pinjol modal nasional legal atau ilegal

Tuan Gila Perkotaan yang Tak Terkalahkan

Jokowi: ASEAN Harus Berkontribusi Besar Jaga Perdamaian Indo******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki keinginan agar negara-negara di ASEAN memiliki posisi yang penting untuk kawasan Indo-Pasifik, baik dari segi keamanan hingga ekonomi.

Jokowi menegaskan tiga hal utama dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Pertama, ASEAN harus relevan dan penting. Ia ingin negara-negara Asia Tenggara tetap relevan terhadap kepentingan rakyat, kawasan, dan juga dunia.

"Kedua, stabilitas dan perdamaian di Indo-Pasifik, ASEAN harus berkontribusi besar," katanya di Jakarta, Minggu (29/1).

Senada, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan impian Presiden Jokowi untuk menjadikan ASEAN penting di kawasan Indo-Pasifik. Retno mengatakan Jokowi ingin ASEAN tetap memainkan peran sentral.

"Kami ingin ASEAN tetap memerankan peran sentral, sehingga dapat menjadi motor, dapat berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian kawasan. Kawasan di sini sudah sampai Indo-Pasifik," jelasnya.

Retno menilai bahwa selama ini Indo-Pasifik menjadi kawasan yang sangat strategis, di mana juga terjadi rivalitas sengit antarnegara. Dengan begitu, Retno mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin ASEAN menjadi lokomotif untuk menggerakkan Indo-Pasifik agar tetap menjadi kawasan yang damai dan stabil.

Lihat Juga : Jokowi: ASEAN Masih Dianggap Relevan di Tengah Krisis Ekonomi Global

Ia menilai Indo-Pasifik banyak didekati hanya dari aspek keamanan, tetapi Indonesia selaku Ketua ASEAN 2023 akan mendekati Indo-Pasifik dari berbagai aspek penting lain.

"Kami ingin mendekatinya dari aspek ekonomi dan kerja sama pembangunan. Oleh karena itu, selama keketuaan Indonesia, flagship event kita akan ada ASEAN Indo-Pasifik Forum," ungkap Retno.

Menlu RI itu menuturkan akan ada 4 kegiatan utama dalam forum tersebut. Pertama, terkait dengan creative economy. Kedua, digital economy for sustainable development goals (SDGs). Ketiga, business and investment summit.

Selanjutnya Retno menegaskan bakal ada pembicaraan terkait infrastruktur.

Saya tidak sedang bermain-main

Inovasi Mangga Hingga Wisata Alam Bawa Berkah Warga Desa Sukaslamet******

Luas sawah tadah hujan yang mencapai 750 hektare memberkahi Desa Sukaslamet, Indramayu, Jawa Barat dengan produksi beras mencapai 3.000 ton tiap kali panen besar.

Desa yang terletak di Kecamatan Kroya ini telah berdiri sejak 1930 oleh Residen Jenggot dari Cirebon, sebuah desa yang cukup mashyur dalam literatur sejarah tanah Sunda.

Mulanya Desa ini hanya dihuni 35 KK yang berasal dari Kota Cirebon dan pesisir Indramayu. Namun dalam perjalanannya desa di Jawa Barat ini telah berhunikan 4.320 kepala keluarga. Ketelatenan masyarakat dalam bertani dan mengembangkan sawah menjadikan Desa Sukaslamet sebagai lumbung padi di Jawa Barat.

Melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul serta semangat kolaborasi, Program Desa BRILian dapat mengoptimalkan potensi desa berbasis Sustainable Development Goals (SDG's).

Namun penilaian pemenang Program Desa BRILian 2022 tak cuma diukur dari inovasi pertanian beras di desa tersebut, sektor perkebunan Desa Sukaslamet juga layak diperhitungkan.

Areal perkebunan Mangga Desa Sukaslamet mencapai luas 500 hektare. Menjadikan komoditas mangga sebagai penopang ekonomi warga usai geliat buah identik dari Indramayu ini menjangkau pasar ekspor.

Inovasi yang dikembangkan desa ini terhadap mangga dilakukan Rajudin bersama warga dengan menghadirkan produk baru yakni cemilan mangga. Rajudin mengatakan, produksi cemilan mangga mulai dari keripik hingga manisan dikelola langsung oleh para ibu warga asli Desa Sukaslamet.

