situs judi slot online indonesia

Di seluruh langit

Daftar Perusahaan Raksasa Diterjang Badai PHK Sejak Awal 2023******

Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih berlanjut pada tahun ini. PHK itu pun dilakukan perusahaan di berbagai sektor baik di dalam maupun luar negeri. Dalih perusahaanmelakukan PHK beragam, dari efisiensi biaya hingga terjerat kasuspidana.

Teranyar, marketplacejual beli mobil Moladin melakukan PHK pada 360 karyawan atau 11 persen dari total karyawannya di Indonesia.

Berikut daftar sederet perusahaan yang melakukan PHK sepanjang tahun ini:

2. Boeing

Produsen pesawat Amerika Serikat, Boeing, berencana memangkas 2.000 karyawannya. Mereka yang terkena PHK berasal dari bagian sumber daya manusia (SDM) dan keuangan. Sebagian pekerjaan tersebut akan dialihdayakan ke mitra Boeing di India, yakni Tata Consulting Services di Bengaluru, India.

3. Zoom

Aplikasi meeting online, Zoom, akan melakukan PHK terhadap 1.300 orang pekerjanya atau 15 persen dari total pegawai. Selain itu, perusahaan tersebut juga akan memangkas gaji CEO hingga 98 persen.

4. Dell

Dell Technologies Inc akan memecat 5 persen atau 6.500 karyawan dari total 133 ribu karyawan.

Lihat Juga : Syarat Klaim Asuransi Bagi Mobil yang Diseruduk Singa di Taman Safari

5. Rivian Automotive

Rivian Automotive selaku salah satu saingan Tesla milik Elon Musk, memecat 6 persen karyawannya demi memangkas biaya produksi mobil listrik di tengah perang harga.

6. Pinterest

Pinterest memberhentikan 150 karyawan atau sekitar 5 persen dari total pekerjanya yang sebanyak 4.000 orang. Platform pencarian gambar yang berbasis di San Francisco, Amerika Serikat ini memangkas pekerjanya demi efisiensi biaya belanja perusahaan.

7. Paypal

Platform transfer uang online PayPal mengumumkan bakal mem-PHK 2.000 karyawannya alias 7 persen dari seluruh pekerja perusahaan.

8. Philips

Perusahaan asal Belanda, Philips, bakal memangkas 6.000 karyawan di seluruh dunia usai merugi 1.605 miliar euro atau setara Rp26,1 triliun pada tahun lalu. Separuh dari PHK akan dilakukan Philips tahun ini, sedangkan sisanya baru akan terealisasi pada 2025.

9. OLX

Situs jual beli besar di Indonesia, OLX, dikabarkan bakal melakukan PHK terhadap 300 karyawan untuk cabang Indonesia atau setara 30 persen total karyawan. Perusahaan juga berencana untuk menjual bisnis otomotif yang ada di Tanah Air karena penjualan sepi.

10. Hasbro

Produsen mainan Hasbro Inc (HAS.O) mengumumkan akan melakukan PHK terhadap 1.000 karyawan, setara dengan 15 persen tenaga kerja global Hasbro. 

11. SAP

Raksasa software Jerman SAP berencana melakukan PHK terhadap 3.000 karyawan atau 2,5 persen dari total tenaga kerja globalnya. Chief Financial Officer SAP Luka Mucic mengatakan langkah tersebut dilakukan demi memangkas biaya produksi dan fokus pada bisnis cloud.

12. IBM Corp

IBM Corp mengumumkan rencana PHK terhadap 3.900 karyawannya. Ini sekitar 1,5 persen dari jumlah karyawan globalnya yang mencapai 260 ribu orang.

Produsen komputer terkemuka Amerika Serikat (AS) ini mengambil langkah PHK lantaran penjualan beberapa aset dan penurunan kinerja perusahaan pada 2022 serta proyeksi 2023.

13. Ford

Ford Motor Co (F.N) berencana memecat hingga 3.200 karyawan di seluruh Eropa. Beberapa pekerjaan produksi juga akan dipindahkan ke AS. Kabar PHK itu diungkap serikat pekerja IG Metall di Jerman. Pemecatan ini akan mengganggu produksi kendaraan di Benua Biru.

Lanjut ke halaman sebelah...

Dari Spotify hingga Goldman Sachs juga memangkas jumlah karyawannya

Hancurkan Tuhan

Kilas Balik Proyek Kereta Cepat yang Biayanya Bengkak Jadi Rp110 T******

Biaya pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) membengkak dari rencana awal.

Semula proyek ini ditargetkan hanya memakan dana US,13 miliar sekitar Rp76,95 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu) oleh Pemerintah China pada 2015 silam.

Anggaran itu jauh lebih murah dari penawaran Jepang yang memasang angka investasi di US,2 miliar atau setara Rp94,2 triliun.

