gacor 500 slot

Setengah kebahagiaan seumur hidup

Uang BPJS Terkuras Rp10 T Imbas Penyakit Napas, Termasuk Dampak Polusi******

Menteri KesehatanBudi Gunadi Sadikin mengungkap penyakit pernapasanyang disebabkan oleh polusi udara membuat BPJS Kesehatan harus menghabiskan dana mencapai Rp10 triliun.

Hal ini disampaikan Budi usai meikuti rapat terbatas di Kantor Presiden soal polusi udara kawasan Jabodetabek pada Senin (28/8).

"Kita laporkan bahwa ke-6 penyakit yang disebabkan karena gangguan pernapasan, ini beban BPJS-nya tahun lalu Rp10 triliun," ucap Budi.

Sepanjang 2023, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melihat adanya tren kenaikan beban BPJS untuk penyakit terkait pernapasan, terutama ISPA, asma dan pneumonia.

"Yang top three-nya itu adalah infeksi paru atau pneumonia, ISPA kemudian asma. Ini totalnya sekitar Rp8 triliun dari Rp10 triliun yang dari enam penyakit," lanjut dia.

Dari sejumlah faktor yang bisa memicu penyakit pernapasan, Budi mengatakan bahwa temuan Kemenkes menunjukkan bahwa buruknya polusi udara adalah biang kerok paling dominan.

"Penyebabnya banyak, yang paling dominan adalah polusi udara itu antara 24-34 persen dari 3 penyakit utama tadi, pneumonia, ISPA dan asma. Itu disebabkan oleh polusi udara," jelas Budi.

Terkait ancaman kesehatan ini, Budi mengimbau masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya untuk tertib mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.

Dia menyarankan masyarakat menggunakan masker standar medis jenis KF94 dan KN95 yang memiliki kekuatan menahan partikel kecil untuk masuk ke paru-paru.

[Gambas:Video CNN]

Tangkap Alam Abadi

Turis Asing ke Bali Diprediksi Capai 5,5 Juta sampai Desember 2023******

Gubernur Bali, Wayan Koster memprediksi sebanyak 5,5 juta wisatawan mancanegara atau turis asingliburan ke Pulau Balihingga akhir Desember 2023.

"Per Bulan Juli 2023 lalu sudah mencapai 3,1 juta. Di Bulan Desember saya kira akan mencapai 5,5 juta minimum, mudah-mudahan bisa lebih," kata Koster di acara Peluncuran Bali-Kerthi Development Fund (BDF) di Denpasar, Bali, Sabtu (19/8).

Lihat Juga : Jokowi Sebut Pasar Murah Keliling Bisa Tekan Inflasi di Medan

Menurutnya, kunjungan wisman yang datang ke Bali pada 2019 mencapai 6,3 juta orang. Sementara wisatawan domestik totalnya mencapai 10,5 juta orang.

"Pada saat itu (2019) wisatawan mancanegara dari Australia 1,3 juta yang datang dan paling banyak ke Bali. Kemudian, wisatawan China 1,2 juta orang nomer dua paling banyak ke Bali dan yang lainnya Eropa dan Amerika," katanya.

Lihat Juga : Pengusaha Ritel Ancam Buat Minyak Goreng Langka Lagi

Koster mengatakan saat ini pertumbuhan turis asing terus membaik. Menurutnya, wisman yang masuk ke Bali per hari sudah mencapai 18 hingga 19 ribu orang.

"Sekarang ini pada akhir bulan Juli 2023 itu sudah mencapai di angka kisaran 18 sampai 19 ribu per hari. Jadi lebih tinggi dari situasi normal tahun 2019 yang 17,500 per hari sekarang sudah 18 ribu per hari bahkan dalam satu hari tertentu lebih dari 19 ribu per hari," ujarnya.

Namun, kata Koster, kunjungan wisman asal China jika dibandingkan situasi normal 2019 belum terlalu membaik. Saat ini total kunjungan wisman China ke Bali dari Januari hingga Juli belum mencapai 150 ribu.

"Dan yang China tahun 2019, itu 1,2 juta setahun. Ini baru sampai Bulan Juli 2023 belum mencapai 150 ribu totalnya berarti kira-kira baru 10 persen lebih sedikit dari situasi normal tahun 2019 yang besarnya 1,2 juta orang," ujarnya.

