erek erek 2d berkelahi 655Jutaan kata 830918Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot gacor menang besar》
Pelni Kerek Harga Tiket Kapal 23 Persen usai 10 Tahun Tak Naik******
PT Pelni (Persero) menaikkantarif tiket untuk kapal penumpang rata-rata sebesar 23 persen dari harga sebelumnya sejak 1 Juni 2023.
Direktur Utama Pelni Tri Andayani mengatakan kenaikan terjadi karena dalam waktu 10 tahun tidak ada penyesuaian tarif.
Dalam hal ini, ia mengatakan kenaikan tarif untuk masing-masing rute berbeda.
Dia mengatakan kenaikan tarif ini tidak memberikan dampak pada penurunan penumpang.
"Peningkatan tarif penumpang per 1 Juni itu tidak berdampak, karena memang 10 tahun tidak mengalami penyesuaian," katanya.
Lihat Juga :![]() |
"Dan regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan memandang bahwa itu hal yang wajar," imbuhnya.
Ia menambahkan meski tarif naik namun jumlah penumpang terus melonjak sampai Juli. Padahal, jumlah penumpang setelah Lebaran biasanya turun.
"Fluktuasi dari Januari sampai Juni bahkan sampai Juli terus meningkat," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Data BPS: Ketimpangan Gender Turun karena Makin Banyak Wanita Bekerja******
Ketimpangan gender di Indonesia makin menurun. Hal ini tercermin dari makin banyaknya wanitayang bekerja.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ketimpangan gender pada 2022 menjadi 0,459, turun dibandingkan 2021 yang di level 0,465. Penurunan lebih tinggi terjadi dari 2020 yang berada pada posisi 0,472.
Data indeks ini menunjukkan bahwa ketimpangan antara laki-laki dan perempuan makin mengecil atau kesetaraan makin membaik.
Pudji menjelaskan ketimpangan gender ini diukur melalui tiga dimensi yakni kesehatan reproduksi, pemberdayaan gender dan pasar tenaga kerja.
Selain itu, perbaikan indeks gender juga terlihat dari pendidikan. Di mana, persentase perempuan sekolah sampai jenjang minimal SMA meningkat.
Berdasarkan wilayahnya, ada 15 provinsi yang memiliki indeks ketimpangan gender di bawah capaian nasional. Sementara 19 sisanya berada di atas capaian nasional.
Indeks ketimpangan gender turun terdalam terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara 0,064. Sedangkan peningkatan ketimpangan gender tertinggi terjadi di DKI Jakarta 0,126.
[Gambas:Video CNN]
Label:aplikasi laku laku、rincian pinjaman kredivo、tidak usah bayar pinjaman online
Terkait:bandar jaya togel、situs judi slot aman dan terpercaya、74 togel、erek2 52、situs slot resmi gacor hari ini、mpoxtra838、kode alam melihat anjing togel、6d sydney paito、cara membeli hp kredit di akulaku、pinjaman online resmi bunga rendah
bab terbaru:kredivo cicilan hp(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mendatangi Xinyi Group, produsen kaca dan solar panel di China agar berinvestasi di Indonesia.
Bahlil mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas rencana investasi Xinyi Group di Kawasan Rempang Eco-City yang terletak di Batam, Kepulauan Riau.
"Saya lihat Xinyi adalah salah satu pemain yang terbesar di dunia yang insyaallahakan melakukan investasi di Indonesia, di Rempang," ujar Bahlil, dikutip daridetik finance, Rabu (19/7).
CEO Xinyi Group Gerry Tung memberikan apresiasi kepada pemerintah atas kemudahan dalam penanaman modal di Indonesia. Meningkatnya iklim investasi dan potensi ekonomi Indonesia merupakan salah satu faktor yang mendorong Xinyi Group memutuskan untuk menambah investasinya di Indonesia.
Lihat Juga :![]() |
"Kita selama beberapa tahun ini sudah memperhatikan bahwa investasi di Indonesia sangat bagus. Telah banyak perubahan. Kita sudah investasi di Gresik, sekarang karena kita melihat perkembangan sangat bagus jadi kita tertarik untuk berkembang ke industri yang baru, termasuk yang di Batam ini," kata Gerry.