Kepemilikan itu diwakili oleh konsorsium yang beranggotakan sejumlah BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VII.

Namun, dalam perjalanannya biaya awal proyek disepakati US,07 miliar yang artinya sebesar Rp91,5 triliun. Tak henti di situ, biaya proyek terus membengkak.

Pada awal 2021, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya melaporkan di harapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa kebutuhan investasi proyek tersebut membengkak dari US,07 miliar menjadi US miliar atau setara Rp120 triliun.

Meski membengkak, tapi ia menyebut estimasi ini sedikit turun dari perkiraan awal mencapai US,6 miliar atau Rp129 triliun. Menurutnya, biaya bengkak karena Indonesia belum menyetor modal awal senilai Rp4,3 triliun.

Selang setahun, berdasarkan perhitungan dan review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB pada 9 Maret 2022, pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,55 triliun.

Hanya berjarak enam bulan, pada September 2022 biaya proyek ini diperkirakan kian membengkak dari US,071 miliar menjadi US,5 miliar atau sekitar Rp112,5 triliun.

Pembengkakan biaya sebesar US,4 miliar atau Rp21,4 triliun itu disebabkan eskalasi harga. Cost overruntersebut dipenuhi melalui skema 25 persen ekuitas dan 75 persen pinjaman.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China Dwiyana menjelaskan pembengkakan biaya paling besar berasal dari eskalasi harga atau adjustment for change in costsebesar US1 juta atau mencapai 27,8 persen dari porsi pembengkakan biaya.

Namun, saat itu belum ada keputusan yang diambil terkait cost overrunini.

Kemudian pada akhir 2022, Komisi VI DPR akhirnya menyetujui penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun untuk KAI. Suntikan dana itu digunakan untuk proyek KCJB.

"Komisi VI DPR menyetujui tambahan penyertaan modal negara 2022 kepada PT KAI sebesar Rp3,2 triliun yang berasal dari cadangan investasi APBN 2022 dalam rangka pemenuhan permodalan porsi Indonesia atas cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima dalam rapat dengan Kementerian BUMN, Rabu (23/11).

Teranyar, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Indonesia dan China sudah menyepakati nominal pembengkakan biaya KCJB sebesar US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

"Kita sepakat dengan angka cost overrun US,2 billion (miliar). Ini yang sedang kita rapikan. Jadi memang ada beberapa item yang mereka (China) ingin lakukan kajian terkait pajak, clearing frequencydan sebagainya, tapi sudah sepakat angkanya," ujar Tiko, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (13/2) kemarin.

Tiko menambahkan pembahasan cost overrunakan dibahas ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan komite. Sehingga, diharapkan dalam satu hingga dua minggu ke depan, angka tersebut sudah final.

Artinya, dengan estimasi awal sebesar US,07 miliar ditambah dengan kesepakatan cost overrunUS,2 miliar, kini biaya KCJB mencapai US,27 miliar atau Rp110,5 triliun.

[Gambas:Video CNN]

masa depan yang sempurna

Jauh dari Harapan Zulhas, Minyakita Masih Langka dan Mahal di Jakarta******

Minyakita masih langka dan mahal di pasar tradisional. Kalau pun ada, minyak goreng besutan pemerintah itu dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Padahal pada akhir Januari lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berharap Minyakita segera kembali membanjiri pasaran dalam dua pekan ke depan. Artinya minggu ini Minyakita harusnya sudah membanjiri pasar.

Pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Santa, Jakarta Selatan, stok Minyakita pada sepekan terakhir menipis. Bahkan, beberapa pedagang tidak lagi memiliki stok minyak goreng tersebut.

Ia memang masih memiliki beberapa kemasan Minyakita isi dua liter, namun dijual seharga Rp30 ribu. Artinya harga per satu liter Rp15 ribu, di atas HET Rp14 ribu per liter.

Kendati demikian, ia mengatakan harga Minyakita jika dijual Rp15 ribu per liter masih dianggap murah oleh pembeli dibandingkan minyak goreng kemasan lainnya.

"Kalau kita jual Rp15 ribu per kantong masih murah. Sekarang minyak udah enggak ada yang Rp15 ribu, rata-rata yang lain Rp17 ribu Rp18 ribu," katanya, Selasa (14/2).

Lihat Juga : Satgas Pangan Temukan 7.000 Kardus Minyakita Ditimbun di Sumut

Kelangkaan Minyakita juga dikeluhkan pedagang lainnya, Mustafa. Kendati demikian, ia masih menjual beberapa kemasan Minyakita isi dua liter dengan harga Rp33 ribu.

Ia mengatakan belum ada penambahan Minyakita dari distributor sejak minggu lalu. Ia mengatakan sudah memesan minyak tersebut dari distributor, tetapi tak kunjung diantar ke kiosnya.