Dao Zhen Xinghe

Bahlil Ungkap Praktik 'Titip Duit' saat Urus Izin Usaha di Masa Lalu******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap praktik 'titip duit' saat mengurus izin usahadi kementerian/lembaga (K/L).

Ia menyebut dirinya paham betul getir pelaku UMKM karena pernah menjadi pengusaha. Bahkan, ia mengklaim satu-satunya menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju yang pernah menjadi pelaku UMKM.

Oleh karena itu, ia memangkas seluruh urusan administrasi dalam proses perizinan usaha, termasuk UMKM, melalui Online Single Submission (OSS). Bahlil tak ingin pengalaman pahit yang menimpanya terulang.

"Jadi, untuk izin-izin lewat OSS, termasuk sertifikat halal tidak ada bayar-bayar, dibiayai negara. Makanya pakai OSS," imbuhnya.

Ia lantas menyinggung kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker. Menurutnya, kehadiran beleid ini memangkas ribetnya alur birokrasi.

Bahlil mencontohkan dirinya yang kini menandatangani langsung semua urusan Kementerian Investasi/BKPM yang terkait kementerian/lembaga (K/L) lain, termasuk izin usaha pertambangan (IUP) hingga izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

"Ini UU Ciptaker (Perppu Ciptaker) judulnya memangkas semua birokrasi. Dalam bahasa saya, UU dari mata air menjadi air mata. Karena tidak perlu ketemu menteri, gubernur, dan bupati," jelasnya.

"Pak Sekda (Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution) sekarang tidak ada banyak tamu lagi kan urus izin? Coba bayangkan, sekarang yang berkuasa adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kepala DPMPTSP Riau Helmi). Jadi, Pak Gubernur (Gubernur Riau Syamsuar), Pak Sekda saya titip, urus mereka baik-baik. Kalau tidak, nanti pengusaha yang mengurus mereka, ini bahaya," kelakar Bahlil.

Ia merinci masih ada 50 persen UMKM di Indonesia yang belum punya legalitas usaha. Oleh karena itu, Bahlil mengajak para pelaku UMKM segera mengurus NIB.

Menurutnya, NIB menjadi kunci mendapatkan pendanaan dari perbankan. Ia pun mewanti-wanti UMKM agar tak terjerat utang pinjaman online (pinjol) hingga rentenir karena negara sudah menyiapkan skema kredit yang tak memberatkan.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi dewa leluhur di dunia fantasi

Uang BPJS Terkuras Rp10 T Imbas Penyakit Napas, Termasuk Dampak Polusi******

Menteri KesehatanBudi Gunadi Sadikin mengungkap penyakit pernapasanyang disebabkan oleh polusi udara membuat BPJS Kesehatan harus menghabiskan dana mencapai Rp10 triliun.

Hal ini disampaikan Budi usai meikuti rapat terbatas di Kantor Presiden soal polusi udara kawasan Jabodetabek pada Senin (28/8).

"Kita laporkan bahwa ke-6 penyakit yang disebabkan karena gangguan pernapasan, ini beban BPJS-nya tahun lalu Rp10 triliun," ucap Budi.

Sepanjang 2023, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melihat adanya tren kenaikan beban BPJS untuk penyakit terkait pernapasan, terutama ISPA, asma dan pneumonia.

"Yang top three-nya itu adalah infeksi paru atau pneumonia, ISPA kemudian asma. Ini totalnya sekitar Rp8 triliun dari Rp10 triliun yang dari enam penyakit," lanjut dia.

Dari sejumlah faktor yang bisa memicu penyakit pernapasan, Budi mengatakan bahwa temuan Kemenkes menunjukkan bahwa buruknya polusi udara adalah biang kerok paling dominan.

"Penyebabnya banyak, yang paling dominan adalah polusi udara itu antara 24-34 persen dari 3 penyakit utama tadi, pneumonia, ISPA dan asma. Itu disebabkan oleh polusi udara," jelas Budi.

Terkait ancaman kesehatan ini, Budi mengimbau masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya untuk tertib mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.

Dia menyarankan masyarakat menggunakan masker standar medis jenis KF94 dan KN95 yang memiliki kekuatan menahan partikel kecil untuk masuk ke paru-paru.

