slot online hari ini

Novel Tuan Raja Dewa

Kemenhub Buka Suara Soal Pesawat Susi Air yang Dibakar di Papua******

Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara soal kasus penyerangan pesawat Susi Air PK - BVY di Lapter Paro, Papua.

Ditjen Perhubungan Udara telah menerima laporan awal terkait kasus penyerangan pesawat milik maskapai Susi Air PK-BVY pada hari ini, Selasa (7/2) pukul 06.17 waktu setempat (LT) di Lapangan Terbang (Lapter) Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.

"Berdasarkan laporan, pesawat PK-BVY rute penerbangan perintis Timika - Paro take off normal dari Bandara Timika pukul 05.30 LT, dan landing pukul 06.17 LT di Lapangan Terbang Paro," kata Adita Irawati selaku Juru Bicara Kemenhub melalui keterangan resmi.

Ia mengatakan saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak keamanan TNI AU. Rencananya pihak TNI AU akan terbang kembali melintasi Lapter Paro untuk membantu observasi keadaan di sana.

Di samping itu, Ditjen Perhubungan Udara juga memerintahkan Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke terus memonitor dan menyampaikan kondisi terkini pada kesempatan pertama.

Pesawat Susi Air PK BVY dilaporkan dibakar di Paro, Nduga, Papua. Managing Director Susi Air Nadine Kaiser menyebut pesawat mendarat dengan aman di airstrip Paro. Lalu, 2,5 jam kemudian ELT pesawat atau pemancar sinyal darurat aktif.

"Dan confirmed pesawat dibakar," kata Nadine saat dihubungi.

Pihak Susi Air pun kini tengah menelusuri keberadaan pilot dan penumpang pesawat PK BVY.

Kuasa hukum Susi Air Donal Fariz menyatakan sampai saat ini maskapai belum mengetahui secara pasti lokasi pilot dan penumpang.

"Kami menelusuri keberadaan pilot yang sampai jam ini belum bisa dipastikan lokasinya secara tepat, termasuk para penumpang yang menaiki pesawat," kata Donal.

Ia mengatakan Susi Air tengah berkoordinasi dan pihak otoritas terkait untuk mempercepat pengusutan dan penanganan peristiwa kebakaran pesawat tersebut.

Ia mengatakan Susi Air juga mengecek dugaan sabotase dari pihak tertentu terhadap pesawat.

"Kami berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk membantu mempercepat proses mengetahui kejadian tersebut, keberadaan pilot, dan kejadian yang terjadi pagi ini," ucapnya.

Ia berharap keberadaan pilot dan penumpang bisa segera dipastikan.

Sementara itu, Polda Papua akan menerjunkan tim ke Bandara Distrik Paro untuk mengusut kebakaran yang terjadi pada pesawat Susi Air itu.

"Kita baru dapat informasi, ini mau dikonsolidasi. Secepatnya kita akan kirimkan anggota," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Kombes Faizal Rahmadani.

[Gambas:Video CNN]

mimpi basah jiwa

BPDPKS Bantah Tudingan Petani Program B35 Untungkan Wilmar Cs******

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) membantah tudingan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang menyebut dana subsidi dan program B35 menguntungkan raksasa korporasi seperti Wilmar yang meraup Rp14 triliun.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman menegaskan penyaluran subsidi selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan solar dengan pungutan ekspor kepada perusahaan sawit adalah hal yang berbeda.

"Tidak ada kaitannya antara pungutan ekspor dengan produksi ini. Itu berdiri sendiri-sendiri. Saya tekankan berdiri sendiri-sendiri. Banyak perusahaan biodiesel yang bukan eksportir," kata Eddy di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Eddy menegaskan uang subsidi itu bukan untuk kepentingan pengusaha. Menurutnya, subsidi justru menjaga agar harga biodiesel dan solar di masyarakat terjangkau.

Ia juga membantah tudingan SPKS bahwa arah kebijakan hingga anggaran BPDPKS dipengaruhi nama-nama besar pimpinan perusahaan sawit. SPKS sebelumnya menuding 4 nama pengusaha sawit secara spesifik, yakni Freddy Widjaja, TP Rachmat, Martias Fangiono, dan Martua Sitorus main mata di Komite Pengarah BPDPKS.

"Tidak ada. Komite Pengarah itu terdiri hanya 8 menteri. Yang perusahaan-perusahaan itu narasumber disebutnya. Narasumber itu apabila diperlukan, termasuk petani. Apkasindo (petani sawit) itu juga narasumber. Oh tidak menentukan. Seperti Anda bilang ke saya 'Pak lewat sini', saya bilang 'Ah, gak mau'. Gak menentukan dong," tegas Eddy.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal SPKS Nasional Mansuetus Darto mengkritik pemerintah, termasuk BPDPKS. Ia menuturkan selain Wilmar, Musim Mas juga menjadi perusahaan yang paling banyak mendulang keuntungan dari program tersebut. Hal tersebut ia ungkapkan dalam peluncuran laporan yang berjudul "Raksasa Penerima Subsidi".

