daftar akun vip pasti jp

Naga Tersembunyi di Kota

Zulhas Rapat dengan Jokowi soal Banjir Produk Impor Sore Ini******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas akan rapat bersama Presiden Jokowipada sore ini (3/10) untuk membahas barang imporyang membanjiri RI.

"Nanti sore saya akan rapat dipimpin Pak Presiden untuk memperhatikan fenomena sekarang banjirnya barang-barang impor di pusat-pusat perdagangan," katanya di Pusat Grosir Cililitan, Selasa (3/9).

Zulhas mengatakan Jokowi meminta agar jajarannya harus memperhatikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pasalnya 90 persen dari pelaku usaha adalah UMKM.

"Kalau kita mau jadi negara maju di 2040, memang kita harus menguasai ekspor," katanya.

Pemerintah berupaya membendung banjir barang impor yang sudah membunuh UMKM di dalam negeri. Zulhas menyebut salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan  mengeluarkan larangan jual barang impor di bawah US0 atau setara Rp1,54 juta untuk skema cross border di e-commerce.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Zulhas mengatakan jika ditemukan e-commerceyang menjual barang impor di bawah Rp1,5 juta, pihaknya akan melayangkan surat teguran hingga sanksi penutupan.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingati, tutup," ucapnya di Kantor Presiden Senin (25/9).

[Gambas:Video CNN]

Agung Kuno

Pemerintah akan Perketat Pengawasan Jastip Barang Impor******

Pemerintah bakal memperketat pengawasan bisnis jasa titip (jastip). Hal itu dilakukan untuk meredam banjir barangimpor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pengawasan soal jastip barang impor juga bakal dilakukan hingga di pelabuhan. Hal itu dilakukan dengan menggandeng Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

"Ini kerja sama dari Dirjen Imigrasi jangan sampai ada orang yang kerjanya bolak-balik hanya untuk impor jasa barang titipan," tutur Airlangga di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (6/10).

Apabila nilainya melebihi US0 per orang d pungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI), dengan rincian: BM: 10 persen (Flat), PPN: 11 persen, dan PPh: 0,5-10 persen (jika punya NPWP) atau 1-20 persen (jika tidak punya NPWP).

"Dari Kementerian Keuangan sudah membuat regulasi untuk jarak barang titipan itu yang bebas di bawah US0, yang sisanya tentu dikenakan bea masuk," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan pengetatan pengawasan jastip ini tak lepas dari keluhan asosiasi maupun masyarakat imbas barang impor yang membanjiri pasar tradisional.

Ia menyebut saat ini pasar tradisional sepi dan penjualan barang impor makin tinggi di e-commerce.

Airlangga menambahkan barang impor akan mengganggu pangsa pasar dan produksi barang dalam negeri. Apalagi, saat ini marak impor ilegal pakaian bekas.

Menurutnya, hal ini pun dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri.

"Oleh karena itu perlu beberapa hal yang berkaitan hal tersebut untuk diregulasi ulang," kata Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

sebuah surga

Pesan Bos Bapanas ke Kementan di Tengah Kasus 'SYL'******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memberikan pesan kepada Kementerian Pertanian (Kementan) di tengah isu korupsi yang menyeret nama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Arief berpesan dalam kondisi seperti ini Kementan dan Bapanas harus saling bergandengan tangan dan saling mendukung. Selain itu, kedua lembaga juga harus sama-sama tetap fokus untuk mengurus ketahanan pangan.

"Kita gak boleh saling menjatuhkan dan gak support. Ini waktunya soalnya. Kita di Bapanas untuk fokus CPP (cadangan pangan pemerintah). Kalau bisa diproduksi dalam negeri, ini akan keren sekali," kata Arief di kompleks Kementan, Kamis (5/10).

Menurut Arief, dengan kolaborasi ini harga pangan bisa tetap terjaga.

"RNI (PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD) saja sudah dapat subsidi bunga murah Rp1,5 triliun. Jadi pelan-pelan ini kita bangun CPP," imbuhnya.

Lebih lanjut, Arief pun menanggapi jika kelak dirinya ditunjuk jadi menteri pertanian menggantikan Syahrul. Maklum, beredar kabar bahwa Syahrul akan mundur dari posisinya saat ini.

"Astagfiruallahalazdim. Di situ kan ada Pak Harvick (wakil menterin pertanian), ada yang ad interm. Ada banyak tokoh lain yang bisa berkontribusi lebih baik. Saya ngurus badan pangan nasional," ucap Arief.