"Alhamdulillah menghidupi ribuan anak di Desa ini, saat para ayah menunggu masa panen padi," ujar Rajudin.

Desa Sukaslamet juga layak didaulat sebagai destinasi wisata dan budaya yang layak dicatat para pelancong baik dalam maupun luar negeri.

Desa ini menawarkan wisata alam dan budaya yaitu DAM dan Tari Topeng. Menjaga warisan seni budaya tanpa menghilangkan nilai kearifan lokal, Desa Sukaslamet terus melestarikan dalam karya pembuatan topeng dan Tari Topeng Kelana.

Bahkan pernah dalam satu kesempatan, warga kabupaten Indramayu memecahkan Rekor Muri dalam kategori Penari Topeng Kelana Terbanyak yaitu diikuti oleh sebanyak 6001 Penari Topeng.

Pusat belanja juga dikemas melalui total 32 Ruko yang terus dikembangkan untuk digitalisasi pasar. Kemapanan ekonomi kecil dan menengah tak terlepas dari peran BUMDes Sukaslamet yang aktif dalam mendukung inklusi keuangan.

Para pemangku kepentingan di BUMDes aktif sebagai Agen Brilink. Keberadaan Brilink BUMDes di Desa Sukaslamet memudahkan masyarakat desa untuk mengakses layanan perbankan seperti Stroberi kasir, Brimo dan Qris BRI.

BUMDes Cilalanang Sukaslamet turut memfasilitasi pembangunan Lumbung Padi untuk pengadaan penggilingan padi untuk menghasilkan beras dalam kemasan.

BUMDes Cilalanang Sukaslamet juga mendukung UMKM Desa Wisata, di antaranya akan membangun saung dan kedai makanan dan minuman di area bendungan Cilalanang Sukaslamet.

Selain itu, BUMDes Cilalanang Sukaslamet mendukung peningkatan penjualan Ruko Pasar dengan membantu memasarkan hasil produk UMKM masyarakat Desa Sukaslamet.

Aku bukan Zhong Kui

LSM soal Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat: Klasik & Menahun******

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan fenomena anggaran pemerintah triliunan rupiah habis untuk rapat danstudi bandingmerupakan persoalan klasik dan terjadi setiap tahun.

Misbah merespons pernyataan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas soal anggaran penanganan kemiskinan pemerintah sebanyak Rp500 triliun yang justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding

"Persoalan ini sebenarnya bukan hal baru, tapi persoalan klasik yang terjadi setiap tahun dan menahun. Pak Azwar Anas pasti tahu persis persoalan ini karena beliau pernah menjadi Kepala Daerah," kata Misbah saat dihubungi, Sabtu (28/1).

Jika dipersentasekan, ia menyebut belanja pegawai dan belanja barang/jasa porsinya lebih besar di tiap kementerian/lembaga.

"Belanja barang/jasa inilah yang digunakan untuk rapat-rapat dan studi banding dalam bentuk belanja makan/minum, perjalanan dinas, dan lain-lain," katanya.

Ia mengatakan belanja barang/jasa ini biasanya tersembunyi dalam nama program atau kegiatan yang seakan-akan untuk pengentasan kemiskinan. Program itu seakan-akan berpihak kepada masyarakat

"Banyak nama program atau nama kegiatan yang bagus-bagus dan seakan-akan berpihak kepada masyarakat miskin, namun ketika kita tracking lebih dalam ke rincian output hingga komponen, ujung-ujungnya untuk makan/minum dan perjalanan birokrasi," katanya.

Namun, ia menyebut biasanya anggaran yang betul-betul menyasar masyarakat miskin dan kelompok-kelompok rentan justru sangat minim.

"Untuk itu, pemerintah harus jujur menyampaikan detail informasi anggaran penanggulangan kemiskinan, harus rinci informasinya, bukan glondongan," katanya.

Azwar Anas sebelumnya menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat dan studi banding. Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

"Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang," sambung mantan Bupati Banyuwangi itu.

Lihat Juga : MUI Sentil Pemerintah Harga BBM Naik: Mending Tutup Kebocoran APBN

Penginapan Youyaoqi

Minyakita Habis, Pedagang Pasar Ancam Kembali ke Minyak Curah******

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengatakan para pedagang mengancam beralih ke minyak curah, seiring dengan langkanya pasokan Minyakita yang berdampak pada kenaikan harga menjadi Rp16 ribu per liter. 

