tangkasqq

Raja Dewa Dandy

Hong Kong Akan Legalkan Perdagangan Kripto******

Hong Kong berencana untuk melegalkan perdagangankripto untuk investorritel di negaranya.

Saat ini negara tersebut tengah mencari cara untuk melonggarkan aturan terkait kripto sehingga bisa digunakan sebagai transaksi yang sah. Tujuannya, untuk kembali meningkatkan bisnis kripto yang mulai ditinggalkan.

"Hong Kong terbuka dan inklusif terhadap komunitas global inovator yang terlibat dalam bisnis aset virtual," ujar Sekretaris Keuangan Paul Chan dalam Pertemuan Puncak Keuangan dikutip dari AFP, Senin (31/10).

Dengan rencana kebijakan baru ini, pemerintah Hong Kong akan berkonsultasi dengan berbagai pihak untuk melihat bagaimana cara meningkatkan akses investor ritel ke aset kripto.

Sebagai informasi, saat ini Hong Kong memang membatasi transaksi kripto dengan nilai portofolio di atas 8 juta dolar HK atau US juta.

Namun, dengan kebijakan pelonggaran aturan kripto ini nantinya masyarakat bisa bebas melakukan transaksi atau investasi kripto. Dengan syarat, risiko ditanggung oleh masing-masing investor.

Sebelumnya, China pernah menjadi salah satu pasar kripto terbesar di dunia. Namun secara mengejutkan pada 2021 melarang transaksi mata uang digital tersebut.

Sementara itu, Jepang baru-baru ini melonggarkan beberapa aturannya yang lebih konservatif dalam pendaftaran token kripto.

[Gambas:Video CNN]

Selir Chunqiu

Yarindo: Kenapa Nomor Izin Edar Kami Keluar, BPOM kan Yang Memberi?******

Perusahaan farmasi PT Yarindo Farmatama sebagai produsen obat Flurin membantah tuduhan BPOM soal  dugaan keterlibatan mereka dalam tindak pidana yang mengakibatkan kasus gagal ginjal akutbelakangan ini.

Melalui Manajer Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus, mereka menyatakan seluruh produknya telah lulus izin edar yang dikeluarkan BPOM.

"Terus selama itu kita kan sudah tiga kali daftar ulang. Kalau katakanlah kami salah, kenapa NIE (nomor izin edar) kami keluar, NIE kami ini 2020 sampai 2025. Artinya BPOM sendiri kan yang memberikan pengawasan untuk izin edar ini," ujarnya, Senin (31/10).

Vitalis berujar perusahaan farmasi yang berlokasi di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten itu tidak pernah mengubah komposisi obatnya. Sehingga mereka merasa aneh, jika dianggap sebagai penyebab gagal ginjal akut yang ramai belakangan ini.

Perusahaan juga mengklaim seluruh bahan pembuat obat diperiksa dengan baik sesuai standar menjamin mutu.

Bahkan obat sirop yang mereka produksi, ia klaim tidak pernah masuk ke dalam daftar obat penyebab gagal ginjal yang dikeluarkan oleh Kemenkes.

"Kita tidak pernah membeli bahan etilen itu. (Pergantiansupplier)kita pernah, sekali tapi dilaporkan kok, itu manufactorypembuatnya, bukan bahannya, itu dari Thailand," terangnya.

PT Yarindo Farmatama siap memberikan keterangan dengan BPOM maupun Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas dugaan obat penyebab gagal ginjal. Mereka juga tengah menunggu hasil uji laboratorium yang belum keluar hingga saat ini.

Karena belum keluar uji laboratoriumnya, Vitalis mengaku BPOM terlalu cepat menetapkan obat sirop di perusahaannya mengandung zat kimia berbahaya penyebab gagal ginjal akut pada anak-anak.

"Terlalu cepat menurut saya, karena sudah dituduh. Hasil tes kita juga belum keluar, kita tes di Sucofindo. Kami belum menemukan hasil yang dituduhkan ke kami. Yang paling penting sampai hari ini, tidak ada yang meninggal karena (obat sirop) Flurin," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny K Lukito menyebut Bareskrim Polri mengumumkan PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries diduga melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut.

