situs slot error

Berubah menjadi seorang putri

Tak Hanya Wilmar, KPPU Akan Panggil Perusahaan Lain soal Harga Beras******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut tengah menginvestigasi penyebab kenaikan harga beras, termasuk memanggil sejumlah perusahaan salah satunya PT Wilmar Padi Indonesia.

"Habis ini (pemanggilan Wilmar), KPPU akan panggil lagi pelaku usaha lain. Ya, masih akan ada lagi (selain Wilmar yang dipanggil). Nanti kita panggil yang lain, kita olah dulu datanya," jelas Ketua KPPU M Afif Hasbullah di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Afif menjelaskan pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta konfirmasi terkait kondisi di lapangan. KPPU menanyakan bagaimana Wilmar menyerap gabah dari petani hingga lokasi operasi.

"Kemudian terkait hitung-hitungan pembentukan harga dari si pelaku usaha tersebut seperti apa. Apa yang kemudian menjadi dasar dia membeli beras atau gabah dari petani sekian kemudian menjual sekian. Kami hari ini masih menggali dari pelaku usaha tersebut," ujarnya. 

Dalam raker tersebut, Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PKS Amin AK mendesak KPPU terlibat untuk memecahkan teka-teki harga beras yang naik tinggi di tanah air. Menurutnya, tidak wajar harga beras meroket di tengah status Indonesia sebagai negara agraris.

Lihat Juga : Bos BP Batam soal Konflik Rempang: Banyak Sekali Provokator

Ia pun menyinggung soal silang pendapat dua kementerian terkait, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Amin mengatakan Kementan selalu sesumbar produksi beras Indonesia memadai, sedangkan Kemendag sebaliknya dan mendesak impor.

"Kita memang enggak punya basis data rujukan bersama yang valid dan disepakati. Dalam kondisi seperti ini dan kita enggak tahu mau sampai kapan, maka muncul potensi spekulan-spekulan besar. Ada perusahaan-perusahaan besar menumpang di kondisi seperti ini dan mereka mengambil keuntungan sebesar-besarnya," wanti-wanti Amin.

[Gambas:Video CNN]

Tertawa Erythrina

Bahlil Bersiap Cabut Izin Usaha Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Kementerian Investasi/BKPM pimpinan Bahlil Lahadalia bakal mencabut izin usaha PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo atas pengelolaan Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat.

Juru Bicara Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan izin usaha PT Indobuildco diproses dalam online single submission (OSS) di bawah komando Kementerian Investasi. Oleh karena itu, Bahlil Cs ikut mereviu ulang izin usaha Pontjo Sutowo yang tengah berkonflik dengan negara soal hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan.

Tina menyebut reviu sudah dilakukan antara Kementerian Investasi/BKPM bersama Kementerian Sekretariat Negara yang diwakili Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait masalah HGB Hotel Sultan tersebut. Hasilnya, beberapa perizinan usaha memang mengharuskan kejelasan HGB.

"Kalau misalnya kita harus masuk ke sebuah arena pertandingan, syaratnya tiket, tiketnya syaratnya usia 17 tahun. Kita sudah punya tiket dan tiket kita kasih ke yang umur 13 tahun, kira-kira boleh masuk enggak? Tiketnya jadi enggak berlaku kan? Kira-kira seperti itu (apakah izin PT Indobuildco akan dicabut)," sambung Tina.

Ia menegaskan ketidaksesuaian dalam izin usaha PT Indobuildco saat ini adalah HGB atas Hotel Sultan. Menurutnya, HGB yang bermasalah itu berdampak pada perizinan Pontjo Sutowo mengelola hotel tersebut.

Pengelolaan Hotel Sultan belakangan ini memang tengah diperebutkan oleh negara dengan Pontjo Sutowo. Kabar terakhir, negara yang diwakili PPKGBK sudah memasang spanduk khusus pada Rabu (4/10) di Hotel Sultan.

Pemasangan spanduk berwarna merah itu dilakukan petugas keamanan GBK dengan kawalan sejumlah aparat kepolisian.

Spanduk itu bertuliskan 'Tanah Ini Aset Negara Milik Pemerintah Negara Republik Indonesia Berdasarkan HPL No.1/Gelora atas nama Sekretariat Negara RI c.q. PPKGBK dan telah dinyatakan sah oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 276/PK/Pdt/2011'.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Pontjo Sutowo tapi masih kekeh mengelola tanah tempat berdirinya Hotel Sultan. Namun, pemerintah menyebut HGB PT Indobuildco sudah habis dan lahan tersebut kudu dikembalikan ke negara.

Meski Pontjo rajin menggugat dan meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan status hukum tanah Hotel Sultan tersebut sudah inkrah milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

CNNIndonesia.com sudah berupaya menghubungi Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva untuk menanggapi rencana pencabutan izin ini. Namun, yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

Kadin Beri Rekomendasi Peta Jalan Indonesia Emas 2045 ke Jokowi di IKN******

Pengurus Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menyerahkan Peta Jalan Indonesia Emas dari pihaknya ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat, 22 September 2023.

