gudang slot gacor

Tuhan Surgawi yang Agung

LSM soal Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat: Klasik & Menahun******

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan fenomena anggaran pemerintah triliunan rupiah habis untuk rapat danstudi bandingmerupakan persoalan klasik dan terjadi setiap tahun.

Misbah merespons pernyataan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas soal anggaran penanganan kemiskinan pemerintah sebanyak Rp500 triliun yang justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding

"Persoalan ini sebenarnya bukan hal baru, tapi persoalan klasik yang terjadi setiap tahun dan menahun. Pak Azwar Anas pasti tahu persis persoalan ini karena beliau pernah menjadi Kepala Daerah," kata Misbah saat dihubungi, Sabtu (28/1).

Jika dipersentasekan, ia menyebut belanja pegawai dan belanja barang/jasa porsinya lebih besar di tiap kementerian/lembaga.

"Belanja barang/jasa inilah yang digunakan untuk rapat-rapat dan studi banding dalam bentuk belanja makan/minum, perjalanan dinas, dan lain-lain," katanya.

Ia mengatakan belanja barang/jasa ini biasanya tersembunyi dalam nama program atau kegiatan yang seakan-akan untuk pengentasan kemiskinan. Program itu seakan-akan berpihak kepada masyarakat

"Banyak nama program atau nama kegiatan yang bagus-bagus dan seakan-akan berpihak kepada masyarakat miskin, namun ketika kita tracking lebih dalam ke rincian output hingga komponen, ujung-ujungnya untuk makan/minum dan perjalanan birokrasi," katanya.

Namun, ia menyebut biasanya anggaran yang betul-betul menyasar masyarakat miskin dan kelompok-kelompok rentan justru sangat minim.

"Untuk itu, pemerintah harus jujur menyampaikan detail informasi anggaran penanggulangan kemiskinan, harus rinci informasinya, bukan glondongan," katanya.

Azwar Anas sebelumnya menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat dan studi banding. Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

"Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang," sambung mantan Bupati Banyuwangi itu.

Lihat Juga : MUI Sentil Pemerintah Harga BBM Naik: Mending Tutup Kebocoran APBN

Jaringan Perdagangan Dimensi Super

Zulhas Harap Minyakita Banjiri Pasar 2 Minggu Lagi******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) berharap minyak goreng kemasan Minyakita segera kembali membanjiri pasaran dalam dua pekan ke depan.

Hal itu seiring dengan ditambahnya suplai pasokan dalam negeri (DMO) 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton per bulan.

"Mudah-mudahan nanti dua minggu lagi sudah banyak barangnya karena untuk dalam negeri sudah ditambah separuh. Mudah-mudahan dua minggu lagi sudah banjir," ujarnya di Kementerian Perdagangan, Selasa (31/1).

"Minyakita itu terkenal jadi semua orang sekarang kalau mencari minyak goreng, Minyakita, jadi ya rebutan," ujarnya.

Produk minyak goreng kemasan, Minyakita, yang diluncurkan pemerintah pada tahun lalu mendadak langka di berbagai daerah. Hal ini membuat harganya tembus sampai Rp20 ribu per liter.

Padahal, produk minyak goreng yang diinisiasi oleh Zulkifli tersebut harusnya hanya dijual seharga Rp14 ribu per liter, sesuai dengan HET.

Kelangkaan terpantau di sejumlah pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan. Di Pasar Pa'baeng-baeng, Jalan Sultan Alauddin misalnya, harga Minyakita dijual mulai dari Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Ahmad Choirul Furqon menilai ada kondisi tidak wajar alias anomali di balik kelangkaan Minyakita di pasaran belakangan ini. Pasalnya, kelangkaan terjadi menjelang pemilu dan Ramadan.

"Kelangkaan minyak goreng (Minyakita) ini terasa aneh karena sudah memasuki momentum yang sangat menentukan, yaitu pemilu dan dua bulan menjelang Ramadan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Budidaya Perkotaan

LSM soal Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat: Klasik & Menahun******

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan fenomena anggaran pemerintah triliunan rupiah habis untuk rapat danstudi bandingmerupakan persoalan klasik dan terjadi setiap tahun.

