pinjol mudah cair ilegal

Cang Lei Zhi Yu

Harta Bos Evergrande China Hui Ka Yan Anjlok Rp603 T******

Hui Ka Yan, pendiri perusahaan properti China Evergrande, kehilangan harta 93 persen dalam beberapa tahun terakhir.

Ia sempat menjadi orang terkaya kedua di Asia dengan kekayaan US miliar atau Rp648,7 triliun (kurs Rp15.091 per dolar AS). Namun, Bloomberg Billionaires Index kini mencatat hartanya susut menjadi US miliar atau Rp45,2 triliun.

Artinya, harta Hui Ka Yan menguap sekitar Rp603,5 triliun.

Sementara, Evergrande adalah pengembang properti dengan utang paling banyak di China di mana liabilitasnya mencapai US0 miliar. Perusahaan tersebut juga telah menjadi pusat masalah real estat China sejak 2021.

Hui Ka Yan atau yang dikenal juga sebagai Xu Jiayin dalam bahasa Mandarin, telah menggunakan kekayaan pribadinya untuk menopang perusahaan dengan menjual rumah dan jet pribadinya.

Namun, hal itu tetap saja tidak bisa menolong Evergrande yang kemudian membayar obligasi dolar AS pada Desember 2021, setelah berjuang selama berbulan-bulan untuk mengumpulkan uang tunai untuk membayar kreditur, pemasok, dan investor.

Tahun lalu, perusahaan juga gagal menyampaikan rencana awal restrukturisasi utangnya yang menyebabkan kekhawatiran lebih lanjut tentang masa depannya.

Evergrande merupakan perusahaan properti besar dengan 200 ribu karyawan dan meraup lebih dari US0 miliar penjualan pada 2020. Perusahaan juga memiliki lebih dari 1.300 pengembangan properti di lebih dari 280 kota.

Analis telah lama khawatir jatuhnya Evergrande dapat memicu risiko yang lebih luas untuk pasar properti China serta merugikan pemilik rumah dan sistem keuangan yang lebih luas. Pasalnya real estat dan industri terkait menyumbang sebanyak 30 persen dari PDB China.

Evergrande sendiri didirikan Hui Ka Yan pada 1996 silam. Perusahaan kemudian debut di bursa saham Hong Kong pada 2009 dan langsung melesat 34 persen. Saat itu, Evergrande memiliki 800 proyek di lebih dari 280 kota.

Tak hanya properti, perlahan grup Evergrande melebarkan sayap investasinya dari mulai klub sepak bola hingga mobil listrik.

Semua investasi tersebut berhasil membawa Evergrande menjadi pengembang real-estate terbesar di China dan membawanya masuk ke jajaran orang terkaya versi Forbes.

[Gambas:Video CNN]

Pengembangan diri para bos hiburan

Ganti Bisnis, Tamasia Minta Pengguna Jual Emas Rp800 Ribu per Gram******

PT Tamasia Global Sharia atau Tamasia meminta penggunanya menjual emasdengan harga Rp800 ribu per gram maksimal hingga 15 Februari 2023.

Hal tersebut diketahui berdasarkan cuitan warganet di Twitter dengan nama akun @adrsbg. Dalam cuitannya itu ia melampirkan pengumuman dari Tamasia yang akan mengubah model bisnis mereka.

Berdasarkan pengumuman yang @adrsbg unggah, bisnis Tamasia akan bertransformasi menjadi pembelian logam mulia/tama gold/emas fisik melalui media onlineyang akan sampai di tangan pelanggan setelah pembelian terjadi.

Namun, yang menjadi sorotan adalah karena Tamasia meminta pengguna menjual emas seharga Rp800 ribu per gram berdasarkan harga per 16 Januari 2023. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan harga jual emas Antam pada periode yang sama, yakni Rp1,042 juta per gram.

