slot juara88

Hidup di dunia tanpa akhir

promo cicilan 0 kredivo

PLN UIP Sulawesi klaim TKDN capai 74 persen ******

Makassar (ANTARA) - Setelah tiga infrastrukur ketenagalistrikaan mulai diujicobakan beroperasi, PLN yang membawahi Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi mengklaim sudah mencapai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 74 persen.

"PLN sukses bangun tiga gardu dan jaringan listrik tegangan tinggi di Sulteng, TKDN kini sudah mencapai 74 persen," kata General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi, Josua Simanungkalit dalam.keterangan persnya di Makassar, Jumat.

Ketiga proyek kelistrikan itu adalah Gardu Induk (GI) bertegangan 150 kilo volt (kV) yang terletak di Kecamatan Palu Utara, GI 150 kV di Kecamatan Sindue dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) bertegangan 150 kV sepanjang 24,8 kilometer sirkuit (kms) yang terbentang dari kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala sampai dengan Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Ketiga proyek strategis nasional (PSN) tersebut sudah dialiri tegangan listrik perdana untuk selanjutnya mulai beroperasi.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengimbuhkan, keberhasilan ini menjadi wujud komitmen pihaknya dalam mendukung program pemerintah dalam menggenjot hilirisasi industri smelter, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, dan juga bagi pertumbuhan perekonomian di Sulawesi Tengah.

Dia mengatakan, listrik merupakan jantungnya perekonomian di Indonesia, keberhasilan _energize_ ini sangat penting khususnya dalam mendukung Pemerintah dalam menggenjot hilirisasi industri smelter, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, sekaligus mendorong roda perekonomian di Sulawesi Tengah.

Sementara itu Josua mengatakan, pembangunan jaringan ini berhasil terealisasi dengan TKDN sebesar 74 persen. Keberadaan ketiga infrastruktur ini akan berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari pembangkit listrik Palu 3 berkapasitas 2x50 megawatt (MW) yang direncanakan beroperasi di tahun ini.

“Jaringan yang telah berhasil dirampungkan akan berkontribusi dalam menyalurkan daya dari Pembangkit Listrik Palu 3 kepada masyarakat sekaligus industri yang ada di Sulawesi Tengah. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung kelancaran pekerjaan ini,” ujar Josua.

Dirinya menambahkan, pekerjaan ini merupakan lanjutan dari pembangunan GI dan SUTT 150kV Tawaeli – Talise yang telah beroperasi lebih dulu pada bulan Januari 2024.

Josua menjelaskan, pihaknya akan terus menyelesaikan jalur transmisi lainnya guna mewujudkan sistem interkoneksi kelistrikan dari Sulawesi Tengah ke arah Gorontalo.

“Selanjutnya kami akan menyelesaikan jalur transmisi ini sampai dengan Gardu Induk 150kV Tambu di Kabupaten Donggala, di mana pembangunan ini menjadi bagian dari rencana interkoneksi sistem kelistrikan Sulawesi Tengah ke arah Gorontalo ke depannya,” pungkas Josua.

Baca juga: Kurangi Impor dan Gairahkan Ekonomi Nasional, Ini Gebrakan PLN Bangun Ekosistem Industri Lokal
Baca juga: Berhasil Realisasi TKDN di Atas Target, Menko Airlangga Terus Dukung PLN Serap Produk Dalam Negeri
Baca juga: PLN UIP Sulawesi dorong capaian TKDN untuk infrastruktur KEK Likupang
 

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Waktu: Gadis Petani Itu Sulit

mposlot terbaru

KPAI minta kekerasan berujung kematian santri di ponpes diusut tuntas******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta polisi mengusut tuntas kasus kekerasan anak berujung kematian di Pondok Pesantren Hanifiyyah di Dusun Kemayan, Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

"Polres Kota Kediri agar mengusut secara tuntas kasus kekerasan yang berakibat kematian BM, dan memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya," kata Anggota KPAI Aris Adi Leksono saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Pihaknya juga meminta polisi mempedomani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam memproses hukum kasus ini, mengingat dua dari empat tersangka kasus ini masih usia anak.

Kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APKB) Kabupaten Kediri diminta memastikan pemulihan keluarga korban.

"Kami menekankan pentingnya pendampingan pondok pesantren se-Kabupaten Kediri untuk mencapai standar Pesantren Ramah Anak," kata Aris Adi Leksono.

KPAI pun meminta Kementerian Agama Kabupaten Kediri secara intensif dan konsisten melakukan edukasi pengarusutamaan hak anak dalam kurikulum seluruh pondok pesantren dan bekerja sama dengan DP3APKB memastikan pencapaian standar Pesantren Ramah Anak di seluruh Kediri.

