harga voucher tri 1 5 gb 7 hari

Saya punya klien yang berdiri sendiri

UBS Akan Akuisisi Credit Suisse dengan Nilai US,25 Miliar******

UBS akan mengakuisisi saingannya yang sedang bermasalah dari Swiss, Credit Suisse, senilai US,25 miliar.

Rencana itu akan digolkan setelah pembicaraan krisis yang berlangsung pada Minggu (19/3) untuk menghentikan persoalan Credit Suisse tersebut memicu krisis perbankan internasional yang lebih luas.

Pemerintah Swiss mengatakan kesepakatan yang melibatkan bank terbesar di negaranya itu dengan yang terbesar kedua sangat penting guna mencegah gejolak ekonomi yang tidak dapat diperbaiki menyebar ke seluruh negeri dan negara lain.

Berset mengatakan pengambilalihan itu adalah, "solusi terbaik untuk memulihkan kepercayaan yang telah hilang di pasar keuangan baru-baru ini".

Ia mengatakan seandainya Credit Suisse jatuh bebas, maka konsekuensinya tak terhitung bagi negara itu, "Dan stabilitas keuangan internasional."

Sebelumnya, mengutip AFP, Credit Suisse mengumumkan pernyataan pertimbangan merger tiga miliar franc Swiss (US,25 miliar). Nantinya seorang pemegang saham Credit Suisse akan menerima satu saham UBS untuk 22,48 saham di Credit Suisse.

"Mengingat keadaan luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya, merger yang diumumkan merupakan hasil terbaik yang tersedia," kata Lehmann.

Langkah tersebut disambut baik di Washington, Brussel dan London sebagai salah satu yang akan mendukung stabilitas keuangan.

Lihat Juga : Kronologi Bank Raksasa Credit Suisse di Ambang Kejatuhan

Raja Dewa Kuno

Zulhas Cemas dan Khawatir Harga Bahan Pokok Naik Jelang Ramadan******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanatau Zulhas mengaku khawatir dengan harga bahan pokok menjelang Ramadan. Pasalnya berapa harga bahan pokok masih tinggi.

"Saya terus terang menjelang Lebaran ini agak khawatir juga, terus terang. Biasanya perasaan itu enggak ada, tapi kali ini ada," kata Zulhas dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (15/3).

Zulhas mengatakan salah satu bahan pokok yang harganya masih tinggi adalah beras. Padahal data selama ini menunjukkan produksi beras dalam negeri surplus.

Zulhas mengatakan pemerintah telah rapat mengenai ketersediaan dan harga pangan menjelang Ramadhan. Pemerintah disebut memiliki instrumen untuk mengendalikan harga bahan pangan agar tidak melonjak terlalu tinggi. Salah satunya mewajibkan pemerintah daerah menyalurkan 2 persen dari DTU yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk menekan inflasi.

Sementara khusus untuk beras, Zulhas mengatakan pemerintah membuka opsi untuk kembali mengimpor 500 ribu ton. Namun, rencana tersebut masih belum ditentukan kapan akan dilakukan.

"Kemarin dipimpin bapak presiden (Jokowi) kita sudah memutuskan kapan pun diperlukan kita bisa masuk lagi (beras) 500 ribu ton," kata Zulhas.

Pada Desember 2022 lalu, Kemendag telah memberikan izin kepada Perum Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton beras sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Seluruh beras itu pun kini sudah masuk ke Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Bela Diri Melahap Surga

Pemerintah Ingin Penerima KUR Juga Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan******

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, saat ini ada 64,2 juta UMKM lebih.

Dari jumlah UMKM tersebut mampu menyumbang 61,9 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Capaian positif ini terus didorong pemerintah melalui berbagai cara, salah satunya lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain memberikan kemudahan dalam mengakses modal, pemerintah juga ingin memastikan para penerima KUR bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang ditemui saat pembukaan KUR Festival mengatakan bahwa diperlukan sinergi antar lembaga di dalam mendorong penyaluran KUR 2023.

Hal itu tentunya bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menghadapi berbagai tantangan perekonomian. Selain itu pemerintah juga sekaligus ingin mendorong pelaksanaan program-program lain, yang juga saling terkait, salah satunya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Harapan pemerintah tersebut langsung diwujudkan lewat penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para penerima KUR oleh bersama Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin dalam kegiatan KUR Festival yang digelar di Bandung, Sabtu (18/3).