Xinyi Group yang merupakan perusahaan dari Xinyi Glass dan Xinyi Solar adalah perusahaan multinasional yang berbasis di Hong Kong dan memiliki operasi di seluruh dunia. Perusahaan ini adalah salah satu produsen kaca terbesar, dengan berbagai produk kaca yang digunakan dalam sektor otomotif, konstruksi, dan energi.
Selain itu, Xinyi Group juga merupakan pemimpin dalam pembuatan solar panel, memanfaatkan teknologi canggih dan berkelanjutan untuk mendukung transisi global ke energi terbarukan.
[Gambas:Video CNN]
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi merespons kebijakanIndia menyetop ekspor beras mulai 20 Juli 2023. Menurutnya, Indonesia perlu hati-hati menyikapi langkah India tersebut.
Ia menyebut Indonesia sebenarnya tidak dalam posisi meminta beras impor dari India. Justru India yang menawarkan beras ke Indonesia dan telah meminta trade balance atau neraca perdagangan ke Kementerian Perdagangan dan Bapanas.
Kendati begitu, ia menyebut langkah India tersebut tetap harus diwaspadai.
"Tapi kita tidak boleh teledor dan harus selalu waspada. Dan menjaga hubungan baik dengan seluruh negara lain," tambahnya.
Lebih lanjut, Arief menjelaskan pemerintah akan mengutamakan produksi beras dalam negeri terutama dalam mengantisipasi El Nino. Selain itu, impor beras juga dilakukan secara paralel.
Dari total 2 juta ton rencana beras impor tahun ini, sebanyak 500 ribu ton sudah masuk. Produk impor itu berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan.
"Kita utamakan produksi dalam negeri. Saat bersamaan pak presiden meminta kita semua menteri dan kepala lembaga meningkatkan produksi. Paralel kita juga siapkan importasi. Kita jaga bersama," kata Arief.
India resmi mengumumkan bakal menyetop ekspor beras. Larangan ini berlaku mulai 20 Juli 2023. Langkah ini dikhawatirkan memicu kenaikan harga (inflasi) pangan dunia. Pasalnya, India menyumbang 40 persen ekspor beras dunia.
Pemerintah India memberlakukan larangan ekspor beras non-basmati, setelah harga beras naik 3 persen dalam sebulan. Gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.
"Untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang cukup, serta untuk menahan kenaikan harga di pasar dalam negeri, maka pemerintah India mengubah kebijakan ekspor," kata Kementerian Pertanian India dalam rilis resmi, dikutipReuters, Jumat (21/7).
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Pengusaha komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia cemas dengan aturanDevisa Hasil Ekspor (DHE) yang baru saja diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tersebut mewajibkan para eksportir untuk menyimpan dolar atau DHE di perbankan selama tiga bulan dengan jumlah minimal 30 persen mulai 1 Agustus 2023.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan aturan tersebut pasti akan mengganggu keuangan perusahaan. Pasalnya, uang hasil ekspor yang biasanya bisa langsung digunakan kembali untuk berbisnis harus ditahan untuk waktu lama.
Kendati, ia menekankan pihaknya siap untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hanya saja, APBI berharap bisa diikutsertakan dalam pembahasan aturan turunan atau teknis PP 36/2023 tersebut.
Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan aturan ini nantinya para pengusaha yang bersangkutan bisa mengikuti dan tidak memberatkan.
"Kami berharap agar dalam pembahasan peraturan pelaksanaan, para eksportir SDA juga diminta masukan secara teknis agar peraturan pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan baik dan sedapat mungkin bisa mengurangi beban arus kas perusahaan," jelasnya.
Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menilai aturan tersebut akan membebani perusahaan. Sebab, para eksportir mau tidak mau harus menyediakan modal tambahan senilai DHE yang ditahan dalam melaksanakan kegiatan usaha.
"Sebenarnya itu menjadikan perusahaan harus menambah biaya, karena ditahan tiga bulan. Ujung-ujungnya perusahaan harus menyediakan modal kerja sebesar 30 persen dari devisa yang ditahan," ungkapnya.
