tidak bisa pinjaman tunai di kredivo

Jelajahi surga

Andre Rosiade Dapat Aduan SPG Sarinah Dilarang Berhijab saat Kerja******

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengaku mendapatkan aduan dan laporan dari karyawan PT Sarinah soal larangan mengenakan hijab saat bekerja.

Hal itu ia ungkapkan dalam rapat dengar pendapat dengan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.

"Barusan saya dapat laporan dari karyawan-karyawan Sarinah yang bertugas berjualan dan SPG di Sarinah, mereka menyampaikan kepada kami bahwa di bawah manajemen Dirut Sarinah yang baru mereka dilarang berjilbab. Apakah betul Sarinah melakukan itu Pak Wamen," tanya Andre kepada Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, dikutip dari detik, Kamis (13/4).

"Ini jadi pertanyaan kita, saya mohon tidak ada diskriminasi. Garuda saja sudah boleh pakai jilbab. Masa orang yang selama ini pakai jilbab, tapi Dirut Sarinah melarang orang pakai jilbab," ungkap Andre.

Andre menjelaskan sewaktu PT Sarinah masih dikomandoi Ira Puspitadewi sebagai Dirut, seluruh karyawannya tidak dilarang bahkan diberikan kebebasan untuk menggunakan hijab.

Namun, Andre mempertanyakan mengapa kebijakan yang baik itu justru diganti oleh Dirut PT Sarinah yang baru yakni Fetty Kwartati.

"Dulu waktu zaman Bu Ira masih jadi Dirut Sarinah itu boleh karyawan berjilbab, kok ganti Dirut yang baru malah sekarang dilarang pakai jilbab?"sesal Andre.

Sebab itu, Andre mendesak Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo untuk memanggil Dirut PT Sarinah Fetty Kwartati terkait adanya informasi dan aduan dari karyawan yang dilarang menggunakan hijab tersebut.

Bila terbukti, maka Andre meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo untuk melakukan pemecatan terhadap Fetty Kwartati sebagai Dirut PT Sarinah.

"Tolong Pak Wamen cek, tidak boleh ada diskriminasi seperti itu. Kalau memang ini betul terjadi Dirut melarang karyawan Sarinah berjilbab, maka saya minta Dirut Sarinah di pecat!" tegas Andre.

Menurut Andre, larangan berhijab bagi karyawan sama artinya dengan anti-Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi, perusahaan yang melarang karyawannya berhijab berarti telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13/2003 pasal 5 dan 6.

"Melarang berhijab sama dengan anti-Pancasila dan UUD 1945 serta melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 Pasal 5 dan 6 yang menyebutkan perusahaan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pekerja. Apakah itu atas nama agama ataupun atas jenis kelamin atau lain sebagainya," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Fetty Kwartati membantah tuduhan Andre tersebut.

"Saya klarifikasi bahwa di Sarinah tidak ada peraturan untuk larangan berhijab. Sales promotion girls (SPG) kami pun saat ini, beberapa dari mereka juga memakai hijab," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/4).

Tak hanya SPG, Fetty menegaskan karyawan wanita di level lain juga diperkenankan memakai hijab sesuai dengan keyakinannya. Ia menegaskan tidak ada larangan berhijab bagi karyawan Sarinah di bawah pimpinannya.

"Untuk karyawan yang di luar SPG, seperti bagian admin, gudang, ada bagian supervisor, atau asisten manajer, mereka pun juga beberapa menggunakan hijab. Kemudian, karyawan yang di office banyak sekali, rata-rata perempuan memakai hijab," jelasnya.

urat suci emas

Mengintip Bahaya jika RI Turuti Kemauan China di Proyek Kereta Cepat******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan gagal menegosiasikan keinginan pemerintah Indonesia agar bunga pinjaman proyek itu turun dari 4 persen ke 2 persen.

Dari hasil negosiasi Luhut dengan China, Negeri Tirai Bambu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat di level 3,4 persen.

Adapun total pinjaman yang dinegosiasikan Indonesia ke China Development Bank (CDB) sebesar US0 juta atau Rp8,3 triliun (kurs Rp14.841 per dolar AS). Utang itu akan digunakan untuk membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB sebesar US,2 miliar atau Rp17,8 triliun.

