pinjaman online 5 juta tenor 12 bulan

Penguasa Ilahi Seluruh Dunia

seru77

APJII: Pengguna internet Indonesia tahun 2024 capai 79,5 persen******

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan tingkat penetrasi pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 79,5 persen menunjukkan peningkatan sebesar 1,31 persen dari tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan penetrasi internet di luar Jawa, khususnya di daerah rural, menjadi fokus utama kami. Dengan upaya bersama, kami yakin dapat mencapai percepatan dalam pemerataan akses internet di seluruh Indonesia," kata Ketua Umum APJII, Muhammad Arif dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikan Arif saat APJII dan Adhouse Clarion Events menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendukung penyelenggaraan acara DTI-CX 2024 pada 31 Juli–1 Agustus 2024 di Jakarta.

Menurut dia, DTI-CX2024 akan menjadi momentum penting untuk mendorong sinergi antara penyedia jasa internet dan pelaku industri lainnya dalam memperluas akses internet di Indonesia.

Baca juga: APJII:program pemerintah ikut tingkatkan peneterasi internet daerah 3T

"Seiring dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam transformasi digital, DTI-CX 2024  menjadi langkah nyata dalam mendukung visi pemerintah dan mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan digital di kawasan Asia Tenggara," kata Arif.

APJII adalah asosiasi yang berkomitmen untuk memajukan pengembangan dan penyelenggaraan layanan internet di Indonesia.

Sebagai organisasi terdepan dalam industri digital Indonesia, APJII memainkan peran penting dalam meningkatkan penetrasi internet dan memperluas akses digital diseluruh negeri.

Presiden Direktur Adhouse Clarion Events, Toerangga Putra menambahkan, pihaknya menghargai dapat terus berkolaborasi dengan APJII sebagai organisasi digital terbesardan terdepan di Indonesia.

Baca juga: APJII sebut penetrasi internet Indonesia naik jadi 79,5 persen di 2024

"Ini bukan hanya tentang acara tapi ini tentang membentuk masa depan digital Indonesia. Dengan penandatanganan ini, DTI-CX 2024 semakin kuat sebagai wadah bagi pemangku kepentingan untuk berdialog dan menciptakan langkah-langkah menuju masa depan digital yang lebih baik," katanya

DTI-CX, sebagai platform bagi bisnis dan lembaga untuk menemukan teknologi, produk, dan solusi terkini yang mendukung perjalanan transformasi digital mereka, akan menampilkan ratusan penyedia teknologi yang memamerkan solusi terkini.

Acara ini juga akan menyelenggarakan konferensi dua hari dengan lebih 200 pembicara terkemuka yang membahas solusi teknologi, tantangan industri, dan tren perkembangan.

DTI-CX telah menjadi ajang tahunan para pengambil keputusan, ahli teknologi, dan profesional dari 10 sektor industri kunci di Indonesia.

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Menikah dengan keluarga kaya

demo slot lucky

Direktur BPIP ungkap gagasan "agak laen" Bung Karno untuk dunia******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Aris Heru Utomo mengungkap gagasan Presiden pertama RI Soekarno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif di hadapan dunia sebagai gagasan yang "agak laen".

Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, hal tersebut disampaikan Aris Heru dalam acara "Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Seminar Pancasila Untuk Dunia: To Build The World A New" yang digelar BPIP bersama Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur, Senin (26/2).

"Tawaran Bung Karno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif dunia pada Sidang Majelis Umum PBB pada 30 September 1960 di New York, AS, sejatinya merupakan tawaran atau gagasan 'agak laen' yang disampaikan oleh seorang pemimpin negara yang baru merdeka," ungkap Aris sambil menyinggung film komedi "Agak Laen" yang menjadi film lokal kedua terlaris di Indonesia saat ini.

Baca juga: BPIP: Pelestarian Pancasila paling utama lewat pendidikan formal

Bung Karno menawarkan Ideologi Pancasila kepada dunia sebagai ideologi alternatif. Bung Karno menolak hegemoni empat negara besar, yakni AS, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis yang memiliki hak veto, tidak dapat menentukan perang dan damai, melainkan memiliki kekuatan untuk merusak perdamaian dengan percobaan-percobaan termonuklir.

