cara menggunakan kredivo cicilan 12 bulan

Sistem jangkar super

Profil Proyek Rempang Eco******

Pengembangan kawasan ekonomi baru Rempang Eco-city di Pulau Rempang, Kepulauan Riau mendapat penolakan sejumlah warga setempat. Penolakan itu berujung bentrok warga dengan aparat gabungan TNI-Polri pada Kamis (7/9).

Rencana pengembangan Rempang Eco-City mencuat pada 2004. Saat itu, pemerintah, melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, menggandeng PT Makmur Elok Graha menandatangani perjanjian kerja sama.

Dalam perkembangannya, proyek ini masuk daftar Proyek Strategis Nasional 2023. Hal itu tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Pengembangan Pulau Rempang mencakup kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi di sana agar bisa bersaing dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia.

BP Batam memperkirakan investasi pengembangan Pulau Rempang mencapai Rp381 triliun dan akan menyerap 306 ribu tenaga kerja hingga 2080. Hal ini diharapkan bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi setempat.

Kawasan Rempang juga akan menjadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik perusahaan China Xinyi Group. Investasi proyek itu diperkirakan mencapai US,6 miliar atau sekitar Rp174 triliun.

Pada Juli lalu, Xinyi International International Investment Limited dan PT Makmur Elok Graha telah menandatangani nota kesepakatan (Memorandum of Agreement) terkait rencana investasi itu di Chengdu, China.

Kendati demikian, sejumlah warga terdampak harus direlokasi demi pengembangan proyek Rempang Eco-City. Sebagai kompensasi, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengungkapkan pemerintah menyiapkan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah 500 meter persegi.

Pemerintah juga memberikan keringanan lainnya berupa bebas biaya uang wajib tahunan (UWT )selama 30 tahun, gratis pajak bumi dan bangunan (PBB) selama 5 tahun, BPHTB, dan SHGB.

"Lokasinya berada di tepi laut. Sehingga memudahkan masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai nelayan untuk melaksanakan aktivitas. Dengan momentum pembangunan ini, saya berharap nasib masyarakat bisa berubah menjadi lebih baik," ujar Rudi dalam keterangan tertulis, Kamis (7/9) lalu.

Masyarakat yang terdampak pembangunan akan dialihkan pemerintah ke lokasi yang sudah disiapkan. Mereka akan mendapat biaya hidup Rp1,03 juta per orang dalam satu KK.

Bagi masyarakat yang memiliki tinggal di ditempat lain akan mendapat bantuan biaya sewa Rp1 juta per bulan.

[Gambas:Video CNN]

jalan menuju keabadian

Pundi Harta Pontjo Sutowo yang Rebutan Hotel Sultan dengan Negara******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo menjadi sorotan karena berebut kepemilikan Hotel Sultandi Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat dengan negara.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tempat berdirinya Hotel Sultan. Namun, hak guna bangunan (HGB) mereka habis dan lahan tersebut harus dikembalikan ke negara.

Meski Pontjo rajin menggugat dan meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tanah tersebut sudahinkracht milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Mahfud meminta Indobuildco segera mengosongkan kawasan tersebut.

Pria bernama asli Pontjo Nugro Susilo itu lahir pada 17 Agustus 1950. Ia merupakan anak dari tokoh kenamaan era Orde Baru, yakni Ibnu Sutowo.

Sang ayah malang melintang di dunia militer saat Presiden Soeharto masih menjabat. Ibnu Sutowo juga terkenal mengembangkan Pertamina, di mana ia menjadi direktur utama pertama di perusahaan minyak negara tersebut.

Berdasarkan buku "Pontjo Sutowo: Pengusaha yang Terpanggil" di situs Universitas Stekom, Pontjo pernah berkuliah di Institut Teknologi Bandung dan mengambil Jurusan Mesin. Sayang, ia hanya bertahan setahun kuliah dan memilih berhenti untuk bekerja.

Pontjo lantas mendirikan PT Adiguna Shipyard pada 1970 berbekal modal sang ayah. Ia pun menjadi bos perusahaan galangan kapal ini dan terus mengembangkan bisnisnya, termasuk berjualan motor tempel kapal impor di Pintu Air, Jakarta Pusat.

Melalui perusahaan ini, Pontjo mulanya membuat tongkang kecil hingga sukses memproduksi berbagai jenis kapal. Ada kapal pantai sampai kapal besar yang berhasil dibuat PT Adiguna Shipyard.

Bahkan, pada 1972 lalu perusahaannya sanggup memproduksi 500 kapal tanker dengan bobot mati menyentuh 3.500 DWT. PT Adiguna Shipyard juga diklaim menjadi perusahaan pertama yang membuat kapal-kapal fiber di tanah air.

Pontjo semakin mendulang cuan dari bisnis ini, di mana masuk dalam daftar 150 orang terkaya Indonesia versi Globe Asia pada 2018 lalu. Kala itu, hartanya diperkirakan menyentuh US5 juta atau setara Rp4 triliun jika dikonversi dengan kurs saat ini.

Bisnis Hotel Pontjo Sutowo

Berbarengan dengan bisnis galangan kapal, Pontjo terjun ke perhotelan pada 1976. Ia mengelola perusahaan keluarga Sutowo bernama PT Indobuildco.

Kala itu, Pemerintah DKI Jakarta meminta Pertamina di bawah pimpinan Ibnu Sutowo membangun hotel. Terlebih, perusahaan pelat merah tersebut sedang banyak uang. Pihak swasta juga tidak diperbolehkan membangun hotel di lahan milik negara kala itu.

Permintaan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pun disetujui oleh Ibnu Sutowo dan pada 1973 pembangunan hotel dimulai di bawah bendera PT Indobuildco yang dikelola Pontjo.

Berdasarkan arsip Detik (30/1/2007), Ali Sadikin bersaksi bahwa awalnya percaya PT Indobuildco milik Pertamina. Akan tetapi, saat hotel tersebut berdiri pada 1976, Ali merasa ditipu Sutowo karena ternyata PT Indobuildco bukan milik BUMN tersebut.

Hotel tersebut kemudian bekerja sama dengan jaringan hotel internasional, Hilton Hotels Corporation, sehingga sempat bermama Hotel Hilton. Ujung-ujungnya hotel tersebut bukan menjadi milik negara, tetapi malah dikendalikan keluarga Sutowo.

[Gambas:Video CNN]

Desainer game serba bisa

Bahlil Klaim 70 Persen Warga Pasir Panjang Rempang Siap Direlokasi******

Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklaim sekitar 70 persen warga Pasir Panjang,Rempang, Batam, Kepulauan Riau siap bergeser ke Tanjung Banun.

Hal tersebut terungkap saat Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menerima perwakilan warga Rempang di salah satu Masjid yang terletak di Tanjung Banun, Kota Batam pada hari Jumat (06/10).

"Saya menerima aspirasi dari Pasir Panjang. Dari saudara kita di Pasir Panjang sudah 70 persen mereka setuju untuk dilakukan pergeseran," ungkap Bahlil seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (8/10).

Dalam kunjungannya ke Tanjung Banun, Bahlil juga menerima aspirasi dari masyarakat Rempang. Setidaknya ada dua hal yang disampaikan oleh masyarakat pada pertemuan tersebut. Pertama, permintaan untuk pergeseran dilakukan di Dapur 3. Kedua, tentang kepastian penggantian rumah yang nilainya lebih mahal daripada yang disediakan oleh pemerintah.

Terkait permintaan pertama, Bahlil menyebut akan mempertimbangkan aspirasi tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya lokasi pergeseran memang direncanakan di Dapur 3. Namun karena juga ada aspirasi masyarakat yang lokasinya ingin di dekat pantai, pemerintah membuat kebijakan mengubah lokasi pergeseran ke Tanjung Banun.

"Saya sudah tinjau lokasi Dapur 3, itu tanjakannya tinggi sekali. Saya sengaja jalan kaki, tidak naik mobil supaya Pak Gubernur dan Pak Wali Kota ikut saya jalan kali. Untuk perahu nelayan jauh sekali. Maka kemudian, kita fokus cari tempat dekat pantai, jadi lokasi relokasi inilah (Tanjung Banun) yang saya tinjau," tutur Bahlil.

"Tapi aspirasi ini kami terima. Saya pertimbangkan," terang Bahlil kepada warga.

Terkait dengan kepastian penggantian rumah, Bahlil meyakinkan warga untuk tidak meragukan komitmen pemerintah. Menurutnya, jika nilai rumah yang disediakan oleh pemerintah lebih murah, maka pemerintah akan mengganti selisihnya.

"Contoh sekarang, rumah ini kan yang diganti (oleh pemerintah) tipe 45. Harganya 120 juta. Terus kalau bapak ibu punya rumah ada 500 juta. Itu (penilaian) tidak berdasarkan BP Batam tapi berdasarkan konsultan yang akan menilai yaitu KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik)," ungkap Bahlil.