Misbah merespons pernyataan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas soal anggaran penanganan kemiskinan pemerintah sebanyak Rp500 triliun yang justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding

"Persoalan ini sebenarnya bukan hal baru, tapi persoalan klasik yang terjadi setiap tahun dan menahun. Pak Azwar Anas pasti tahu persis persoalan ini karena beliau pernah menjadi Kepala Daerah," kata Misbah saat dihubungi, Sabtu (28/1).

Jika dipersentasekan, ia menyebut belanja pegawai dan belanja barang/jasa porsinya lebih besar di tiap kementerian/lembaga.

"Belanja barang/jasa inilah yang digunakan untuk rapat-rapat dan studi banding dalam bentuk belanja makan/minum, perjalanan dinas, dan lain-lain," katanya.

Ia mengatakan belanja barang/jasa ini biasanya tersembunyi dalam nama program atau kegiatan yang seakan-akan untuk pengentasan kemiskinan. Program itu seakan-akan berpihak kepada masyarakat

"Banyak nama program atau nama kegiatan yang bagus-bagus dan seakan-akan berpihak kepada masyarakat miskin, namun ketika kita tracking lebih dalam ke rincian output hingga komponen, ujung-ujungnya untuk makan/minum dan perjalanan birokrasi," katanya.

Namun, ia menyebut biasanya anggaran yang betul-betul menyasar masyarakat miskin dan kelompok-kelompok rentan justru sangat minim.

"Untuk itu, pemerintah harus jujur menyampaikan detail informasi anggaran penanggulangan kemiskinan, harus rinci informasinya, bukan glondongan," katanya.

Azwar Anas sebelumnya menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat dan studi banding. Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

"Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang," sambung mantan Bupati Banyuwangi itu.

Lihat Juga : MUI Sentil Pemerintah Harga BBM Naik: Mending Tutup Kebocoran APBN

Bermain game online di dunia lain

Kemnaker Janji UU PPRT Jamin Hak Upah Hingga Cuti Pekerja Rumah Tangga******

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bakal mengatur sejumlah hak mendasar yang diperoleh PRT.

Hak dasar itu mulai dari kepastian upah, jaminan sosial, hingga hak cuti.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang mengatakan selama ini tidak ada perlindungan bagi hak-hak mendasar PRT. Oleh sebab itu, ia berharap kehadiran UU PRT dapat memberikan perlindungan itu.

Tak hanya soal hak PRT, RUU PPRT juga akan mengatur hak pemberi kerja. Mereka akan mendapatkan kepastian data-data yang jelas terkait PRT yang bekerja dengan mereka.

Pemberi kerja juga diberikan kepastian untuk bisa berkonsultasi dengan kementerian atau lembaga terkait mengenai kontrak kerja mereka dengan PRT.

RUU PPRT sudah mandek di parlemen selama 19 tahun. Rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.

Pada 2020, pembahasan ruu tersebut rampung di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).

Setelahnya, pemerintah dan DPR bersepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Namun, rencana itu pupus. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.

Presiden Jokowi kemudian menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan.

[Gambas:Video CNN]

Ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menaker Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/1).

Kekuatan MAX adalah yang utama

Profil dan Pendiri JD.ID yang Tutup Operasi di RI per 31 Maret 2023******

Perusahaanjual beli online JD.ID mengumumkan bakal menutup operasinya di Indonesia per 31 Maret 2023. Sedangkan, pemesananterakhir akan dilayani sampai 15 Februari mendatang.

Pemberitahuan penutupan ini diumumkan JD.ID dalam laman resminya Senin (30/1) ini. Dengan keputusan ini, maka perusahaan hanya bertahan sekitar delapan tahun beroperasi di Tanah Air.

Berdasarkan informasi di websitenya, JD.ID pertama kali beroperasi di Indonesia pada November 2015 dan saat ini memiliki 12 kategori pilihan produk. Ragam kategori produknya bervariasi mulai dari produk untuk ibu dan anak, smartphones, perangkat elektronik, hingga produk luxury.

JD.ID merupakan perusahaan patungan e-commerceChina yaitu JD.com dan Provident Capital. Sebelum pengumuman tutup kali ini, JD.ID menutup cabang logistiknya, JDL Express Indonesia, per 22 Januari 2023.

Rencana penutupan JDL Express Indonesia ini muncul setelah sebuah laporan mengatakan JD.com berencana untuk keluar dari Indonesia dan Thailand pada awal 2023.

