slot gacor bulan ini

Legenda Senja

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Keselamatan

Gegap Gempita G20 di Bali Tak Menetes ke Pedagang dan Sopir Ojol******

Gegap gempita perhelatan KTT G20terdengar nyaring di telinga dan tampak nyata di setiap sudut di Nusa Dua, Bali. Hiruk pikuk pesawat kenegaraan membawa para pemimpin negara anggota dan delegasi dari berbagai negara.

Tentu, Bali menaruh asa, kegiatan ekonomi dan pariwisata bakal makin moncer.

Kenyataannya tidak demikian. Jero, seorang pedagang pernak-pernik dan oleh-oleh khas Bali di sekitar Nusa Dua malah gigit jari. Ia mengaku lapak berdagangnya justru sepi, pembeli pun yang datang pun berkurang.

Menurut Jero, banyak wisatawan yang berlibur dialihkan ke Sanur dan Ubud. "Turis liburan ada. Cuma mereka dialihkan karena Nusa Dua sudah di-blok untuk delegasi. Semoga, habis ini (turis) balik lagi," ujarnya berharap saat ditemui CNNIndonesia.com, Selasa (15/11).

Berdasarkan pantauan, kawasan Nusa Dua memang tampak lenggang dari turis, lokal maupun mancanegara. Hanya ada kendaraan yang lalu lalang.

Itu pun hampir seluruh yang melintas adalah kendaraan listrik. Bahkan, ojek online yang hilir mudik pun menggunakan sepeda motor listrik.

Mencengangkan, mengingat kendaraan listrik masih terbilang barang langka saat ini. Jakarta sebagai ibu kota saja masih jauh dari banyaknya kendaraan listrik.

Pemandangan lainnya yang tertangkap mata adalah banyaknya anggota TNI dan Polri yang siaga berjaga-jaga di sepanjang jalan.

Tak heran Jero mengeluhkan lapaknya yang sepi. Padahal, menurut Jero, hari-hari biasanya omzet yang dikantonginya bisa di atas Rp1 juta per hari. Tetapi saat ini, ia mengaku masih nihil.

"Sekarang sepi. Bisa-bisa nggak dapat. Kecuali, kadang tentara atau polisi yang beli oleh-oleh. Delegasi juga kadang turun beli oleh-oleh, meski tidak banyak," jelasnya.

Hal serupa dialami Huda, pengemudi ojek online (ojol). Ia mengklaim orderannya turun drastis saat perhelatan G20, karena masyarakat diimbau berkegiatan dari rumah masing-masing.

"Lebih sepi (sekarang). Kalau normal kadang bisa dapat 16 orderan. Tapi kemarin cuma sedikit. Kebanyakan (pengemudi) nganggur juga," terang dia.

Lain Jero dan Huda, lain pula Deni, pemilik rental sepeda motor di kawasan Nusa Dua. Ia mengaku sewaan sepeda motor justru meroket.

Uniknya, pesanan itu datang dari petugas atau aparat. Bukan turis. Itu pun banyak digunakan untuk berpatroli, bukan plesiran.

Pada hari ini saja, misalnya, Deni menuturkan 50 unit sepeda motornya sudah ludes disewakan. "Disewa oleh aparat," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20 Luhut Binsar Panjaitan meminta masyarakat Bali bekerja dan sekolah dari rumah selama penyelenggaraan G20.

Ia juga meminta maaf jika penyelenggaraan G20 mengganggu kenyamanan warga Pulau Dewata.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Puncak

Pemilik Lapangan Golf Bogor Bantah Aset Disita BLBI Milik Besan Setnov******

Kuasa Hukum PT Bogor Raya Development (BRD) Leonard Arpan Aritonang menegaskan lapangan golf dan properti yang disita Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)tidak terkait utang obligor Setiawan Harjono, besan eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dan saudaranya Hendrawan Harjono.

Lapangan golf dan properti di Bogor tersebut bagian dari BRD yang saat ini sepenuhnya dimiliki asing.

Gugatan yang dimenangkan itu disampaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Leonard menilai putusan PTUN Bandung ini membuktikan bahwa pemerintah tidak melakukan cek dan ricek kebenaran aset yang disita lebih detail. Selain itu, ini juga menjadi bukti nyata bahwa aset PT BRD tidak ada kaitannya dengan BLBI.

"Jadi bidang-bidang tanah klien kami bukanlah aset dari obligor BLBI dan tidak terkait dengan obligor BLBI mana pun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/11).

Dengan hasil putusan ini, maka PTUN Bandung memerintahkan kepada Satgas BLBI membatalkan penyitaan aset itu yang dilakukan pada pertengahan tahun lalu.

