petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs lengkap slot

game slot receh 467Jutaan kata 153877Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs lengkap slot》

BI jadikan bank masa pemerintah Hindia Belanda sebagai museum******

BI jadikan bank masa pemerintah Hindia Belanda sebagai museum
Pre opening bekas Gedung De Javasche Bank bangunan pada masa Pemerintah Hindia Belanda sebagai museum edukasi tentang sejarah rupiah di Tanah Minangkabau, Sabtu (24/2/2024). ANTARA/Dokumen pribadi/am.
BI Perwakilan Sumbar memutuskan menjadikan Gedung Memorabilia atau yang dikenal Bank Indonesia Muaro sebagai museum
Padang (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menjadikan bekas gedung De Javasche Bank bangunan pada masa Pemerintah Hindia Belanda sebagai museum edukasi tentang sejarah rupiah di Tanah Minangkabau.

"BI Perwakilan Sumbar memutuskan menjadikan Gedung Memorabilia atau yang dikenal Bank Indonesia Muaro sebagai museum," kata Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar Dandy Indarto Seno di Padang, Sabtu.

Dandy mengatakan gedung bersejarah tersebut selesai dibangun pada tahun 1925. Artinya, pada 2025 museum yang juga cagar budaya itu genap berusia 100 tahun. Sebelumnya, gedung tersebut digunakan untuk ruang kerja para karyawan bank.

Namun, sejak 1977 seluruh kegiatan BI Perwakilan Provinsi Sumbar dipindahkan ke Jalan Sudirman atau Gedung BI saat ini. Selepas itu, BI Muaro hanya digunakan untuk kegiatan tertentu saja.

"Mulai hari ini, gedung ini sudah bisa digunakan untuk kegiatan yang umum atau public space," ujarnya.

Di dalam gedung tersebut terdapat seputar informasi mengenai sejarah perekonomian di Sumbar sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda, sejarah gedung hingga sejarah mata uang yang pernah beredar di Ranah Minang.

Selain itu, terdapat juga beberapa barang-barang atau koleksi lama yang dipamerkan dan pernah digunakan oleh karyawan bank saat BI masih berkantor di gedung bersejarah itu.

"Pengunjung juga bisa melihat langsung lemari besi berukuran besar yang dulunya digunakan untuk penyimpanan uang. Termasuk emas moneter," ucapnya.

Untuk tahap awal, masyarakat yang ingin berkunjung ke museum tersebut terlebih dahulu harus mengirimkan surat ke BI Perwakilan Sumbar. Sebab, pihak pengelola akan membatasi jumlah pengunjung termasuk menyesuaikan jadwal kunjungan.

"Masuk ke gedung ini gratis. Jadi kalau sudah ada yang mendaftar maka bisa masuk," ujarnya.

Baca juga: Bank Indonesia targetkan 12,3 juta warga Sumbar gunakan QRIS
Baca juga: BI Sumbar siapkan uang tunai laik edar hadapi Natal-tahun baru-pemilu

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang******

Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kiri) saat memberikan keterangan di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/2/2024). (ANTARA/Rio Feisal/am)
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengeluarkan rekomendasi terhadap 780 tempat pemungutan suara (TPS) untuk melakukan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang (PSU).

Selain itu, sebanyak 132 TPS direkomendasikan melaksanakan pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan (PSL) serta 584 TPS menyelenggarakan pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan (PSS).

Sehingga, Bawaslu RI secara keseluruhan mengeluarkan rekomendasi terhadap 1.496 TPS, yang dapat dilakukan paling lambat sepuluh hari setelah hari pemungutan suara pada 14 Februari lalu.

"Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mengawal kemurnian hak pilih pemilih dan penggunaan hak pilih di TPS, kemurnian surat suara di TPS, dan kemurnian data hasil penghitungan suara di TPS pada Pemilu 2024," kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: KPU Jakarta Utara tunda pemilu lanjutan karena kekurangan logistik

Lolly menjelaskan rekomendasi itu dikeluarkan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 80, 109, dan 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Menurut Lolly, permasalahan terbanyak yang menjadi penyebab dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah untuk mengakomodasi pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau surat keterangan (suket), serta tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2024.