Peta jalan ini merupakan advis program pembangunan yang lebih terarah hingga 2045 mendatang. Roadmap tersebut diberikan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid pada Malam Apresiasi di kawasan IKN Nusantara yang berada di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Peta jalan ini akan kami gunakan sebagai pedoman dalam perencanaan Indonesia Emas," terang Jokowi usai menerimaroadmapberbentuk buku tersebut.

"Kami berharap rencana pembangunan nasional untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 semakin terarah," kata Arsjad.

Lihat Juga : Proyek Istana Negara dan Lapangan Upacara di IKN Telan Rp1,34 T

Lebih lanjut dia menerangkan, Peta Jalan Indonesia Emas 2045 disusun berdasarkan empat aspek prioritas

Pertama, meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan.

Kedua, aspek kesejahteran. Salah satunya hilirisasi industri dan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketiga, aspek inklusivitas yang menitikberatkan pada kesetaraan gender dan pemberdayaan populasi rentan. Upaya ini penting dilakukan mengingat seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengakses kebutuhan dasar.

"Keempat, aspek keberlanjutan. Aspek ini menargetkan dekarbonisasi dengan memperhatikan dan menjaga keberlangsungan lingkungan,"ujar Arsjad.

Sebagai informasi, dalam Struktur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang diluncurkan pada Juni lalu terdapat 6 bab yang menjadi fokus pembangunan Indonesia.

Enam bab itu adalah Selayang Pandang Pembangunan Indonesia; Megatren dan Modal Dasar; Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan; Indonesia Bertransformasi: Kolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045; Mewujudkan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Negara Nusantara; dan Mengawal Indonesia Emas 2045.

Pada area transformasi ekonomi, pertumbuhan sebesar 5 persen yang saat ini telah digapai, masih perlu ditingkatkan. Dengan skenario transformatif diperlukan rata-rata pertumbuhan sebesar 6 persen Indonesia dapat keluar MIT pada 2041 mendatang. Sedangkan dengan skenario sangat optimis, rata-rata pertumbuhan sebesar 7 persen agar pada 2038 Indonesia dapat keluar MIT.

Lihat Juga : Jokowi Groundbreaking Proyek Strategis IKN, PLN Hadirkan Listrik Andal

Optimistis menggapai cita-cita tersebut, Indonesia dibekali berbagai kekuatan yang harus diperhitungkan.

Pertama, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan angkatan kerja sebesar 146,6 juta. Perluasan lapangan kerja tentunya menjadi fokus penting.

Kedua, optimalisasi peluang bonus demografi. Saat ini Indonesia berada pada periode Rasio Ketergantungan Penduduk yang paling rendah (Puncak Bonus Demografi), yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban suatu negara, sehingga hal tersebut harus bisa dioptimalkan.

Ketiga, letak wilayah Indonesia yang strategis sangat menguntungkan dalam perdagangan internasional. Selain itu, pengaruh musim menjadikan Indonesia menjadi negara agraris.

Keempat, melimpahnya sumber daya alam dengan kekayaan cadangan mineral yang sangat besar, di mana Indonesia menjadi peringkat pertama cadangan Nikel (21 juta MT), Bauksit peringkat ke-6 (1 miliar MT), Tembaga peringkat ke-7 (24 juta MT), Timah peringkat ke-1 (0,8 juta MT).

Namun demikian, Indonesia tetap perlu bersiap menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul, yang terkait dengan peningkatan produktivitas SDM, peningkatan produktivitas modal, perubahan iklim, hingga tantangan stabilitas global ke depan yang semakin dinamis.

Takdir adalah Phoenix

Zulhas Beberkan 2 Strategi Pemerintah Bantu UMKM Berkembang******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasanalias Zulhas mengungkap dua langkah yang akan ditempuh pemerintah dalam membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar terus maju dan berkembang.

Pertama,dengan mengembalikan pengawasan barang impor yang semula dilakukan di luar kawasan pabean (post border) ke pabean (border). Langkah ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan arus deras produk impor.

"Agar jangan sampai di sini barang-barang dari impor banjir. Kalau impornya banjir, UMKM, produksi dalam negeri tertekan, kalah. Kita atur agar impornya tidak membanjiri pasar kita. Apa yang dilakukan? Kemarin dari post borderkembali keborder," kata dia saat mengunjungi ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Kedua, dengan mengatur sistem penjualan onlineyang dinilai mengkhawatirkan. Terutama setelah munculnya platform social commerce, yang algoritmanya mengarah pada produk luar negeri dan diduga melakukan praktik predatory pricing.

"Online-onlineyang ngobral-ngobral itu, kita atur. Masa di sini modalnya sama-sama Rp100 ribu? Dia jualnya Rp20 ribu, di sini Rp100 ribu, mati dong. Orang enggak belanja kemari kan? Nah ini diatur," tegas dia.