Menurut Aris, gagasan ideologi Bung Karno tersebut "agak laen" karena disampaikan pada Sidang Majelis Umum PBB ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui rivalitas dua ideologi besar.

"Gagasan Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB disebut 'agak laen' karena pemikirannya disampaikan ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui oleh rivalitas dua ideologi besar, liberalis-kapitalisme dan sosialis-komunisme. Persaingan dua ideologi hegemonik yang menjerumuskan banyak negara ke dalam kenistaan perang saudara dan perpecahan," jelas Aris.

Baca juga: BPIP: Diplomasi berbasis nilai Pancasila banyak diapresiasi dunia

Aris menjelaskan melalui pidato pada Sidang Majelis Umum PBB tersebut, Bung Karno menggunakan ideologi sebagai alat kebijakan luar negeri, yakni sebagai pedoman untuk menilai dan mengukur setiap fenomena politik internasional, dan sebagai instrumen melakukan tindakan politik terhadap fenomena yang terjadi.

Menurutnya, peran ideologi Pancasila dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri bisa dilihat dari fungsinya sebagai pedoman ideal dalam bersikap dan bertindak terhadap dinamika politik internasional.

Sejalan dengan perkembangan dinamika global, nilai-nilai Pancasila sejatinya masih tetap relevan, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga dunia.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

Ia pun menegaskan bahwa ada tiga hal yang perlu dipahami dalam melihat Pancasila, yaitu sebagai keyakinan, pengetahuan, dan keteladanan.

"Pancasila harus diyakini terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan. Selanjutnya, Pancasila harus menjadi pengetahuan yang dapat dipahami oleh setiap orang. Terakhir, Pancasila harus ditunjukkan dalam bentuk keteladanan, baik dari penyelenggara negara ataupun elemen masyarakat lainnya," papar Aris.

Acara sosialisasi yang digelar di Kampus Unibraw tersebut dilaksanakan dalam rangka menyosialisasikan pidato Presiden pertama RI Soekarno di depan Sidang Majelis Umum ke-15 di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 September 1960 yang berjudul "To Build The World A New (membangun dunia kembali)".

Materi utama seminar adalah buku "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" yang membahas tentang pidato Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB tanggal 30 September 1960.

Dalam pidato selama 122 menit (pidato keempat terlama di Sidang Majelis Umum PBB pada periode 1945-1970) tersebut, Bung Karno menguraikan lima prinsip Pancasila yang bersifat universal, yaitu Ketuhanan, Nasionalisme, Internasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan.

Baca juga: BPIP amanatkan tujuh buku literasi Pancasila ke Perpusnas RI
Baca juga: Refleksi akhir tahun, BPIP tekankan pentingnya pendidikan Pancasila

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Lei Wu

rtp gacor77

BPBD Garut: Banjir bandang di Cisurupan akibat penyumbatan drainase******

Berdasarkan hasil asesmen serta pendataan di lapangan, kejadian tersebut dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi dalam jangka waktu lama serta faktor drainase Cileet terjadi penyumbatan

Garut (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Jawa Barat, melakukan asesmen daerah terdampak banjir bandang yang melanda perkampungan warga di Kecamatan Cisurupan dan hasilnya menyebutkan penyumbatan drainase sebagai pemicu air meluap saat turun hujan.

"Berdasarkan hasil asesmen serta pendataan di lapangan, kejadian tersebut dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi dalam jangka waktu lama serta faktor drainase Cileet terjadi penyumbatan," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logsitik BPBD Kabupaten Garut Daris Hilman saat dihubungi melalui telepon seluler di Garut, Kamis.

Ia menuturkan bencana banjir bandang yang menerjang pemukiman warga di Kampung Cibojong, Desa Balewangi, Kecamatan Cisurupan, itu terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Rabu (21/2).

Baca juga: BPBD: Tak ada korban jiwa dalam enam bencana alam di Garut kemarin

Debit air yang cukup deras itu, kata dia, menyebabkan material tunggul bambu terbawa arus air sehingga terjadi penyumbatan pada saluran drainase yang memicu air meluap lalu menerjang jalan dan pemukiman warga.

"Akibat tunggul bambu yang terbawa oleh debit air yang tinggi sehingga air meluap ke jalan kabupaten setinggi kurang lebih 80 sentimeter," katanya.

