cara dapat uang di usia muda

Berubah menjadi Loli

cara upgrade ke cicilan kredivo

Cerita Megawati perjuangkan NU dan Muhammadiyah memenangi Zayed Award******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menceritakan perjuangannya saat menjadi dewan juri agar organisasi Islam, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memenangkan penghargaan Zayed Award for Human Fraternity (ZAHF) 2024.

Mulanya, kata dia, dengan mendapatkan tawaran sebagai dewan juri dari Sekretaris Jenderal ZAHF Prof. Mohamed Abdusalam yang merupakan permintaan dari Imam Besar Al Azhar Prof Ahmad el Thayyeb. Namun demikian, dirinya sempat mempertanyakan tawaran tersebut.

"Lalu saya tanya kembali, lho kok beliau kenal saya? Rupanya beliau mengikuti terus sepak terjang perjuangan saya. Yang dikatakan oleh Bapak Sekjen bahwa Ibu (Megawati) ini salah seorang Ibu, perempuan, yang selalu memperjuangkan nasib banyak manusia, tetapi selain itu juga selalu memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di seluruh dunia ini," cerita Megawati di kawasan Jagakarsa, Jakarta, Minggu.

Megawati kemudian bersedia menjadi dewan juri dan meminta Ketua DPP Bidang Luar Negeri PDI Perjuangan Ahmad Basarah dan Duta Besar RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi untuk mendampingi dirinya.

"Karena kami boleh mengambil asisten begitu untuk bisa menjadi penghubung, seperti tadi yang telah dikatakan itu karena melalui Zoom dan lain sebagainya, dan saya belum punya pengalaman sama sekali sebagai juri," ujarnya.

Megawati lalu mengajukan Muhammadiyah dan NU untuk masuk nominasi penerima penghargaan dan bersaing dengan 120 nominasi lainnya.

Ia kemudian harus menghadapi adanya kocokan untuk mendapat tiga nominasi dan tiga nominasi cadangan. Nominasi itulah yang kemudian diserahkan kepada Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar untuk dipilih siapa pemenangnya.

Selanjutnya, Megawati mengatakan bahwa terdapat enam juri, termasuk dirinya. Namun demikian, hanya Megawati seorang berasal dari Asia.

Megawati dalam pikirannya menyampaikan dirinya akan kalah berdebat untuk memperjuangkan NU dan Muhammadiyah. Sebab, pikirnya, ia merupakan perempuan, Asia, wanita, dan seorang Muslim, sedangkan juri lainnya datang dari Barat.

Fase berikutnya, lanjut dia, adalah pengocokan awal, yang mengeluarkan 15 nominasi. Megawati bersyukur NU dan Muhammadiyah masuk dalam 15 nominasi itu.

Sementara itu, Megawati juga mengusulkan aktivis perempuan dan profesor agama Musdah Mulia mendapat nominasi dari aspek perorangan.

"Lalu saya berpikir bagaimana saya bicara untuk supaya mulai meyakinkan mereka (dewan juri lainnya)," kata Megawati.

Megawati kemudian saat dipersilakan bicara sengaja menggunakan latar belakangnya untuk memengaruhi juri lainnya. Megawati mengenalkan diri pernah menjadi anggota parlemen tiga periode, Wakil Presiden, dan Presiden RI.

"Ketika saya bicara satu-satu, memperkenalkan diri saya adalah Ibu Megawati Soekarnoputri. Saya seorang perempuan. Saya sengaja men-trigger (memicu) supaya perempuan yang lainnya itu merasa bahwa 'wow', gitu kan," tuturnya.

Megawati menceritakan bahwa setelah dirinya memperkenalkan diri seperti itu, maka dua juri lainnya tampak berbeda kepada dirinya.

Selanjutnya, Megawati menyampaikan bahwa dirinya sangat dekat dengan Muhammadiyah dan NU. Megawati menceritakan bahwa kakeknya merupakan pendiri Muhammadiyah dan pernah menjadi pengurus di Bengkulu.