Syahrul saat ini terseret kasus dugaan korupsi di tubuh Kementan. Korupsi terkait masalah penempatan pegawai.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menemukan tiga klaster terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Yang diselidiki saat ini merupakan klaster pertama.

Puluhan pihak terkait telah diklarifikasi dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi tersebut. Satu di antaranya ialah Syahrul.

Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNNIndonesia.com, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka.

Status tersangka itu pun sudah dikonfirmasi Menko Polhukam Mahfud MD.

Namun di tengah kabar penetapan tersangka itu, Syahrul sempat dikabarkan 'hilang' di Eropa.

Informasi 'hilangnya' Syahrul itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi di Komplek Istana Negara, Selasa (3/10) kemarin.

Ia mengatakan belum tahu keberadaan Syahrul hingga Selasa lalu. Padahal, Syahrul dan rombongannya harusnya sudah kembali ke Indonesia pada Sabtu (30/9) atau Minggu (1/10) lalu.

Ia mengatakan kontak terakhir yang dilakukannya dengan Syahrul Yasin Limpo adalah sebelum menteri dari Partai Nasdem itu berangkat ke Eropa beberapa waktu lalu. Namun sehari setelah kabar itu, Syarul tiba di Tanah Air.

Pihak imigrasi Soekarno-Hatta mengatakan politikus NasDem itu tiba di Bandara Soekarno Hatta pada Rabu (4/10) pukul 18.00 WIB dengan menggunakan pesawat Singapore Airlines (SQ 964).

"Proses pemeriksaan keimigrasian dilakukan pada pukul 18:41 WIB melalui konter WNI bernomor 1," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta, Muhammad Tito Andrianto kata Tito dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (4/10).

Dari bandara Soetta, Syahrul langsung menuju markas DPP NasDem yang berada di Gondangdia, Jakarta Pusat.

[Gambas:Video CNN]

Tunggu sampai saya mendapatkan kembali gunung dan sungai lama saya

Melihat Nasib Karyawan Hotel Sultan di Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo******

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menjawab teka teki soal nasib karyawan Hotel Sultan di tengah konflik antara negara dengan Pontjo Sutowo.

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan terkait nasib karyawan Hotel Sultan ke depannya bisa dibicarakan dengan baik.

Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) katanya, sudah punya pengalaman mengatasi permasalahan karyawan sebagaimana terjadi pada Hotel Sultan.

Ia mengatakan sampai dengan saat ini hak karyawan sejatinya masih menjadi tanggung jawab Indobuildco. 

"Nasib karyawan tentunya ini adalah hal-hal teknis. Apakah langsung masuk GBK atau seperti apa, ini bisa kita bicarakan dengan baik untuk masalah ini," kata Rakhmadi, Rabu (4/10).

"Kalau ke depannya bisa dimanfaatkan lebih baik, bersama PPKGBK tentu kita akan mencarikan solusi yang terbaik untuk mereka juga," tambahnya.

Sengketa antara negara denganPontjo Sutowo soal kepemilikan Hotel Sultan memasuki babak baru setelah pada Rabu (4/10) kemarin PPKGBK memasang spanduk sebagai bagian dari upaya pengosongan lahan Hotel Sultan yang dikelola oleh PT Indobuildco.

Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengatakan pemasangan spanduk ini merupakan langkah persuasif yang diambil pemerintah.

"Hari ini kita lakukan prosesi pengosongan, tapi dengan cara yang sangat persuasif. Dari kami memasang spanduk, kemudian plang pengumuman bahwa lahan di blok 15 ini yang sekarang ada Hotel Sultan ini adalah termasuk dalam HPL Nomor 1/Gelora yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara, PPKGBK," kata Setya.

Salah satu pertimbangan upaya persuasif ini adalah konsumen atau para tamu yang menginap maupun sudah memesan kamar di Hotel Sultan.

"Ada konsumen, ada hak konsumen, ada hak konstitusional. Itulah menjadi konsen kami. Makanya, kami sudah imbau kepada manajemen, karena kami komitmen, manajemen komitmen. Setiap warga yang sempat, apakah menginap itu betul-betul dilindungi," ujarnya.

Ia menyebut salah satu tujuan pemasangan spanduk adalah agar publik menjadi paham. Selain itu juga memberikan informasi kepada pihak-pihak tak berkepentingan untuk tidak ikut campur dalam persoalan ini. Terlebih, ada konsekuensi hukum yang bisa diterima jika terbukti melanggar aturan.

Sementara itu, Chandra Hamzah yang juga selaku kuasa hukum PPKGBK menyampaikan sudah enam kali mengirimkan surat kepada PT Indobuildco untuk segera mengosongkan lahan. Sebab, hak guna bangunan (HGB) yang mereka miliki sudah habis.