Kedua perusahaan farmasi tersebut menggunakan EG dan DEG melebihi ambang batas dalam produksi obat sirop. Dua zat tersebut diduga jadi pemicu penyakit gagal ginjal akut.

"BPOM telah berkolaborasi dengan Bareskrim Polri melakukan operasi bersama sejak hari Senin 24 Oktober 2022 terhadap industri farmasi yang diduga menggunakan propilen glikol yang mengandung EG dan DEG di atas ambang batas yaitu PT Yarindo Farmatama yang beralamat di Cikande, Serang, Banten dan PT Universal Pharmaceutical Industries yang beralamat di Medan," katanya dalam konferensi pers Senin siang.

"Berdasarkan pemeriksaan tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar kesehatan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 196, 98, ayat 2 dan ayat 3 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 milyar," imbuh Penny.

[Gambas:Video CNN]

Peramal Tai Chi

Bisnis Ikan di Kolam Ekosistem Digital yang 'Cuan' di Kala Pandemi******

Ting ting ting.....

Ponsel milik Nauval Helmy berdering, tanda sebuah pesanan masuk ke toko daringnya (market place). Ia pun langsung bergegas ke 'markas' di lantai dua rumahnya.

Di sana, tampak puluhan akuarium berjajar yang menjadi rumah ribuan ikan. Mereka adalah ikan jenis cichlid dengan beragam warna dan ukuran.

Dengan cekatan Nauval mengambil lima ekor ikan berjenis dragon blood berwarna jingga, persis dengan pesanan pelanggannya. Dalam hitungan detik, para ikan yang berukuran kecil itu sudah pindah dari akuarium ke plastik berisi air. Setelahnya, mereka dibekali pula dengan oksigen sebagai 'tabungan napas' selama di perjalanan.

Plastik dua lapis itu diikat kencang dan dikemas dengan kantong plastik lagi. Faktor keselamatan ikan memang jadi prioritas utama Nauval. Pasalnya, ikan yang dia pelihara sebagian dia ternak sendiri. Prinsipnya dalam berniaga bukan sekadar mencari cuan, tapi juga memastikan ikan-ikannya mendapat rumah dan pemilik baru yang layak pula.

Usahanya dirintis sejak lulus sekolah menengah kejuruan (SMK), tepatnya pada 2014.

Foto: CNN Indonesia/Poppy Fadhilah Nauval Helmy menceritakan perjuangannya dalam bisnis ikan. (CNN Indonesia/Poppy Fadhilah)

Membangun bisnis bukan perkara mudah, apalagi Nauval mengerjakan semuanya sendiri. Mulai dari memberi makan, menguras akuarium dan kolam, mengurus pesanan di aplikasi daring, hingga mengantar ikan untuk cash on delivery (COD) dengan pelanggan.

Bagi sebagian orang, pandemi adalah momen yang membuat usahanya babak belur. Kendati demikian, nasib lain terjadi pada UMKM milik Nauval. Bisnisnya melonjak pesat kala pandemi. Bahkan, omzet yang diraihnya menembus angka Rp50 juta per bulan.

Nauval mengatakan omzet yang dapat diraih pada titik tertinggi bisnisnya, yakni Rp4-5 juta per hari.

Pesanan yang terus menerus mengalir membuat tangannya tak cukup lagi mengerjakan semuanya sendiri. Untuk itu, Nauval mulai melirik jasa antar yang ditawarkan penyedia jasa transportasi ojek online (ojol).

Nauval mengaku bisnisnya sangat terbantu dengan jasa antar ojol. Sebab, manajemen waktunya jadi lebih efisien ketimbang mesti mengantar langsung ke pelanggan.

"Awalnya COD. Ada banyak perubahan (sejak memakai jasa antar), kayak waktu yang biasanya dipakai buat COD, sekarang diwakilkan dengan ojol. Kita jadi bisa melakukan hal yang lain sebenarnya. Banyak waktu yang dipangkas lah istilahnya. Yang biasanya sebelum ada Gojek ini kita sibuk di jalan, nganter ke sana-ke sini, semenjak adanya Gojekkita kebantu sebenarnya," ungkap Nauval kepada CNNIndonesia.com, Minggu (30/10).

