pinjam uang di bank jago

Tempat Perburuan Gen Super

Link dan Cara Daftar Kereta Cepat, Gratis sampai Pertengahan Oktober******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan digratiskan Presiden Joko Widodo sampai pertengahan Oktober 2023 ini usai diresmikan pada Senin (2/10).

Kepastian gratisnya tiket kereta cepat bernama Whoosh ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat mendampingi Presiden Jokowi di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur.

"Berkat tingginya rasa penasaran masyarakat terhadap uji coba gratis KCJB, maka kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, Bapak Presiden, pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung masih tidak digunakan biaya atau gratis," kata Luhut hari ini.

Link dan cara daftar Kereta Cepat Whoosh gratis

Bagi yang ingin menjajal kereta cepat gratis, diharuskan untuk mendaftar di situs resmi Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), yakni kcic.co.id. Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan masyarakat kudu mengantongi tiket bila ingin menaiki Whoosh.

"Tiketnya nanti bisa dicek di situs kcic.co.id sehingga masyarakat bisa langsung memesan mana rute dan jadwal yang diinginkan dan yang masih tersedia," kata Emir.

"Setelah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, KCIC akan mengoperasikan Kereta Cepat Whoosh dengan program gratis untuk 8 perjalanan, yaitu 4 perjalanan dari Halim dan 4 perjalanan dari Tegalluar," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali dan Balas Dendam

Pontjo Sutowo Blak******

Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco akhirnya buka suara di tengah kisruh perebutan Hotel Sultan dengan negara.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tersebut. Namun, hak guna bangunan (HGB) tersebut berakhir hingga tanah tempat berdirinya Hotel Sultan tersebut harus kembali ke negara.

Meski Pontjo sudah beberapa kali menggugat demi meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Mahfud pun meminta Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.

Menurutnya, lokasi Hotel Sultan yang strategis menimbulkan kecemburuan banyak pihak. Ia pun membeberkan bahwa semula lahan tersebut bukanlah primadona.

Pontjo mengatakan sang ayah dulu diminta Pemda DKI Jakarta membangun Hotel Hilton Internasional di dekat Lapangan Banteng, bukan di lokasi Hotel Sultan sekarang. Akan tetapi, proyek tersebut akhirnya dibangun di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan diklaim menjadi motor penggerak kemajuan lingkungan.

"Kalau enggak itu (proyek Hotel Sultan) kan, ada apa di sini, siapa yang mau kemari? Dulu tahun 60-an, mayat apa dibuang di sini. Begal apa, dibuang di sini. Ketemu mayat mah bukan jarang, sering. Itu yang menurut saya, kan kita sudah mengubah dari kondisi itu ke kondisi ini, itu yang saya sesalkan," katanya, dikutip dari Detik, Senin (18/9).

Ia berdalih polemik timbul karena Pemerintah Indonesia sudah banyak berganti pejabat sehingga ada perbedaan tafsir kepemilikan tanah tersebut. Pontjo merasa sah-sah saja jika ada perbedaan, tetapi ia menolak dikriminalisasi.

Pontjo heran mengapa dirinya dikriminalisasi dalam kasus Hotel Sultan ini. Menurutnya, apa yang telah dilakukan dirinya selama ini tidak merugikan negara dan lingkungan.

"Ya artinya kita bersengketa kan hak bukan bersengketa kriminal, kalau dulu saya ngerampok ya saya kriminal. Jadi, saya enggak ngerti kenapa bolak-balik saya dipakai-pakai cara kriminal," kritik Pontjo.

Ia merasa seharusnya mendapatkan bintang jasa karena telah membangun industri pariwisata di tanah air. Pontjo menegaskan membangun gedung mudah, tetapi tidak dengan membangun industrinya.

Menurutnya, harus segera dicari solusi atas masalah ini, bukan hanya ribut-ribut semata. Pontjo berharap tidak timbul masalah baru dari pengelolaan tanah tersebut.

"Jadi, saya sekarang lagi berbeda pendapat. Hanya kalau saya lagi berbeda pendapat tuh ya saya inginnya dikasih dong kesempatan yang fairuntuk menjelaskan kepada publik apa sih yang terjadi. Jangan one sidedseolah-olah satu sumber aja gitu dan saya merasa ini bukan pekerjaan yang sekedar make money, ini kan membangun lingkungan," tutur Pontjo tentang alasan muncul ke publik sekarang.

Pontjo pun menyinggung soal kontribusinya kepada negara melalui pajak bumi dan bangunan (PBB). Ia menegaskan dirinya taat pajak dalam pengelolaan Hotel Sultan selama ini.

