bonus168

Enam telinga zaman prasejarah menghadap ke langit

kakek zeus pemilik slot

Cerita Prabowo Pernah Punya Utang di Bank Mandiri******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merasa emosional saat menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 karena pernah punya utangsaat masih menjadi nasabah Bank Mandiri.

"Saya punya rasa emosional yang sangat personal dengan Mandiri. Saya nasabah Mandiri beberapa tahun lalu dan saya rasa track recordsaya di Mandiri tidak terlalu buruk, benar Pak Darmawan (Direktur Utama Mandiri Darmawan Junaidi)?" ucap Prabowo dalam sambutannya di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).

"Saya bayar 100 persen utang saya kepada Anda (Mandiri), 100 persen, tidak ada potongan sama sekali. Saya rasa, mungkin dalam sejarah Indonesia, saya adalah bagian dari sedikit (orang) yang mau bayar (utang) 100 persen, di antara nasabah Anda (Mandiri)," pamernya.

Selain itu, Prabowo menyebut prestasi Mandiri di kancah global. Ia mengatakan Bank Mandiri menempati urutan ke-300 dari Forbes Global 500.

Di lain sisi, Prabowo berkelakar soal kehadirannya di forum ini. Ia mengaku sebenarnya ragu menghadiri Mandiri Investment Forum, yang semula direncanakan bakal dihadiri langsung Presiden Joko Widodo.

"Tapi saya paham betul bahwa ini adalah semacam instruksi dari bos saya," ucap Prabowo berkelakar.

"Satu hal yang saya pelajari di dalam karier saya yang sangat panjang, yaknigolden rules. Nomor satu, bos selalu benar. Nomor dua, kalau dia salah, lihat aturan nomor satu, bos selalu benar. Nomor tiga, bersyukur bahwa dia adalah bos Anda," tandasnya.

Presiden Jokowi tak bisa hadir dalam agenda ini karena harus bertolak ke Melbourne untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Australia. Sang Kepala Negara berangkat pada Senin (4/3) bersama delegasi terbatas.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Obat besar

autowin88

Jadi juri Zayed Award 2024, Megawati diwawancara Radio Vatikan******

Jakarta (ANTARA) - Presiden ke-5 RI Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri bersama para juri Zayed Award for Human Fraternity 2024 melangsungkan wawancara bersama Radio Vatikan usai bertemu Paus Fransiskus di Vatikan, Roma, Italia, Senin (18/12).

Dalam keterangan yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, Megawati bersama para juri penghargaan internasional dan independen tahunan terhadap persaudaraan manusia itu langsung menuju kantor Radio Vatikan untuk diwawancarai terkait pertemuan mereka dengan Paus Fransiskus dan misi perdamaian yang diemban Zayed.

Usai turun dari mobil, dua anggota dewan juri, yakni Sekretaris Jenderal Zayed Award for Human Fraternity Mohamed Abdelsalam bersama mantan dirjen UNESCO sekaligus politikus Bulgaria Irina Georgieva Bokova, menggandeng tangan Megawati untuk menuju halaman kantor Radio Vatikan.

Penyiar Radio Vatikan menyambut kedatangan para anggota dewan juri tersebut dan mempersilakan mereka menuju ruang wawancara.

Seorang penerjemah pun ikut mendampingi Megawati selama sesi wawancara yang berlangsung hampir dua jam dan diakhiri dengan foto bersama.

Baca juga: Megawati dan Paus Fransiskus bertemu bahas perdamaian dunia, iklim

Turut mendampingi Megawati dalam kunjungan itu antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Menkumham RI Yasonna Laoly, yang ketiganya menunggu di sekitar gedung Radio Vatikan.

"Usai wawancara, para juri akan melakukan rapat sesi terakhir hari ini untuk menentukan pemenang Zayed Award 2024 yang akan diumumkan di Abu Dhabi pada Februari 2024 mendatang," kata Megawati usai wawancara dengan Radio Vatikan.