Meski demikian, Gapki juga sepakat untuk mengikuti aturan yang ditetapkan ini. Namun, bila saat pelaksanaannya nanti dirasa memberatkan, maka akan mengajukan revisi kepada pemerintah terutama untuk besaran nilai yang harus ditahan.
"Ya kita ikuti terlebih dahulu, apabila dalam pelaksanaan ternyata kinerja ekspor terganggu, kita memohon agar kebijakan segera direvisi, minimal perubahan besarannya diubah," pungkas Eddy.
[Gambas:Video CNN]
Bank Indonesia (BI) mengungkapkan eksportir bisa menggunakan rekening khusus simpanan DevisaHasil Ekspor (DHE) sebagai jaminan pengambilan kreditdi perbankan.
Hal ini sebagai jawaban atas keresahan eksportir yang takut kekurangan modal karena diwajibkan menyimpan DHE nya di dalam negeri sebanyak 30 persen selama tiga bulan mulai 1 Agustus 2023.
"Kalau eksportir butuh rupiah, deposito valas atau reksus valas bank bisa digunakan sebagai agunan untuk kredit rupiah," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jumat (28/7).
"Jadi bank bisa memberikan kredit rupiah kepada eksportir dengan agunan reksus atau deposito valas, (untuk besaran) suku bunganya antara bank dengan eksportir," jelasnya.
Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar memastikan pihaknya telah memberikan memberikan arahan dan imbauan kepada seluruh perbankan agar bisa menjadikan rekening khusus DHE sebagai jaminan pemberian kredit kepada eksportir.
Dengan demikian, maka eksportir tak perlu lagi khawatir jika kekurangan modal akibat DHE nya di tahan selama tiga bulan. Sebab, pemerintah pun menyiapkan kemudahan lainnya.
"OJK memberikan dukungan penempatan DHE SDA dari eksportir di bank yaitu untuk dapat digunakan sebagai agunan tunai atau cash collateral sepanjang memenuhi persyaratan agunan tunai di dalam aturan OJK mengenai kualitas aset," pungkas Mahendra.
Sebelumnya, para eksportir mengungkapkan cemas dengan aturan wajib simpan DHE ini. Sebab kebijakan itu mereka nilai bisa mengganggu arus keuangan perusahaan karena uang hasil ekspor yang biasanya bisa langsung digunakan kembali untuk berbisnis harus ditahan untuk waktu lama.
"Aturan tersebut akan mengganggu arus kas para eksportir SDA, bukan saja perusahaan pertambangan batu bara, tetapi juga mineral, kehutanan, perkebunan, dan perikanan," ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/7).
[Gambas:Video CNN]
Kendati demikian, ia menekankan pihaknya siap untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hanya saja, APBI berharap bisa diikutsertakan dalam pembahasan aturan turunan atau teknis PP 36/2023 tersebut.
Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menilai aturan tersebut akan membebani perusahaan. Sebab, para eksportir mau tidak mau harus menyediakan modal tambahan senilai DHE yang ditahan dalam melaksanakan kegiatan usaha.
"Sebenarnya itu menjadikan perusahaan harus menambah biaya, karena ditahan tiga bulan. Ujung-ujungnya perusahaan harus menyediakan modal kerja sebesar 30 persen dari devisa yang ditahan," ungkapnya.
Lihat Juga :Jokowi Ancam Pangkas Anggaran K/L yang Ogah Belanja Produk Lokal |
Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada, R.M. Gunawan Sumodiningrat memberi pandangannya terhadap misi besar yang dibawa Undang-Undang Cipta Kerja. Dia menganalogikan misi besar UU Cipta Kerja itu untuk menghapus kemiskinan di Indonesia dengan tujuan utama dalam hidup, yakni mencapai kebahagiaan.
"Filosofi tujuan hidup itu sederhana, ingin bahagia," ujar Gunawan saat hadir dalam Focus Group Discussion 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja' di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (4/8) lalu.