Baca juga: KPAI rekomendasikan pendampingan psikologis bagi keluarga santri

Baca juga: Kapolres : Santri dianiaya berulang-ulang

"Kementerian Agama Kabupaten Kediri agar memberikan perhatian atas peristiwa kekerasan di Ponpes Hanifiyyah," katanya.

Lebih lanjut, pihaknya meminta Pemkab Kediri agar menjadikan agenda penghapusan kekerasan terhadap dan atau oleh anak sebagai salah satu agenda penting untuk mencapai standar Kabupaten Layak Anak.

Sebelumnya, seorang santri berinisial BM (14) meninggal dunia di Pondok Pesantren Hanifiyyah, Kediri, Jawa Timur.

Informasi awal yang diungkapkan pihak pesantren terkait penyebab santri tersebut adalah meninggal karena terjatuh di kamar mandi.

Kemudian akhirnya diketahui bahwa BM menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan para seniornya.

Polisi selanjutnya menangkap empat pelaku yang diduga terlibat dalam penganiayaan. Dua dari empat pelaku masih usia anak.

Baca juga: Fatayat NU kutuk keras kasus kekerasan terhadap santri di Kediri

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

seribu pemburu

bocoran rtp slot gacor hari ini

Jokowi ingatkan pemerintahan baru berhati******

Palembang (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengingatkan pemerintahan baru setelah kepemimpinannya agar berhati-hati dalam mengelola negara.

“Saya harapkan pemerintahan baru nanti agar dapat berhati-hati dalam mengelola negara, mengelola APBN dan sebagainya,” kata Jokowi saat membuka Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Palembang, Jumat.

Ia menjelaskan Indonesia merupakan negara besar dan luas dengan jumlah penduduk hampir 280 juta. Oleh sebab itu pemerintahan ke depan harus penuh kehati-hatian saat mengambil tindakan.

"Terutama dalam mengelola ekonomi, politik dan sebagainya, harus berhati-hati agar tidak keliru mengelola negara," jelasnya.

Selain itu, Jokowi mengatakan Indonesia dapat menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan ke depan.

“Menurut lembaga-lembaga internasional, Indonesia dikalkulasikan dapat menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan ke depan” ucapnya.

Ia mengatakan dalam beberapa tahun terakhir landskap politik dan ekonomi global itu berubah, karena disrupsi teknologi dan juga adanya perubahan akibat interaksi lewat media sosial.

“Kondisi geopolitik saat ini sangat sulit dihitung bahkan ekonomi global ketidakpastiannya sulit dikalkulasikan. Tetapi, dengan kondisi ketidakpastian dan adanya tekanan-tekanan di posisi itu justru Indonesia memiliki peluang dan kesempatan melompat untuk menjadi negara maju," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Indonesia jadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan

Baca juga: Dapat arahan Jokowi, Menpan RB kebut skema tunjangan ASN di IKN 

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Istriku yang cantik di sekolah

siptogel

Melihat Urgensi Impor KRL Baru yang Mendadak dari China******

Jakarta, CNN Indonesia--

China kembali menikung Jepang di proyek pengadaan kereta di Indonesia. Usai proyek kereta cepat, kini Beijing kembali sukses menggolkanimpor KRL baru senilai Rp783 miliar.

KAI Commuter resmi membeli tiga rangkaian KRL baru dengan tipe KCI-SFC120-V dari perusahaan China, CRRC Sifang Co., Ltd pada Rabu (31/1).

"Pengadaan sarana KRL baru ini merupakan pemenuhan atas jumlah sarana KRL sesuai dengan kebutuhan pelayanan pengguna Commuter Line Jabodetabek 2024-2025, yang sudah mencapai hampir 1 juta pengguna per harinya," ungkap Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto melalui keterangan resmi.

Adapun seluruh pembiayaan pengadaan tersebut berasal dari pinjaman KAI Commuter,shareholder loandari PT KAI, dan bantuan dari Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Ia mengungkapkan pengadaan KRL ini dilakukan untuk penambahan kapasitas angkut pengguna dan replacementkereta yang akan diretrofit oleh PT INKA.

Menurutnya, sarana KRL yang sudah memasuki masa peremajaan secara bertahap akan terus dilakukan penggantiannya dengan proses retrofit. Hal ini untuk menjaga kebutuhan operasional layanan Commuter Line Jabodetabek dengan target 1,2 juta pengguna per hari pada 2025.

KAI Commuter juga memprediksi pertumbuhan volume pengguna Commuter Line Jabodetabek sebesar 4 persen per tahun atau bertambah sebanyak 16,98 juta pengguna setiap tahunnya.