"Terdapat pemilih yang memiliki KTP-el yang memilih tidak sesuai dengan domisilinya dan tidak mengurus pindah memilih, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam form pindah memilih, serta terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali," jelasnya.

Sementara itu, Lolly mengatakan alasan rekomendasi PSL adalah adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya, yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan.

Baca juga: KPU Jateng: Pemilu susulan di Demak digelar 24 Februari

Sedangkan, lanjutnya, rekomendasi PSS adalah karena terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu, Lolly mengingatkan bahwa batas waktu pelaksanaan PSU, PSL, dan PSS adalah tanggal 24 Februari 2024.

Hingga Rabu, KPU telah menetapkan 542 jadwal PSU, 65 jadwal PSL, dan 175 jadwal PSS.

Terkait strategi pengawasan, Lolly mengatakan hal itu dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan, baik ketaatan prosedur, ketersediaan logistik, akurasi data, maupun ketentuan khusus mengenai prosedur PSU, PSL, dan PSS.

Baca juga: KPU: Warga Demak kehilangan KTP akibat banjir perlu dibuatkan KTP baru

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Anggota DPR: hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat******

Anggota DPR: hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat
Foto tangkapan layar hasil sementara real cout KPU RI untuk hitung suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, di Kota Medan, Sumatera Utara, ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean.
Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai adanya wacana penggunaan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2023 adalah sesuatu yang tidak tepat.
 
  
 
 Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 itu semestinya dibawa ke ranah hukum, bukan ke ranah politik. Dia mengatakan hal angket tersebut memiliki sifat yang politis.
 
  
 
 "Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakumdu maupun DKPP," kata Guspardi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
 
  
 
 Dia mengatakan dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan ke penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu atau Gakumdu karena merupakan persoalan hukum. Seandainya penyelesaian di Bawaslu dirasa kurang memuaskan, menurutnya undang-undang juga menjamin kontestan untuk memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
 
  
 
 “Ranahnya di situ. Jadi artinya yang angket ini, kok, ujug-ujug hak angket, ada apa,” katanya.
 
  
 
 Menurutnya, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50 persen anggota DPR.
 
  
 
 "Pertanyaannya bagaimana peta politik yang ada di DPR yang akan mendukung," kata dia.
 
  
 
 Selain itu, menurutnya, KPU sebagai penyelenggara belum mengumumkan hasil pemilu secara resmi karena proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Sehingga menurutnya langkah paling tepat untuk merespons dugaan kecurangan itu adalah melaporkannya kepada Bawaslu RI atau ke MK, bukan dibawa ke ranah politis.
 
  
 
 Presiden RI Joko Widodo menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi. Dia mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut.
 
  
 
 "Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).
 
  
 
 Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung-nya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:aplikasi belanja cicilan tanpa kartu kredit

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
situs judi slot terbaru
bo togel bonus new member
pro88
palu4d
voucher tokopedia pengguna baru
bisaqq
cara dapat uang lewat shopee
slot 4d terbaru
background prediksi togel
Daftar isi semua bab
Bab 1 menonton youtube dapat uang
Bab 2 situs bo slot paling gacor
Bab 3 agen slot terbaik dan terpercaya
Bab 4 puncak303
Bab 5 hoki 68 slot
Bab 6 airasiabet
Bab 7 trik main qq supaya menang
Bab 8 slot tergacor hari ini
Bab 9 kota188
Bab 10 ligaslot
Bab 11 cara menghasilkan uang di neo+
Bab 12 rtp jet77
Bab 13 situs slot resmi
Bab 14 pinjol bebas bi checking
Bab 15 88 slot gacor
Bab 16 slot gacor 333
Bab 17 link game judi
Bab 18 link slot oxplay
Bab 19 voucher promo tiket com
Bab 20 qqmulia
Klik untuk melihattersembunyi di tengah7173bab
PercintaanBacaan TerkaitMore+