"Menyatakan batal keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa pencatatan blokir terhadap bidang tanah 1-274," demikian bunyi putusan PTUN Bandung.

Sebelumnya, Satgas BLBI memang menyita tanah dengan total luas 89,01 hektare (Ha) di Bogor pada Juni 2022. Penyitaan dilakukan karena Satgas meyakini aset itu milik obligor BLBI duo Harjono.

Penyitaan dilakukan terkait utang dana BLBI Harjono bersaudara kepada negara sebanyak Rp3,57 triliun.

Aset yang disita berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya atas nama PT Bogor Raya Development dan anak usahanya PT Bogor Real Estatindo.

Di atas tanah yang disita itu berdiri perumahan, padang golf, hingga beberapa hotel.

[Gambas:Video CNN]

Setan Panah

Heru Budi Ikuti Putusan PTTUN Soal UMP DKI Jakarta 2022******

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan menghormati putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang menolak permohonan banding soal upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022.

"Ya enggak apa-apa, kita ikuti aja aturan PTTUN," kata Heru di Mapolda Metro Jaya, Kamis (17/11).

Dalam putusannya yang dibacakan pada Selasa (15/11), majelis hakim PTTUN menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT.

Lebih lanjut, Heru mengatakan Menteri Dalam Negeri akan memberikan arahan terkait masalah UMP DKI 2023. Dia berharap ada solusi untuk seluruh buruh di Jakarta.

"Besok ada arahan dari Pak Mendagri. Mungkin bisa lebih baik untuk buruh Jakarta. Untuk se-Indonesia," paparnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.

Sebelum pengajuan banding, PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan Apindo DKI Jakarta terkait revisi UMP 2022 yang dilakukan Gubernur saat itu, Anies Baswedan.

Dalam revisinya, Anies naik besaran UMP DKI Jakarta di 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan.

Akibatnya revisi tersebut menimbulkan polemik di kalangan pengusaha. Sehingga para pengusaha yang tergabung dalam Apindo DKI Jakarta menggugat kebijakan revisi UMP 2022 yang dilakukan Anies.

Gugatan Apindo dilayangkan pada 13 Januari lalu dan terdaftar dengan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT. Para pengusaha menunjuk Tjoetjoe Sandjaja Hernanto sebagai kuasa hukum.

[Gambas:Video CNN]

Rencana Strategi Bumi Wisatawan

Jokowi: Kejahatan Siber Berpotensi Rugikan Ekonomi Dunia Rp78 Ribu T******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan potensi kerugian atas kejahatan siberterhadap ekonomi dunia bisa mencapai US triliun atau Rp78.096 triliun (asumsi kurs Rp15.615 per dolar AS) pada 2024 mendatang.

"Kebocoran data akibat kejahatan siber berpotensi mengakibatkan kerugian ekonomi hingga US triliun pada 2024," ujar Jokowi saat membuka sesi tiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Bali, Rabu (16/11).

Sebab itu, keamanan dunia digital harus diperkuat agar tidak bisa diserang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Langkah ini tentunya tak bisa dilakukan hanya oleh satu negara tapi bersama-sama semua anggota G20.

"Untuk itu keamanan digital dan perlindungan privasi harus dijamin, G20 harus mampu membangun kepercayaan sektor digital, termasuk melalui tata kelola digital global," jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga berharap dunia digital bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di dunia. Sebab, saat ini masih ada sebanyak 2,9 miliar penduduk di dunia yang belum merasakan digitalisasi.

"Yang Mulia, kita harus kerja sama memastikan manfaat digital dirasakan merata oleh semua. Saya mengundang kontribusi-kontribusi mulia untuk masa depan dunia digital yang aman, inklusif dan bermanfaat bagi semua," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Curang dan memasuki dunia lain

IHSG Perkasa di 7.044 di Tengah Lesu Bursa Asia hingga AS******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.044  pada Kamis (17/11). Indeks saham menguat 35.394 poin atau 0,50 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11.248 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21.647 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 243 saham menguat, 272 terkoreksi, dan 188 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas melemah. Tercatat Nikkei 225 di Jepang melemah 0,35 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 0,30 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan turun 1,39 persen.

Bursa saham Eropa terpantau dominan melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris turun 0,25 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 0,52 persen, dan indeks DAX di Jerman melemah 1,0 persen.

Serupa, bursa Amerika juga tampak ambruk. Indeks S&P 500 turun 0,83 persen, indeks NYSE Composite melemah 0,75 persen, dan indeks NASDAQ Composite melemah 1,54 persen.

[Gambas:Video CNN]