Ia menyampaikan daerah yang terdampak bencana banjir itu sudah mendapatkan penanganan dari BPBD Garut dan instansi terkait, termasuk kepolisian, TNI dan sukarelawan, untuk membersihkan lingkungan dan rumah warga yang kotor setelah diterjang banjir.

Peristiwa itu, lanjut dia, tidak menimbulkan korban jiwa, hanya menimbulkan lingkungan dan jalanan banyak material lumpur, namun kondisi tersebut saat ini sudah bersih dan kendaraan bermotor sudah bisa melewati jalan di daerah itu.

Baca juga: Pemkab Garut siapkan bantuan perbaikan rumah rusak akibat bencana

"Rumah sudah dilakukan pembersihan sisa material lumpur pascabanjir, UPT Dinas Pemadam Kebakaran Cikajang berupaya membersihkan akses jalan kabupaten, jalan bisa dilalui baik kendaraan roda dua ataupun roda empat," katanya.

Terkait antisipasi agar tidak terjadi lagi banjir bandang saat turun hujan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta pemerintah kecamatan dan desa untuk melakukan normalisasi drainase.

Selain itu BPBD Garut mengedukasi masyarakat terkait mitigasi bencana alam agar selalu waspada dan memiliki pemahaman dalam menghadapi kejadian bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi sehingga bisa mengurangi dampaknya.

"BPBD melakukan edukasi perihal mitigasi bencana kepada masyarakat sekitar agar selalu waspada mengingat curah hujan tinggi," katanya.

Baca juga: BPBD: Banjir di jalan utama Garut akibat penyumbatan drainase




 
 

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Bepergian ke dunia lain dengan jam tangan pintar

situs slot online tergacor

Dian Sastro tantang diri jadi anak mafia di "Ratu Adil"******

Jakarta (ANTARA) - Aktris Dian Sastrowardoyo menantang dirinya untuk melakoni karakter baru sebagai anak mafia dari kelompok 9 Naga dalam serial drama kriminal terbarunya “Ratu Adil” yang akan tayang perdana di layanan Vidio pada 29 Februari 2024.

“Saya justru dapat tantangan berperan di crime seriesini dengan banyak elemen action, fighting. Malah ini menurut saya pengalaman yang tidak boleh saya lewatkan,” kata Dian Sastro saat ditemui dalam sesi wawancara khusus di Jakarta, Kamis.

Tanpa pikir panjang, Dian Sastro setuju untuk tampil di serial "Ratu Adil" dan memperluas spektrum aktingnya sebagai Lasja, seorang anak mafia sekaligus ibu dari dua orang anak.

“Ini kesempatan yang sangat jarang bisa datang ke seorang aktris yang lebih akrab dengan genre drama seperti saya,” kata Dian Sastro.

Baca juga: Hana Malasan jajal karakter baru di serial “Ratu Adil”

Melalui serial drama kriminal ini, Dian Sastro berharap ada lebih banyak lagi aktor dan aktris Indonesia yang mendapat kesempatan sama untuk memperluas spektrum aktingnya. Dengan begitu, para aktor dan aktris dapat keluar dari zona nyamannya dan mencoba hal baru dari karya yang mereka perankan.

Bergenre drama kriminal, serial “Ratu Adil” mengharuskan Dian untuk mendalami ragam adegan aksi, mulai dari latihan fisik hingga latihan menggunakan senjata api. Tidak heran Dian sempat mengalami sejumlah cedera ringan saat melakukan adegan aksi di serial itu.

“Ada banyak hal yang saya harus latih untuk persiapan, seperti saya harus belajar memegang senjata api (karena) karakter ini harus bisa merakit dan menembak sendiri,” kata perempuan berusia 41 tahun itu.

Dia menambahkan, “Sempat ada (cedera ringan), tapi lumayan lucu. Cederanya bukan karena koreografinya, tapi karena kebodohan saya sendiri. Waktu itu sepatu saya licin dan saya tergelincir, lumayan lah agak biru-biru".

Secara keseluruhan, Dian merasa “Ratu Adil” menjadi salah satu karya yang menampilkan sisi lain dari dirinya. Dia berharap penonton dapat menikmati serial itu sekaligus menjadi tontonan “segar” bagi mereka.

