situs link slot terpercaya

Pemecahan

1001liga

Jokowi Resmi Suntik Kuota Pupuk Subsidi Jadi 9,5 Juta Ton******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo resmi menambah kuota pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton, di tengah temuan Satgas Pangan Polri soal penyimpangan komoditas itu.

"Kami mewakili petani seluruh Indonesia berterima kasih kepada Bapak Presiden (Jokowi). Hari ini kami sudah tanda tangan surat penambahan volume pupuk (subsidi) dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Nilainya itu Rp28 triliun," kata Amran dalam kunjungan kerja di Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (28/3).

Amran meminta para petani tidak perlu khawatir soal ketersediaan pupuk. Terlebih, ia mengklaim selama 4 tahun terakhir petani dihantui dengan masalah kekurangan pupuk.

Temuan satgas pangan

Akan tetapi, penambahan kuota pupuk subsidi ini diberikan di tengah adanya temuan Satgas Pangan. Tim yang dipimpin Kepolisian RI itu mencatat adanya penyimpangan pupuk subsidi oleh para petani.

Wakil Ketua Satgas Pangan Polri Kombes Samsul Arifin mengatakan oknum petani tersebut tidak menggunakan pupuk subsidi sesuai peruntukan. Alih-alih menanam pupuk yang diterima, petani malah menjualnya ke sejumlah pihak, termasuk swasta.

"Adanya penyimpangan subsidi, ada petani-petani yang tidak memiliki sawah, tapi tergabung dalam kelompok tani ini menerima subsidi," ungkap Samsul dalam dialog di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Rabu (27/3).

Lihat Juga : Pemerintah Masih Utang Pupuk Subsidi Rp1 T

Ia mengatakan informasi tersebut diperoleh Satgas Pangan melalui Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Meski begitu, Samsul belum merinci kapan dan lokasi pasti penyimpangan tersebut.

Samsul hanya menegaskan penyimpangan ini membuat distribusi pupuk subsidi jadi tak tepat sasaran. Akhirnya, Satgas Pangan Polri harus turun langsung ke sawah dan sentra produksi pertanian.

(skt/asa)

[Gambas:Video CNN]

Kendalikan dunia

pinjol yang aman dan legal

BMKG: Gempa Taiwan Mw7,4 tak berdampak tsunami di Indonesia******

Gempa bumi tersebut menimbulkan tsunami kecil di laut Taiwan dan sekitarnya, tetapi tidak berdampak signifikan hingga di wilayah Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa bumi berkekuatan Mw 7,4 yang melanda Taiwan bagian timur, pada Rabu pagi sekitar pukul 06.58 WIB tadi tidak berdampak tsunami ke wilayah Indonesia.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono di Jakarta, Rabu, mengatakan hal tersebut dipastikan berdasarkan hasil analisa yang dilakukan BMKG termuktahir beberapa saat setelah menerima informasi gempa melanda Taiwan.

"Gempa bumi tersebut menimbulkan tsunami kecil di laut Taiwan dan sekitarnya, tetapi tidak berdampak signifikan hingga di wilayah Indonesia," kata dia.

Oleh karena itu BMKG mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan tidak percaya dengan berita bohong atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sebelumnya tim Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG menginformasikan telah terjadi gempa bumi di Taiwan bagian timur berkekuatan Mw 7,3 yang kemudian dimutakhirkan menjadi Mw7,4 pada, Rabu (3/4) pukul 06.58 WIB.

Baca juga: Gempa magnitudo 7,5 dan 6,6 guncang Taiwan, Jepang peringatkan tsunami

Titik episenter gempa tersebut terletak di laut pada koordinat 23,80 derajat Lintang Utara (LU): 121,67 derajat Bujur Timur (BT) dengan kedalaman 11 kilometer.

Gempa ini merupakan jenis gempa dangkal yang diduga dipicu aktivitas subduksi lempeng di Palung Ryukyu (Ryukyu Trench) dengan mekanisme sesar naik (thrust fault).

Dampak gempa ini dilaporkan menimbulkan kerusakan sedang hingga berat, hingga mencapai skala intensitas VII-VIII MMI diberbagai tempat dekat pusat gempa.

Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) memberikan informasi bahwa gempa ini menimbulkan tsunami lokal di wilayah Taiwan.

Berdasarkan catatan Tide Gauge Chengong (Taiwan), gempa bumi ini menimbulkan tsunami dengan ketinggian 45 sentimeter, Longdong (Taiwan) 21 sentimeter, dan Ishigakijima (Jepang) 12 sentimeter.

