petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

judi online24jam terpercaya

pulsa858 839Jutaan kata 118820Orang-orang telah membaca serialisasi

《judi online24jam terpercaya》

KPK panggil mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin******

KPK panggil mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, memanggil mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari.

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 Azis Syamsuddin," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain Aziz, penyidik KPK juga memeriksa wiraswastawan Agus Susanto, mahasiswa Nikodemus R. Pattuju, ibu rumah tangga Riefka Amalia, dan Staf Kantor Hukum Maskur Husaim, Ardi Yanoor.

Namun, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal keterangan yang akan didalami dari pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Baca juga: Azis Syamsuddin divonis 3,5 tahun penjara
Baca juga: KPK eksekusi Azis Syamsuddin ke lapas Tangerang

Pada Februari 2022, Azis Syamsuddin divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan.

Azis dinyatakan bersalah memberi suap kepada mantan penyidik KPK AKP Robin dan pengacara Maskur Husain sekitar Rp 3,6 miliar.

Aziz saat ini sedang menjalani pembebasan bersyarat dan mendapatkan total remisi selama 6,5 bulan.

Sedangkan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari diketahui sedang menjalani vonis 10 tahun penjara sejak 2017. Dalam kasus ini, Rita juga dihukum membayar denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang gratifikasi Rp110.720.440.000 terkait perizinan proyek dinas di Pemkab Kukar.

Baca juga: Azis Syamsuddin dan jaksa KPK sama-sama tak ajukan banding atas vonis
Baca juga: KPK: Vonis Azis Syamsuddin sesuai dengan analisis tim jaksa
Baca juga: Rita Widyasari tegaskan Azis Syamsuddin minta namanya tak disebut

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

KPK kembali tahan dua tersangka di kasus Bupati Labuhan Batu******

KPK kembali tahan dua tersangka di kasus Bupati Labuhan Batu
Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri saat konferensi pers penahanan dua tersangka lainnya dalam kasus korupsi yang menyeret Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga (EAR) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/1/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/am.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka lainnya, yakni anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Yusrial Suprianto (YS) dan pihak swasta Wahyu Ramdhani Siregar (WRS) dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga (EAR).

“KPK menemukan alat bukti lanjutan kaitan adanya pihak lain yang turut memberikan sejumlah uang pada tersangka EAR dkk.,” ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Ali mengatakan kedua tersangka masing-masing ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK. Penahanan tersebut untuk kebutuhan proses penyidikan lebih lanjut.

"Mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 14 Februari 2024," tutur Ali.

YSP dan WRS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan konstruksi perkara bermula saat EAR selaku Bupati Labuhan Batu melakukan intervensi dan ikut secara aktif berbagai proyek pengadaan di berbagai satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.

Proyek yang menjadi atensi EAR di antaranya di Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

EAR kemudian menunjuk anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Rudi Syahputra Ritonga (RSR) sebagai orang kepercayaan untuk melakukan pengaturan proyek disertai menunjuk secara sepihak siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan.

Besaran uang dalam bentuk fee yang dijadikan syarat bagi para kontraktor yang akan dimenangkan adalah 5 persen sampai dengan 15 persen dari besaran anggaran proyek.

Kontraktor yang juga dikondisikan dan siap untuk dimenangkan dari proses kongkalikong tersebut adalah WRS dan YSP.

Kemudian sekitar Desember 2023, EAR melalui RSR meminta agar segera disiapkan sejumlah uang yang diistilahkan "kutipan kirahan" dari para kontraktor yang telah dikondisikan untuk dimenangkan dalam beberapa proyek di Dinas PUPR.

Penyerahan uang dari FS dan ES pada RSR kemudian dilaksanakan pada awal Januari 2024 melalui transfer rekening bank atas nama RSR dan juga melalui penyerahan tunai. Sebagai bukti permulaan, besaran uang yang diterima EAR melalui RSR sejumlah sekitar Rp551,5 juta sebagai satu kesatuan dari Rp1,7 Miliar.