Lihat Juga : China Kembali Tikung Jepang, Kali Ini di Proyek Impor KRL Baru Rp783 M

Pengadaan tiga rangkaian KRL baru ini sebenarnya sudah ramai dibicarakan sejak tahun lalu. Saat itu, KAI Commuter mengungkapkan impor bekas yang berasal dari Jepang dan baru bisa tiba di Tanah Air pada 2024.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan mulai Juli 2023 pihaknya melakukan asesmen administrasi, teknis, dan negosiasi dengan pabrikan Jepang. Meski demikian, ia belum membocorkan dari pabrikan mana KRL itu akan dibeli.

Kala itu, Anne menargetkan pada Agustus-September 2023, tanda tangan kontrak untuk impor KRL bisa dilakukan. Kemudian, dalam 14 bulan hingga 15 bulan setelahnya akan dilakukan proses produksi, pengiriman, hingga sertifikasi kereta untuk siap dipakai.

Namun rencana impor tersebut mental setelah ditolak Luhut. Menurutnya, impor KRL bekas itu tak dilakukan karena berpotensi melanggar tiga aturan yaitu peraturan presiden (Perpres), aturan di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan. Untuk memenuhi kebutuhan armada, pemerintah akan mengimpor KRL baru.

Lihat Juga : Ekonom UGM Kritik Jokowi Getol Bagi-bagi Bansos: Lazimnya oleh Menteri

Seorang sumber CNNIndonesia.com yang mengetahui soal rencana impor KRL mengatakan ada dugaan sikut-sikutan antara China dengan Jepang di balik kisruh rencana impor KRL bekas.

China mengancam akan menahan gelontoran pinjaman untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) jika Indonesia ngotot mengimpor KRL bekas dari Jepang.

"Dilema kalau ambil dari Jepang, China (CDB) katanya enggak mau kasih pinjaman utang buat proyek KCJB," kata sumber tersebut.

Namun, pernyataan sumber tersebut dibantah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto.

Lihat Juga : Mengenal PT TSI, Produsen Rokok SIN yang Buat Ustaz Solmed Kaya Raya

Ia mengatakan setiap keputusan yang diambil pemerintah terkait impor KRL bekas dari Jepang dilandaskan pada kehati-hatian pemerintah. Pemerintah tidak ingin kasus korupsi impor KRL bekas Jepang yang pernah terjadi pada 2006-2007 lalu terulang lagi.

"Tidak ada, tidak ada (sikut-sikutan). Tidak ada hubungannya, saya jamin tidak ada (sikut-sikutan) itu. Kita kan hanya hati-hati impor KRL bekas ini karena dulu sempat ada kasus. Kami tidak mau ini terulang," katanya.

China sebelumnya juga pernah menikung Jepang di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang kini bernama Whoosh. Awalnya, Jepang yang akan menggarap proyek ini namun batal di tengah jalan. Setelahnya, China masuk.

Pada 2020, Luhut mengaku ditugasi Presiden Jokowi untuk melobi China agar mau mendanai proyek kereta cepat tersebut.

Lihat Juga : BPKP Buka Suara soal KCI Pilih Impor KRL China Ketimbang Jepang

"Presiden perintahkan saya untuk pergi ketemu Tiongkok. Kita lihat kalau mereka setuju dan prinsipnya setuju bagaimana kita," kata Luhut.

Lantas apa urgensi pemerintah mendadak impor KRL baru dari China dan bukan dari Jepang?

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang berpendapat seharusnya pemerintah tetap mengimpor KRL dari Jepang ketimbang dari China.

Pasalnya, Indonesia sudah terbiasa dengan KRL buatan Jepang. Penggunaan produk baru dari negara lain tentu akan memakan waktu lama untuk perkenalan hingga perawatannya.

Lihat Juga : Sri Mulyani: Orang Lebih Silau dengan Pembangunan karena Gunting Pita

"Karena kita sudah terbiasa dengan KRL buatan Jepang. Masinisnya buatan Jepang, operator sarananya juga buatan Jepang, pemeliharaannya pun juga terbiasa dengan buatan Jepang. Ini ada produk baru, tentunya ada waktu untuk pengenalan produk lagi, perawatan lagi, jadi membutuhkan ekstra waktu," kata Deddy kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

Untuk masalah kredibilitas, Deddy menganjurkan pemerintah memilih kereta dari Jepang. Dari segi harga pun, menurut dia, kereta milik Jepang jauh lebih murah.