gelang musim semi ilahi

slot simba
BI menyiapkan Rp197,6 triliun untuk penukaran uang jelang Idul Fitri
Ilustrasi - Warga menunjukan uang hasil penukaran di mobil kas keliling Bank Indonesia. ANTARA FOTO/Andri Saputra/aww/aa.
Angka tersebut naik 4,65 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar Rp189 triliun.
Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni P Joewono mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan Rp197,6 triliun untuk program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) yang pada tahun ini akan mulai berjalan sekitar dua minggu lagi.

“Angka tersebut naik 4,65 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar Rp189 triliun,” ujar Doni P Joewono, di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, keputusan BI untuk menaikkan jumlah uang yang siap ditukarkan melalui program Serambi tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi domestik serta semakin meluasnya jangkauan transaksi digital.

“Artinya persentasenya itu sudah kami perkirakan dengan (transaksi) yang non-tunai juga,” ujarnya lagi.

Doni juga menyatakan bahwa BI akan menambah lokasi penukaran uang menjelang Idul Fitri sebanyak 449 titik dari rencana semula hanya 4.674 titik.

“Kami mau menambah lagi 449 titik penukaran uang di lokasi yang berhubungan dengan transportasi. Jadi, di (rest area) jalan tol dan lainnya itu nanti kita perbanyak,” katanya pula.

Selain di jalan tol, ia menyampaikan bahwa lokasi tambahan untuk program penukaran uang tersebut, juga akan disediakan di pelabuhan, bandara, dan stasiun.

Dia menuturkan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk membantu para pemudik dapat menukarkan uang mereka dengan mudah menjadi pecahan kecil mulai dari Rp1.000-Rp20.000 melalui program Serambi tersebut.

Saat ditanya mengenai peredaran uang saat Pemilu 2024, Doni mengatakan bahwa realisasi uang yang beredar ternyata lebih rendah dari proyeksi BI.

“Saat periode pemilu pada 1-14 Februari mestinya naik ya, tapi realisasinya lebih rendah daripada proyeksinya. Jadi, kita memperkirakan sekitar Rp68 triliun tapi realisasinya Rp67,14 triliun,” katanya lagi.
Baca juga: Deputi Gubernur BI: Penukaran uang Lebaran 2023 telah capai 81 persen
Baca juga: BI Bali buka layanan penukaran uang pemudik di terminal dan pelabuhan



Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Senjata Ilahi dari Hukuman Ilahi

slot gacor slot gacor
Anggota DPR: hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat
Foto tangkapan layar hasil sementara real cout KPU RI untuk hitung suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, di Kota Medan, Sumatera Utara, ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean.
Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai adanya wacana penggunaan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2023 adalah sesuatu yang tidak tepat.
 
  
 
 Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 itu semestinya dibawa ke ranah hukum, bukan ke ranah politik. Dia mengatakan hal angket tersebut memiliki sifat yang politis.
 
  
 
 "Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakumdu maupun DKPP," kata Guspardi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
 
  
 
 Dia mengatakan dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan ke penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu atau Gakumdu karena merupakan persoalan hukum. Seandainya penyelesaian di Bawaslu dirasa kurang memuaskan, menurutnya undang-undang juga menjamin kontestan untuk memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
 
  
 
 “Ranahnya di situ. Jadi artinya yang angket ini, kok, ujug-ujug hak angket, ada apa,” katanya.
 
  
 
 Menurutnya, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50 persen anggota DPR.
 
  
 
 "Pertanyaannya bagaimana peta politik yang ada di DPR yang akan mendukung," kata dia.
 
  
 
 Selain itu, menurutnya, KPU sebagai penyelenggara belum mengumumkan hasil pemilu secara resmi karena proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Sehingga menurutnya langkah paling tepat untuk merespons dugaan kecurangan itu adalah melaporkannya kepada Bawaslu RI atau ke MK, bukan dibawa ke ranah politis.
 