Sebelumnya, saat bertemu Paus Fransiskus di Istana Apostolik, Vatikan, ketua umum PDI Perjuangan itu mendapat dua buku karya pemimpin gereja Katolik seluruh dunia tersebut.

Zayed Award for Human Fraternity adalah penghargaan yang mengakui individu atau entitas di seluruh dunia yang memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan umat manusia dan hidup berdampingan secara damai.

Pada tahun 2019, Paus Fransiskus serta Imam Besar Al Azhar Ahmed Al Tayeb berkumpul untuk menandatangani Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan yang bersejarah.

Baca juga: Megawati dapat dua buku dari Paus Fransiskus

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023

Penguasa segala sesuatu

syarat menggunakan kredivo

KPK panggil Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahardian******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cahyo Rahardian Muzhar sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan dokumen di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ( Ditjen AHU).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Cahyo Rahardian Muzhar," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain Cahyo, penyidik KPK hari ini juga turut memanggil dua pejabat Ditjen AHU lainnya untuk dimintai keterangan terkait perkara yang sama, yakni Direktur Perdata Kemenkumham RI Santun Maspari Siregar dan Fungsional Analis Hukum Kelompok Badan Hukum Direktorat Perdata Ditjen AHU Kemenkumham RR Rahayu Lestari Sukesih.

Meskipun demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keterangan apa saja yang akan didalami penyidik KPK dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Dalam perkara tersebut, penyidik KPK telah menahan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) sebagai tersangka pemberi suap.

Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 hingga 2022 terkait status kepemilikan.

Menurut dia, untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai rekomendasi yang diperoleh yang tepat adalah EOSH.

Alex menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM.

Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk AHU PT CLM. EOSH, kata Alex, menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya.

Alex mengatakan bahwa besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah sekitar Rp4 miliar.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri dan untuk itu EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah sekitar Rp3 miliar.

Menurut dia, HH juga meminta bantuan EOSH selaku Wamenkumham pada saat itu untuk membantu proses buka blokir hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM dan atas kewenangan EOSH proses buka blokir akhirnya terlaksana.

Ia mengatakan bahwa HH kembali memberikan uang sejumlah sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK, menurut dia, menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH kepada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.

HH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca juga: KPK tahan pihak swasta dalam kasus dugaan suap di Kemenkumham
Baca juga: KPK periksa tersangka pemberi suap ke Eddy Hiariej
 

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023

Penguasa Perang Surga

cara kredit hp di shopee tanpa kartu kredit

Bawaslu: Mayor Teddy hadiri debat capres sebagai ajudan Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan kehadiran Mayor Inf Teddy Indra Wijaya dalam debat pertama Pilpres 2024 pada Selasa (12/12) pekan lalu terbukti hanya sebagai ajudan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang masih menjabat Menteri Pertahanan RI.

"Diketahui calon presiden nomor urut dua saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan atau pejabat negara, sehingga yang bersangkutan dilarang untuk menggunakan fasilitas dalam jabatanya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara yang dimaksud sebagaimana ketentuan pasal 281 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga kehadiran Mayor Teddy pada kegiatan debat tanggal 12 Desember 2023 di KPU dalam kapasitas sebagai petugas pengamanan," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam Konferensi Pers Hasil Pengawasan Bawaslu pada Masa Tahapan Kampanye Pemilu 2024 di Jakarta, Selasa.

Bagja menyatakan berdasarkan temuan Bawaslu di lapangan, Mayor Teddy sebagai anggota TNI tidak terbukti ikut ke dalam tim atau pelaksanaan kampanye merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana ketentuan dengan ancaman pidana Pasal 280 Ayat 3 Juncto Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan terkait dengan jabatannya sebagai ajudan calon presiden dengan nomor urut dua itu, Bawaslu juga menyatakan pihak yang dilaporkan bukan termasuk tim pelaksana kampanye pada Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA).