Perusahaan induk JD.ID, JD.com, kala itu dikabarkan tengah mencari calon investor untuk membeli bisnisnya di kedua negara tersebut setelah mencatatkan kerugian di pasar.

Sementara itu, toko offlineJD.id di Jakarta disebut baru-baru ini mulai mengosongkan stoknya dan sedang mengadakan clearance sale.

Pada Desember 2022 lalu, JD.ID juga mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 30 persen atau 200 karyawan.

Lihat Juga : Jokowi Minta Menteri Waspadai Kenaikan Harga Beras dan Minyak Goreng

"Salah satu Langkah yang diambil manajemen adalah melakukan perampingan agar perusahaan dapat terus bergerak menyesuaikan dengan perubahan," ujar Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID Setya Yudha Indraswara kepada CNNIndonesia.com, pada akhir 2022.

Langkah PHK ini bukan yang pertama diambil oleh JD.ID. Pada Mei lalu, perusahaan juga mengambil langkah yang sama sebagai salah satu improvisasi agar perusahaan dapat terus beradaptasi dan selaras dengan dinamika pasar dan tren industri di Indonesia.

JD.ID adalah anak perusahaan JD.com yang memiliki kantor pusat di China. Adapun JD.com didirikan oleh pengusaha China bernama Liu Qiangdong atau lebih dikenal dengan nama Richard Liu.

Liu merupakan warga asli China yang lahir di desa kecil di wilayah luar Suqian. Ia dibesarkan di desa Chang'an di Provinsi Jiangsu.

Ia memulai membangun JD.com pada 2004 dan beberapa tahun kemudian berhasil menjadi salah satu raksasa platform belanja onlineserba ada di China.

Sejak dibangun, Liu memastikan bahwa tidak ada produk palsu yang dijual di perusahaanya. Salah satu upaya yang ia lakukan adalah dengan membatasi jumlah penjual di JD.com, sehingga ia berhasil menjadi platform belanjaonlineyang diminati masyarakat China.

JD.com juga berhasil menjadi perusahaan dengan IPO terbesar dari China di Amerika Serikat pada saat mulai diperdagangkan di NASDAQ.

Berdasarkan data Bloomberg Billionaires Index, sumber utama total kekayaan Liu berasal dari kepemilikan sahamnya 15 persen di JD.com.

Pada April 2022 lalu, Liu mundur dari posisi CEO JD.com menyusul tindakan keras pemerintah China terhadap pebisnis teknologi. Sejak itu, ia hanya bertugas mengawasi strategi jangka panjang JD.com dan memilih lebih banyak berada di belakang layar.

[Gambas:Video CNN]

Pengetahuan unik Jin Yong merajalela di berbagai dunia

Buwas soal Isu Jadi Mentan Gantikan SYL: Tidak Ada Masalah******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso atau Buwas buka suara soal isu dirinya akan diangkat menjadimenteri pertanian, menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Buwas mengatakan saat ini ia lebih memilih fokus menjalankan tugasnya sebagai direktur utama Bulog. Kendati demikian, Buwas menyebut sudah terbiasa jika diamanatkan tugas baru seperti saat dipilih memimpin Bulog.

"Kita sekarang apa yang jadi tugas, kita laksanakan dengan baik. Nextkita mau diapainya terserah. Tidak ada masalah karena saya sudah terbiasa dengan itu," ujarnya di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan (3/2).

Isu reshufflekabinet menguat beberapa pekan terakhir. Nama Syahrul yang merupakan kader NasDem, masuk dalam daftar menteri yang diusulkan PDIP untuk dicopot.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai persediaan beras tanpa kehadiran Syahrul. Yang diundang adalah Buwas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo.

"Ya yang diundang saya cuma bertiga urusan beras ya, ini kan soal panyaluran, soal operasi pasar," kata Buwas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (31/1).

Buwas berkata ia hadir sebagai pihak yang akan melaksanakan operasi pasar. Zulhas, ucapnya, hadir sebagai pihak yang bertanggung jawab tentang stabilisasi harga.

Sementara itu, Arief dihadirkan sebagai pihak yang akan menganalisis kebijakan terkait pangan.

[Gambas:Video CNN]