Di tempat yang terpisah, Bahlil tidak menepis bahwa masih ada masyarakat yang belum setuju untuk bergeser.

"Ada juga sekelompok ibu-ibu yang menyampaikan aspirasi untuk belum mau bergeser. Mereka masih ingin tetap di sana. Itulah negara kita negara demokrasi. Jadi justru di situ semakin meyakinkan kepada saya bahwa penting kami pemerintah terus melakukan komunikasi yang baik, sosialisasi yang baik," ungkapnya.

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan lima lokasi prioritas yang akan bergeser dalam tahap pertama pengembangan Rempang Eco-City. Lokasi prioritas tersebut mencakup kampung Pasir Panjang, Blongkeng, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung dan Pasir Merah. Secara total, di lima kampung tersebut terdapat 961 KK.

Kementerian Investasi mengklaim warga yang sebelumnya menolak bergeser, sebagian telah menyatakan setuju untuk pindah dan akan segera menempati hunian sementara. Dari seluruh KK di lima kampung tersebut, tercatat sudah 341 KK yang secara sukarela menyatakan mau melakukan pergeseran.

[Gambas:Video CNN]

Anak perempuan sah itu tidak bermoral

Harga Bahan Pokok Kompak Menanjak, Cabai Rawit Melesat******

Harga bahan pokok kompak menanjak pada awal pekan ini. Salah satunya, beras.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata harga beras pada Senin (9/10) ini di angka Rp14.550 per kg.

Harga tersebut naik Rp50 dibandingkan Senin (2/10) yang masih Rp14.400 per kg. Tak hanya beras, kenaikan juga dialami oleh bahan pokok lain.

Kenaikan juga terjadi pada bawang merah. Pekan lalu, bawang merah harganya masih Rp26.900 per kg. 

Tapi awal pekan ini, harganya sudah naik jadi Rp27.100 per kg.

Cabai merah harganya juga naik dari Rp44.250 menjadi Rp45.200 per kg. Sementara itu cabai rawit harganya melesat dari Rp45.500 menjadi Rp50.800 per kg.

Meski demikian, ada juga bahan pokok yang turun. Salah satunya adalah harga daging sapi yang turun dari Rp134.850 menjadi Rp134.800 per kg.

Penurunan juga dialami harga bawang putih. Pasalnya, pada awal pekan ini harga bawang putih hanya Rp38.400, lebih mudah dibandingkan pekan lalu yang Rp38.600.

[Gambas:Video CNN]

Setan Besar dari Sekte Abadi

Mau TV Baru? Beli di Transmart September Ceria Mulai Rp4,9 Jutaan******

Lagi cari-cari TV baru ya? Beli di Transmart aja! Soalnya, ada promo Transmart Full Day Sale September Ceria.

Berbagai jenis TV dari aneka merek, mulai dari LG, Panasonic, Polytron, Samsung, sampai Sharp, semua didiskon besar.

Lihat Juga : Beli AC di Transmart Full Day Sale Lebih Untung, Diskon Sejutaan Lho

Nah, enggak kalah gede kan diskonnya? Makanya, langsung aja merapat ke gerai Transmart terdekat dan buru diskonnya.

Soalnya, Transmart Full Day Sale September Ceria cuma berlangsung satu hari aja pada Selasa (12/9). Mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Oh iya, jangan lupa juga untuk bayar transaksi belanjanya pakai Allo Prime dari Allo Bank, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah ya untuk dapatin diskonnya.

Siap-siap punya TV baru deh kalau ada promo Transmart Full Day Sale September Ceria begini. Yuk, segera ke gerai Transmart terdekat ya sebelum kehabisan!

Kegilaan Evolusi Liar

Pemerintah Ubah Kriteria Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian******

Pemerintah mengubah kriteria peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dalam pasal 5 ayat 1, peserta program JKK dan JKM terdiri atas tiga. Pertama,peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada PP Nomor 44 Tahun 2015, peserta JKK dan JKM hanya terdiri atas dua yakni peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan peserta bukan penerima upah.

Dalam pasar 5 ayat 2 UU PP Nomor 49 tahun 2023, yang dimaksud peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, meliputi pekerja pada perusahaan, pekerja pada orang perseorangan, dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan.

Sedangkan, peserta bukan penerima upah meliputi pemberi kerja selain penyelenggara negara, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang bukan penerima upah.

[Gambas:Video CNN]