Baca juga: TKN: Mayor Teddy bukan timses tapi ajudan Prabowo 
Baca juga: TNI nilai keberadaan ajudan Prabowo Mayor Teddy tak langgar aturan

Kemudian terkait dengan pemberian teguran kedua, Bagja menyatakan masih melihat situasi dan hasil kajian bersama jajarannya. Sebab, sebagaimana perjanjian yang Bawaslu buat bersama Mabes TNI, segala bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota TNI dan berkaitan dengan netralitas instansi, proses tindak lanjutnya yang berupa pemberian hukuman akan diserahkan kepada TNI.

"Kita lihat nanti. Soal pakaian dan gestur juga ya tergantung dari hasil kajian kami yang pada saat ini masih dilakukan. Selesainya? Nanti," katanya.

Hal lain yang Bagja tekankan dalam kesempatan itu yakni TNI/Polri memang tidak diperbolehkan ikut menjadi tim kampanye atau anggota pelaksana kampanye. Namun, kehadirannya diperbolehkan jika hanya memenuhi kapasitasnya sebagai pengamanan.

Sebelumnya dalam debat pertama capres Pemilu 2024, sebagian masyarakat mempertanyakan kehadiran Mayor Inf Teddy Indra Wijaya yang videonya beredar di media sosial.

Dalam video tersebut, Teddy Indra Wijaya selaku ajudan pribadi capres nomor urut 2 Prabowo Subianto itu tersorot kamera sedang duduk bersama jajaran pendukung pasangan calon Prabowo-Gibran sambil mengenakan warna pakaian yang serupa.

Hal tersebut membuat publik mempertanyakan netralitas TNI yang diketahui dilarang ikut sebagai pelaksana dan tim kampanye, sebagaimana diatur pada Pasal 280 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Baca juga: Anies kunjungi Ponpes Al-Aziziyah NTB untuk minta doa para alim ulama
Baca juga: Ganjar dapat pesan dari pegawai difabel di pabrik rokok Bantul

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2023

Rencana perjalanan cepat

situs judi on

Inggris, Jerman tolak seruan gencatan senjata segera di Gaza******

Berlin (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron dan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menolak seruan gencatan senjata segera dan menyeluruh di Gaza.

Kedua menteri hanya mendorong jeda kemanusiaan lanjutan agar bantuan untuk warga sipil bisa tersalur lebih banyak.

Dalam artikel bersama yang diterbitkan Sunday Times, Cameron dan Baerbock menegaskan kembali dukunga untuk  operasi militer Israel.

Keduanya mendesak Hamas meletakkan senjata guna membuka jalan bagi terciptanya gencatan senjata dan perdamaian berkelanjutan di kawasan tersebut.

“Kami tak yakin seruan gencatan senjata segera dan menyeluruh saat ini dengan harapan menjadi permanen, sebagai cara yang tepat," kata kedua menteri.

"Prakarsa itu mengabaikan alasan Israel terpaksa membela diri: Hamas menyerang Israel secara biadab dan setiap hari masih menembakkan roket-roket untuk membunuh warga Israel. Hamas harus meletakkan senjatanya," kata mereka.

Baca juga: 4.301 truk bantuan sudah tiba di Gaza sejak 21 Oktober

“Tujuan kami tak bisa sekadar mengakhiri pertempuran hari ini. Perdamaian harus bertahan berhari-hari, bertahun-tahun, dan bergenerasi-generasi. Oleh karena itu, kami mendukung gencatan senjata, tetapi hanya jika gencatan senjata itu berkelanjutan."

Cameron dan Baerbock berjanji bahwa Inggris dan Jerman akan meningkatkan upaya diplomatik dalam  menciptakan jeda kemanusiaan yang lebih banyak sehingga bantuan-bantuan penting bisa tersalurkan kepada warga sipil di Gaza.

“Kami melihat pada akhir November, jeda itu berhasil diterapkan. Jadi kami mendorong upaya diplomatik agar  menyetujui jeda lebih lanjut guna memasukkan bantuan lebih banyak dan membebaskan sandera lebih banyak," kata mereka.