“Semoga orang-orang bisa menerima dengan baik seriesini karena ceritanya sangat bagus. Ini kayakorang-orang keren semua berkolaborasi di sebuah serial, ini sebuah kehormatan bagi saya,” kata Dian menutup perbincangan.

Baca juga: Vidio Original Series rilis "Happy Birth-Die" dengan genre fantasi

Baca juga: Patricia Gouw ramaikan Series “Bestie 2”

Baca juga: "Happy Birth-Die" jadi series pertama Olivia Jensen setelah pandemi

Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Jiwa yang melahap

slot terkini

Direktur BPIP ungkap gagasan "agak laen" Bung Karno untuk dunia******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Aris Heru Utomo mengungkap gagasan Presiden pertama RI Soekarno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif di hadapan dunia sebagai gagasan yang "agak laen".

Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, hal tersebut disampaikan Aris Heru dalam acara "Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Seminar Pancasila Untuk Dunia: To Build The World A New" yang digelar BPIP bersama Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur, Senin (26/2).

"Tawaran Bung Karno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif dunia pada Sidang Majelis Umum PBB pada 30 September 1960 di New York, AS, sejatinya merupakan tawaran atau gagasan 'agak laen' yang disampaikan oleh seorang pemimpin negara yang baru merdeka," ungkap Aris sambil menyinggung film komedi "Agak Laen" yang menjadi film lokal kedua terlaris di Indonesia saat ini.

Baca juga: BPIP: Pelestarian Pancasila paling utama lewat pendidikan formal

Bung Karno menawarkan Ideologi Pancasila kepada dunia sebagai ideologi alternatif. Bung Karno menolak hegemoni empat negara besar, yakni AS, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis yang memiliki hak veto, tidak dapat menentukan perang dan damai, melainkan memiliki kekuatan untuk merusak perdamaian dengan percobaan-percobaan termonuklir.

Menurut Aris, gagasan ideologi Bung Karno tersebut "agak laen" karena disampaikan pada Sidang Majelis Umum PBB ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui rivalitas dua ideologi besar.

"Gagasan Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB disebut 'agak laen' karena pemikirannya disampaikan ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui oleh rivalitas dua ideologi besar, liberalis-kapitalisme dan sosialis-komunisme. Persaingan dua ideologi hegemonik yang menjerumuskan banyak negara ke dalam kenistaan perang saudara dan perpecahan," jelas Aris.

Baca juga: BPIP: Diplomasi berbasis nilai Pancasila banyak diapresiasi dunia

Aris menjelaskan melalui pidato pada Sidang Majelis Umum PBB tersebut, Bung Karno menggunakan ideologi sebagai alat kebijakan luar negeri, yakni sebagai pedoman untuk menilai dan mengukur setiap fenomena politik internasional, dan sebagai instrumen melakukan tindakan politik terhadap fenomena yang terjadi.

Menurutnya, peran ideologi Pancasila dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri bisa dilihat dari fungsinya sebagai pedoman ideal dalam bersikap dan bertindak terhadap dinamika politik internasional.

Sejalan dengan perkembangan dinamika global, nilai-nilai Pancasila sejatinya masih tetap relevan, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga dunia.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

Ia pun menegaskan bahwa ada tiga hal yang perlu dipahami dalam melihat Pancasila, yaitu sebagai keyakinan, pengetahuan, dan keteladanan.

"Pancasila harus diyakini terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan. Selanjutnya, Pancasila harus menjadi pengetahuan yang dapat dipahami oleh setiap orang. Terakhir, Pancasila harus ditunjukkan dalam bentuk keteladanan, baik dari penyelenggara negara ataupun elemen masyarakat lainnya," papar Aris.

Acara sosialisasi yang digelar di Kampus Unibraw tersebut dilaksanakan dalam rangka menyosialisasikan pidato Presiden pertama RI Soekarno di depan Sidang Majelis Umum ke-15 di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 September 1960 yang berjudul "To Build The World A New (membangun dunia kembali)".

Materi utama seminar adalah buku "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" yang membahas tentang pidato Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB tanggal 30 September 1960.

Dalam pidato selama 122 menit (pidato keempat terlama di Sidang Majelis Umum PBB pada periode 1945-1970) tersebut, Bung Karno menguraikan lima prinsip Pancasila yang bersifat universal, yaitu Ketuhanan, Nasionalisme, Internasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan.