Sebelumnya, KPK pada Jumat (12/1), telah menahan empat tersangka lain dalam perkara yang sama. Keempat tersangka tersebut adalah EAR, RSR, dan dua pihak swasta yaitu Efendy Sahputra alias Asiong (ES) dan Fazar Syahputra alias Abe (FS).
Baca juga: KPK benarkan Bupati Labuhan Batu Erik Ritonga terjaring OTT
Baca juga: KPK sebut OTT di Labuhan Batu terkait pengadaan barang dan jasa
Baca juga: KPK tetapkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada tersangka korupsi

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:situs judi luar negeri

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
pinjol tanpa ojk cepat cair
link slot 50+50
bo maxwin slot
okewla
pinjam uang selain pinjol
starslot777
sarana99
login judi slot
situs slot yang gacor
Daftar isi semua bab
Bab 1 wahana888
Bab 2 dana lancar pinjaman online
Bab 3 tektok777
Bab 4 pinjamyuk
Bab 5 master188
Bab 6 login kredivo tanpa aplikasi
Bab 7 jin4d
Bab 8 erek erek paku
Bab 9 kupon indomaret
Bab 10 SIKAT77
Bab 11 slot akun vip
Bab 12 link gacor member baru
Bab 13 maxwin slot xyz
Bab 14 prediksi togel macau 5d hari ini
Bab 15 cicilan kredivo
Bab 16 slot gacor online 88
Bab 17 cara dapat uang semalam
Bab 18 ug234
Bab 19 slot 138 logo
Bab 20 uwin slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah188bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

Mitos Asing

judi slot online 888
Airlangga tegaskan dana LPDP tidak disetop melainkan diperluas
Menko Airlangga dalam konferensi pers Pengarahan Komite Cipta Kerja dan Mitra Program Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa (23/1/2024). ANTARA/Bayu Saputra/aa.
LPDP tidak disetop, hanya LPDP akan diperluas karena Indonesia ini butuh selain pendidikan butuh pelatihan
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak disetop, melainkan justru akan diperluas.

Rencananya, LPDP akan dilibatkan dalam Program Kartu Prakerja agar tidak hanya menjalankan program pendidikan, namun juga program pelatihan bagi masyarakat.

“LPDP tidak disetop, hanya LPDP akan diperluas karena Indonesia ini butuh selain pendidikan butuh pelatihan, jadi pelatihannya dilibatkan dengan LPDP dan dilakukan revisi,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers Pengarahan Komite Cipta Kerja dan Mitra Program Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa dalam revisi program nanti, akan ada penugasan khusus guna mendukung industri pariwisata. Termasuk rencana tourism fund yang akan dikelola oleh LPDP.

Namun kembali ia menyampaikan bahwa revisi program ini masih dikaji oleh pemerintah.

“Jadi ada pengelolaan dana abadi untuk para pekerja. Jadi LPDP akan diperluas,” ujarnya.

Hal ini sejalan dengan usulan Presiden Joko Widodo sebelumnya yang ingin menyempurnakan sistem LPDP. Bahkan, Presiden Jokowi sempat menyebut ingin penerima beasiswa LPDP ditambah untuk periode selanjutnya.

Oleh sebab itu, Airlangga juga mengungkap pilihan lain agar dana LPDP dialihkan ke dalam dana abadi sektor pariwisata. 

Adapun Menko Airlangga menilai sejauh ini Program Kartu Prakerja telah membantu masyarakat Indonesia yang ingin memiliki dan meningkatkan keterampilan.

Melalui sejumlah pelatihan di dalamnya, para peserta dapat mengembangkan kompetensi mereka agar siap berwirausaha dan bekerja di suatu tempat.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan bahwa sejak peluncuran perdananya pada April 2020, Kartu Prakerja telah memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Khususnya untuk kewirausahaan, peningkatan pendapatan serta ketrampilan digital.