Mereka meminta Hamas berhenti menembakkan roket dan membebaskan semua sandera. Mereka juga mengingatkan Israel agar mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional.

“Israel tidak akan memenangkan perang ini jika operasi mereka menghancurkan harapan hidup berdampingan secara damai dengan Palestina,” kata mereka.

“Israel memiliki hak  menghilangkan ancaman yang ditimbulkan oleh Hamas. Namun, terlalu banyak warga sipil yang terbunuh. Pemerintah Israel harus berbuat lebih banyak untuk membedakan mana teroris dan mana warga sipil, memastikan operasinya  menargetkan para pemimpin Hamas dan mata-matanya," pungkas mereka.

Baca juga: Jamaah Palestina diserang pemukim Israel di masjid Tepi Barat

Sumber: Anadolu

 

Penerjemah: Shofi Ayudiana
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023

Naga perang datang ke pintu

cara jitu menang slot higgs domino

Satgas UUCK Sosialisasikan Kemudahan Perizinan bagi UMKM Bandung******

Jakarta, CNN Indonesia--

Satgas UU Cipta Kerja (UUCK) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (UUCK) hadir untuk mempermudah peraturan aktivitas investasi pelaku usaha, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari masyarakat seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Melalui UU Cipta Kerja, ada usaha deregulasi sehingga persyaratan perizinan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih handal, dan terintegrasi melalui satu pintu saja yaitu OSS (Online Single Submission)," kata Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta.

Hal itu diungkapkan dalam sosialisasi kebijakan terkait perizinan berusaha dalam workshop bertema Peran dan Manfaat UU Cipta Kerja bagi Pelaku Usaha di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (20/2).

Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Dimas Oky Nugroho, menambahkan bahwa penyampaian saran dan kritik terkait kebijakan bisa dilakukan melalui media sosial @satgasciptakerja.

"Masukan dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan analisis kami untuk perbaikan-perbaikan ke depan baik dari sisi penyempurnaan aturan, atau dari sisi implementasinya," paparnya.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Merry Ruslina Ambarita menyebut, setelah UU Cipta Kerja disahkan, perizinan pariwisata diintegrasikan hanya melalui OSS.

"Kalau dulu kan, perizinan operasional ada di kementerian A, lalu perizinan lain ada di kementerian B, jadi buat pusing pelaku usaha," katanya.

Dirinya mengakui, perlu ada beberapa perbaikan dalam peraturan standar usaha untuk pariwisata dan ekonomi kreatif dalam Permenparekraf No. 4 tahun 2021.

Sementara, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Delfinur Rizky menjelaskan bahwa penerbitan NIB semenjak adanya UU Cipta Kerja semakin mudah. Sektor investasi pun mengalami tren peningkatan mencapai US ribu.

"Per hari ini, sudah ada 7,53 juta NIB terbit dengan sebagian besar terbit di Jawa Barat dengan proyek usaha mikro kecil," ujar Rizky.

Tak hanya terkait penerbitan NIB, UU Cipta Kerja juga menggratiskan sertifikasi halal dan mempercepat penerbitan SNI, kemudahan perizinan bagi PT Perseorangan, serta kemudahan dalam sistem kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.

Salah satu contohnya, adalah kemitraan antara Nestle dan peternak sapi perah di Jawa Timur, di mana peternak mengalami peningkatan pendapatan dan usaha besar mendapatkan retribusi pajak.

Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat, Riswandi, menyarankan agar sosialisasi implementasi perizinan digiatkan ke pemerintah daerah.

Menurutnya, kejadian di lapangan tidak sesuai dengan peraturan. Riswandi juga mendorong revisi PP 5 tahun 2021 segera diselesaikan.

Merespons Riswandi, Arif berjanji bahwa revisi peraturan akan segera diselesaikan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah akan digencarkan.

"Yang penting bagi pelaku usaha kan jelas secara prosedur dan harga, sehingga satgas berkomitmen untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait." ujarnya.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]