Surat itu dikirimkan pada 15 Juni, 7 Juli, 7 Agustus, 22 Agustus, 11 September, dan terakhir 13 September. Namun, surat tak pernah direspons oleh PT Indobuildco hingga akhirnya dilakukan proses pemasangan spanduk di lahan Hotel Sultan.

Kendati demikian, kata Chandra, pihaknya masih berharap PT Indobuildco mau menyelesaikan persoalan ini secara baik, termasuk soal pengosongan lahan.

"Kemudian karyawan nanti bisa kita bicarakan, penghuni hotel yang ada bisa kita bicarakan, mungkin ada yang menginap sehari, dua hari, bisa kita bicarakan," ucap Chandra.

"Tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan tapi filosofinya bahwasanya tanah ini milik barang milik negara, itu no negotiable, tidak perlu diperdebatkan," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

Semua langit dan dunia

Pemerintah Ubah Kriteria Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian******

Pemerintah mengubah kriteria peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dalam pasal 5 ayat 1, peserta program JKK dan JKM terdiri atas tiga. Pertama,peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada PP Nomor 44 Tahun 2015, peserta JKK dan JKM hanya terdiri atas dua yakni peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan peserta bukan penerima upah.

Dalam pasar 5 ayat 2 UU PP Nomor 49 tahun 2023, yang dimaksud peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, meliputi pekerja pada perusahaan, pekerja pada orang perseorangan, dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan.

Sedangkan, peserta bukan penerima upah meliputi pemberi kerja selain penyelenggara negara, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang bukan penerima upah.

[Gambas:Video CNN]

Tahun itu, jangkrik itu, pedang itu

Buwas Curiga Ada Upaya Jelekkan Pemerintah Lewat Beras Plastik China******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso alias Buwas mencium ada pihak yang ingin mendiskreditkan pemerintah lewat isu berasatau pangan dari China.

Hal ini seiring dengan kabar warga Bukittinggi, Sumatera Barat, yang menemukan beras berbahan plastik atau sintetis. Warga yang mengkonsumsi beras tersebut keracunan dan mengalami sejumlah gejala, seperti pusing hingga demam tinggi.

Menurut Buwas, tidak mungkin pemerintah mengedarkan beras sintetis. Apalagi, beras itu berasal dari China.

"Karena beras dari china itu belum saya datangkan. Mana mungkin ada berita yang mengatakan beras china beracun. Ada lagi beras plastik dari China. Beras sama plastik itu mahal plastik. Jadi tidak masuk akal. Ini upaya-upaya kelompok-kelompok tertentu yang mau mendiskreditkan pemerintah melalui pangan," ucap Buwas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (12/10).

Buwas curiga pihak tersebut ingin menciptakan keresahan di masyarakat. Khususnya masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial (bansos) beras dari pemerintah.

Oleh karena itu, ia mengingatkan masyarakat yang menemukan hal-hal ganjil pada beras bisa mengkonfirmasi langsung ke Bulog.

Buwas mengatakan pihak yang mengedarkan beras sintetis dan membuat keresahan di masyarakat merupakan tindakan melanggar hukum.

"Saya sudah sudah sampaikan dengan Satgas Pangan dan Kepolisian, hal seperti ini jangan hanya minta maaf, lalu selesai. Tidak. Harus ada tindak lanjut secara hukum. Jangan dibiarkan," ucap Buwas.

Beberapa waktu lalu, warga Bukittinggi, Sumatera Barat, menemukan beras berbahan plastik atau sintetis.

Salah satu warga bernama Dessi mengatakan beras tersebut terlalu putih, cepat mengeras dan basi, serta berderai. Ia pun mengalami sejumlah gejala usai mengonsumsi beras yang dijual Rp5.000 per kg itu.

"Radang tenggorokan, pusing, dan demam tinggi. Itu yang saya rasakan selama dua pekan setelah memakan beras ini," kata Dessi, dikutip dari Antara, Rabu (4/10).

Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi lantas meminta warga untuk melaporkan informasi peredaran beras itu ke Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi untuk nantinya dilaksanakan uji laboratorium.

[Gambas:Video CNN]

Warga juga diminta untuk tidak panik dan membeli beras hanya dari agen resmi.

"Kami mengimbau agar masyarakat membeli beras di tempat langganan dan terpercaya, serta jangan tergiur dengan beras yang murah, selain dari program pemerintah dan lembaga resmi," kata Walikota Bukittinggi Erman Safar.