Sejak periode April 2020 hingga Desember 2023, Program Kartu Prakerja telah memberikan akses pelatihan bagi 17,5 juta orang penerima dari 514 kabupaten/kota.

"Dari statistik tampak bahwa 40 persen dari peserta Prakerja sudah kerja, 60 persen menganggur, ketika disurvei dalam periode berjalan, jadi kita trackingterus. Tapi dalam waktu satu tahun sebanyak 30 persen sudah bekerja. Dari yang sudah bekerja ini, 50 persen menjadi wirausahawan, 50 persen menjadi karyawan," terang Denni.

Baca juga: Menko Perekonomian: Skema LPDP masih direvisi
Baca juga: Prakerja adalah wujud keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
Baca juga: Airlangga: Prakerja berhasil persiapkan kemampuan angkatan kerja RI
 

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Mulai penjara bawah tanah

tafsir 10000 mimpi togel
Ari Dwipayana: Tak benar Presiden minta bertemu Megawati
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (22/1/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.
Saya kira sudah dikonfirmasi juga oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Mas Hasto yang juga mengatakan tidak benar ada permintaan untuk pertemuan
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan tidak benar ada permintaan dari Presiden Joko Widodo untuk bertemu dengan Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri layaknya diberitakan belakangan ini.

"Terkait dengan narasi yang dikembangkan seolah-olah ada permintaan dari Bapak Presiden untuk bertemu (Megawati) apalagi dihubungkan dengan Pemilu 2024, itu sama sekali tidak benar," kata Ari Dwipayana dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Ari mengatakan ketidakbenaran hal tersebut juga sudah dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Saya kira sudah dikonfirmasi juga oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Mas Hasto yang juga mengatakan tidak benar ada permintaan untuk pertemuan," ujarnya.

Dia menyampaikan pada dasarnya pertemuan tokoh bangsa yang juga untuk kepentingan bangsa, merupakan hal yang sangat baik. Karena dibutuhkan kolaborasi semua pihak untuk membangun bangsa yang besar.

Hal tersebut menurutnya sudah dilakukan Presiden Widodo selama ini.

Baca juga: Ari Dwipayana sebut food estate merespons krisis pangan global

Baca juga: Ari ingatkan netralitas usai #PrabowoGibran2024 muncul di X Kemhan

"Itu adalah sesuatu yang sudah dijalankan Bapak Presiden. Beliau bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa, bertemu sama ulama. Dan tidak hanya tokoh-tokoh nasional, beliau ketemu tokoh daerah, yang terutama beliau bertemu adalah dengan tokoh masyarakat. Nah itu saya kira sesuatu yang sangat baik," ucap dia.

Namun, sekali lagi ia mengatakan bahwa tidak benar ada permintaan dari Jokowi untuk bertemu Megawati, seperti yang diberitakan sejumlah media belakangan ini.

"Jadi saya tidak tahu hal yang seperti ini ya. Aneh juga narasi yang dikembangkan oleh sebuah media yang seolah-olah mendapatkan informasi dari internal PDI Perjuangan dan dipersepsikan sebagai sebuah fakta. Tapi sesungguhnya hal itu tidak pernah terjadi, tidak pernah ada permintaan bertemu, bahkan sudah dikonfirmasi lagi oleh Sekjen PDI Perjuangan," tuturnya.

Lebih jauh mengenai adanya usulan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto agar Presiden didampingi sejumlah menteri yang belakangan diisukan akan mundur, apabila berniat untuk bertemu Megawati, Ari mengatakan bahwa pertemuan tokoh sangat baik.

Baca juga: Ari: Tidak ada suasana pemilu saat Presiden rapat dengan menteri

"Kalau Presiden kan selama ini terbuka bertemu dengan siapa saja tokoh-tokoh bangsa. Dan saya kira juga Ibu Mega juga sama ya, terbuka untuk bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa," jelasnya.

