulan Jibom Gegana Polda Jatim ini kita belum memiliki gudang yang standar, jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya dan Gegana pagi tadi meledak," kata Kapolda.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Ayah anak itu menempel padaku

situs slot game terbaru

Apple akan didenda Rp8,4 Triliun berdasarkan UU Antimonopoli Eropa******

Jakarta (ANTARA) - Apple dilaporkan harus membayar sekitar 500 juta Euro (539 juta dolar AS) atau sekitar Rp8,4 Triliun di Uni Eropa karena dianggap menghambat persaingan melalui Apple Music di ponsel iPhone.

Laporan Financial Times yang dikutip The Verge pada Minggu (18/2) menyebutkan bahwa denda tersebut terjadi setelah regulator di Brussels, Belgia menyelidiki keluhan Spotify bahwa Apple mencegah aplikasi memberi tahu pengguna tentang alternatif yang lebih murah dibandingkan layanan musik Apple.

Masalah ini disebabkan oleh upaya Apple untuk menjaga aplikasi dan pengguna tetap terkurung dalam sistem pembayaran App Store-nya.

Baca juga: Mantan karyawan Apple terbukti bersalah denda hingga Rp2,2 miliar

Sebelumnya, Spotify mengeluh pada tahun 2019 bahwa kebijakan Apple telah meredam persaingan Apple Music dengan aplikasi lainnya misalnya Spotify, sehingga penyelidikan UE dimulai pada tahun berikutnya.

UE mengurangi keberatannya dengan menentang penolakan Apple untuk mengizinkan pengembang menautkan pendaftaran berlangganan mereka sendiri ke dalam aplikasi mereka.

Hal ini juga merupakan kebijakan yang diubah Apple pada tahun 2022 menyusul tekanan peraturan di Jepang.

Denda sekitar 5 juta dolar AS mungkin terdengar besar, namun denda yang jauh lebih besar, yaitu hampir 40 miliar dolar AS, atau 10 persen dari omzet global tahunan Apple akan dikenakan ketika UE memperbarui keberatannya tahun lalu.

Baca juga: Apple dilaporkan membayar denda sebesar Rp213 miliar kepada Rusia

Apple didakwa lebih dari 1 miliar dolar AS pada tahun 2020, tetapi otoritas Prancis menurunkannya menjadi sekitar 366 juta dolar AS setelah perusahaan tersebut mengajukan banding.

Perwakilan Apple, Emma Wilson mengatakan kepada The Verge melalui email bahwa perusahaan tersebut tidak mengomentari spekulasi.

Secara terpisah, Juru bicara Apple Hannah Smith mengatakan bahwa perusahaan berharap Komisi Uni Eropa akan berhenti mengejar kasus tersebut. Menurut Smith, kasus ini tidak ada gunanya.

Sementara itu, Juru bicara Komisi Eropa Lea Zuber menolak berkomentar.

Sedangkan Spotify tidak merespons pada saat berita ini dimuat.

Baca juga: Rusia denda Apple sebesar Rp184 miliar karena langgar UU antimonopoli

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Angin datang dari hati

situs slot gacor dini hari

Kemenag: Calon haji tetap harus divaksin COVID******

Para calon haji tidak hanya melunasi biaya haji, mengurus paspor dan visa, tetapi juga harus tetap divaksin sebagai antisipasi dan melindungi calon haji itu sendiri

Kapuas Hulu (ANTARA) - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), menyatakan calon haji harus tetap menjalani vaksin COVID-19 yang merupakan salah satu syarat untuk bisa berangkat ke Arab Saudi.

"Para calon haji tidak hanya melunasi biaya haji, mengurus paspor dan visa, tetapi juga harus tetap divaksin sebagai antisipasi dan melindungi calon haji itu sendiri," kata Kepala Seksi Haji dan Umrah Kantor Kemenag Kapuas Hulu Ali Fahruddin, di Putussibau, Selasa.

Ali mengatakan sampai saat ini sebanyak 142 calon haji di Kapuas Hulu sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), namun ada beberapa persyaratan lainnya lagi yang harus dipenuhi, salah satunya nanti vaksin, yang juga diberlakukan sama bagi petugas haji.