Baca juga: BPIP amanatkan tujuh buku literasi Pancasila ke Perpusnas RI
Baca juga: Refleksi akhir tahun, BPIP tekankan pentingnya pendidikan Pancasila

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

sistem Qixia

cara dapat uang 1 juta dengan cepat

Diduga acara eks HTI, polisi periksa penyelenggara dan manajemen TMII******

saat ini masih dalam penyelidikan

Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Timur telah memeriksa manajemen Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan penyelenggara acara bertajuk "Metamorfoshow: It's Time to be One Ummah" yang diduga digelar oleh eks organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Teater Tanah Airku, TMII. 

"Dari panitia penyelenggara sudah dimintai keterangan.  TMII juga sudah memberikan keterangan, namun saat ini masih dalam penyelidikan," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly usai agenda berbagi makanan  kepada warga di Rawa Badung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Jumat.

Nicolas menjelaskan, penyelenggara acara itu telah meminta izin keramaian kepada Polsek Cipayung terkait kegiatan peringatan Isra Mi'raj di TMII.

Namun, dalam izin keramaian itu tidak ada penggunaan simbol-simbol atau nama organisasi terlarang di Indonesia.

"Mereka hanya menggunakan nama kegiatan 'Metamorfoshow: It's Time to be One Ummah'. Intinya, tidak ada menggunakan simbol-simbol organisasi terlarang. Jadi, dalam surat izinnya ke Polsek Cipayung bukan kegiatan politik atau apa. Hanya peringatan Isra Mi'raj," katanya.

Baca juga: PT TUN Jakarta tolak banding HTI

Kendati demikian, pihaknya akan menyelidiki lebih lanjut kegiatan yang menghadirkan 1.200 orang anak muda pada Sabtu (17/2) itu.

"Mungkin ada hal-hal yang perlu kita dalami. Kita tanyakan kepada mereka, maksud digelarnya acara itu. Apalagi itu mengumpulkan 1.200 generasi muda. Mereka lapor ke kita bahwa kegiatan Isra Mi'raj, tapi bila dalam kenyataannya bertolak belakang dengan maksud dan tujuan itu. Itu yang perlu kita perdalam," kata Nicolas.

Sementara itu, Kepala Seksi Humas TMII, Novera Mayang mengatakan sebelum acara itu digelar pihaknya telah menerima surat dari panitia penyelenggara terkait kegiatan Peringatan Isra Mi'raj 1445 Hijriah di Teater Tanah Airku, pada Rabu (7/2).

"Surat yang diajukan berupa permohonan 'free pass' dan 'shuttle' kegiatan. Terkait permohonan 'free pass' ini manajemen TMII tidak mengabulkan dan tetap berbayar sesuai ketentuan," kata Mayang.

Bahkan, mereka telah mendapatkan surat izin keramaian yang dikeluarkan oleh Polsek Cipayung pada Jumat (9/2) dengan tembusan kepada Kapolres Metro Jakarta Timur dan Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Timur perihal acara peringatan Isra Mi’raj.

Baca juga: Kemenkumham tolak replik HTI terkait gugatan pembubaran

"Posisi TMII dalam hal ini sebagai pengelola kawasan, sehingga konten atau substansi acara merupakan tanggung jawab dari penyelenggara," jelas Mayang.

Bahkan, saat berlangsungnya acara pun tidak ditemukan atribut apapun di sekitar lokasi Teater Tanah Airku.

Selain itu, tidak juga terjadi gangguan apa pun seperti keamanan dan kenyamanan pengunjung TMII lainnya.

"Saat ini, kepolisian sedang berkoordinasi bersama Manajemen TMII untuk melakukan investigasi," ujarnya.

Dalam cuitan X dengan akun @chanzyeolk kegiatan itu diduga dihadiri oleh Eks Jubir HTI Ismail Yusanto, Influencer Gen Z HTI M Ihsan Akbar dan Produser Dokusinemq Sejarah Islam ‘Jejak Khilafah di Nusantara’ Akhmad Adiasta.

Baca juga: Pengacara: Fakta persidangan HTI perkuat posisi pemerintah

HTI adalah kelompok yang dinilai pemerintah dianggap bertentangan dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Hingga akhirnya, HTI resmi dibubarkan dan dilarang pada 19 Juli 2017 dan ditegaskan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024