Terpantau harga Minyakkita melambung hingga menyentuh level Rp16 ribu per liter di beberapa pasar Tangerang Selatan. Harga ini berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp14 ribu per liter.

Menurutnya, apabila kondisi seperti ini terus berlangsung, maka salah satu solusinya adalah kembali menggunakan minyak curah.

Ia mengatakan lonjakan harga tersebut dipicu karena stok Minyakita sudah tidak ada. Bahkan rata-rata agen dan distributor menyatakan bahwa Minyakita stoknya sudah habis.

Belum lagi, ada yang bilang tidak produksi. Sampai Maret hanya mengeluarkan stok yang ada, menghabiskan stok yang ada.

"Artinya Minyakita sudah tidak bisa diandalkan. Iya penghabisan sampai Maret. Artinya tidak ada produksi lagi," ucapnya.

Ia menambahkan lonjakan harga Minyakita di atas Rp15 ribu per liter sudah terjadi sejak sebulan lalu.

Tidak hanya di Pulau Jawa, bahkan di luar Pulau Jawa kini juga kesulitan mendapatkan Minyakita. Menurutnya, harga Minyakita bisa melambung lebih tinggi lagi dari sekarang lantaran barangnya yang tidak ada.

Selain itu, Abdullah juga mengaku tengah mengecek di RNI soal stok Minyakita. Ia mengatakan baik RNI maupun beberapa perusahaan tidak memiliki barang tersebut. Ia mengaku banyak pihak-pihak yang memprotes langkanya pasokan Minyakita di pasar-pasar.

"Karena memang agen atau distributor yang biasa mereka pakai memang sudah nggak sanggup lagi untuk mendistribusi sehingga mereka mendorong kami untuk melobi beberapa perusahaan, termasuk lobi Kemendag untuk mendapatkan Minyakita," ungkapnya.

Ia pun turut mempertanyakan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam mencegah kelangkaan Minyakita yang terjadi di pasaran.

Menurutnya, pemerintah belum mampu mengontrol jumlah produksi Minyakita di dalam negeri dan hal itu terlihat dari pasang-surutnya komoditas tersebut di pasaran.

"Kan yang mencetuskan Minyakita ini Menteri Perdagangan, kenapa Menteri Perdagangan tidak mampu mengontrol ini barangnya harganya tinggi, barangnya nggak ada? Bagaimana sistem kontrol yang dilakukan Kementerian Perdagangan terhadap distributor minyak?" katanya.

[Gambas:Video CNN]

Karakter pendukung wanita terlahir kembali sebagai Phoenix dalam perjalanannya menuju keabadian

Target Juni 2023, Kemenhub Pastikan Kawal Proyek KCJB Hingga Tuntas******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan akan terus mengawal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) hingga tuntas.

Saat ini, pembangunan konstruksi telah mencapai sekitar 84 persen. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) menargetkan proyek KCJB rampung pada Juni 2023, dan diharapkan dapat beroperasi secara komersial pada Juli 2023.

"Pak Luhut (Menkomarves), Pak Erick (Menteri BUMN), dan saya ditugaskan bapak Presiden untuk mengawal proyek ini. kereta ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa kita," ujar Budi saat meninjau proyek KCJB di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1).

Budi mengungkapkan, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki kereta cepat yang berkecepatan hingga 360 km/jam. Kereta ini dibangun dengan teknologi tinggi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan menambah pengalaman SDM di bidang perkeretaapian.

"Pembangunan MRT, LRT, dan kereta cepat yang berteknologi tinggi, dapat menjadi laboratorium bagi anak bangsa untuk belajar. Di negara Eropa, Jepang, dan lainnya sudah biasa membangun. Oleh karenanya, kita harus melakukan suatu hal yang baru, agar kita memiliki pengalaman dan bisa membangun infrastruktur transportasi publik dengan lebih baik lagi ke depannya," tutur Budi.

Dalam mempersiapkan operasional KCJB, pemerintah menggandeng dua perusahaan konsultan asal Inggris, yaitu The Crossrail International dan PT Mott Macdonald Indonesia.

Pengerjaan proyek KCJB pun dipastikan terus berlangsung untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan seperti track laying, sistem listrik aliran atas, dan penyiapan akses dan integrasi antar moda yang memudahkan akses masyarakat.

Turut hadir pada peninjauan KCJB adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo, dan Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi.

Yuan Zun

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka