cara mendapat uang gratis dari dana

Wuxian Agung dari Dinasti Tang

Jokowi Dikritik soal Larangan Ekspor CPO: Terserah******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sempat mendapatkan kritik berbagai pihak saat memberlakukan larangan eksporminyak kelapa sawit (CPO) pada April-Mei lalu.

Namun, ia tak mempermasalahkan jika ada pihak yang mengkritik kebijakannya tersebut. Pasalnya, kebijakan itu disebut demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Banyak yang mengatakan itu keliru, ya terserah, nggak apa-apa, pendapat orang berbeda-beda. Saya rakyat yang saya utamakan," ujar Jokowi dalam Kompas100 CEO Forum 2022, Jumat (2/12).

Sejumlah petani sawit mengeluh usai aturan itu diberlakukan karena tangki di pabrik banyak yang penuh. Kondisi itu membuat pabrik tak mau lagi membeli sawit petani.

Jokowi kemudian memutuskan untuk membuka kembali keran ekspor CPO dan minyak goreng mulai 23 Mei. Keputusan itu diambil dengan beberapa pertimbangan.

Pertama, pasokan minyak goreng di tanah air yang sudah kembali melimpah. Jokowi mengatakan setelah larangan ekspor diberlakukan pasokan minyak goreng yang ada pada Maret hanya 64,5 ribu ton per bulan naik jadi 211 ribu ton per bulan.

Kedua, penurunan harga minyak goreng curah. Jokowi mengatakan setelah larangan ekspor CPO diberlakukan harga minyak goreng curah yang rata-rata nasionalnya sempat tembus Rp19.800 per liter berhasil diturunkan jadi Rp17.200-Rp17.600.

Sedangkan pertimbangan ketiga adalah adalah soal banyaknya orang yang bekerja di sawit.

"Pertimbangan 17 juta orang di industri sawit baik petani dan pekerja maka saya putuskan ekspor minyak oreng dibuka kembali Senin 23 Mei 2022," kata Jokowi, Mei lalu.

[Gambas:Video CNN]

Versi Lengkap dari Novel Sistem Penyelamatan Diri Penjahat Sampah

Erick Thohir soal Utang Garuda: Turun Signifikan 50 Persen******

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut utangPT Garuda Indonesia(Persero) susut hingga hampir 50 persen setelah upaya restrukturisasi berjalan.

"Garuda, utang menurun signifikan, hampir 50 persen. Kita lihat secara equitypun tadinya minus 53 (persen) sekarang minus 1,5 (persen). Jadi, sudah menurun jauh dari cengkeraman utang," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (5/12).

Erick juga menuturkan maskapai pelat merah itu pada Juni 2022 berhasil mencetak laba bersih sebesar US,8 juta atau setara Rp58 miliar (kurs Rp15.300 per dolar AS).

"Saya rasa akses transportasi kita yang negara kepulauan memang membutuhkan jumlah pesawat yang cukup," jelasnya.

Erick mengungkapkan jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang juga negara kepulauan, Indonesia masih sangat membutuhkan banyak armada udara.

Nah, jika AS memiliki total sekitar 7.500 unit pesawat dengan kondisi ekonomi yang mereka, maka idealnya jumlah total pesawat yang beroperasi di Indonesia, yaitu sekitar 750 unit.

"Hari ini kurang lebih masih 550 unit. Artinya, ada potensi yang memang bagaimana domestik ini harus diprioritaskan," jelasnya.

Erick berharap PMN akan turut mendorong penambahan armada pesawat Garuda, sehingga bisa mendukung layanan transportasi yang semakin meningkat.

"PMN kami lakukan sehingga di tahun depan kita harapkan jumlah pesawatnya terus meningkat, bisa menyeimbangi untuk melayani transportasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh," kata Erick.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan meski Peraturan Pemerintah (PP) soal PMN telah rampung, namun dana PMN diperkirakan cair di minggu ketiga Desember 2022.

"Kemarin kita memang mendanai perbaikan pesawat dengan PPA (PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero)) dan per bulan ini 80 pesawat sudah beroperasi, Garuda plus Citilink, akhir tahun 100 (armada)," imbuh dia.

"Terlambat sedikit, 120 unit nanti beroperasi di kuartal I 2023. Full capacity120 unit. Sehingga nanti diharapkan pada kuartal I nanti benar-benar seluruh armada bisa beroperasi penuh setelah cairnya PMN di Desember," lanjutnya.

Tiko mengungkapkan kemungkinan 2024 nanti baru akan ada penambahan armada Citilink untuk menjangkau wilayah yang lebih terpencil dan sulit. Ia menyebut Garuda akan diposisikan sebagai maskapai super premium.

[Gambas:Video CNN]

Kamu Ruxi Xie Chicheng

Pemprov DKI Hadirkan Fitur untuk UMKM Jakarta Jakpreneur di JAKI******

Merespons antusiasme warga Jakarta atas kehadiran Jakpreneur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghadirkan akses yang mempermudah informasi terkait Jakpreneur di aplikasi JAKI.

Sebagai perwujudan program yang mewadahi jiwa kreatif dan inovasi dalam memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Jakpreneur memiliki enam fitur di JAKI. Fitur tersebut mencakup pelatihan, pendampingan pemasaran, permodalan, perizinan, serta produk.

Pemprov DKI dalam rilisnya menyatakan bahwa keenam fitur di atas merupakan fitur pintasan yang langsung terhubung dengan website Jakpreneur, sehingga informasi yang didapatkan akurat.

Tampilan antar muka Jakpreneur dalam aplikasi JAKI. (Foto: Arsip JSC)

Fitur Jakpreneur sendiri hadir di menu Usaha bareng Jakpreneur, yang bisa ditemukan di bagian bawah laman utama JAKI. Pada kiri atas menu Usaha bareng Jakpreneur, terdapat fitur Pelatihan yang memungkinkan pengguna melihat daftar pelatihan guna meningkatkan keahlian teknis produksi dan pengembangan usaha, serta mengecek masing-masing jadwal.

Fitur kedua, yakni Pendampingan yang menampilkan beragam jenis pendampingan bagi anggota JakPreneur, misalnya pembuatan katalog produk, izin usaha, pemasaran produk, akses permodalan, pembuatan laporan keuangan, bantuan ide kreatif, dan bantuan penyelesaian permasalahan usaha.

Fitur ketiga adalah Pemasaran, yang menyediakan jadwal dan informasi lengkap dari seluruh kegiatan Jakpreneur pada bulan serta tahun pilihan pengguna. Fitur keempat adalah Permodalan, yang memuat informasi pemodal dengan bunga ringan yang sudah tergabung dengan Jakpreneur, seperti Bank DKI, KoinWorks, dan Pegadaian.

Di fitur yang sama, pengguna bisa melihat persyaratan serta skema kredit dari masing-masing pemodal, dan langsung mengajukan pembiayaan.

Fitur berikutnya adalah Perizinan, di mana tercantum ragam jenis usaha yang bisa mendapatkan izin usaha. Jenis usaha itu adalah Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Makanan Dalam (MD), Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP), Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari Kemenkumham.

Terakhir, adalah fitur Produk yang ditujukan untuk pengguna yang ingin membeli produk dari UMKM yang tergabung dalam Jakpreneur. Melalui fitur Produk, pengguna dapat langsung melihat produk UMKM yang dikelompokkan berdasar kategori produk, harga produk, hingga mendapatkan informasi kontak dari wirausahawan.

Ningbei Su Qinghe

PT LII Bantah Jual Kepulauan Widi di Situs Asing******

PT Leadership Islands Indonesia (LII) membantah kabar pelelangan Kepulauan Widi, Maluku Utara di situs Sotheby's Concierge Auctions.

PT LII merupakan perusahaan yang memegang izin untuk secara eksklusif menjalankan usaha di Kepulauan Widi.

Dalam rangka menarik investasi asing besar ke pengembangan Kepulauan Widi, LII mengambil langkah untuk bekerja sama dengan Sotheby's Auction Concierge yang berbasis di AS dan Inggris.

Hal ini bertujuan untuk menarik investor yang memiliki semangat dan visi yang sama dengan LII, yakni visi yang berfokus pada area konservasi skala besar, pembangunan yang berkelanjutan (sustainable), dan pemberdayaan masyarakat.

"Sotheby's Auction Concierge dan LII sama sekali tidak bermaksud untuk "menjual Pulau Widi" dan bahwa Sotheby's Auction Concierge dan LII memahami secara penuh bahwa pulau-pulau di Indonesia adalah milik negara Republik Indonesia dan karenanya kepulauan tidak dapat dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta mana pun," bunyi pernyataan LII, dikutip dari situs www.widireserve.com, Senin (5/12).

Perusahaan menambahkan proses penggalian dana investasi melalui proses pelelangan atas interest di LII akan dilaksanakan di masa mendatang.

Investor terpilih adalah yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dari LII. Salah satu syaratnya adalah yang investor harus berinvestasi dalam jumlah yang signifikan ke dalam pengembangan Kepulauan Widi.

Kepulauan Widi sendiri adalah salah satu ekosistem laut yang unik, kaya akan keragaman biota laut dan langka ditemui sehingga harus dilindungi untuk generasi mendatang.

Hal ini disebut telah menjadi dasar dan penggerak utama bagi LII dalam pengambilan segala keputusan dari sejak LII bertemu dengan instansi pemerintah pada 2014 silam.

"LII juga berkomitmen untuk mendanai kegiatan patroli Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Widi dan berencana untuk membuka Pusat Konservasi bersama dengan eco-lodge pertamanya di kepulauan tersebut pada 2024," ujar LII.

Sebelumnya, situs Sotheby's Concierge Auctions mencantumkan Kepulauan Widi dalam daftar barang yang mereka lelang. Pada situs tersebut, PT LII menawarkan pengelolaan pulau tersebut.

"Hukum Indonesia tak mengizinkan kepemilikan privat atas kepulauan, tetapi saham dalam bisnis dengan hak pengembangan dapat dijual kepada siapa pun," tulis PT LII di situs Sotheby's Concierge Auctions.

[Gambas:Video CNN]

Bertemu dengan dewi dua dimensi di dunia lain

Sengkarut Polemik Pangan, Masalah Klasik Minim Solusi******

Penjual olahan kedelai kini hanya menjual tempesejak Senin (5/12) dengan harga yang meroket nyaris 100 persen. Pasalnya, sejak hari itu, tahu'menghilang' dari pasar Jakarta maupun Depok.

Ipang selaku penjual tahu dan tempe di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mengaku sudah tidak menjual tahu sejak awal pekan ini. Ia mengatakan hal ini dikarenakan produsen tahu tengah mogok produksi.

"Tahu gak ada, dua hari demo (dari Senin). Sekarang ada demo Paguyuban Penjual Tahu se-Jabodetabek dan Banten. Mogok, semua setop produksi, jadi sama sekali (tahu) gak ada," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/12).

Selain langkanya tahu, masalah lain di sektor pangan adalah cadangan pangan pemerintah di Bulog dan BUMN pangan pun terancam kritis.

Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan cadangan pangan pemerintah di Bulog dan BUMN pangan kritis. Setidaknya ada 10 bahan pangan yang pasokannya kritis, mulai dari beras, kedelai, hingga telur ayam.

"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12).

Menanggapi kondisi itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan cadangan pangan pemerintah (CPP) secara riil hanya beras. Menurutnya, cadangan lain, seperti daging kerbau hingga gula bukan milik pemerintah dan hanya berupa penugasan kepada Bulog.

Khudori menegaskan sampai saat ini sebetulnya pemerintah belum menetapkan secara riil cadangan beras pemerintah itu jumlahnya berapa, bagaimana penetapannya, berapa lama harus disimpan, lalu bagaimana ketika beras yang disimpan itu rusak atau turun mutu. Ia juga mempertanyakan bagaimana penyaluran beras tersebut, penetapan harga, hingga rafaksi kualitasnya.

Menurutnya, pemerintah tak punya instrumen untuk melakukan intervensi pasar. Ia bahkan menegaskan pemerintah tidak punya cadangan stok bahan pangan untuk melakukan intervensi harga di pasar yang sekarang berimbas pada beras dan kedelai di mana harganya terus meroket.

"Untuk kedelai, memang akar masalahnya kan enggak berubah sebetulnya. Kita itu sampai hari ini, mungkin 90 persen tergantung kepada impor. Kalau harga kedelai di pasar dunia itu sedang naik dan pada saat yang sama rupiah kita juga terpuruk, harga kedelai akan sangat-sangat mahal. Itulah yang terjadi hari ini dan itu kejadian yang selalu berulang karena ketergantungan kita yang sangat besar itu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/12).

Ia menegaskan pemerintah tidak pernah mengatur soal pasokan pangan secara rinci. Padahal, pemerintah mendapatkan mandat untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan jika merujuk UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Barulah setelah muncul Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Indonesia mencoba membenahi satu per satu kebobrokan tersebut.

Khudori mengatakan beberapa instrumen yang harus disiapkan pemerintah untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan adalah stok, kesediaan cadangan, dan pengaturan harga. Ia lantas menyoroti Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang baru terbentuk pada tahun lalu melalui Perpres Nomor 66 Tahun 2021.