  
 
 Presiden RI Joko Widodo menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi. Dia mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut.
 
  
 
 "Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).
 
  
 
 Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung-nya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Sial dan beruntung

situs penghasil uang terpercaya
China kecewa Amerika Serikat lagi-lagi veto Resolusi PBB untuk Gaza
Arsip foto - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China, Rabu (21/02/2023). ANTARA/Desca Lidya Natalia/aa.
Beijing (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning mengatakan China kecewa terhadap langkah Amerika Serikat (AS) yang lagi-lagi mengajukan veto terhadap draf Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB untuk gencatan senjata sementara di Gaza.

"Hak veto Amerika Serikat membuat situasi di Gaza menjadi lebih berbahaya. Berbagai pihak, termasuk China, menyatakan kekecewaan dan ketidakpuasan yang mendalam terhadap veto tersebut," kata Mao Ning saat menyampaikan keterangan rutin kepada media di Beijing, China pada Rabu.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield pada Selasa (20/2) mengajukan veto atas draf resolusi DK PBB yang diajukan Aljazair dan bahkan menyebutnya sebagai omong kosong dan tidak bertanggung jawab.

Veto AS tersebut menjadi yang ketiga kalinya terhadap resolusi terkait Jalur Gaza di Palestina sejak Israel melancarkan agresi pada 7 Oktober 2023.

"Konflik Palestina-Israel yang berkepanjangan telah mengakibatkan situasi kemanusiaan yang buruk di Gaza dan berdampak buruk pada perdamaian dan stabilitas regional," tegas Mao Ning.

DK PBB, ungkap Mao Ning, seharusnya segera mengambil tindakan untuk mendorong gencatan senjata.
Baca juga: Israel larang masuk misi UNRWA untuk kirim bantuan di Gaza utara

"Ini adalah kewajiban moral yang tidak dapat diabaikan oleh DK PBB dan merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh DK PBB. Terlebih, hal ini merupakan persyaratan politik yang harus dipenuhi sesuai dengan Piagam PBB," ucap Mao Ning.

Menurut Mao Ning, Aljazair, atas nama negara-negara Arab, mengajukan rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata secepatnya di Gaza, pembebasan segera semua sandera, jaminan akses pasokan kemanusiaan, dan penolakan terhadap pengungsian secara paksa oleh Israel.

"Rancangan resolusi tersebut didukung oleh mayoritas anggota Dewan, China juga memberikan suara mendukung rancangan resolusi tersebut," tutur Mao Ning.

Meski kembali gagal menghasilkan resolusi DK PBB, Mao Ning mengatakan China akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mendorong DK PBB mengambil tindakan lebih lanjut untuk mengakhiri konflik di Gaza secepatnya, mengurangi ketegangan situasi kemanusiaan, menerapkan solusi dua negara dan menciptakan perdamaian dan keamanan jangka panjang di Timur Tengah.

Selain AS yang menyatakan veto terhadap rancangan resolusi DK PBB, sebanyak 13 negara anggota DK PBB mendukung sementara Inggris abstain.
Baca juga: Kelompok Arab minta DK PBB ambil tindakan terkait Gaza

Greenfield menyebut alasan Washington memveto draf resolusi itu karena rancangan resolusi tersebut justru merusak proses perundingan gencatan senjata yang sedang diupayakan Israel dan Hamas saat ini.

Sementara anggota tidak tetap DK PBB Aljazair sebagai penggagas resolusi menilai penolakan AS menunjukkan bahwa Washington mendukung kekerasan terhadap warga Palestina.

Israel pun masih terus menggempur Gaza bahkan mengincar Kota Rafah di bagian selatan Jalur Gaza yang padat pendudunya.