Ia menyebut tidak mungkin lahan tempat berdirinya Hotel Sultan bisa menyumbang duit ke negara jika dibiarkan kosong. Pontjo pun merasa tidak dihargai dalam kasus ini.

"Sekarang dengan begini (dengan berdirinya Hotel Sultan), Rp80 miliar tiap tahun. Kok enggak dihargai? 'Soalnya dulu kamu enggak bayar ini, enggak bayar ini'. Apanya yang enggak bayar?" bantah Pontjo.

"Ini saya bayar Rp80 miliar tiap tahun. Itu loheconomic impact-nya yang penting. Masa ngeributin 'Eh rupa kamu enggak bagus, baju kamu enggak bagus'. Itu enggak penting buat saya, yang penting itu lingkungan ini terangkat atau tidak," tandasnya.

Ia pun mengancam akan investasi di tempat lain jika pemerintah tidak bisa memberikan kepastian hukum. Pontjo menegaskan di mana dirinya berdiri bisa menjadi lingkungan yang baik, terbukti dari keberadaan Hotel Sultan.

Pontjo juga mewanti-wanti pemerintah investor akan kabur jika negara masih terus bersengketa soal HGB dan hak pengelolaan atas tanah (HPL). Bahkan, calon-calon pengembang baru juga diklaim tak akan minat membangun di tanah air.

Pemerintah sendiri secara gamblang telah menyatakan bakal mengambil alih Hotel Sultan dari PT Indobuildco milik Pontjo.

Terlebih, MA sudah membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbanganMA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGBNomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Bahkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya akan mengawal proses ini.

"Langkah selanjutnya adalah negara akan mengambil langkah untuk mengambil kembali hak terhadap lahan atau aset, tentunya Polri akan mengawal proses yang akan dilaksanakan untuk mengembalikan aset lahan atau lahan tersebut kepada negara," kata Listyo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (8/9).

Di sisi lain, Listyo menyebut ada potensi pidana baru terkait sengketa lahan tersebut. Potensi pidana baru itu, meliputi pidana umum maupun terkait UU Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kami juga melihat ada keputusan yang bersifat eksekutorial yang tak dilaksanakan oleh PT Indobuildco dan ini memunculkan potensi pidana baru. Mulai pidana umum maupun yang terkait UU Tipikor," ujarnya.

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.

[Gambas:Video CNN]

Baca artikel lengkapnya di sini.

Sulit mengendalikan diri saat bertemu istri tercinta di jalan

KA Feeder Telat, Puluhan Penumpang dari Bandung Ditinggal Whoosh******

Sebanyak 30 calon penumpang ditinggal Kereta Cepat Whoosh rute Bandung menuju Jakarta di Stasiun Padalarang pada Kamis (19/10) pagi. Pasalnya, KA Feeder yang seharusnya membawa mereka dari Stasiun Bandung ke Stasiun Padalarang terlambat.

"Iya betul saya hari ini jadi salah satu penumpang yang ditinggal kereta cepat karena terlambat datang di Stasiun Padalarang. Akhirnya harus menunggu jadwal pemberangkatan selanjutnya," ujar Riki Suhandoyo (25), salah satu penumpang yang ditinggal, seperti dikutip dari detikJabar.

Berdasarkan keterangan Riki, ia dan penumpang lainnya tiba di Stasiun Kereta Cepat Whoosh Padalarang pada pukul 06.56 WIB. Akhirnya, ia harus menunggu keberangkan kereta cepat berikutnya pada pukul 09.00 WIB. Padahal, ia seharusnya tiba di Jakarta pada pukul 08.00 WIB.

"Saya kerja sebagai audit distributor di Jakarta, harusnya hari ini ada meeting dan kebetulan bahannya di saya semua. Jadi rekan saya yang di Jakarta harus siapin bahannya lagi. Kalau seperti ini rugi juga, karena niatnya kan mau cepat malah terlambat dan berdampak ke pekerjaan," ujar Riki.

Manager Humas Daop 2 Bandung Mahendro Trang Bawono menjelaskan Kereta Feeder dengan Nomor KA 7441 keberangkatan dari Stadiun Bandung pukul 06.22 WIB dalam perjalanan memang mengalami gangguan pada sistem pembakarannya.

"Sehingga alami kelambatan ke Stasiun Padalarang 11 menit. Oleh karena hak tersebut ada 30 penumpang yang harusnya bisa naik Whoosh ketinggalan kereta," ujar Mahendro.