Pinjaman tersebut merupakan bagian dari struktur pembiayaan KCJB yang membuat China dan Indonesia yang ikut menanggung beban cost overrun, di mana 25 persen berasal dari ekuitas konsorsium dan 75 persen dari pinjaman dari CBD.

Pemerintah sendiri sudah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun ke KAI untuk memenuhi porsi ekuitas konsorsium Indonesia di KCIC.

Sedangkan dalam porsi pinjaman 75 persen, Indonesia menanggung 60 persen dan China 40 persen. Maka dari itu porsi utang Indonesia adalah 75 persen dikalikan US,2 miliar kemudian dikalikan 60 persen sehingga diperoleh sekitar US0 juta.

Luhut menyebut pemerintah tidak akan menyerah dan akan kembali bernegosiasi agar bunga pinjaman utang itu bisa di bawah 3,4 persen.

"Kemarin dia sudah mau turun dari 4 persen, tapi angkanya kita mau lebih rendah lagi. Offer pertama 3,4 persen dari 4 persen, tapi kita masih ingin lebih rendah lagi kalau bisa. Maunya kita 2 (persen)," ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin (10/4).

Kendati demikian, Luhut yakin pemerintah mampu membayar bunga 3,4 persen tersebut. Ia berharap jangan pernah ada yang meragukan pemerintah di tengah penerimaan pajak yang tokcer.

"Enggak ada masalah. Kamu kok meragukan negaramu sih. Kamu jangan underestimate, negara kita makin efisien makin baik. Lihat penerimaan pajak kita naik 48,6 persen tahun lalu. Karena banyak efisiensi, efisiensi batu bara efisiensi mesin segala macam. Itu kadang kita nggak sadar," pungkasnya.

Bukan hanya tak mau menurunkan bunga, China juga kekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin untuk pinjaman untuk proyek tersebut.

Namun Luhut tak mengiyakan permintaan China itu. Ia justru merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut.

Lantas apa dampak yang dirasakan Indonesia jika China tidak mau menurunkan bunga dan meminta APBN sebagai jaminan?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan meski China tidak mau menurunkan bunga, bukan berarti Indonesia berpotensi gagal bayar. Hanya saja, beban utang yang ditanggung akan sangat berat dan ujungnya akan mengandalkan APBN.

"Kalau asumsinya penerimaan pajak tinggi sehingga kemampuan bayar utang tinggi itu sepertinya kurang tepat. Bisa dilihat rasio pajak kita kan jelek naik turun di 8-10 persen, itu pun kemarin karena dapat durian runtuh batu bara saja jadi naik, tahun ini rasio pajaknya turun lagi," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

Namun, Bhima mengatakan kalau sampai utang tersebut gagal dibayar, maka konsesi pengelolaan kereta cepat bisa diambil alih kreditur China. Bahkan pemasukan dari tiket kereta pun akan langsung jadi pendapatan kreditur.

Lihat Juga : Elon Musk 'Pamer' PHK 80 Persen Karyawan Twitter

Gagal bayar utang juga bisa berimbas pada merosotnya rating surat utang pemerintah di mana investor tidak lagi percaya, dan bisa membuat rupiah melemah cukup dalam karena keluarnya dana asing. Defisit APBN pun bisa melebar dan sulit ditutup dengan penerbitan utang baru.

Menurut Bhima, yang menjadi masalah sebenarnya bukan soal negosiasi bunga, tapi persoalan menanggung biaya risiko cost overrun. Kalau bicara bunga, imbuhnya, pemerintah Indonesia yang tetap keluar uang baik melalui BUMN maupun APBN langsung.

"Pengajuan pinjaman baru untuk menutup cost overrun hanya untungkan pihak kreditur karena pembengkakan biaya juga dimulai dari kesalahan proses perencanaan di awal atau feasibility study. Waktu itu proses perencanaan proyek over optimis dan kreditur menawarkan bunga murah, tapi begitu dijalankan ada biaya bengkak. Apa semua full tanggung jawab BUMN dan pemerintah Indonesia? Ini kan kurang fair," kata Bhima.

Proyek kereta cepat harusnya tak dikaitkan dengan penerimaan negara

Arena Para Dewa dari Dunia Lain

ASDP Tak Jual Tiket Lagi Secara Langsung di Pelabuhan******

PTASDP Indonesia Ferry memastikan sudah tidak ada lagi penjualan tiket penyeberangandi pelabuhan secara langsung atauon the spot. Mereka mewajibkan semua masyarakat yang ingin berpergian dengan kapal laut membeli tiket sehari sebelum keberangkatan atau H-1 secara online.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin mengatakan penjualan tiket secaraonlinesudah dilakukan sejak Mei 2020 lalu. Ia mengakui, masih banyak masyarakat yang belum terinfo sehingga datang ke pelabuhan tanpa tiket.

"Tidak ada penjualan tiket di pelabuhan atau di dekat pelabuhan. Agen-agen akan dinonaktifkan, tidak ada lagi di sana," ujarnya dalam media briefing di Kantor ASDP, Senin (10/4).

Menurutnya, pembelian tiket bisa dilakukan dari jauh-jauh hari yakni H-60 keberangkatan, dan minimal H-1 keberangkatan. Penjualan tiket secara online ini juga salah satu cara agar tak ada calo di pelabuhan.

"Mulai H-60 sudah bisa dipesan di Ferizy. Dan kemudian diwajibkan beli tiket H-1 sebelum keberangkatan," imbuhnya.

Untuk tahun ini, ASDP menargetkan bisa melayani hingga 4,98 juta pemudik yang akan menyeberang di 8 lintasan yang dipantau secara nasional. Shelvy mengatakan sejak awal 2023, ASDP telah menyiapkan strategi dan antisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan pada penyelenggaraan layanan angkutan lebaran tahun ini perdana setelah pemerintah resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia pada 30 Desember 2022.

Posko Mudik dimulai H-8 pada Jumat (14/4) hingga H-1 pada Jumat (21/4) dan posko arus balik mulai H+1 pada Senin (24/4) hingga H+9 pada Selasa (2/5).

"Dengan adanya penetapan libur cuti bersama yang dimajukan, tentu kita harapkan masyarakat dapat segera melakukan reservasi tiket, agar mudik lebih awal untuk menghindari antrean," pungkas Shelvy.

[Gambas:Video CNN]

sistem logistik perkotaan

Libur Lebaran, Penumpang Bandara Ngurah Rai Diprediksi Naik 40 Persen******

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Agustinus Budi Hartono memperkirakan jumlah penumpang Bandara Internasional I Gusti Ngurah Raimeningkat sekitar 40 persen selama libur Lebaran 2023. Prediksi itu mencakup penumpang domestik dan internasional.

"Untuk penumpang domestik sekitar 566.450 penumpang dan untuk internasional kita prediksi sebesar 139.300 penumpang, itu puncaknya," kata Hartono saat rapat koordinasi persiapan mudik Lebaran 2023 di Mapolda Bali, Rabu (12/4).

Sementara itu, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 19 hingga 21 April 2023. Kemudian, puncak arus balik terbagi menjadi dua kloter, yaitu 24 hingga 25 April 2023 dan 30 April hingga 1 Mei 2023.

"Ada 102 ekstra flight itu data per kemarin, kemungkinan akan bertambah, tapi kita akan lihat dari slot timenya dari pihak AirNav Indonesia dan kesiapan bandara sendiri. Extra flight 102 khusus domestik," ujarnya.

Menjelang libur Lebaran 2023, operator Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai memastikan kesiapan fasilitas untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang.

General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Handy Heryudhitiawan mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan beberapa hal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, salah satunya pelaksanaan Posko Terpadu Idulfitri.

"PT Angkasa Pura I, Bandara I Gusti Ngurah Rai bersama dengan seluruh stakeholder lainnya akan melaksanakan kegiatan Posko Terpadu Angkutan Udara Lebaran Tahun 2023. Pelaksanaan tersebut dimulai pada Jumat tanggal 14 April 2023 sampai dengan 2 Mei 2023. Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali siap untuk melaksanakan pelayanan kepada seluruh pengguna jasa bandara pada masa Hari Raya Idhul Fitri," kata Handy.

Hingga Maret 2023, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai telah melayani 2.101.511 penumpang domestik. Adapun rute domestik dengan penumpang terbanyak adalah Jakarta (Soekarno-Hatta) dengan 1.110.419 penumpang, Surabaya dengan 289.482 penumpang, dan Makassar dengan 117.992 penumpang.

[Gambas:Video CNN]

pencuri ganda

<句子>

Mengorbankan gunung dan sungai

<句子>