Serangan Israel telah menewaskan setidaknya sebanyak 29.092 warga Palestina dan 69.028 orang lainnya yang terluka sejak 7 Oktober 2023, sebanyak 70 persen korban tewas itu merupakan anak-anak dan perempuan. Sementara sekitar 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.

Baca juga: Kepala HAM PBB kecam tindakan keji Israel di Jalur Gaza

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Perang Abadi

fantasitoto
IHSG ditutup melemah dipimpin sektor teknologi
Ilustrasi- Seorang pengunjung mengabadikan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan gawainya di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/am.
Di dalam negeri, IHSG melemah karena sikap wait and see para pelaku pasar di tengah penantian hasil rekapitulasi Pemilihan Umum (Pemilu).....
Jakarta (ANTARA) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup melemah dipimpin oleh saham- saham sektor teknologi.

IHSG ditutup melemah 35,16 poin atau 0,48 persen ke posisi 7.276,75. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 5,94 poin atau 0,60 persen ke posisi 981,95.

“Di dalam negeri, IHSG melemah karena sikap wait and seepara pelaku pasar di tengah penantian hasil rekapitulasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang dijadwalkan akan selesai pada 20 Maret 2024," sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta.

Baca juga: IHSG menguat di tengah pelemahan mayoritas bursa kawasan Asia

Bursa Asia bergerak fluktuatif, di mana pelaku pasar menantikan kesaksian Ketua The Fed Jerome Powell di depan anggota parlemen pada Rabu (06/03) dan Kamis (07/03).

Selain itu, pelaku pasar juga menantikan rilis data pekerjaan pada Jumat (08/03), yang diperkirakan ada penambahan sebesar 200.000 tenaga kerja, atau lebih rendah dibandingkan realisasi bulan sebelumnya yang sebesar 353.000.

Dari China, pelaku pasar menantikan Kongres National People yang akan dimulai pada Selasa (05/03), yang akan membahas terkait target dan stimulus-stimulus yang akan diberikan pemerintah Tiongkok dalam upaya mendukung perekonomiannya.

Dari pasar komoditas, harga minyak menguat setelah anggota OPEC+ yang dipimpin Arab Saudi dan Rusia pada Minggu (03/03) sepakat untuk memperpanjang pengurangan produksi minyak secara sukarela

Dibuka menguat, IHSG bergerak ke teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

Baca juga: BEI ungkap 17 perusahaan antre IPO di pasar modal Indonesia

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, dua sektor meningkat di mana sektor energi paling tinggi yaitu 0,24 persen, diikuti sektor industri yang naik sebesar 0,20 persen.

Sembilan sektor terkoreksi di mana sektor teknologi turun paling dalam minus 2,66 persen, diikuti sektor infrastruktur dan sektor keuangan yang masing-masing minus 0,72 persen dan 0,67 persen.

Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu NICE, MBWPT, ACRO, JARR dan FIRE. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni SURI, ALII, KICI, MUTU, dan AHAP.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.242.050 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,65 miliar lembar saham senilai Rp7,86 triliun. Sebanyak 196 saham naik, 321 saham menurun, dan 254 tidak bergerak nilainya.

Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei menguat 198,39 poin atau 0,50 persen ke 40.109,19, indeks Hang Seng menguat 6,53 poin atau 0,04 persen ke 16.595,97, indeks Shanghai menguat 12,29 poin atau 0,41 persen ke 3.039,20, dan indeks Strait Times melemah 13,55 poin atau 0,43 persen ke 3.122,20.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Xianchi

cara kredit hp tanpa ktp
Haedar Nashir: Muhammadiyah bersikap netral masalah hak angket
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir usai acara Musyawarah Nasional Tarjih XXXII di UMMP Pekajangan, Kabupaten Pekalongan, Jumat (23/2/2024) sore. ANTARA/Kutnadi.
Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu
Pekalongan (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan bersikap netral terkait masalah hak angket yang akan diusulkan oleh kontestasi yang terlibat dalam sengketa Pemilu 2024 pada DPR RI.

"Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu," katanya usai Munas Tarjih XXXII di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat sore.

Namun demikian, kata dia, jika memang ada masalah-masalah, penyimpangan, dan kecurangan agar dapat diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku.

Haedar Nashir mengatakan perlu adanya rekonsiliasi kembali yaitu untuk menjaga persatuan Indonesia karena dalam sebuah pertandingan manapun harus ada akhirnya yaitu ada yang menang dan ada yang kalah.

Baca juga: Ketua Bawaslu persilakan DPR gulirkan hak angket

Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

"Akan tetapi, kita harus bersikap dewasa yaitu yang menang jangan jumawa dan kalah jangan menjauhi diri. Namun lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.

Namun, kata dia, Muhammadiyah tetap masih dalam satu sistem bernegara yang memiliki politik kebangsaan sebelum merdeka hingga sudah merdeka.

"Jadi Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun berpolitik berkebangsaan," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan maupun partai politik peserta pemilu.

"Kita akan memberikan kebebasan warga untuk memberikan pilihan politik yang cerdas, bertanggung jawab. Hal yang penting lagi kita harus menyikapi hasil politik secara dewasa," tuturnya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Diamond Ace Raja Kursus

game slot online resmi
S.Coups dan Jeonghan SEVENTEEN siap kembali beraktivitas usai hiatus
Arsip foto - Grup idola SEVENTEEN saat tampil dalam acara GDA ke-38 di Jakarta International Stadium, Sabtu (6/1/2024). ANTARA/Vinny Shoffa Salma/pri.
Jakarta (ANTARA) - Dua anggota dari grup idola SEVENTEEN, S.Coups dan Jeonghan siap menjalani aktivitas grup kembali setelah hiatus sejenak karena kondisi kesehatan mereka.

“Halo. Ini adalah PLEDIS Entertainment. Kami ingin memberikan pembaruan tentang anggota SEVENTEEN S.Coups dan Jeonghan dan dimulainya kembali kegiatan mereka,” tulis PLEDIS Entertainment melalui akun Weverse resminya, Jumat.

PLEDIS mengungkap bahwa S.Coups dan Jeonghan telah menerima perawatan rutin setelah menjalani operasi untuk cedera lutut dan pergelangan kaki masing-masing pada bulan Agustus dan Desember tahun lalu.

Sebagai hasil dari perawatan yang konstan dan mengambil istirahat yang cukup, keduanya berhasil pulih dengan baik. Mereka juga telah diizinkan oleh para tenaga medis untuk melanjutkan aktivitas di dunia hiburan kembali setelah hiatus kemarin.

Baca juga: Rekomendasi serial vlog "Going SEVENTEEN" untuk para fans pemula

Baca juga: SEVENTEEN jadi grup K-Pop ketiga siap gelar konser di Nissan Stadium

“Dengan demikian, S.Coups dan Jeonghan akan berpartisipasi dalam kegiatan SEVENTEEN mulai Maret, termasuk SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO INCHEON, sambil menerima pemeriksaan kesehatan rutin,” ungkap PLEDIS.

Mereka menambahkan, “Namun, sejauh mana mereka berpartisipasi dalam tahap atau peristiwa tertentu mungkin dibatasi untuk mencegah ketegangan daerah yang terluka. Kami meminta pengertian penggemar yang murah hati,” tutupnya.

Kini, baik S.Coups maupun Jeonghan telah bersiap untuk bergabung kembali dengan 11 anggota SEVENTEEN lainnya untuk aktivitas grup mereka. Terbaru, SEVENTEEN akan melanjutkan tur konser Korea dan Jepang “FOLLOW” pada bulan Maret mendatang.

Baca juga: Woozi SEVENTEEN rilis lagu "What Kind of Future" untuk kenang Moonbin

Baca juga: Daftar pemenang GDA Jakarta, mulai dari SEVENTEEN hingga NewJeans


 

Penerjemah: Vinny Shoffa Salma
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024