Senada, Nining selaku penjual di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan mengeluhkan kelangkaan Minyakita dan lonjakan harga komoditas tersebut. Ia mengatakan sudah tidak lagi memiliki stok Minyakita.

Nining mengatakan beberapa agen masih menjual Minyakita, tetapi harganya di atas Rp14 ribu per liter. Namun, ia memilih tidak membeli Minyakita dari agen.

Pasalnya, ia sering diprotes pembeli soal harga yang tidak sesuai HET Rp14 ribu per liter, padahal modal yang ia keluarkan lebih dari Rp14 ribu per liter.

"Modalnya aja udah nggak Rp14 ribu. Terkadang kita jual Rp15 ribu aja, udah protes yang beli. Aduh udah deh enggak usah beli kata saya, saya juga serba salah daripada saya debat terus sama pembeli. Mending saya jual Sania aja jelas istilahnya dari dulu ada," ujar Nining.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) berharap minyak goreng kemasan Minyakita segera kembali membanjiri pasaran dalam dua pekan ke depan.

Hal itu seiring dengan ditambahnya suplai pasokan dalam negeri (DMO) 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton per bulan.

"Mudah-mudahan nanti dua minggu lagi sudah banyak barangnya karena untuk dalam negeri sudah ditambah separuh. Mudah-mudahan dua minggu lagi sudah banjir," ujarnya di Kementerian Perdagangan, (31/1). 

[Gambas:Video CNN]

Yang paling arogan dalam sejarah

Biaya Kereta Cepat Jakarta******

Wakil Menteri BUMNII Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Indonesia dan Chinabersepakat nominal pembengkakan biaya (cost overrun) Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) mencapai US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

"Kita sepakat dengan angka cost overrunUS,2 billion (miliar). Ini yang sedang kita rapikan," ujar Tiko, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (13/2).

Menurutnya, beberapa item yang sedang dikaji adalah pajak, clearing frequency dan lain sebagainya. Meskipun, terkait angka sudah mencapai kata sepakat.

Pembengkakan biaya ini disepakati usai Indonesia berkunjung ke Beijing, China, beberapa waktu lalu.

"Kemarin kami baru dari Beijing, kita telah sepakat dengancost overrunyang disepakati pihak Indonesia dengan China sehingga bisa segera cair ke PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia-China)," kata Tiko.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi sebelumnya merinci berdasarkan hasil kajian terbaru BPKP dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya diperkirakan US,44 miliar atau Rp21,74 triliun.

Di lain sisi, China melalui Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional (NDRC) melihat pembengkakan biaya hanya sekitar US0 juta. Hal ini dikarenakan ada perbedaan asumsi perhitungan.

"Mereka sudah sampaikan hasil perhitungan mereka sekitar US0 jutaan. Ada perbedaan karena beda cara melakukan review, beda metode dan beda asumsi," ujar Dwiyana Slamet Riyadi di Gedung DPR RI, Rabu (9/11).

Menurutnya, pihak China tidak memperhitungkan biaya-biaya pihak ketiga, seperti penyediaan persinyalan kereta api cepat. Pasalnya, di Negeri Tirai Bambu, pelayanan tersebut gratis, sedangkan di Indonesia tidak.

Terlepas dari perhitungan cost overrunproyek KCJB yang masih alot, KCIC menegaskan bakal berfokus kepada aksesibilitas yang menjadi faktor penting dalam memberikan kenyamanan dan kemudahan calon penumpang kereta cepat.

"Tak hanya dari KCJB, beberapa pihak swasta juga akan turut membangun akses menuju KCJB. Tentu ini jadi hal positif untuk meningkatkan mobilitas masyarakat," ujarnya.

Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek yang hanya US,13 miliar. Namun, dalam perjalanannya biaya awal proyek disepakati US,07 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Wuzong

Ingin RI Jadi Raja Baterai, Luhut Tambah Impor Litium dari Australia******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan ingin meningkatkan impor litiumdari Australia untuk mewujudkan RI sebagai produsen bateraikendaraan listrik.

Ia menemui Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Gedung Parlemen Australia, hari ini, Selasa (14/2), untuk menjajaki kerja sama pengadaan litium.

Menurutnya, saat ini Indonesia tengah fokus mengembangkan dan memperluas industri baterai litium sebagai sumber energi kendaraan listrik.

Luhut menjelaskan pada 2021 Indonesia dan Australia meneken pernyataan bersama tentang Kerjasama Ekonomi Hijau dan Transisi Energi. Ia menyebut hal itu bukti adanya kolaborasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membatasi dampak perubahan iklim.

[Gambas:Instagram]

Pertemuan kali ini, ujar Luhut, memperdalam dan memperluas kerja sama perdagangan dan investasi dua negara, yang sempat terhambat karena pandemi dan krisis global beberapa tahun terakhir.