Darto menyebutkan perhitungan tersebut dilakukan SPKS berdasarkan subsidi harga indeks pasar (HIP) biodiesel yang diberikan BPDPKS dikurangi pungutan ekspor yang dibebankan kepada perusahaan. Data yang digunakan adalah periode 2019 hingga 2021.

Pada 2021, penggunaan dana BPDPKS untuk pembayaran selisih harga biodiesel mencapai Rp51 triliun atau 97,09 persen dari total realisasi belanja BPDPKS.

"Perusahaan yang paling untung itu adalah Wilmar. Dia dipungut kurang lebih hanya sekitar Rp7 triliun dan kemudian mendapatkan subsidi kurang lebih Rp22 triliun. Artinya ada sekitar Rp14 triliun dia memperoleh keuntungan, bukan lagi subsidi, tapi keuntungan dari proyek biodiesel yang dikembangkan oleh Wilmar tersebut," kata Darto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Secara rinci, SPKS mencatat Wilmar mendapatkan subsidi dari BPDPKS sebesar Rp22,14 triliun. Sedangkan pungutan ekspor yang dibebankan hanya Rp7,71 triliun. Dengan begitu, Wilmar untung Rp14,42 triliun.

Urutan kedua penerima subsidi terbesar adalah Musim Mas. Darto menjelaskan perusahaan ini dipungut biaya ekspor Rp10,23 triliun, tapi masih mendapatkan untung sekitar Rp1 triliun karena subsidi yang diterima mencapai Rp11,15 triliun.

"Dari total dua belas kelompok korporasi yang menerima subsidi biodiesel selama 2019 hingga 2021, sembilan kelompok korporasi menerima keuntungan, antara lain Wilmar, Musim Mas, Sinar Mas, Permata Hijau, Darmex Agro, Louis Dreyfus, Sungai Budi, Best Industry, dan Jhonlin," tulis laporan tersebut.

Darto menyebut hanya dua kelompok korporasi yang tidak untung dari program B35 ini, yakni Royal Golden Eagle dan KPN Crop. Sementara itu, satu perusahaan bernama First Resources tidak bisa dikategorikan untung atau tidak karena data transaksi ekspornya tidak diketahui.

[Gambas:Video CNN]

Tauren tercela

IHSG Loyo ke 6.765, 11 Indeks Sektoral Rontok******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.765 pada Jumat (10/3). Indeks saham melemah 34,49 poin atau 0,51 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,94 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,67 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 164 saham menguat, 370 terkoreksi, dan 208 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak bergerak di zona merah. Tercatat Nikkei 225 di Jepang melemah 1,67 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 2,65 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan minus 1,01 persen.

Sementara, bursa saham Eropa bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,63 persen, indeks CAC 40 di Prancis minus 0,12 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,01 persen.

Bursa Amerika juga mengikuti jejak Asia yang kompak melemah. Indeks S&P 500 melemah 1,85 persen, indeks NYSE Composite melemah 1,94 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 2,05 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sarjana Shenwu

Kemenperin Usut Penyelundupan Sepatu Bekas Untuk Donasi dari Singapura******

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan mengusut kasus maraknyaimpor ilegalsepatu bekas lantaran menjadi kendala industrialas kaki untuk tumbuh optimal. Kasus terbaru yang disoal adalah penyelundupan sepatu bekasuntuk didonasikan dalam program daur ulang sepatu di Singapura melalui Batam.

Dari hasil investigasi seorang jurnalis di Singapura, terungkap bahwa sepatu bekas yang disumbangkan pemiliknya untuk proyek daur ulang seperti untuk alas taman bermain hingga trek lari. Namun ternyata, sepatu-sepatu donasi tersebut berakhir di pasar-pasar loak di Indonesia.

"Praktik impor ilegal sepatu bekas ini harus dihentikan karena berdampak buruk bagi industri alas kaki dalam negeri," katanya melalui keterangan resmi, Senin (6/3).

Menanggapi penyelundupan tersebut, Agus menyebut impor ilegal sepatu bekas dilakukan secara terorganisasi dan menyalahgunakan proyek sosial. Ia akan menggandeng pemangku kepentingan terkait untuk menindaklanjuti kasus itu.

"Kemenperin tidak bisa sendirian bertindak memerangi aktivitas impor ilegal ini. Perlu dukungan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menerapkan aturan dengan tegas," ujarnya.

Saat ini, Agus mengatakan pihaknya telah berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait masalah impor ilegal, serta peningkatan pengawasan barang impor sampai ke pelabuhan terkecil.

Selain itu, Kemenperin juga berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dalam rangka penyusunan larangan dan pembatasan (lartas) untuk produk  tekstil dan produk tekstil (TPT).