Baca juga: Sebagian Magelang hujan abu pagi ini akibat awan panas Merapi

 

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Kehormatan dan Kebaikan dari Pembantu Istana

new slot gacor

Sri Mulyani akan penuhi panggilan MK untuk sidang Pilpres 2024******

Kalau ada undangan resmi, insya Allah kami datang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

“Kalau ada undangan resmi, insya Allah kami datang,” kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Selasa.

Diketahui, MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumat (5/4).

"Kepada para pihak, perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo di Gedung MK I RI, Jakarta, Senin (1/4).

Berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim, kata Suhartoyo, empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Suhartoyo menegaskan pemanggilan lima pihak yang dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya oleh MK ini bukan bentuk akomodasi permohonan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Dia menjelaskan permohonan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sejatinya ditolak oleh MK, tetapi hakim konstitusi mengambil sikap tersendiri untuk memanggil sejumlah menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu mengingat jabatan yang mereka emban.

Nantinya, kata Suhartoyo, hanya hakim konstitusi yang bisa mendalami keterangan kelima pihak tersebut.

"Karena ini keterangan yang diminta oleh mahkamah maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi, yang melakukan pendalaman hanya para hakim," katanya.

Baca juga: TPN: Kesaksian Menkeu untuk soal bansos di perkara PHPU
Baca juga: Menkeu: Anggaran perlindungan sosial bukan hanya lewat Kemensos
Baca juga: Menkeu: Anggaran bansos per 29 Februari capai Rp22,5 triliun
Baca juga: Menkeu: Bansos merupakan program APBN
 

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Buku alamat Wanjie

mpo1881

Ahli dari KPU sebut belum cukup bukti untuk lakukan audit forensik******

“Apakah cukup untuk audit forensik? Saya berpendapat belum karena belum ada terjadi tindak pidana di sana,”

Jakarta (ANTARA) - Ahli dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan belum cukup bukti untuk melakukan audit forensik terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

“Apakah cukup untuk audit forensik? Saya berpendapat belum karena belum ada terjadi tindak pidana di sana,” kata Marsudi saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan audit forensik baru bisa dilakukan jika memang ada bukti tindak pidana atau kecurangan (fraud) yang terjadi pada Sirekap. Adapun salah satu syarat terjadinya fraud, imbuh Marsudi, adalah adanya mens reaatau niat.

Namun, Sirekap merupakan sebuah alat bantu yang dioperasikan lewat perangkat lunak (software). Ketika terjadi kesalahan interpretasi data dari C Hasil yang difoto dengan yang terbaca, hal itu sepenuhnya kesalahan softwaredan tidak ada niat dari manusia.

“Yang mengkonversi gambar menjadi angka itu kan software, aplikasi, sistem sebuah aplikasi. Apakah aplikasi itu punya niat? Kan tidak, karena aplikasinya itu sudah di-training(dilatih) dengan data oleh developer(pengembang),” tutur Marsudi.

Menurut dia, fraudbaru bisa terjadi ketika dokumen autentik C Hasil diubah oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Tapi kalau selama ini tidak pernah ada sanggahan bahwa hasil penghitungan suara di level TPS itu berbeda dengan kenyataan,” ucap Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu.

Dijelaskan Marsudi, pengembang Sirekap dari Institut Teknologi Bandung (ITB) telah melatih softwareSirekap untuk membaca ribuan tulisan tangan. Akan tetapi, dia mengakui mesin tidak bisa sempurna.

“Biarpun di-trainingdengan ribuan tulisan tangan, tetap namanya mesin itu tidak se-perfectmanusia, pasti ada kesalahan,” imbuh Marsudi.

Agenda di dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres pada Rabu adalah mendengarkan pembuktian dari KPU selaku pihak termohon dan Bawaslu.

KPU menghadirkan satu orang ahli dan dua saksi. Ahli yang hadir adalah Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo. Sedangkan saksi yang hadir adalah Pengembang Sirekap dari ITB Yudistira Dwi Wardhana Asnar, ST., Ph.D dan Kepala Bidang pada Pusdatin KPU Andre Putra Hermawan, ST., M.Cs.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Bangkitnya Ksatria yang Terlahir Kembali

trik cara main slot

Jepang cabut peringatan tsunami******

Tokyo (ANTARA) - Badan Meteorologi Jepang pada Rabu mencabut peringatan tsunami yang dikeluarkan untuk pulau-pulau di wilayah selatan menyusul serangkaian gempa dahsyat mengguncang pantai timur Taiwan.