Menurutnya, yang paling penting juga yaitu kesiapan kesehatan calon haji, sehingga perlu bagi calon peserta haji benar-benar memperhatikan dan menjaga kesehatan.

Baca juga: Gubernur Jambi terkejut banyak calhaj belum divaksinasi COVID-19

"Meskipun sudah divaksin, nantinya menjaga kesehatan dan fisik tetap utama," ucapnya.

Terkait manasik haji, Ali menjelaskan rencananya akan dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri 2024.

Dia berpesan agar para calon haji mengikuti arahan serta mempersiapkan diri agar semua tahapan, mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan haji di Tanah Suci dapat berjalan lancar.

Sementara itu Ketua Tim Rujukan dan Pelayanan Khusus Dinas Kesehatan (Dinkes) Kapuas Hulu Indra Adiguna menjelaskan vaksin COVID-19 menjadi syarat keberangkatan haji yang telah ditetapkan Arab Saudi, yang mana setiap calon jamaah haji diwajibkan telah vaksin COVID-19 minimal vaksin booster.

"Calon haji harus menerima vaksin setidaknya 10 hari sebelum keberangkatan dan wajib vaksin sebagai syarat yang diperlukan sebelum izin haji dapat dikeluarkan," jelas Indra.

Baca juga: Kemenhub melayani vaksinasi haji dan terapi oksigen hiperbarik

Protagonis laki-laki dalam perjalanan waktu fantasi tidak mudah untuk dipusingkan

wede89

KPU pastikan Sirekap tidak ditutup agar publik tahu hasil pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik memastikan sistem rekapitulasi suara (Sirekap) tidak akan ditutup dan tetap dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui perkembangan terbaru hasil pemilu 2024.

“Saat ini Sirekap masih berfungsi untuk diakses masyarakat,” ujar Idham di Jakarta, Selasa.

Baca juga: KPU sebut data Sirekap tertunda karena sedang lakukan sinkronisasi
Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Adapun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada Sabtu (17/2), sempat memberikan saran kepada KPU agar Sirekap untuk sementara waktu tidak menampilkan data angka perolehan di tempat pemungutan suara (TPS).

Alasannya agar sistem itu tidak ditayangkan sementara waktu adalah karena masih banyak angka yang tidak sesuai dalam Sirekap setelah dikonversi dari dokumen Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara pemilu 2024.

"Menghentikan terlebih dahulu penayangan informasi mengenai data perolehan suara, namun tetap melanjutkan form pindai Model C-Hasil diunggah pada https://pemilu 2024.kpu.go.id,sampai kendala sistem pada Sirekap dapat membaca data yang tertera pada form Model C-Hasil secara akurat," sebagaimana dikutip dari Surat Bawaslu.

Idham menilai saran perbaikan dari Bawaslu itu sebenarnya adalah agar data yang ada di dalam Sirekap tidak salah. Hal itulah yang menjadi alasan KPU sempat menghentikan sementara Sirekap untuk proses akurasi data beberapa waktu lalu.

Ia pun menekankan Sirekap adalah alat bantu penghitungan suara pemilu 2024. Oleh karena itu, Sirekap merupakan bentuk upaya KPU dalam memenuhi hak informasi masyarakat.

"Oleh karena itu kami memandang Sirekap memiliki peran strategis, dan saat ini kami masih fokus melakukan akurasi ataupun sinkronisasi data di dalam Sirekap dengan data autentik di dalam foto Formulir Model C.Hasil," ujarnya.

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Dikutip dari situs resmi KPU, Sirekap adalah singkatan dari sistem informasi rekapitulasi yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara.

KPU pun berkomitmen untuk terus memanfaatkan keunggulan Sirekap pada pemilu 2024 untuk menciptakan pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya pada https://pemilu2024.kpu.go.id/. Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung (real count), namun bukan hasil akhir pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

Adapun penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan

Penyihir itu datang dari jauh

bni88

Jokowi minta wartawan tanyakan soal oposisi kepada PDI Perjuangan******

“Ya ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan,”

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta wartawan menanyakan mengenai kesiapan PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan (oposisi), kepada elite yang ada di dalam partai tersebut.