Zainudin merasa, semangat pemerintah tersebut sejalan dengan fokus BPJS Ketenagakerjaan di 2023 yaitu perluasan kepesertaan pada ekosistem UMKM dan e-commerce

"Kami mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pelaku UMKM," kata Zainudin.

Hal ini, kata dia, tentu menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku usaha dan pekerja. Kata dia, ini kolaborasi yang baik antara Menko Perekonomian, Kementerian Koperasi, Pemda dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami siap menghadirkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh debitur KUR. Sejak tahun lalu kami sudah mulai untuk melindungi teman-teman KUR, dan tadi sudah kita saksikan juga beberapa debitur yang sudah merasakan manfaatnya," kata Zainudin.

Antusiasme para debitur untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sangat besar. Menurut data terdapat 61 ribuan debitur KUR yang sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Zainudin menjelaskan, dengan iuran yang sangat terjangkau yaitu mulai dari Rp16.800 per bulan, peserta dapat memperoleh perlindungan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Jika dibanding dengan iurannya, manfaat yang didapatkan jauh lebih besar, yaitu perawatan tanpa batas biaya, santunan kematian karena kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan, santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat total tetap, serta layanan home care.

Sedangkan jika peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerja, ahli warisnya akan mendapatkan santunan sebesar Rp42 juta serta beasiswa pendidikan untuk dua orang anak dari jenjang TK hingga perguruan tinggi, maksimal Rp174 juta.

Selain dua program tersebut, peserta juga dapat mempersiapkan tabungan masa tuanya dengan mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT). Peserta hanya cukup membayar iuran tambahan minimal Rp20 ribu.

Tak hanya manfaat yang lengkap, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan kemudahan layanan bagi para pelaku UMKM untuk mendaftar sebagai peserta lewat berbagai pilihan kanal daftar dan bayar iuran.

"Ini merupakan upaya kita bersama untuk mewujudkan cita-cita pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM," kata dia.

"Karena dengan memiliki perlindungan jaminan sosial pelaku UMKM dapat lebih bekerja keras untuk mengembangkan produknya tanpa rasa cemas jika terjadi risiko. Seperti kampanye yang tengah diusung BPJS Ketenagakerjaan yaitu Kerja Keras Bebas Cemas,"ujar Zainudin.

Yang Dijunjung Dunia

Cegah Baju Bekas, Bea Cukai Bakal Batasi Sesuai Kuota Impor Perusahaan******

Kantor Pelayanan Utama Bea dan CukaiTipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta merespons isu pembatasan impor baju bekas. 

Hal ini mereka lakukan guna mengantisipasi peredaran barang, termasuk pakaian bekas ilegal dari luar negeri.

"Sebenarnya bukan larangan, tetapi kita melakukan pembatasan, karena emang ini produk tekstil harus dilindungi," kata Kepala Bea Cukai Soekarno Hatta Gatot Sugeng Wibowo seperti dikutip dari Antara, Senin (20/3).

Ia mengatakan pembatasan ini merupakan langkah Bea Cukai menindak lanjuti instruksi Kementerian Perdagangan (Kemendag). 

"Kalau kita berdasarkan surat persetujuan impor dari perdagangan dan nanti pengawasannya perusahaan-perusahaan kita potong berdasarkan kuota," ujarnya.

Ia mengungkapkan langkah pembatasan tersebut selain merujuk pada aturan pemerintah, juga sebagai upaya melindungi produk-produk dalam negeri.

"Kalau dilepas nanti kalah produksi dalam negeri," ujar Gatot.

Pakaian impor bekas belakangan ini memang dianggap masalah oleh pemerintah. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan peredaran pakaian bekas impor berpotensi merugikan UKM dalam negeri dan mengganggu pekerjaan 1 juta orang Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu telah menegaskan impor pakaian bekas dilarang karena mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Jokowi karena itu memerintahkan jajarannya untuk memberantas itu. 

"Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu," kata Jokowi, Rabu (15/3).

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi:Judul dan isi berita dikoreksi pada Rabu (22/3). Tidak ada pembatasan barang bawaan untuk penumpang.

Tuanku sangat galak

Kronologi Utang Mandor Masjid Zayed hingga Waskita Angkat Suara******

Mandor proyek pembangunanMasjid Sheikh Zayed Solo (SZGMS) Jawa Tengah, berutang ke warung hingga mencapai Rp145 juta.

Dian, pemilik warung, mengaku ada tiga mandor proyek Masjid Raya Sheikh Zayed Solo yang masih punya utang di warung makannya. Tak tanggung-tanggung, utang mandor proyek itu mencapai seratusan juta rupiah.