[Gambas:Video CNN]

Dokter yang Dimanjakan Beracun

Bahlil Ungkap Praktik 'Titip Duit' saat Urus Izin Usaha di Masa Lalu******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap praktik 'titip duit' saat mengurus izin usahadi kementerian/lembaga (K/L).

Ia menyebut dirinya paham betul getir pelaku UMKM karena pernah menjadi pengusaha. Bahkan, ia mengklaim satu-satunya menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju yang pernah menjadi pelaku UMKM.

Oleh karena itu, ia memangkas seluruh urusan administrasi dalam proses perizinan usaha, termasuk UMKM, melalui Online Single Submission (OSS). Bahlil tak ingin pengalaman pahit yang menimpanya terulang.

"Jadi, untuk izin-izin lewat OSS, termasuk sertifikat halal tidak ada bayar-bayar, dibiayai negara. Makanya pakai OSS," imbuhnya.

Ia lantas menyinggung kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker. Menurutnya, kehadiran beleid ini memangkas ribetnya alur birokrasi.

Bahlil mencontohkan dirinya yang kini menandatangani langsung semua urusan Kementerian Investasi/BKPM yang terkait kementerian/lembaga (K/L) lain, termasuk izin usaha pertambangan (IUP) hingga izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

"Ini UU Ciptaker (Perppu Ciptaker) judulnya memangkas semua birokrasi. Dalam bahasa saya, UU dari mata air menjadi air mata. Karena tidak perlu ketemu menteri, gubernur, dan bupati," jelasnya.

"Pak Sekda (Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution) sekarang tidak ada banyak tamu lagi kan urus izin? Coba bayangkan, sekarang yang berkuasa adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kepala DPMPTSP Riau Helmi). Jadi, Pak Gubernur (Gubernur Riau Syamsuar), Pak Sekda saya titip, urus mereka baik-baik. Kalau tidak, nanti pengusaha yang mengurus mereka, ini bahaya," kelakar Bahlil.

Ia merinci masih ada 50 persen UMKM di Indonesia yang belum punya legalitas usaha. Oleh karena itu, Bahlil mengajak para pelaku UMKM segera mengurus NIB.

Menurutnya, NIB menjadi kunci mendapatkan pendanaan dari perbankan. Ia pun mewanti-wanti UMKM agar tak terjerat utang pinjaman online (pinjol) hingga rentenir karena negara sudah menyiapkan skema kredit yang tak memberatkan.

[Gambas:Video CNN]

Novel Tuan Raja Dewa

Teten Tunggu Kajian Kemenkeu soal Hapus Kredit Macet UMKM******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut penghapusan kredit macet usaha mikro kecil menengah (UMKM) senilai Rp500 juta tinggal menunggu kajian Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Lagi dikaji (penghapusan kredit macet UMKM), lagi disiapkan peraturan pemerintah (PP)-nya oleh Kementerian Keuangan... Ini harusnya 1 bulan-2 bulan ini sudah selesai (penghapusan kredit macet UMKM)," kata Teten usai konferensi pers di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (14/8).

Teten menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin penghapusan kredit macet UMKM tahap pertama tersebut segera diselesaikan. Terlebih, menurutnya langkah ini tak perlu kebijakan fiskal tambahan karena penghapusan Rp500 juta menyasar kredit usaha rakyat (KUR).

"Karena kita sudah tahu sejak kuartal IV tahun lalu kan ada perlambatan penyaluran kredit perbankan, termasuk ke UMKM. Nah, ini saya kira salah satu untuk menjawab masalah itu," tandas Teten.

Teten sebelumnya mengklaim pada Rabu (9/8) penghapusan kredit macet UMKM sudah disetujui Presiden Jokowi. Sebelum dihapus, ia menyebut akan ada penilaian mendalam dari tim yang ditugaskan untuk melihat penyebab kredit macet UMKM. Ini dilakukan demi mencegah moral hazard.

Ia menyebut perlu segera melaksanakan amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yakni penghapus tagih kredit macet bagi UMKM agar dapat segera bangkit dari dampak pandemi covid-19. Selain itu, harapannya langkah ini bisa mencapai porsi kredit perbankan sebesar 30 persen bagi UMKM di 2024.

[Gambas:Video CNN]