Agus mengusulkan agar impor produk alas kaki tetap dilakukan di border dan mengusulkan pemberian insentif Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) terhadap impor bahan baku dan bahan penolong bagi produk alas kaki merek lokal.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Perjalanan Dimensi Raja Iblis

Erick Thohir Angkat Anak Buah Luhut Jadi Komisaris Pelindo******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi mengangkat Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan, Jodi Mahardi, sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo.

Pengangkatan anak buah Luhut sebagai Komisaris Pelindo ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-34/MBU/02/2023. SK tertanggal 22 Februari 2023 itu berisi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero).

Perubahan dewan komisaris ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kementerian BUMN. Pelantikan Sudung Situmorang sebagai Plt. Komisaris Utama/Komisaris dan Jodi Mahardi sebagai Komisaris Pelindo juga dilakukan dalam RUPSLB tersebut.

"Saya mewakili manajemen Pelindo mengucapkan terima kasih atas arahan dan kontribusi terbaik yang telah diberikan oleh Pak Marsetio dan Pak Rainier selama bersama Pelindo," ujar Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono dalam keterangan resmi, Rabu (22/2).

"Kami juga mengucapkan selamat dan sukses atas penugasannya di tempat baru. Dalam kesempatan ini, kami juga mengucapkan selamat atas penugasan baru Pak Sudung serta bergabungnya Pak Jodi di keluarga besar Pelindo," imbuhnya.

Arif berharap formasi baru pimpinan Pelindo bisa membawa semangat serta energi baru. Selain itu, ia berharap kehadiran Sudung dan Jodi bisa meneruskan perjuangan mewujudkan visi Pelindo menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia.

Berikut jajaran Dewan Komisaris Pelindo terbaru:

Plt. Komisaris Utama/Komisaris: Sudung Situmorang
Komisaris: Didi Sumedi
Komisaris Independen: Heru Sukanto
Komisaris Independen: Muchtar Luthfi Mutty
Komisaris: Arif Toha Tjahjagama
Komisaris: Jodi Mahardi

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kaisar Kekacauan

DPR Sindir BPKH Soal Biaya Haji: Jadi Kasir Kemenag Aja******

Anggota Komisi VIII DPR kompak mengkritik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengaku sependapat dengan usulanbiaya haji Kementerian Agama (Kemenag).

Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) itu, BPKH mengaku setuju dengan usulan biaya haji rasio 70:30 atau 70 persen ditanggung jemaah dan sisanya ditanggung nilai manfaat.

"Menyetujui komposisi rasio BIPIH 70 persen sebagaimana usulan Kemenag," bunyi rekomendasi tersebut.

"Sepertinya BPKH ini jadi kasir aja dari Kementerian Agama, belum apa-apa sudah loyo. Ejakulasi dini. Sependapat dengan Menteri Agama, kita belum bahas secara final kok saudara sudah berasumsi seperti itu," kata Tamliha di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Tamliha berpandangan BPKH seharusnya memiliki jiwa entrepreneurship yang bagus dan pandai mencari peluang investasi. Sementara, kesan yang disampaikan BPKH saat ini seolah-olah menunjukkan bahwa uang yang dipegang akan segera habis.

Menurutnya, jika BPKH bersikukuh menerapkan rasio 70:30, maka terbuka peluang banyak jemaah tunggu yang akan menarik setoran awal mereka.

"Jika Allah memberi pemikiran yang sama, hati-hati duit saudara bisa terkuras. Saudara bilang duit akan habis itu suudzon pada Tuhan, pada Allah. Harus ada optimisme," ungkapnya.

Kritik serupa juga disampaikan Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis yang mengaku tergelitik dengan paparan BPKH. Pasalnya, dalam paparan itu dicantumkan tulisan 'BPKH sependapat dengan usulan Kementerian Agama RI karena sejalan dengan sustainabilitas keuangan haji, keadilan, dan istitha'ah keuangan'.

Azis menilai seharusnya tidak ada yang bisa bersepakat tanpa melalui Panja BPIH.

"Tidak ada kesepakatan sebelum Panja ini selesai, kalau sudah gitu (sepakat), ya selesai aja kita rapat, Bang. Sudah sependapat kok Kemenag sama BPKH, kita (DPR) tinggal tanda tangan saja," sindir Azis.

Tak sampai di situ, menurutnya BPKH hanya memunculkan nilai-nilai yang pesimis selama ini.

"Kok bisa-bisanya sependapat, kami di Panja itu apa? Dilepehin? Dianggap tidak ada? Kalau konteks demikian sudah pas, ketok aja. Biar aja BPKS sama pemerintah, mau diapain lagi juga sudah akur barang ini," lanjutnya.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana J menyahuti cecaran itu sebagai salah paham. Menurutnya, BPKH bersepakat dengan nilai-nilai yang diusung yakni berkelanjutan, adil, dan istitha'ah.

"Salah tulis saja itu," ujar Acep.

[Gambas:Video CNN]