"Ya perjanjian di awal-awal dua minggu sekali pasti terbayarkan," kata Dian kepada wartawan di Solo, Jumat (17/3) sebagaimana dilansir dari Detik.com.

"Yang N utangnya sekitar Rp65 juta, G sekitar Rp55 juta, dan G satunya Rp35 juta-an," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengancam akan menemui para mandor pembangunan proyek Masjid Zayed jika tidak segera melunasi utang kepada warung. Gibran mengklaim telah mengantongi informasi para mandor.

"Saya sudah tahu orangnya, nanti tinggal ditagih wae(saja). Dirampungke koyo cah lanang(diselesaikan secara jantan), ngebon kok ngasi(utang kok sampai) ratusan juta," kata Gibran.

Padahal mandor tersebut menurutnya sudah mendapatkan uang makan dari PT Waskita Karya Tbk selaku pengembang. Gibran pun mengancam akan mendatangi mandor tersebut apabila utang ratusan juta rupiah itu tak segera dilunasi pada pekan ini.

Gibran mengaku kasus ini harus segera diselesaikan lantaran korban pemilik warung juga merupakan warga asli Kelurahan Gilingan. Ia tak bisa membayangkan bagaimana operasional warung dapat berjalan normal akibat utang tersebut. 

"Mesake diutangi semonoya (kasihan diutangi segitu). Warung di-boni Rp1 juta wis ambruk(warung diutangi Rp1 juta saja bisa tutup), ini Rp100 juta," keluh Gibran.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk pun angkat suara terkait utang para mandor tersebut.

Project Manager Sheikh Zayed Grand Mosque (SZGMS) Solo Adriansyah mengatakan pihaknya sudah melunasi pembayaran kepada pihak kontraktor. Karenanya, permasalahan utang di warung bukan tanggung jawab perseroan.

"Dapat perseroan sampaikan untuk pembayaran utang mandor ke warung bukan tanggung jawab Waskita. Hal itu dikarenakan para mandor Masjid Sheikh Zayed sudah dibayar 100 persen oleh perseroan sesuai hak atas tanggung jawab pekerjaannya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]

Sistem Jianghu

550 Pegawai 'Fraud' Kemenkeu Kena Sanksi Berat sejak 2017******

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menghukum 550 pegawainya yang terbukti melakukan fraud dengan menjatuhkan sanksi berat sejak 2017.

Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo menjelaskan ada sistem di kementeriannya yang dapat mendeteksi indikasi pelanggaran pegawai, baik itu disiplin, kode etik, hingga fraud seperti suap dan pemerasan. Nantinya, data tersebut bakal ditindak Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu.

"Tidak hanya perpajakan dan bea cukai, tapi bisa sektor lain di Kemenkeu. Jika ada indikasi dan terbukti, maka dilakukan tindak lanjut, yakni administratif (hukuman disiplin) dan pidana (diserahkan ke aparat penegak hukum)," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/3).

Kemudian, 482 pengaduan pada 2018 dengan 118 pegawai dihukum, 445 pengaduan pada 2019 dengan 83 pegawai dihukum, 446 pengaduan pada 2020 dengan 71 pegawai dihukum. Lalu, 599 pengaduan pada 2021 dengan 114 pegawai dihukum serta 805 pengaduan dengan 98 pegawai dihukum pada 2022.

Jika ditotal, ada 550 pegawai Kemenkeu yang terkena hukuman disiplin imbas kasus fraud sejak 2017. Prastowo menegaskan hukuman untuk kasus fraudadalah hukuman disiplin berat, seperti yang tercantum dalam PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"(Hukuman disiplin) ada di PP 94/2021. Iya, fraud hukuman disiplin berat," tegas Prastowo.

Hukuman disiplin yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) dirinci dalam pasal 8 PP Nomor 94 tahun 2021, di mana terbagi menjadi tiga, yakni hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Khusus untuk hukuman disiplin berat ada di pasal 8 ayat 4.

"Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan; b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS," tulis pasal 8 ayat 4 beleid tersebut.

Di lain sisi, Prastowo juga menjelaskan statistik hukuman disiplin yang sudah dijatuhkan Kemenkeu kepada para pegawainya yang nakal.

"Sejak 2006 sampai dengan 2023, total hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pejabat/pegawai Kemenkeu adalah sebagai berikut: hukuman disiplin ringan 237, hukuman disiplin sedang 217, dan hukuman disiplin berat 597," tutup Prastowo.

[Gambas:Video CNN]