"Setelah 10 tahun menunggu amanat UU itu (Bapanas) baru terbentuk tahun lalu, tapi riil ketuanya ditunjuk itu Februari lalu, jadi belum ada setahun juga. Strukturnya terbentuk kira-kira Juni atau Juli, baru setelah itu mereka bekerja. Jadi memang sangat-sangat terlambat, hari-hari ini kalau pemerintah tidak punya instrumen untuk melakukan intervensi, ya begitulah keadaannya. Karena memang sampai hari ini pemerintah belum pernah mengaturnya, sebelum Perpres 125/2022 itu keluar," tegasnya.

Selama ini Khudori menilai pemerintah tidak pernah melakukan penugasan kepada BUMN pangan untuk menyerap hasil panen petani, kecuali beras. Menurutnya, ketika pemerintah sudah mulai menetapkan cadangan pangan pemerintah (CPP), maka harus segera ditentukan harga pembelian pemerintah (HPP) agar petani tetap untung dan diberlakukan harga penjualan di tingkat konsumen.

Untuk bisa mengatur dan memastikan itu, Khudori mengatakan pemerintah harus punya instrumen stok cadangan yang setiap saat bisa digunakan untuk stabilisasi dan intervensi ketika terjadi kegagalan pasar. Jika harga di pasar tinggi, stok tersebut bisa diguyur ke pasar supaya harga mencapai level seperti yang ditetapkan dalam harga acuan penjualan di tingkat konsumen.

"Dengan cara seperti itu tercapailah tujuan stabilisasi pasokan dan harga, walaupun komoditas itu kita impor. Tinggal mengatur saja kan bagaimana impor itu harus dipastikan supaya stok di sini aman setiap saat," ujar Khudori.

Poin-poin penting yang disorot Khudori untuk menuntaskan masalah sengkarut stok dan harga bahan pangan, antara lain kebijakan yang jelas mengenai harga CPP di Perpres Nomor 125 Tahun 2022, jumlah cadangan pangan, rafaksi harga terkait kualitas, waktu penyimpanan, hingga outlet penyaluran yang pasti. Ia menegaskan harus ada integrasi kebijakan di hulu, di tengah berupa pengelolaan dan pendistribusian ke seluruh wilayah, dan penyaluran di hilir.

Pemerintah Gagal Lindungi Produksi Beras Hingga Risiko Stunting

Catatan Jiwa Setan

Pemburu Barang Murah Boleh Simak, Sarinah Duty Free Resmi Dibuka******

Sarinah resmi membuka Sarinah Duty Free untuk umum. Gerai bebas bea tersebut melengkapi fasilitas belanja di Sarinah yang banyak menyediakan berbagai produk lokal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan kualitas internasional.

Direktur Utama Sarinah Fetty Kwartati mengatakan Sarinah Duty Free resmi dibuka untuk umum menjelang akhir November lalu.

"24 November (resmi dibuka)," kata Fetty kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (3/12).

Fetty mengatakan Sarinah memposisikan diri sebagai 'Panggung Karya Indonesia' sejak dibuka kembali pada Maret 2022 dan senantiasa membantu UMKM memperkenalkan karya dan merek lokal kepada masyarakat.

"Sarinah Duty Free adalah etalase dari keunggulan produk-produk lokal dan mendukung diplomasi budaya yang tengah digalakkan pemerintah Indonesia," jelas Fetty dalam keterangan resmi.

Sarinah Duty Free menempati area seluas 1.800 meter persegi dan menyediakan ratusan merek internasional, mulai dari produk-produk rokok, minuman beralkohol, makanan seperti cokelat, parfum dan kosmetik, serta koleksi aksesoris seperti kacamata, perhiasan, dan jam tangan.

Selain itu, Sarinah menyajikan produk-produk lokal yang dibuat oleh UMKM dan telah memenuhi standar produk global. Beberapa produk yang tersaji, antara lain tas yang terbuat dari kulit dan anyaman, bir dan anggur merek asli Indonesia, makanan khas Indonesia seperti teh dan kopi, makanan ringan, perhiasan nusantara, pakaian, dan kain Indonesia.

Pembukaan Sarinah Duty Free berarti memberi kesempatan untuk berbelanja barang-barang yang bebas bea.

Hal ini bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak, seperti korps diplomatik beserta anggota keluarga, tenaga ahli dari lembaga internasional dengan kekebalan diplomatik, hingga wisatawan yang akan bepergian ke luar negeri.

Menyambut Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Sarinah Duty Free juga telah menyiapkan penawaran khusus berupa Gift with Purchase dan potongan belanja hingga 30 persen.