Megawati lalu menjelaskan kepada dewan juri lainnya bahwa NU dan Muhammadiyah ikut bertempur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Muhammadiyah sejak 1912, sedangkan NU 1926.

"Jadi saya bilang kalau foundation (lembaga) ini adalah untuk perdamaian dunia dan perikemanusiaan, maka saya minta bahwa organisasi ini (NU dan Muhammadiyah) harus bisa dinominasikan," kata Megawati.

Selain Megawati, juri lain ZAHF 2024 adalah Kardinal Leonardo Sandri (Prefect Emeritus of the Holy See Dicastery for Oriental Churches), Rebeca Grynspan Mayufis (Secretary General of the United Nation Conference on Trade and Development/UNTAC), Mantan Director General of UNESCO Irina Bokova.

Selain itu, Rabbi Abraham Cooper (Chair of the US Commission on International Religious Freedom) dan Mohamed Abdelsalam (Secretary General of Zayed Award for Human Fraternity and Secretary General of the Muslim Council of Elders).

Selain NU dan Muhammadiyah, ZAHF juga memberikan penghargaan kepada ahli bedah jantung dari Mesir yang terkenal di seluruh dunia, Sir Magdi Yacoub. Selain itu, juga untuk pemimpin rakyat kecil dari Chile, Suster Nelly Leon Correa.

Zayed Award didirikan pada tanggal 4 Februari 2019 sebagai kelanjutan dari pertemuan Imam Besar Al-Azhar Ahmed Al-Thayyeb dengan Paus Fransiskus di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, yang menghasilkan Deklarasi Abu Dhabi yang kemudian disebut dengan Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Berdampingan. Zayed Award digelar untuk mengapresiasi individu dan entitas yang punya kontribusi besar terhadap kemajuan peradaban.

Baca juga: NU dan Muhammadiyah ucapkan terima kasih ke Megawati untuk ZAHF 2024
Baca juga: MPR: Megawati berperan dalam kemenangan NU dan Muhammadiyah di ZAHF

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kecintaan pada hiburan Korea

situs slot terpercaya dan resmi

KPK periksa Budi Sylvana soal pos anggaran APD Kemenkes******

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Budi Sylvana soal pos anggaran dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kemenkes tahun 2020.

"Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan hitungan pos dan besaran anggaran dalam pengadaan APD di Kemenkes, termasuk dugaan aliran uang yang dinikmati berbagai pihak dari pengadaan tersebut," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan saksi Budi Sylvana diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2020.

Baca juga: KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD

Hal yang sama juga dikonfirmasi penyidik KPK kepada Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pertambangan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Pius Rahardjo

Dalam perkara tersebut, Pius diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai X KPPBC Tipe Madya Pabean B Bogor tahun 2020.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.

Baca juga: KPK periksa Budy Silvana soal aliran uang terkait korupsi APD

Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," kata Alex saat itu.

Baca juga: KPK sebut kerugian negara dalam korupsi APD Kemenkes Rp625 miliar

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Baca juga: KPK periksa PPK Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Budy Silvana
Baca juga: KPK cegah lima orang ke luar negeri terkait penyidikan di Kemenkes

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Qi Master di Tokyo

rtp angsa4d

OIKN pastikan ASN mulai pindah ke IKN pada Juli 2024******

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Jaka Santos memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mulai pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) pada bulan Juli 2024.

Pemindahan sejumlah ASN ke IKN akan dimulai jika hunian ASN telah rampung.

“Target pertama adalah ketika hunian sudah jadi, hunian sudah jadi itu diperkirakan Juli, jadi sudah ada yang bisa pindah. Nah itu bertahap,” kata Jaka saat ditemui ANTARA di Ibu Kota Nusantara, Senin.

Jaka mengatakan, memindahkan ASN bukanlah hal yang mudah, melainkan harus dilakukan dengan persiapan yang matang dan secara bertahap.