"Kereta Jepang harganya pun lebih murah daripada kereta China. Kalau kita breakdown, harga (China) sekitar Rp21 miliar. Kalau buatan Jepang mungkin jauh lebih murah. MRT dulu fase 1 sekitar Rp12 miliar. Makanya, jauh lebih murah sebetulnya," jelas dia.

Namun, Deddy tak memungkiri bahwa kereta produksi China juga tak kalah baik dari Jepang. Buktinya, lanjut dia, kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung yang juga diimpor dari China hingga kini berjalan lancar.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pertimbangan Harga

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Kelahiran Kembali Kegilaan Perkotaan

pinjol tanpa slip gaji dan npwp

KPAI: Tingginya kekerasan di lembaga pendidikan jadi persoalan serius******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memandang bahwa tingginya angka kekerasan di lembaga pendidikan merupakan persoalan serius yang harus dibenahi.

"Tingginya angka kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan adalah persoalan serius, apalagi hingga berdampak kematian," kata Anggota KPAI Aris Adi Leksono saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Menurut Aris Adi Leksono, lembaga pendidikan seharusnya menjadi rumah yang aman, nyaman, dan menyenangkan buat anak.

"Tapi ironisnya justru praktik kekerasan banyak terjadi," katanya.

Baca juga: KPAI rekomendasikan pendampingan psikologis bagi keluarga santri

Baca juga: Kapolres : Santri dianiaya berulang-ulang

Menanggapi kasus penganiayaan berujung kematian santri di Pondok Pesantren Hanifiyyah di Dusun Kemayan, Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pihaknya menegaskan bahwa kekerasan terhadap BM (14) yang berujung kematian merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada perlindungan anak atas hak hidup dan tumbuh kembang, serta perlindungan khusus anak korban kekerasan fisik dan psikis.

Pihaknya menyesalkan berulangnya tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan pondok pesantren yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

"KPAI menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban atas meninggalnya santri berinisial BM," kata Aris Adi Leksono.

Sebelumnya, seorang santri berinisial BM (14) meninggal dunia di Pondok Pesantren Hanifiyyah, Kediri, Jawa Timur.

Informasi awal yang diungkapkan pihak pesantren terkait penyebab santri tersebut meninggal adalah karena terjatuh di kamar mandi.

Kemudian akhirnya diketahui bahwa BM menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan para seniornya.

Polisi selanjutnya menangkap empat pelaku yang diduga terlibat dalam penganiayaan. Dua dari empat pelaku masih usia anak.*

Baca juga: Fatayat NU kutuk keras kasus kekerasan terhadap santri di Kediri

Baca juga: Kementerian PPPA: Semua pesantren harus penuhi standar LPKRA

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Tian Feng Qi Tan

data sdy 2022

KPAI: Tingginya kekerasan di lembaga pendidikan jadi persoalan serius******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memandang bahwa tingginya angka kekerasan di lembaga pendidikan merupakan persoalan serius yang harus dibenahi.

"Tingginya angka kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan adalah persoalan serius, apalagi hingga berdampak kematian," kata Anggota KPAI Aris Adi Leksono saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Menurut Aris Adi Leksono, lembaga pendidikan seharusnya menjadi rumah yang aman, nyaman, dan menyenangkan buat anak.

"Tapi ironisnya justru praktik kekerasan banyak terjadi," katanya.

Baca juga: KPAI rekomendasikan pendampingan psikologis bagi keluarga santri

Baca juga: Kapolres : Santri dianiaya berulang-ulang

Menanggapi kasus penganiayaan berujung kematian santri di Pondok Pesantren Hanifiyyah di Dusun Kemayan, Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pihaknya menegaskan bahwa kekerasan terhadap BM (14) yang berujung kematian merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada perlindungan anak atas hak hidup dan tumbuh kembang, serta perlindungan khusus anak korban kekerasan fisik dan psikis.

Pihaknya menyesalkan berulangnya tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan pondok pesantren yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

"KPAI menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban atas meninggalnya santri berinisial BM," kata Aris Adi Leksono.

Sebelumnya, seorang santri berinisial BM (14) meninggal dunia di Pondok Pesantren Hanifiyyah, Kediri, Jawa Timur.

Informasi awal yang diungkapkan pihak pesantren terkait penyebab santri tersebut meninggal adalah karena terjatuh di kamar mandi.

Kemudian akhirnya diketahui bahwa BM menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan para seniornya.

Polisi selanjutnya menangkap empat pelaku yang diduga terlibat dalam penganiayaan. Dua dari empat pelaku masih usia anak.*

Baca juga: Fatayat NU kutuk keras kasus kekerasan terhadap santri di Kediri

Baca juga: Kementerian PPPA: Semua pesantren harus penuhi standar LPKRA

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024