"Dengan mempererat kerjasama seperti ini, manfaat ekonomi bagi kedua negara bisa kita dapatkan sehingga bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan kebutuhan industri bateraiLithium-ionsecara global," imbuhnya.

Selain bertemu perdana menteri, sebelumnya ia juga menghadiri pertemuan dengan para pengusaha litium di Negeri Kanguru tersebut.

Pasalnya, meskipun Indonesia kaya nikel, Luhut melihat modal itu belum mampu menjadikan RI sebagai raja baterai kendaraan listrik dunia. Ini karena Indonesia tidak punya litium yang merupakan bahan utama pengembangan industri baterai kendaraan listrik.

"Di hadapan para pengusaha litium, saya sampaikan bahwa Australia adalah kandidat terbaik dan partner potensial kami untuk mengembangkan industri baterai EV karena setengah dari litium dunia ada di negeri Kanguru," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa segala sesuatu

BPDPKS 'Seret' Kemendag soal Utang Subsidi Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyeret Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam pusaran utang subsidi Rp344,35 miliar ke pengusaha terkait minyak gorengmurah.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan pihaknya berpegang teguh pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

"BPDPKS membayar selisih antara harga keekonomian dengan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang disalurkan setelah BPDPKS menerima hasil verifikasi dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag," kata Eddy kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (15/2).

Di dalam Bab III Permendag Nomor 3 Tahun 2022 dijelaskan soal verifikasi adalah bagian dari rangkaian yang harus diselesaikan sebelum BPDPKS membayar uang selisih harga tersebut.

Secara khusus di bab tersebut, yakni pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa untuk memperoleh dana pembiayaan minyak goreng kemasan, pelaku usaha harus mengajukan permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan kepada BPDPKS.

Kemudian, di pasal 8 ayat 2 disebutkan permohonan itu disampaikan secara tertulis disertai laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap distributor atau pengecer yang berisikan nama, volume, dan harga dari yang diserahkan; dan faktur pajak.

Lebih lanjut, di pasal 9 ayat 3 dijelaskan bahwa verifikasi terhadap profil pelaku usaha dan jaringan distribusi dan verifikasi penyaluran minyak goreng kemasan meliputi: nama jaringan distribusi serta volume dan harga yang didistribusikan.

"Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan verifikasi dan BPDPKS," tulis pasal 10 ayat 1.

Kemudian, pasal 10 ayat 2 menegaskan bahwa hasil verifikasi tersebut digunakan sebagai dasar penentuan besaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan.

"Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal kepada Direktur Utama BPDPKS," tulis pasal 10 ayat 3.

Sementara itu, pasal 11 menyatakan bahwa pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan oleh BPDPKS dilakukan paling lambat 17 hari kerja setelah kelengkapan dokumen pembayaran berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada BPDPKS.

Dirut BPDPKS Eddy Abdurrachman menegaskan bahwa pihaknya akan membayar uang selisih harga tersebut sesuai dengan hasil verifikasi Kemendag, sebagaimana diatur dalam permendag.

Di lain sisi, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kasan menolak berkomentar soal utang Rp344,45 miliar tersebut. "Mohon maaf saya belum bisa komentar," jawabnya singkat saat dihubungi.

Padahal, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengeluh di hadapan Komisi VI DPR RI soal utang yang belum dibayarkan pemerintah tersebut.

Roy mengatakan uang rafaksi itu terkait penjualan minyak goreng kemasan seharga Rp14 ribu per liter di toko ritel pada Januari 2022 lalu. Ia mengatakan jumlah ritel Aprindo yang terlibat dalam penjualan itu mencapai 42 ribu.

Uang itu berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

Roy membeberkan bahwa pemerintah menugaskan Aprindo untuk menjual minyak goreng kemasan sebesar Rp14 ribu mulai 19 Januari 2022.

Padahal, menurutnya pengusaha ritel harus membeli minyak goreng kemasan dari distributor lebih dari Rp14 ribu per liter. Saat itu, produsen menjual minyak goreng kemasan dari Rp16 ribu-Rp20 ribu per liter.

Ia juga mempertanyakan terkait rafaksi yang belum dibayarkan kepada Menteri perdagangan Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu. Namun, Zulkifli saat itu mengatakan bahwa uang subsidi selisih harga untuk peritel itu sudah tidak berlaku.

Ini karena Pasal 3 Permendag Nomor 3 tahun 2022 berbunyi penyediaan minyak goreng satu harga hanya enam bulan.

"Jadi sangat disayangkan ketika ada pernyataan sudah tidak berlaku. Jadi nah karena sudah habis masa berlaku sehingga dikatakan tidak ada landasan regulasi untuk membayarkannya. Ini kami kaget sekaget-kagetnya dan bingung sebingung-bingungnya," ungkap Roy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (14/2).

[Gambas:Video CNN]