“Orang pindah kerja itu nggak gampang, apalagi pindah rumah. Nah, jadi dibutuhkan secara bertahap, pluskarena ada 17 Agustus-an, kita harus managedengan baik,” jelasnya.

Sejauh ini, progres pembangunan Gedung Kantor Presiden di IKN telah mencapai 72,19 persen. Juru Bicara OIKN Troy Pantouw mengatakan bangunan pemerintahan lain seperti Gedung Sekretariat Presiden dan fasilitas pendukungnya telah mencapai 58,21 persen.

Progres tersebut turut diikuti oleh pembangunan bangunan gedung dan Kawasan Blok Kantor Kementerian sedang berlangsung. Perkembangan signifikan juga terjadi di sektor telekomunikasi dengan penetapan PT Indonesia Comnet Plus dan PT Telkom Indonesia sebagai pemegang hak perlintasan penyedia infrastruktur telekomunikasi.

Menurut dia, semua upaya percepatan pembangunan tersebut diarahkan untuk mendukung visi IKN sebagai kota yang layak huni yang akan mulai operasional pada Agustus 2024, seiring dengan rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN).

Pembangunan IKN dinilai masih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, capaian itu sebagai bukti komitmen mewujudkan ibukota negara baru Indonesia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Saya memiliki sistem Daru

maxwin gacor slot

Moeldoko ingatkan pihak terkait siap layani kesehatan petugas pemilu******

Lebih dari 240.000 orang atau 9,59 persen petugas memiliki risiko penyakit.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan kepada semua pihak terkait agar memiliki kesiapan dalam menangani kesehatan petugas pemilu ataupun masyarakat selama masa pemungutan dan penghitungan suara.

"Jangan semua unsur yang menangani persoalan ini tidak aware. Jangan karena keteledoran, nantinya memunculkan korban yang besar," tegas Moeldoko saat memimpin Rapat Tim Koordinasi Monitoring Surat Edaran Bersama (SEB) Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin.

Untuk diketahui, pemerintah telah membentuk tim pemantau dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan layanan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program JKN bagi petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024.

Tim yang terdiri atas 12 kementerian/lembaga dan beranggotakan lebih dari 85 orang ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tanggal 20 November 2023.

Moeldoko menyebut saat ini sudah ada lebih dari 2,5 juta petugas pemilu yang melakukan skrining kesehatan secara daring.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 240.000 orang atau 9,59 persen petugas memiliki risiko penyakit, dan lebih dari 2,1 juta orang atau 84,68 persen merupakan peserta aktif JKN.

"Dari data ini, kita bisa mendapatkan pemetaan risiko kesehatan yang cukup baik. Ini tidak terlepas adanya kerja keras KPU, Bawaslu, dan BPJS Kesehatan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah telah mengaktifkan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di 15.000 klinik, 10.000 puskesmas, 3.000 rumah sakit, dan 13.000 tenaga kesehatan cadangan yang bersiaga untuk memberikan layanan kesehatan bagi petugas dan masyarakat.

"Ini fondasi yang sangat baik untuk menunjukkan bahwa negara secara serius dan sungguh-sungguh memperhatikan risiko kesehatan bagi petugas pemilu," katanya.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI 2013—2015 ini juga mendorong semua unsur untuk memaksimalkan sistem Lapor Cepat Temu Tepat yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Sistem ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi atau call center119.

"Mekanisme kecepatan pelaporan dan ketepatan penindakan ini juga penting untuk diperkuat," ujarnya.

Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi
Baca juga: Moeldoko sebut presiden miliki hak untuk berpolitik

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

jalan misterius

situs slot online terbaru

Bawaslu berterima kasih atas kritik dari film dokumenter "Dirty Vote"******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih terhadap kritik yang disampaikan dari film dokumenter "Dirty Vote".