Tak hanya itu, risiko atas keselamatan ikan selama di perjalanan pun sangat kecil. Sebab, ikan tak perlu puasa jika waktu pengirimannya singkat.

Sebagai informasi, ikan memang harus melewati fase puasa apabila akan melewati pengiriman dengan waktu lama. Hal itu dilakukan untuk mencegah ikan mati keracunan kotorannya sendiri selama di perjalanan.

Lihat Juga : LAPORAN KHUSUSSarjana Susah Cari Kerja, Siapa yang Salah?

Oleh karena itu, Nauval mengklaim kerap kali menyarankan pelanggannya untuk memilih opsi pengiriman menggunakan jasa antar ojol jenis instan.

"Kalau masih dalam Jabodetabek, gueselalu menyarankan (pelanggan memilih jasa antar) instan. Karena lebih efisien waktu. Risiko ke ikannya juga sangat kecil malah. Ikan enggakperlu puasa," ujar dia.

Bisnis Ikan di Kolam Ekosistem Digital yang 'Cuan' di Kala Pandemi

Manual Kelangsungan Hidup Dunia Reinkarnasi

Kemenhub Akan Bangun Balai Pengujian Laik Jalan Kendaraan Rp1,98 T******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membangun Proving GroundBalai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor(BPLJSKB) di Bekasi dengan nilai investasimencapai Rp1,98 triliun.

Besaran itu berasal dari skema pengembalian investasi availability paymentsebesar Rp 339,9 miliar per tahun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan balai pengujian itu akan dibuka mulai tahun depan.

Budi mengatakan pengujian kendaraan akan mengikuti standar United Nation Economic Commission for Europe Vehicle Regulations (UNR).

Proyek ini pun dilakukan dengan Perjanjian Kerjasama Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Proyek ini pun didukung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT Penjaminan dan Infrastruktur Indonesia.

Dalam pembangunan proyek ini pemerintah telah menetapkan konsorsium meliputi PT Gobel International, PT Bintang Pradipa Persada, PT Hutama Karya, Japan Overseas Infrastructure, Toyota Tsusho Corporation, dan Astra Daihatsu Motor.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugianto mengatakan pembangunan BPLJSKB merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan standar kendaraan bermotor, baik untuk kebutuhan nasional maupun internasional.

"Ruang lingkup proyek yaitu perancangan dan pembangunan fasilitas pengujian dan penunjang, pengadaan peralatan, pengujian dan fasilitas penunjang, pemeliharaan fasilitas, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia," ujar Hendro Sugianto.

Adapun fasilitas pengujian kendaraan pertama di Indonesia yang bertaraf internasional tersebut dilandasi oleh Association of Southeast Asia Nation Mutual Recognition Arrangement (ASEAN MRA).

[Gambas:Video CNN]

Sistem guru pengalaman profesional

Disnakertrans: Gaji Pekerja Penerima BSU Tidak Boleh Dipotong******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) dengan tegas menyebut pemotongan gaji atau upah karyawan Waroeng SS (Spesial Sambal) penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," ujar Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus melanjutkan tim khusus yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan telah dibentuk menyikapi kasus ini.

Tim ini melakukan kegiatan pemeriksaan khusus mulai 31 Oktober 2022 atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Waoreng SS sebagai upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan.

"Melalui upaya tersebut ditegaskan agar pihak WSS membatalkan rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," tegas Amin.

Sementara, tercatat sebanyak 1.871 karyawan WSS yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta. Namun, di luar jumlah tersebut masih ada pekerja yang belum terdaftar.

Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta Teguh Wiyono menyampaikan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah acuan calon penerima BSU.

Menurutnya, dari jumlah 1.871 tersebut usai dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah ke pihak perusahaan, tercatat 1.869 orang yang datanya valid kemudian diusulkan sebagai calon penerima BSU.

"Selain itu, WSS ini sejak tahun 2020 telah masuk dalam daftar obyek perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan dilakukan Pengawasan Terpadu. Pada November 2021 dilakukan penyampaian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY," kata Teguh tanpa merinci bentuk pelanggaran WSS.