[Gambas:Twitter]

"Parah banget @Tamasia_ID sudah gak bisa diakses dari awal tahun, sekarang tiba-tiba maksa buat jual karena mereka ganti bisnis model dan harga jualnya cuman dihargai Rp800 ribu?"tulis @adrsbg seperti dikutip pada Selasa (17/1).

Berdasarkan penelusaran CNNIndonesia.com, situs Tamasia (www.tamasia.co.id) tak bisa diakses.

Tamasia dikabarkan mendaftar izin usaha ke Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan pada 2019.

Namun, saat dicek pada situs Bappebti per hari ini, hanya terdapat lima perusahaan yang mengantongi izin jual beli emas secara digital. Kelima perusahaan itu adalah PT Indogold Makmur Sejahtera, PT Indonesia Logam Pratama, PT Laku Emas Indonesia, PT Pluang Emas Sejahtera, dan PT Sehati Indonesia Sejahtera.

Tidak ada nama PT Tamasia Global Sharia yang masuk dalam daftar perusahaan pedagang emas digital tersebut.

Redaksi masih berupaya menghubungi manajemen Tamasia untuk meminta tanggapan. Namun, pihak terkait belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Saya sangat ingin mati sebagai guru

Pisah dari Malaysia, RI Akan Luncurkan Harga Acuan Sawit Sendiri Juni******

Kementerian Perdagangan ingin membuat harga acuan minyak sawitIndonesia sendiri. Hal itu akan mereka wujudkan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Bappebti). 

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menargetkan harga acuan itu bisa mulai diterapkan Juni mendatang. Dengan acuan sendiri itu, ia berharap Indonesia tidak lagi merujuk harga CPO pada bursa Malaysia lagi.

Ia menambahkan kepemilikan harga acuan CPO sendiri selalu disinggung Jokowi dalam sidang kabinet. Hal itu karena harga acuan CPO Indonesia sampai dengan saat ini masih bergantung pada Malaysia.

"Yang jelek siapa? Ya Bappebti. Punya Bappebti tapi kok ikuti Malaysia. Loh, Bappebti nya ngapain aja kan gitu," kata Zulkifli.

Menurutnya, Bappebti harus bisa membuat referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri. Dengan begitu patokan harga komoditas tersebut tidak perlu lagi mengacu pada bursa Malaysia.

Setelah CPO, kata Zulkifli, Bappebti juga membentuk bursa untuk karet, kopi, hingga lada.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali dan Pencerahan Hunyuan

AP Kargo Tunjuk Agus Haryadi Sebagai Direktur Operasi dan Komersial******

PT Angkasa Pura Kargo menunjuk Agus Haryadi sebagai direktur operasi dan komersial perseroan dengan masa jabatan selama lima tahun.

Agus melanjutkan masa jabatan sebelumnya sebagai Plt Direktur dan Komersial yang diangkat melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (sirkuler) pada 24 Oktober 2022 lalu.

"Bagi direksi perseroan yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan direksi perseroan yang bersangkutan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut," ujar perseroan dalam keterangan resmi di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Jumat (20/1).

Direksi perseroan selanjutnya diberikan kuasa dan hak substitusi untuk menyatakan keputusan yang diputuskan dalam Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (sirkuler) ini dalam bentuk autentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang apabila diperlukan.

"Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (sirkuler) ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya," ujar perseroan.

Dengan adanya pengangkatan direksi tersebut, maka susunan direksi perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Gautsil Madani
Direktur Keuangan dan SDM : Ahmad Tavid
Direktur Operasi dan Komersial : Agus Haryadi

[Gambas:Video CNN]

Dosa Lumen

PUPR: Banyak Salah Kaprah, Rumah Tahan Gempa Juga Bisa Rusak******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan banyak salah kaprah soalrumah tahan gempa. Meski berstatus tahan gempa, rumah tersebut tetap bisa rusak.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur menjelaskan dalam Indonesia Property Outlook 2023 bahwa kualitas rumah menjadi salah satu sorotan pemerintah. Hal itu terlihat dari banyak rumah yang terdampak bencana alam gempa bumi.

