ketentuan pinjaman kredivo

dokter88 748Jutaan kata 410272Orang-orang telah membaca serialisasi

《ketentuan pinjaman kredivo》

Program bajak sawah gratis Tanah Datar sasar 4.400 hektare pada 2024******

Targetkan 4.400 hektare lahan itu naik 100 hektare dari target tahun sebelumnya sebanyak 4.300 hektare

Batusangkar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menargetkan Program Bajak Sawah Gratis bisa menyasar 4.400 hektare lahan petani pada tahun 2024. "Targetkan 4.400 hektare lahan itu naik 100 hektare dari target tahun sebelumnya sebanyak 4.300 hektare," kata Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Dinas Pertanian Tanah Datar Wel Embra di Batusangkar, Selasa. Ia menjelaskan, dari target yang ditetapkan itu diperkirakan bisa memberikan manfaat kepada sekitar 10 ribu orang petani di Tanah Datar. "Kita berharap dengan program ini petani bisa terbantu, dan hasil panen di Tanah Datar bisa meningkat," katanya. Ia menyebutkan, Program Bajak Sawah Gratis adalah salah satu program unggulan di bawah kepemimpinan Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sejak program tersebut diluncurkan di Sawah Pincuran Jambu, Jorong Sitakuak, Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab pada Februari 2022, sebagian besar petani di daerah itu telah merasakan manfaatnya. "Sejak program itu diluncurkan total sebanyak 16.303 orang petani penggarap di Tanah Datar telah menikmati manfaatnya dari rentang waktu 2022-2023," katanya. Dia mengatakan, jika menghitung jumlah keseluruhan petani yang ada di Kabupaten Tanah Datar memang belum semuanya terlayani layanan bajak sawah gratis. Namun secara capaian, layanan bajak sawah gratis selalu melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2022 program layanan bajak sawah gratis mencapai 4.204,49 hektare lahan dari 4.200 hektare target yang ditetapkan atau sebesar 100,11 persen, dengan jumlah penerima atau pemohon sebanyak 8.028 orang. Kemudian meningkat pada 2023 menjadi 4.311,38 hektare lahan dari 4.300 target atau sebesar 100,26 persen, dengan jumlah penerima atau pemohon 8.275 orang. Ia menyebut dalam mendukung terlaksananya layanan bajak sawah gratis ada beberapa langkah yang disiapkan pemerintah daerah, yaitu dengan membentuk tiga pola layanan dan membentuk tim Brigade Alsintan.
Pertama pola satu, yaitu alat mesin pertanian (Alsintan) dan seluruh pembiayaan dari layanan bajak gratis (mesin, BBM, dan upah bajak) ditanggung oleh pemerintah daerah. Pada pelaksanaan tahun 2022 pola satu diminati sebanyak 787 pemohon dan 644 pemohon di tahun 2023. Pola dua, yaitu Alsintan disediakan oleh kelompok tani dan seluruh pembiayaan dari layanan bajak gratis ditanggung oleh pemerintah daerah. Pola ini pada tahun 2022 diminati oleh sebanyak 7.231 pemohon, dan 7.615 pemohon pada tahun 2023. Pola dua paling banyak diminati dengan memanfaatkan mesin yang telah ada pada masyarakat dan pembiayaan ditanggung oleh Pemda.
"Artinya program layanan bajak sawah gratis tidak membunuh mata pencarian masyarakat yang telah memiliki mesin, justru memaksimalkan mesin yang telah ada tersebut," katanya. Terakhir pola tiga, yaitu Alsintan disediakan oleh pemerintah daerah dan seluruh pembiayaan ditanggung oleh kelompok tani (peminjaman alsintan). Tidak sampai di situ, selain layanan bajak sawah gratis pemerintah daerah juga memberikan kemudahan bagi para petani maupun kelompok tani yang memiliki mesin alsintan untuk perawatan dan perbaikannya. Kemudahan itu juga diberikan secara gratis yang disebut dengan "gebetan manis" (Gerakan Bengkel Alsintan dan Mekanisme Pertanian Gratis). Sejak diluncurkan di Gedung Serba Guna Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara September 2023, program tersebut telah banyak dinikmati masyarakat.*

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

BRGM dan Bank Dunia rehabilitasi 32 ribu hektare mangrove tahun ini******

Sungguh ini kerja sama yang kuat, kita saling mendukung, terlebih Indonesia mempunyai target yang besar pengurangan emisi karbon menjadi 358 juta CO2 pada 2030

Jakarta (ANTARA) - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) bersama dengan Bank Dunia siap memulai program rehabilitasi lahan mangrove dengan sasaran target seluas 32 ribu hektare pada tahun ini.

"Ya, jadi Bank Dunia memastikan dukungannya, hingga program rehabilitasi mangrove tersebut akan dilaksanakan pada bulan depan, Maret 2024," kata Kepala BRGM Hartono usai penanaman pohon mangrove di TWA Mangrove Angke Kapuk, Jakarta, Selasa.

Rehabilitasi puluhan hektare lahan mangrove itu, lanjutnya, tersebar tersebar di empat provinsi yaitu Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah.

Hartono mengatakan dukungan finansial dari Bank Dunia merupakan angin segar untuk merealisasikan percepatan program rehabilitasi lahan mangrove yang berkelanjutan di Indonesia.

Untuk diketahui BRGM menargetkan secara keseluruhan ada 75 ribu hektare lahan mangrove di empat provinsi tersebut yang akan direhabilitasi hingga 2025 melalui program yang disebut dengan Mangrove for Coastal Resilience (M4CR).

Program rehabilitasi tersebut, kata dia, diharapkan bisa meningkatkan peluang mata pencaharian dan bisnis masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan mangrove.

Baca juga: Rehabilitasi Hutan Bakau Angke-Kapuk Berjalan Lamban
 

Sementara itu Direktur Pelaksana Kepala Bagian Keuangan Bank Dunia Anshula Kant mengatakan dukungan finansial yang diberikan merupakan salah satu bentuk komitmen dari lembaganya untuk mencegah perluasan dampak perubahan iklim.

Perubahan iklim, menurut dia, telah memperbesar potensi dampak kebencanaan yang saat ini mulai dirasakan dunia, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu perubahan tersebut harus dicegah, salah satunya dengan menjaga ekosistem mangrove.

Untuk itu, kata dia, terhitung hingga akhir tahun 2023 pihaknya sudah menyalurkan pendanaan 28,6 juta dolar AS. 

"Sungguh ini kerja sama yang kuat, kita saling mendukung, terlebih Indonesia mempunyai target yang besar pengurangan emisi karbon menjadi 358 juta CO2 pada 2030," ujarnya.

Ansula berharap program rehabilitasi yang diinisiasi Pemerintah Indonesia melalui BRGM bisa berjalan sebagaimana tujuannya, sehingga bisa membawa pengaruh baik bagi masyarakat setempat dan kemaslahatan makhluk hidup secara luas.

Baca juga: BRGM terus lakukan percepatan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi
Baca juga: KLHK: Babel berhasil rehabilitasi hamparan mangrove 70 hektare

 

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa lembaganya menerima 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Bagja mengatakan bahwa data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Bawaslu sebut masalah bila KPU tidak tindaklanjuti rekomendasi

Bagja mengatakan bahwa sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Baca juga: Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang

Adapun dua tren itu, kata dia, masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Adapun temuan dan laporan yang diterima Bawaslu tersebut, belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu RI masih telusuri dugaan jual beli surat suara di Malaysia

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：koi365 link、pakde4d togel、jam pola gacor

Terkait：slot mpo228、situs slot yang paling gacor terpercaya、dangdut4d slot、slotgacor、mega mpo slot、pola gacor hari ini 2023、agen slot gacor malam ini、bo tergacor、akun paling gacor slot、cara agar di acc pinjol

---

---

bab terbaru：tempat jp slot（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12