Sebelumnya, viral Waroeng SS yang memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut. Pemotongan gaji dilakukan untuk periode November dan Desember 2022.

Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono pun membenarkan hal itu. "Benar itu kebijakan saya, keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau keadilan," terang Yoyok, Minggu (30/10), dikutip dari detikcom.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Yoyok itu disebutkan pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300 ribu bagi penerima BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun telah merespons kasus ini. Ia mengatakan saat ini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) sedang menindaklanjuti kejadian tersebut.

"Ini sudah kami tindaklanjuti. Dua dirjen ini ya. Dirjen PHI Jamsos, karena yang mengelola anggaran BSU ini kan Dirjen PHI Jamsos, dengan pengawasan ada Dirjen Binwasnaker yang akan melakukan," ujar Ida di Istana Presiden, Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Dunia suci pergi

Stok Kedelai Aman, Pemkot Bandung Minta Perajin Tahu******

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) KotaBandung meminta perajintahu dan tempe tak melakukan aksi mogok. Pasalnya, stok kacang kedelaidi Kota Bandung aman dan terkendali.

"Seluruh anggota perajin tahu tempe yang masuk ke Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (Kopti) Kota Bandung berjumlah 576 orang sudah mendapatkan subsidi harga kacang kedelai sebesar Rp1.000 per kg yang dimulai dari bulan April," kata Kepala Disdagin Kota Bandung Elly Wasliah di Balai Kota Bandung, Jumat (28/10).

Elly menuturkan, Bulog juga telah ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai penyalur untuk subsidi tersebut.

Harga kacang kedelai sebagai bahan baku utama tempe dan tahu masih menanjak. Dari sebelumnya berkisar Rp11.000-Rp12.000 per kg, naik menjadi Rp12.800-Rp13.000 per kg.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Disdagin telah berdiskusi dengan pihak Bulog Cabang Bandung dan pengurus Kopti Kota Bandung semasa aksi mogok pertama yang tidak jadi dilaksanakan.

"Hasil kesepakatannya, Kopti Kota Bandung tidak akan mogok. Untuk kali ini pun Ketua Kopti Kota Bandung telah mengeluarkan surat resmi pada kami yang menyatakan jika mereka tidak akan ikut mogok produksi," ujarnya.

Ia menyayangkan jika para perajin tahu dan tempe mogok berproduksi. Padahal, pemerintah pusat telah memberikan subsidi kacang kedelai tanpa membatasi jumlahnya.

"Berapapun kebutuhan kacang kedelai para perajin tahu tempe di Kota Bandung itu akan terus dipenuhi. Biasanya per bulan kita butuh 3.000 ton kacang kedelai. Kalau lebih pun tidak masalah," katanya.

Menurut Elly, kondisi ini tak hanya dialami perajin tahu tempe di Kota Bandung, tapi juga seluruh dunia. Apalagi bagi negara yang mayoritas kebutuhan kacang kedelainya berasal dari impor.

"Ini bukan permasalahan di Indonesia saja, tapi juga sedunia. Karena kita impor kacang kedelainya dari Kanada dan Amerika Serikat. Biaya logistik, harga kacang kedelai, prosesnya juga menjadi faktor naiknya harga," tuturnya.

Sehingga, Elly mengimbau agar para perajin tahu tempe di Kota Bandung tetap berproduksi seperti biasanya tanpa perlu khawatir dengan stok kacang kedelai. Sebab, jika seluruh perajin melakukan mogok produksi, maka akan banyak pihak yang terkena dampaknya.

"Kalau mogok produksi itu khawatirnya jadi berdampak ke produk kuliner lainnya. Apalagi Kota Bandung ini kan kota kuliner ya. Banyak jajanan yang bahannya dari tahu tempe seperti batagor, kupat tahu, gehu, dan pusat oleh-oleh di Kosambi seperti cemilan tempe kan akan berdampak juga," katanya.

Elly menjelaskan, jika para perajin tahu tempe mengalami kendala, Pemkot Bandung sangat terbuka untuk menerima aspirasi.

"Silakan disampaikan saja kepada pemerintah jika ada kendala, kita selesaikan bersama, sehingga tidak perlu ada mogok produksi," katanya.

[Gambas:Video CNN]