Di situs Badan Meteorologi, pulau-pulau di Prefektur Okinawa, Jepang diwarnai biru di peta wilayah, yang artinya wilayah tersebut mungkin mengalami perubahan ketinggian perairan pantai.

Pada Rabu pagi serangkaian gempa dahsyat tercatat di lepas pantai Taiwan.

Juru bicara Badan Meteorologi Jepang mengatakan gempa terkuat bermagnitudo 7,7 dan kemudian disusul magnitudo 6,6 dan magnitudo 6,3, menurut data otoritas.

Warganet di X mengunggah video yang memperlihatkan sejumlah bangunan di Taiwan miring dan sebagian hancur.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan kepada awak media bahwa sejauh ini belum ada laporan mengenai kerusakan atau korban jiwa di Jepang.

Dia menambahkan bahwa pemerintah masih mengumpulkan informasi terkait gempa.

Guncangan gempa turut dirasakan di Prefektur Okinawa di Jepang selatan.

Pascagempa terjadi, peringatan tsunami dikeluarkan untuk Pulau Okinawa, Miyako dan Yaeyama.

Otoritas mengatakan gelombang tsunami bisa mencapai ketinggian tiga meter.

Media Jepang memberitakan bahwa gelombang tsunami setinggi 0,3 meter mencapai Pulau Yonaguni dan gelombang kecil juga mencapai pelabuhan Ishigaki.

Pemerintah Jepang mendirikan kantor pusat untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi pascagempa dahsyat di dekat Taiwan dan peringatan tsunami di pulau-pulau Jepang selatan.

Sumber: Sputnik

Baca juga: BMKG: Gempa Taiwan Mw7,4  tak berdampak tsunami di Indonesia
 

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Tuan yang lemah

qq808

Ahli dari KPU sebut belum cukup bukti untuk lakukan audit forensik******

“Apakah cukup untuk audit forensik? Saya berpendapat belum karena belum ada terjadi tindak pidana di sana,”

Jakarta (ANTARA) - Ahli dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan belum cukup bukti untuk melakukan audit forensik terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

“Apakah cukup untuk audit forensik? Saya berpendapat belum karena belum ada terjadi tindak pidana di sana,” kata Marsudi saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan audit forensik baru bisa dilakukan jika memang ada bukti tindak pidana atau kecurangan (fraud) yang terjadi pada Sirekap. Adapun salah satu syarat terjadinya fraud, imbuh Marsudi, adalah adanya mens reaatau niat.

Namun, Sirekap merupakan sebuah alat bantu yang dioperasikan lewat perangkat lunak (software). Ketika terjadi kesalahan interpretasi data dari C Hasil yang difoto dengan yang terbaca, hal itu sepenuhnya kesalahan softwaredan tidak ada niat dari manusia.

“Yang mengkonversi gambar menjadi angka itu kan software, aplikasi, sistem sebuah aplikasi. Apakah aplikasi itu punya niat? Kan tidak, karena aplikasinya itu sudah di-training(dilatih) dengan data oleh developer(pengembang),” tutur Marsudi.

Menurut dia, fraudbaru bisa terjadi ketika dokumen autentik C Hasil diubah oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Tapi kalau selama ini tidak pernah ada sanggahan bahwa hasil penghitungan suara di level TPS itu berbeda dengan kenyataan,” ucap Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu.

Dijelaskan Marsudi, pengembang Sirekap dari Institut Teknologi Bandung (ITB) telah melatih softwareSirekap untuk membaca ribuan tulisan tangan. Akan tetapi, dia mengakui mesin tidak bisa sempurna.

“Biarpun di-trainingdengan ribuan tulisan tangan, tetap namanya mesin itu tidak se-perfectmanusia, pasti ada kesalahan,” imbuh Marsudi.

Agenda di dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres pada Rabu adalah mendengarkan pembuktian dari KPU selaku pihak termohon dan Bawaslu.

KPU menghadirkan satu orang ahli dan dua saksi. Ahli yang hadir adalah Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo. Sedangkan saksi yang hadir adalah Pengembang Sirekap dari ITB Yudistira Dwi Wardhana Asnar, ST., Ph.D dan Kepala Bidang pada Pusdatin KPU Andre Putra Hermawan, ST., M.Cs.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024