Menurut Gunawan, manusia dapat meraih kebahagian jika hidupnya nyaman. Menirutnya, pondasi kenyamanan pada umimnya, yakni tidak kelaparan, sehingga agar tidak lapar, maka orang harus bekerja.
Sebagai salah satu kalangan akademisi yang terlibat dalam pembuatan UU Cipta Kerja, Gunawan mengakui sejumlah pihak menentang kehadiran regulasi ini. Di mata Gunawan, mereka yang menolak karena belum paham tujuan utamanya, yakni mengentaskan kemiskinan.
"Karena itu, harus berubah dulu mindset-nya. Bahwa, manusia itu kalau ingin mencapai bahagia ya harus mampu menghidupi dirinya sendiri, harus bekerja agar dapat makan, dapat mencapai kesejahteraan," ujarnya.
Meski begitu, sebuah usaha yang menghasilkan lapangan kerja tidak dapat bergerak sendiri, karena dibutuhkan kerja sama dengan banyak pihak. Untuk itu kemitraan menjadi kunci utama dalam mencapai target UU Cipta Kerja.
Gunawan menuturkan, upaya mengubah paradigma ini ia juga lakukan saat berbicara di berbagai desa. Kepada warga desa, ia menjelaskan bahwa sangat penting memenuhi kebutuhan pangan secara bersama, serta memakmurkan desa.
"Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) muncul sebagai perwujudan kemitraan warga desa, sekaligus bermitra dengan banyak pihak lainnya agar produksi desa tersebut dapat dipasarkan lebih luas sehingga berujung pada peningkatan ekonomi desa," lanjut Gunawan.
Dalam UU Cipta Kerja, terdapat sejumlah pasal yang secara khusus mengatur tentang kemitraan usaha menengah besar dengan UMKM. Adapun, tujuannya untuk memperkuat sektor UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Pertama, fasilitasi akses pembiayaan. Kedua, pengembangan kapasitas UMKM. Ketiga, akses ke pasar yang lebih luas. Keempat, penyediaan sumber daya dan teknologi. Kelima, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
"Kemitraan ini menjadi salah satu upaya untuk membangun Indonesia dari desa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan," kata Gunawan.
Senada, Presiden Institut Otomotif Indonesia (IOI), Made Dana Tangkas menyatakan pentingnya membangun kemitraan untuk menaikkan kelas UMKM. Ia memberi contoh perusahaan otomotif Toyota dari Jepang, sebelum sukses mendunia berasal dari bisnis UMKM.
"Raja otomotif dunia ini datangnya dari UMKM. Dari perusahaan tenun berubah menjadi perusahan otomotif. Jadi saya harap dari Batam juga muncul pelaku UMKM yang berhasil membawa produknya mendunia," kata Made Dana.
(osc/osc)Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas menjamin Indonesia tak akan lagi mengimpor garam konsumsi usai diprotes petaniasal Madura.
"Alhamdulillah saya hari ini dikunjungi teman-teman mewakili petani garam dari Madura dan meminta agar pemerintah tak lagi impor garam konsumsi. Saya jamin, saya guarantee itu dilakukan, tidak boleh impor garam konsumsi. Karena untuk petani dan menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar Zulhas, dikutip dari detikcom, Rabu (26/7).
Juru Bicara Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) KH Muhdlor Abdullah yang mewakili petani garam mendesak pemerintah agar tak mengimpor garam konsumsi. Mereka mengklaim kualitas garam yang diproduksi petani Madura sudah cukup baik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor garam Indonesia stabil di atas 2,5 juta ton per tahun sejak enam tahun lalu. Pada 2017, impor garam tercatat 2,55 juta ton.
Lalu, impor garam pada 2018 meningkat menjadi 2,83 juta ton sebelum turun kembali ke 2,59 juta ton pada tahun berikutnya. Namun, angka tersebut kembali naik ke 2,6 juta ton pada 2020 dan 2,83 juta ton di 2021.
Beberapa negara importir garam tersebut, antara lain Australia, India, Selandia Baru, China, Denmark, Jerman, hingga Thailand.
[Gambas:Video CNN]
《slot gacor menang besar》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,v77betHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot gacor menang besar》bab terbaru。