"Tetapi banyak yang salah kaprah bahwa rumah tahan gempa adalah yang bergeming terhadap gempa, bukan begitu. Rumah tahan gempa mungkin rusak, tetapi penghuni di bawahnya punya waktu untuk meloloskan diri dari reruntuhan," katanya di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Kamis (19/1).

Berdasarkan data Kementerian PUPR, saat ini sudah ada 6 unit rumah tahan gempa dengan teknologi rumah instan sederhana sehat (Risha) yang selesai dibangun di Cianjur, Jawa Barat. Kemudian, 54 unit terinstal, 50 unit tertutup atap, dan 82 tertangani serta siap proses pembangunannya.

Kini, Direktorat Jenderal Perumahan PUPR mengebut pembangunan tahap dua rumah tahan gempa di Cianjur, Jawa Barat. Sebanyak 151 unit rumah dengan teknologi Risha akan dibangun di Desa Cipeujeuh dan Desa Murnisari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur di atas lahan 1,9 hektare.

"Kami berharap proses pembangunan Risha ini bisa segera selesai dan masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi bisa segera direlokasi," kata Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Senin (16/1).

[Gambas:Video CNN]

Strategi Suster Mayat

YLKI Minta Pemerintah Bentuk Pengawas Perlindungan Konsumen Properti******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membuat pengawas perlindungan konsumen properti.

Pasalnya, dari aduan konsumen individu sepanjang 2022, sektor perumahan menempati posisi keempat dengan 7,3 persen. Persentase ini menunjukkan 64 individu dari total 882 keluhan melapor pada YLKI terkait masalah perumahan.

Secara rinci masalah terbesar dari perumahan adalah refund atau pengembalian dana sebesar 27 persen, diikuti pembangunan mangkrak 21 persen, dokumen yang tidak terpenuhi 15 persen, dan lainnya.

Selain itu, menurutnya, berdasarkan UU Np 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, mestinya kementerian sektoral harus membuat peraturan teknis terkait perlindungan konsumen,

"Kementerian PUPR mestinya mengeluarkan aturan atau pedoman teknis perlindungan konsumen di sektor perumahan, dan ini jadi acuan bagi pengembang dan konsumen ketika membeli properti dan ada masalah," ungkapnya.

Sudaryarmo mengungkapkan persoalan dalam bidang perumahan selama 10 tahun terakhir terus berulang. Bahkan, lima tahun belakangan keluhan terkait perumahan selalu masuk dalam lima besar. Salah satu alasannya adalah praktik pre-project selling yang marak dilakukan.

"Jadi developer bisa jual rumah sebelum unit itu jadi. Ini yang banyak menimbulkan persoalan. Titik kritisnya ada di pemasaran dan jaminan hukum, konstruksi, dan pembangunan, ini konsumen minim perlindungan," paparnya.

Selain itu, beberapa tahun terakhir tren aduan konsumen berubah dari mayoritas di hunian horizontal atau rumah tapak menjadi hunian vertikal semacam apartemen serta rumah susun.

Masalah yang paling banyak terjadi adalah delivery atau serah terima unit dan sertifikasi. Dalam hal sertifikasi terdapat dua aktor yang kerap bermasalah yaitu developer atau pengembang dan pemerintah daerah.

Masalah yang datang dari Pemda paling banyak adalah ketiadaan peraturan daerah (Perda) Pertelaan. Artinya, Pemda tersebut memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) tanpa memiliki perda pertelaan.

"Jadi ketika dibangun, dan diserahterimakan, konsumen bayar lunas, sertifikat satuan rumah susun itu tidak bisa diproses karena tidak ada Perda. Ini harus jadi perhatian, kalau belum punya Perda Pertelaan ya jangan kasih IMB hunian vertikal," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]