“Ya ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan,” kata Presiden Joko Widodo singkat usai peresmian Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman dan 20 rumah sakit TNI, di Jakarta, Senin.

Demikian diutarakan Jokowi saat dimintai tanggapannya atas pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyatakan partainya siap berada di luar pemerintahan.

Joko Widodo tidak menanggapi lebih jauh mengenai pernyataan Hasto tersebut. Dia lalu menjawab pertanyaan lain yang diajukan awak media.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang di luar pemerintahan, melalui parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Menurutnya, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

Pernyataan Hasto dilontarkan Kamis, 15 Februari 2024 lalu, atau satu hari setelah penyelenggaraan Pemilu 2024. Sementara PDI Perjuangan merupakan partai pengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di dalam Pilpres 2024.

Kelahiran Kembali dan Mimpi

pinjol yang terdaftar di bi checking

BPJS Kesehatan: Lebih dari 626 ribu petugas pemilu akses layanan JKN******

BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat sebanyak 626.731 petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah mengakses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 10 Januari -17 Februari 2024.

BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan, terdiri atas 626.429 kunjungan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 269.019 di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta terdapat sejumlah 6.825.951 petugas pemilu telah menjalani skrining riwayat kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu mengatakan sebanyak 398.155 (5,83 persen) petugas pemilu yang berisiko penyakit dan 6.427.796 (94,17 persen) petugas pemilu yang tidak berisiko penyakit dari seluruh petugas pemilu.

Dari jumlah petugas Pemilu yang berisiko sakit, dia menjelaskan terdapat total 79.010 orang petugas pemilu yang dilayani di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, dengan total jumlah kunjungan 125.693 orang.

Adapun rinciannya sebanyak 50.596 orang petugas pemilu yang dilayani di FKTP dengan jumlah kunjungan sebanyak 69.004 kali, dan 28.414 petugas pemilu yang dilayani di FKRTL dengan jumlah kunjungan sebanyak 56.689 kali.

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan pantau layanan i-Care JKN di RSIY PDHI

Sebagian petugas pemilu yang berisiko itu mengunjungi FKRTL sebagai tindak lanjut atas hasil skrining riwayat kesehatan yang telah mereka ikuti sebelum menjalankan tugasnya.

Skrining riwayat kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi petugas pemilu yang sudah menjadi peserta Program JKN. Gunanya, untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh FKTP agar kondisinya tidak bertambah parah, ucap Rizzky.

Ia mengatakan bahwa kebijakan mengenai skrining riwayat kesehatan bagi petugas pemilu ini sudah diatur dalam surat edaran bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), terkait pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Meskipun hasil skrining riwayat kesehatan sejumlah petugas pemilu tidak bermasalah, sambungnya, tetap ada sebagian dari mereka yang mengunjungi fasilitas kesehatan karena penyebab yang bervariasi.

Baca juga: BPJS Kesehatan jamin layanan kesehatan petugas Pemilu yang sakit

Rizzky menegaskan petugas pemilu yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN aktif bisa mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Selanjutnya, fasilitas kesehatan memberikan tindakan medis sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan petugas Pemilu tersebut, selama petugas yang bersangkutan mengikuti prosedur yang berlaku, serta tindakan medis yang diberikan fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis, maka biayanya dijamin oleh BPJS Kesehatan.

"Yang penting, harap diingat bahwa ada beberapa hal yang perlu dipenuhi supaya pelayanan kesehatannya dijamin BPJS Kesehatan. Pastikan sudah terdaftar sebagai peserta JKN dan status kepesertaannya aktif," katanya.

Lalu, ikuti prosedur yang berlaku saat berobat, misalnya melalui FKTP terlebih dulu untuk berobat. Jika perlu penanganan lebih lanjut, yang bersangkutan akan dirujuk ke rumah sakit. Dalam kondisi darurat, yang bersangkutan bisa pergi ke rumah sakit tanpa perlu surat rujukan, tutur Rizzky.

Baca juga: Puluhan KPPS meninggal dunia dapat santunan BPJS Ketenagakerjaan
Baca juga: KPPS yang tertimpa musibah ditanggung BPJS Ketenagakerjaan

《bonanza178》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，official slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《bonanza178》bab terbaru。