"Ya (pertemuan didampingi menteri) usulan Pak Hasto kan? Ya tentu pertemuan itu antar-tokoh kan. Saya kira sudah terbiasa untuk pertemuan tokoh-tokoh bangsa itu dilakukan," ujarnya.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Master Kelangsungan Hidup Super

xyz388
Indonesia semakin dekat untuk cetak sejarah di Piala Asia
Sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia melakukan latihan di Lapangan Al Egla 2, Lusail, Qatar, Senin (22/1/2024). Timnas Indonesia akan bertanding melawan Timnas Jepang pada pertandingan ketiga grup D Piala Asia 2023 di Qatar pada Rabu (24/1/2024). ANTARA FOTO/Yusran Uccang/tom.
Jakarta (ANTARA) - Timnas Indonesia semakin dekat untuk mencetak sejarah baru di Piala Asia yaitu lolos ke babak 16 besar setelah dari empat edisi sebelumnya, 1996, 2000, 2004, dan 2007, selalu terhenti di babak grup.

Di edisi 2024 Qatar, peluang Indonesia untuk lolos ke 16 besar sangat dekat setelah selesainya hasil laga penutup dari Grup A Piala Asia 2023 Qatar yang dimainkan pada Senin.

Dari hasil laga Grup A, tim debutan Tajikistan melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 melawan Lebanon di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, Qatar. Tajikistan finis di posisi kedua Grup A dan menemani Qatar ke babak 16 besar yang di laga terakhir mengalahkan China dengan skor 1-0 di skor tipis 1-0 di Stadion Internasional Khalifa, Al Rayyan, Qatar.

Hasil ini membuat peringkat tiga dari grup tersebut, yaitu China tidak memperoleh poin yang lebih baik dari Indonesia yang ada di peringkat tiga Grup D. Dari tiga pertandingan, China memperoleh 2 poin, sementara Merah Putih memperoleh 3 poin dengan satu laga sisa.

Baca juga: Indonesia pimpin klasemen peringkat tiga Piala Asia
Baca juga: Gol tunggal Asnawi bawa Indonesia tundukkan Vietnam di Piala Asia 2023

Indonesia tetap berada pada posisi runner-up klasemen sementara peringkat tiga terbaik dengan 3 poin dan selisih gol -1, memperoleh poin dan catatan gol yang sama dengan Bahrain yang ada di puncak klasemen dengan poin yang sama. Pada poin ini, Bahrain unggul poin kedisiplinan karena mengoleksi tiga kartu kuning, sedangkan Indonesia mengoleksi empat kartu kuning. Bahrain dan Indonesia sendiri juga menjadi tim peringkat ketiga yang sejauh ini mengoleksi 3 poin.

Hal ini membuat tim Garuda berpotensi memulai laga penutup Grup D melawan Jepang di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Rabu (24/1) pukul 18.30 WIB dengan satu tiket di babak 16 besar yang sudah berada dalam genggaman.

Skenario ini dapat terealisasi apabila dua pertandingan antara tim peringkat tiga dan empat dari Grup B dan C yang akan dimainkan pada Selasa, setidaknya satu berakhir imbang. Dari Grup B, Suriah dan India akan saling beradu pukul 18.30 WIB. Suriah berada di posisi ketiga dengan 1 poin dan selisih gol -1, sedangkan India ada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol -5.

Lalu, dari Grup C, Palestina yang di peringkat tiga dengan mengoleksi 1 poin dan selisih gol -3 akan bertemu Hong Kong yang berada di posisi terakhir dengan 0 poin dan selisih gol -3.

Sementara itu, pada skenario ini, Indonesia juga masih berpeluang lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up Grup D dimana satu-satunya cara mencapai itu adalah mengalahkan raksasa Asia Jepang pada laga penutup grup.