"Terima kasih loh. Berarti kami dikritik. Nah, kritik itu bagi Bawaslu, hal yang memang harus kami dengar, ya, supaya meningkatkan kualitas kerja Bawaslu," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin.

Lolly mengaku bahwa dirinya sudah menyaksikan film dokumenter itu, terutama pada menit ke-57 saat membahas inkompetennya Bawaslu selama Pemilu 2024.

"Paling tidak kritik terhadap Bawaslu itu, menit ke-57. Menit ke-57 itu bikin saya gini 'oh iya ya berarti ada hal yang belum tersampaikan ke publik dengan baik, yang itu harusnya clear (jelas) di publik, tetapi ternyata enggak clear di publik'. Itu kan jadi autokritik buat Bawaslu," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa Bawaslu telah melakukan langkah taktis sebagai respons terhadap film dokumenter tersebut.

"Maka apa langkah taktis yang kami lakukan? Saya langsung komunikasi dengan teman-teman humas memastikan supaya informasinya lebih masif tersampaikan," tuturnya.

Walaupun demikian, dia mencoba menjelaskan bahwa terhadap kasus yang disebutkan dalam film dokumenter "Dirty Vote", seperti penanganan pembagian susu di hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) Jakarta, telah ditangani Bawaslu berdasarkan regulasi yang ada.

"Secara kelembagaan, Bawaslu sudah menangani perkara ini, sehingga kami tentu siap untuk mempertanggungjawabkan langkah yang sudah dilakukan Bawaslu. Akan tetapi, penilaian tentu milik publik, ya. Tidak ada Bawaslu kemudian membatasi pandangan publik, tidak ada, malah dipersilakan.

Film dokumenter "Dirty Vote" disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dalam siaran tertulisnya, Dandhy menyampaikan film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar 2 minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Pembuatannya, dia menambahkan, melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Dalam waktu kurang lebih 5 jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Senin (12/2) pukul 23.15 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 6,2 juta penonton.

Baca juga: Bawaslu RI dalami dugaan fitnah dalami film "Dirty Vote"
Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik
Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Grup Peri WeChat

prediksi angka jitu macau 5d

KPU minta pemilih buka surat suara sebelum masuk bilik******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari meminta pemilih yang datang mencoblos ke tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 agar membuka surat suara lebih dulu sebelum masuk bilik suara.

"Mestinya sebelum masuk, (surat suara) dibuka dulu di situ, boleh. Untuk melihat surat suaranya kondisi bagus atau tidak," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.

Hal ini untuk mengantisipasi apabila para pemilih mendapatkan surat suara dalam kondisi yang dianggap rusak sehingga dapat langsung dilakukan pergantian surat suara yang baru.

"Karena di situ kalau kurang bagus kan dianggap rusak. Di situ diberi kesempatan untuk minta ganti," ujarnya.

Baca juga: KPU: Surat suara akan dilapisi plastik cegah kerusakan di musim hujan

Tidak hanya itu, bagi pemilih yang merasa salah mencoblos juga dapat kesempatan untuk menukar surat suaranya. Kendati demikian, hal itu menyesuaikan kondisi di TPS.

Oleh karena itu, Hasyim meminta masyarakat untuk memeriksa lebih dulu surat suara yang mereka terima sebelum masuk ke bilik.

"Kalau (kuantitas) surat suaranya tidak cukup, ya tidak bisa (minta ganti surat suara baru)," jelas Hasyim.

Hasyim menambahkan KPU menyiapkan surat suara cadangan di setiap TPS yang jumlahnya 2 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT).

"Surat suara cadangan ada 2 persen dari jumlah DPT. Katakanlah DPT-nya 300, jadi cadangannya cuman enam lembar," tambahnya.

Baca juga: KPU segera koordinasi dengan PPLN Jeddah soal surat suara tercoblos

KPU RI menetapkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, secara serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada tanggal 14 Februari 2024.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca juga: KPU tegaskan surat suara dibagikan lebih awal di Taiwan "rusak"

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024