Langkah ini dilakukan agar pelaku UMKM serta industri dalam negeri tidak terganggu, namun tetap bisa berjualan secara online.

Dalam kesempatan yang sama, Zulhas juga berterima kasih kepada pihak TikTok Shop yang sudah mematuhi peraturan pemerintah. Diketahui per Rabu (4/10) silam, Pemerintah resmi melarang TikTok Shop untuk berjualan dan melayani transaksi lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 31 Tahun 2023.

Ia juga berharap para pedagang toko offlinebisa mulai berjualan secara online.

"Digital itu satu keniscayaan, memang lama-lama akan digital. Makanya harus diatur. Nah, yang belum mengerti, yang belum belajar, kita nanti ajari biar tokonya selain disini, juga bisa jualan secara online," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Keterlibatan dengan kekuasaan

Menhub Sebut Harhubnas 2023 Momentum Majukan Transportasi RI******

Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi menyebut peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2023 menjadi momentum buat transportasi di Indonesia untuk terus bergerak maju.

"Hari Perhubungan Nasional 2023 ini merupakan momentum untuk terus bersama, bergerak maju, meningkatkan kinerja sektor tranpsortasi demi bangsa dan negara," ujar Budi dalam acara Hub Fest untuk memperingati Harhubnas 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (17/9).

Hal itu dikatakan Budi sejalan dengan tema Harhubnas 2023 kali ini, yakni 'Melaju untuk Tranportasi Maju'. Sebab, menurutnya, perjalanan pemerintah dalam membangun transportasi untuk kemajuan bangsa dan negara masih sangat panjang.

Adapun Harhubnas diperingati setiap tanggal 17 September. Budi menjelaskan, tema 'Melaju Untuk Transportasi Maju' juga sangat relevan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang dituntut untuk terus melakukan perbaikan, mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan pelayanan.

Sebagai informasi, Kemenhub juga meluncurkan logo Harhubnas 2023 berupa 'Segitiga Ungu Dengan Arah Panah Ke Atas'.

Simbol panah merupakan simbol melesat dan tepat sasaran dengan arti pembangunan sektor transportasi tidak hanya harus cepat, tapi juga harus tepat sasaran. Tidak hanya dibangun atau jadi, tapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat.

Sementara untuk warna ungu merupakan simbol tekad dan kesungguhan. Warna ungu ini memiliki arti harus melayani masyarakat dan mengabdi kepada negara dengan setulus hati.

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, peringatan Harhubnas bukan ajang hura-hura dan berfoya-foya. Menhub berpesan agar momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi para insan transportasi di seluruh Indonesia.

"Mari kita semangat untuk bekerja lebih keras lagi untuk melayani masyarakat dan memajukan transportasi Indonesia," tutur Menhub.

Adapun dalam acara Hub Fest 2023 yang digelar untuk memperingati Harhubnas 2023 di Istora Senayan, Minggu (17/9) dibuka dengan pertunjukan marching band dan brass band dari Kemenhub.

Sebelum tim marching band dari Poltekbang Medan menampilkan pertunjukannya, acara lebih dahulu dibuka oleh pertunjukan beberapa tarian daerah dari seluruh penjuru Nusantara seperti tarian Sumatera Utara, Dayak, Jawa Timur, hingga Betawi.

Tentang mimpi musim panas

Pemerintah Wajibkan Perusahaan Lapor Lowongan Kerja******

Pemerintah mewajibkan perusahaan melapor lowongan kerjamelalui sistem informasi ketenagakerjaan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

Dalam peraturan yang ditandatangani pada 25 September 2023 itu, perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja dalam dan luar negeri.

Pasal 5 aturan tersebut menyatakan pelaporan lowongan kerja harus memuat informasi, seperti identitas pemberi kerja, nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan masa berlaku lowongan pekerjaan.

Selanjutnya, pelaporan lowongan kerja juga harus memuat informasi jabatan yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, keterampilan atau kompetensi, pengalaman kerja, upah dan gaji, domisili wilayah kerja, dan informasi terkait lainnya.

"Dalam hal lowongan pekerjaan telah terisi, pemberi kerja wajib melaporkan kepada menteri melalui sistem informasi ketenagakerjaan," demikian bunyi Pasal 6 aturan tersebut.

Sementara, lowongan pekerjaan yang berasal dari luar negeri dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Pemerintah menyebut aturan ini diterbitkan demi meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja. Selain itu, informasi lowongan pekerjaan dari pemberi kerja juga perlu diketahui oleh masyarakat.

Pemerintah juga bakal memberikan penghargaan bagi para pemberi kerja yang melaporkan lowongan pekerjaan. Adapun penghargaan yang diberikan dalam bentuk piagam atau bentuk lainnya.

Sebaliknya, pemerintah juga bakal memberikan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan.

[Gambas:Video CNN]