Baca juga: Skuad Garuda berlatih keras jelang hadapi JepangKlasemen sementara empat peringkat tiga terbaik di babak grup Piala Asia 2023 Qatar:

NoNegaraGrupMainMenangSeriKalahGolKemasukanSelisih GolPoin
1BahrainE210123-13
2IndonesiaD210123-13
3ChinaA302101-12
4OmanF201112-11
5SuriahB201101-11
6PalestinaC201125-31

Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

Dunia pedang pertama

game bet slot
Istana sebut presiden dan Setneg perlu konfirmasi soal pengganti Firli
Arsip foto - Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) saat memberikan keterangan pers terkait penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pri.
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) perlu melakukan konfirmasi kembali terkait pengganti mantan ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Ini proses yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi oleh presiden dan Kementerian Sekretariat Negara tentang kandidat," kata Ari di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Senin.

Ari menjelaskan proses konfirmasi yang dilakukan presiden dan Kemensetneg harus selesai sebelum nama kandidat pengganti Firli diajukan ke DPR.

Menurut Ari, pengajuan itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Polisi sebut pengembalian berkas Firli Bahuri sedang dalam proses

Pada Pasal 33 UU KPK itu tertulis bahwa presiden dapat mengajukan ke DPR tentang calon pengganti dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih saat uji kelayakan dan kepatutan.

"Sebenarnya, dalam koridor undang-undang kansudah jelas. Dari empat calon pimpinan yang ikut fit and proper testdan kemudian tidak terpilih, itu perlu dikonfirmasi lagi oleh Bapak Presiden (Jokowi)," jelas Ari.

Merujuk pada aturan tersebut, empat orang yang tidak terpilih saat seleksi calon pimpinan KPK pada tahun 2019 adalah Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, I Nyoman Wara, dan Roby Arya Brata.

Presiden Joko Widodo telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca juga: Firli selesai diperiksa, Polisi: berkas segera dikembalikan ke Kejati

Keppres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 28 Desember 2023 dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan.

"Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden (Jokowi) telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Merangkap Anggota KPK Masa Jabatan 2019-2024. Keppres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," ujar Ari.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Firli juga telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi melalui Kemensetneg tertanggal 22 Desember 2023.

Baca juga: Komisi III: Pengganti Firli Bahuri dipilih Pansel DPR

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Invasi Tao

bandar slot paling gacor
Round up hari ke-56, capres memulai kampanye terbuka
Tiga pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024 tiba di Balai Sidang JCC Senayan, Jakarta, Minggu malam, untuk mengikuti Debat Keempat Cawapres Pemilu 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. ANTARA FOTO//M Risyal Hidayat/tom/pri.
Jakarta (ANTARA) -
Usai mengikuti debat calon wakil presiden yang diselenggarapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada, tiga pasangan kandidat presiden dan wakil presiden menggelar kampanye terbuka di berbagai daerah pada Senin (22/1).

Seperti pada capres nomor urut satu Anies Baswedan yang mengunjungi Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto yang menemui relawan Erick Tohir alumni mahasiswa Amerika Serikat.

Serta, Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo yang menggelar hajatan rakyat di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.

Berikut substansi dari kegiatan masing-masing pasangan calon selama kampanye hari ke-56.

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

Anies Baswedan pada kegiatannya di Kabupaten Bekasi, menjanjikan pasangan Anies-Muhaimin siap dan fokus menyediakan lapangan kerja untuk warga di wilayah tersebut.

Pasangan AMIN juga memberikan perhatian pada praktik-praktik orang dalam, di dalam rekrutmen tenaga kerja. Hal itu ternyata bukan hanya terjadi di pemerintahan, tapi juga di sektor swasta.

Sementara di Kabupaten Bogor, Anies hadir dalam kampanye akbar di GOR Parung. Anies menyampaikan kepada para relawan dan simpatisan partai koalisinya, antara lain PKS, Partai NasDem, dan PKB, untuk tidak semata-mata memenangkan kompetisi pada Pilpres 2024, tetapi juga membawa harapan masyarakat yang menginginkan perubahan.