Atas kejadian itu, pihaknya memohon maaf kepada para penumpang. Pihaknya juga langsung berkoordinasi dengan pihak KCIC agar penumpang bisa melanjutkan perjalanannya.

Senada, Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan penumpang Kereta Cepat Whoosh.

"Kami memohon maaf pada penumpang yang mengalami keterlambatan karena adanya kendala operasional kereta feeder dari Stasiun Bandung," ujar Emir melalui keterangan tertulis.

Ia mengungkapkan Kereta Cepat Whoosh mengutamakan ketepatan waktu dalam operasionalnya dengan tingkat ketepatan waktu keberangkatan yang mendekati 100 persen. Dalam hal ini, moda transportasi itu tidak dapat menunggu penumpang di luar jadwal keberangkatannya.

"Sebagai bentuk kompensasi atas kejadian tersebut, sebanyak 30 penumpang yang mengalami keterlambatan diperkenankan mengikuti perjalanan Kereta Cepat Whoosh selanjutnya tanpa harus membeli tiket baru," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Tawarikh Tirus

Jadi Menkomarinves Ad Interim, Erick 'Tertimpa' Sederet Jabatan Luhut******

Menteri BUMNErick Thohirmenanggung sejumlah beban jabatanLuhut Panjaitan setelah ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Ad Interim.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Erick tak hanya menduduki jabatan Menko Marves untuk sementara. Beberapa jabatan yang melekat ke Menko Marves juga menjadi tanggung jawab Erick.

"Sepanjang jabatan itu terkait dengan tugas dan amanah sebagai menko, maka hal itu menjadi tugas menko ad interim," kata Ari melalui keterangan tertulis, Rabu (11/10).

Ada pula jabatan Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Begitu pula dengan jabatan Ketua Pengarah Satgas Industri Sawit, Koordinator Penanganan Polusi DKI Jakarta, serta Ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Jokowi juga menugaskan Luhut untuk menyiapkan tim pengembangan integrasi antarmoda transportasi di Jabodetabek. Luhut juga dipercaya menjadi koordinator sinkronisasi, pengawasan, evaluasi, serta pengendalian penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional pemerintah.

Ari mengatakan Erick menggantikan Luhut mulai hari ini. Masa jabatan itu berlangsung hingga Jokowi membuat keputusan baru.

"Kita semua berharap Pak LBP bisa segera pulih, kembali menjalankan tugas-tugas yang diemban selama ini," ujar Ari.

[Gambas:Video CNN]

Luhut sakit beberapa hari belakangan ini dan karena itu harus dirawat. Melalui akun instagramnya @luhut.pandjaitan, ia tak mengungkap penyakit yang dideritanya.

Ia hanya mengatakan sakit terjadi setelah beberapa waktu lalu dirinya mengikuti sebuah kegiatan.

"Setelah menghadiri suatu kegiatan, tiba-tiba saya merasa kelelahan yang amat luar biasa. Rasa lelah ini tak seperti yang biasa saya rasakan selepas bekerja. Melihat kondisi suaminya yang tidak sewajarnya tersebut, istri saya kemudian berinisiatif membawa saya ke salah satu Rumah Sakit di Jakarta untuk tindakan preventif lebih lanjut," tulis Luhut di akun Instagram pribadinya, Selasa (10/10).

Usai dirujuk ke salah satu RS di Jakarta, Luhut menyebut dirinya tidak diizinkan oleh tom dokter untuk beraktivitas seperti normal. Bahkan, ia dilarang sang istri mengecek kabar dan berita terkini.

Padahal, Luhut mengaku mengecek berita adalah aktivitas rutin yang dilakukannya setiap pagi. Ia pun menuruti permintaan dokter dan sang istri untuk beristirahat.

Ia pun mengklarifikasi simpang siur apakah dirinya dirawat di RS atau tidak. Luhut membenarkan bahwa dirinya memang sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, bahkan ini membuatnya bosan.

Bahkan, ia sempat terbang ke Singapura untuk dirujuk lebih lanjut. Langkah ini merupakan rekomendasi dari Senior Minister Singapura Teo Chee Hean.

Setelah dilarikan ke RS di Jakarta dan dibawa ke Singapura, keadaan Luhut berangsur membaik. Ia bersyukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi padanya ini.

"Begitu banyak cinta yang datang kepada saya dalam bentuk perhatian dan doa, bahkan di saat saya sakit. Karena itu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus kepada Presiden @jokowi yang sudah memberikan tim dokter kepresidenan beserta perawat untuk merawat saya hingga sampai pada kondisi yang telah membaik saat ini," ucap Luhut.

Bintang besar di dunia seni bela diri

Rumah Dinas Digeledah KPK, SYL Ungkap Hilirisasi Jokowi di Spanyol******

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) berada di Spanyol kala rumah dinasnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di Spanyol, ia menyampaikan kebijakan hilirisasi yang digalakkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pertanian pada Sabtu (29/9), Syahrul melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian dan Perikanan Spanyol Luis Planas Puchades.

Lihat Juga : Profil Syahrul Yasin Limpo, Menteri yang Dikabarkan jadi Tersangka KPK

"Sementara di hortikultura, kami mendorong pengembangan dan komersialisasi produk herbal dari hulu ke hilir," kata SYL.

[Gambas:Video CNN]

Dalam kesempatan itu, Syahrul juga mendorong Pemerintah Spanyol membuka akses pasar produk hortikultura asal Indonesia secara luas.

Ia mengusulkan pembentukan tim kerja sama untuk merumuskan langkah konkret peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura Indonesia agar bisa mendominasi pasar global.

Syahrul juga mendorong Luis agar membuat MoU dalam bentuk Joint Task Force untuk memajukan sektor pertanian kedua negara. Menurutnya, ada banyak aspek yang bisa dikerjasamakan antara Indonesia dan Spanyol.

"Termasuk dukungan Luis Planas dalam menghadapi ancaman krisis global yang diakibatkan oleh perubahan iklim, tekanan geopolitik global serta pemulihan ekonomi pasca pandemi," katanya.

Sementara itu, rumah dinas Syahrul di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan digeledah KPK sejak Kamis (28/9) sore hingga Jumat (29/9) pagi. Syahrul terseret permintaan paksa atau pemerasan jabatan di kasus dugaan korupsi.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri belum memerinci alat bukti apa yang ditemukan dari penggeledahan tersebut.

"Benar, ada giat di sana. Giat sedang berlangsung. Karena masih pada proses penyelidikan tentu tidak bisa kami sampaikan lebih lanjut. Segera kami sampaikan perkembangannya," kata Ali.

KPK diketahui sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). KPK sudah meminta keterangan sejumlah orang terkait, termasuk SYL.

Kelahiran Kembali dan Pencerahan Hunyuan

Ada Industri Nikel, 95 Persen Pendapatan Daerah Morowali Justru Keluar******

Hasil temuan Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AERR) mencatatkan 95,65 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Morowali, Sulawesi Tengah pada 2022, mengalir keluar daerah tersebut, meskipun terdapat industri pengolahan nikel.

Dalam kajian "Peran Perusahaan Multinasional dalam Hilirisasi Nikel di Indonesia", Arianto Sangadji selaku penulis mengatakan kondisi itu terjadi karena investor pengelolaan nikel Indonesia berasal dari China.

"PDRB yang dihasilkan di Morowali 95 persen dibawa keluar Morowali, karena investornya dari China, vendornya semua dari Jawa, ada dari Makassar," katanya dalam publikasi kajian di Jakarta, Senin (25/9).

Pada 2022, kemiskinan di Kabupaten Morowali mencapai 12,58 persen dan 12,97 persen di Morowali Utara. Angka itu di atas rata-rata kemiskinan di Sulawesi Tengah yakni 12,33 persen.

Penduduk yang tinggal di sekitar pertambangan dan pengolahan nikel juga menghadapi dampak-dampak lingkungan dan sosial seperti banjir dan sengketa tanah.

"Korban-korban sengketa tanah selalu terjadi hingga hari ini," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan pemerintah terlalu fokus menjadikan Indonesia sebagai pusat nikel dunia, tetapi tidak memperhatikan kesejahteraan buruh yang bekerja di pengolahan nikel.

Faisal mengatakan sering terjadi pertentangan antara buruh Indonesia dengan buruh China karena perbedaan budaya. Misalnya buruh Indonesia yang bergabung dengan serikat buruh dan biasa menyampaikan protes. Namun, China tidak terbiasa dengan budaya itu.

Sayangnya, kondisi tersebut tidak diperhitungkan oleh pemerintah.

"Itu enggak dihitung oleh pemerintah. Enggak perlu. Yang penting kita pusat nikel dunia," katanya.

"Enggak ada Kementerian Sosial diundang, ahli Antropologi, ahli Sosiologi, enggak ada," imbuhnya. 

[Gambas:Video CNN]