Muhaimin Iskandar, dilaporkan tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan kampanye usai debat cawapres.

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengunjungi (sowan) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis, Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin.

Usai bertemu Sultan lebih dari 1 jam, Prabowo menjelaskan kedatangannya bersama Gibran untuk meminta izin ke Sultan terkait dengan kegiatan kampanyenya yang bakal berlangsung di DIY.

Prabowo mengaku meminta pandangan-pandangan Sultan mengenai sejumlah hal yang berkaitan dengan teknologi serta masalah masa depan.

Prabowo juga menegaskan kembali bahwa inti kedatanganya tidak lain adalah untuk sowan serta memohon izin kepada orang yang dituakan sesuai dengan adat atau budaya.

Ganjar Pranowo-Mahfud Md

Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyambangi sejumlah ulama dan kyai dalam safari politik "Istigasah Pemenangan Ganjar-Mahfud" di Pondok Pesantren (Ponpes) Roudlotussolihin Bumi Restu Palas, Lampung Selatan.

Ganjar sempat mengkritik jalan rusak yang berada di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, saat mengunjungi pondok pesantren Roudlotussolihin. Selain itu, ia menerima aspirasi dari kalangan kiai dan ulama terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam lawatan politiknya.

Pada acara kampanye terbuka, Ganjar memaparkan pentingnya memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait tata cara yang benar dalam mencoblos surat suara kala hari pemilihan. Ia juga mengingatkan setiap pihak untuk menjaga Pemilu dari kecurangan dan pada saat bersamaan menyiapkan tim pemantau.

Ganjar menegaskan bahwa saat ini pihaknya tengah berupaya mendorong agar kekuatan partai semakin terkonsolidasi dengan baik dan menyiapkan diri di lapangan. Ia juga menyebutkan bahwa Lampung merupakan salah satu wilayah yang ditargetkan mendulang suara besar.

Sementara Mahfud Md memiliki agenda internal sebagai Menko Polhukam.






 

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Raja Surgawi yang Tak Tertandingi

betwing88
Respons KSAD soal Mahfud sebut aparat "backing" tambang ilegal
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberi keterangan kepada pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/aa.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut bahwa ada aparat dan pejabat yang menyokong (backing) pertambangan ilegal.

“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,” kata Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin.

Maruli menyebut pernyataan Mahfud soal aparat belum lengkap. Pasalnya, menurut dia, istilah “aparat” bisa merujuk ke banyak hal, sehingga ia mempertanyakan aparat mana yang dimaksud Mahfud.

“Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” ujarnya.

Menurut Maruli, TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Ia meyakini pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, termasuk menyokongi pertambangan ilegal.

“Jadi, kita sulit juga lah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan,” ujarnya.

“Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” sambung KSAD.

Selain itu, Maruli mengaku pihaknya tidak tahu menahu soal kewenangan legalitas pertambangan. Namun, ia mempersilakan semua pihak untuk melapor jika memang ditemukan adanya indikasi prajurit yang berbuat demikian.

“Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami enggak tahu sebetulnya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya, silakan dilaporkan,” tutur Maruli.

Lebih lanjut Maruli mengatakan, prajurit yang terbukti menyokongi tambang ilegal akan disanksi, sebagaimana kasus-kasus terdahulu.

“Saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini. Itu banyak yang dicabut jabatannya, anggota-anggota juga banyak, sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Mahfud MD, saat debat keempat yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1) malam, mengatakan bahwa mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tidak mudah dilakukan karena banyak mafianya.

“‘Cabut saja IUP-nya’, nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backingoleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” kata Mahfud.

Baca juga: KSAD kembali tegaskan netralitas prajurit di pemilu
Baca juga: Heru dan KSAD ajak masyarakat jaga kebersihan saluran air dan pasar

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024