jam gacor slot online

Toko Senjata Wanjie

sensa777

Menkes minta pencegahan diabetes dioptimalkan di puskesmas******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meminta pencegahan penyakit diabetes dioptimalkan di Puskesmas di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, menyusul tingginya angka diabetes di wilayah tersebut.
 "Diabetes itu dicegahnya harus di Puskesmas. Jadi dicek darahnya, kalau sudah di atas 200 (mg/dL gula darahnya), dikasih obat, obatnya gratis," kata Menkes Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu. Dalam lawatan dinasnya di RSUD Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, Sabtu (6/1), Menkes juga menyebut salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan layanan pemeriksaan gula darah menggunakan alat hematoanalyzeryang saat ini telah tersedia di puskesmas. Tes ini, kata dia, sangat penting untuk memonitor kadar gula darah. Sehingga, apabila hasil tes kadar gula darah tinggi dapat menjadi indikasi seseorang terkena diabetes.
Baca juga: Menkes tugasi RSCM jadi pengampu RS daerah tangani diabetes

Baca juga: Menkes sebut diabetes sebagai ibu dari segala macam penyakit
 Ia menilai cara ini lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan di rumah sakit. Selain bisa mengatasi diabetes sejak dini dengan biaya yang relatif murah, langkah ini juga dapat mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit.
 "Kalau ini jalan, tidak perlu dikirim ke sini (RSUD). Jadi, rumah sakit nggakpenuh. Apa yang bisa ditangani di puskesmas, sebaiknya dilakukan di sana. Itu lebih murah," ujarnya. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una mencatat jumlah penderita diabetes pada 2023 mencapai 9.775 orang dan hingga kini baru sekitar 4.248 orang yang ditangani. Artinya, banyak penderita diabetes yang belum tertangani dan dikhawatirkan kondisinya terus memburuk.
 Direktur RSUD Ampana Niko mengatakan bahwa tingginya angka diabetes ditambah belum adanya pemeriksaan HbA1cdi Kabupaten Tojo Una-Una telah menyebabkan pasien yang dirawat di RSUD Ampana sangat banyak, hingga mendominasi ruang rawat inap. "Di sini, paling banyak yang dirawat diabetes. Kalau untuk rawat jalan, paling banyak masalah lambung," ungkapnya. Karenanya, Niko menyambut baik langkah Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam mengatasi penyakit degeneratif, khususnya diabetes. Melalui kolaborasi hebat ini, ia berharap fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Tojo Una-Una bisa melayani masyarakat dengan lebih baik.

Baca juga: Reformasi sistem pelayanan kesehatan kunci hadapi pandemi

Baca juga: Apakah penderita diabetes bisa sembuh? Ini kata dokter
 

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Kaisar Wu Nian

lotre slot login

Kepolisian lakukan pemetaan keamanan saat debat capres******

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian melakukan pemetaan keamanan di lokasi debat calon presiden (capres) yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu malam. "Kami sudah menempatkan personel dan sterilisasi di Ring 1 area debat, area paslon dan tamu undangan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi di Jakarta.

Pengamanan juga dilakukan di Ring 2 dan Ring 3. Lokasi tersebut merupakan sektor terluar pintu keluar-masuk ke kawasan Gelora Bung Karno (GBK) hingga di tempat-tempat parkir. Dalam rangka pengamanan saat debat capres ketiga yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kepolisian mengerahkan sebanyak 3.101 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Pemda DKI dan instansi terkait.

Baca juga: Polisi siagakan kendaraan taktis untuk pengamanan Debat Pilpres Selain itu, lokasi debat berada di dalam area kawasan GBK sehingga belum perlu dilakukan penutupan jalan. Rekayasa lalu lintas berlaku secara situasional bila dibutuhkan. "Untuk penutupan atau pengalihan arus lalu lintas kita melihat dinamika situasi di lapangan. Kita juga ingin masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan GBK tidak terganggu," ujar Susatyo. KPU juga sudah membuat aturan debat bagi Capres Pemilu 2024 maupun tata tertib bagi para pendukung pasangan calon (paslon). Pihak Kepolisian tinggal melaksanakan teknis pengamanannya dengan bersikap persuasif dan humanis. Dengan kesiapan pengamanan yang sudah dijalankan, Kapolres Metro Jakarta Pusat mengajak kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban selama debat capres berlangsung.

Baca juga: KPU gelar Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 malam ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 yang diikuti oleh tiga calon presiden (capres) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam, mulai pukul 19.00 WIB. Debat yang diikuti oleh capres untuk kedua kalinya itu mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik dan politik luar negeri. Debat capres tersebut dipandu oleh dua moderator, yakni Anisha Dasuki dan Aryo Ardi. Kemudian, ada 11  panelis sebagai tim penyusun pertanyaan untuk ketiga capres peserta Pilpres 2024.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Kendalikan dunia

situs slot gacor 2022

Propam periksa personel yang diduga langgar SOP saat tangkap Saipul******

Jakarta (ANTARA) - Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian memeriksa personel Polsek Tambora yang diduga melanggar prosedur standar operasional (SOP) saat menangkap artis Saipul Jamil dan asistennya pada Jumat (5/1) sekitar 
pukul 15.00 WIB.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi mengatakan bahwa personel Unit Narkoba Polsek Tambora yang terlibat dalam penangkapan tersebut telah dibebastugaskan sebagai penyidik selama pemeriksaan oleh Propam Polres Jakarta Barat."(Tujuannya) Untuk menjamin objektivitas dan menghindari konflik kepentingan," kata Syahduddi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Selasa.

Syahduddi mengapresiasi upaya Polsek Tambora dalam melakukan penegakan hukum. Namun dia juga menegaskan akan memberikan hukuman yang sesuai bagi personel yang terbukti melanggar prosedur penangkapan.

“Di satu sisi kita mengapresiasi upaya anggota Unit Narkoba Polsek Tambora dalam memberantas narkoba di wilayahnya," ujar Syahduddi.

Baca juga: Saipul Jamil sempat menyangka petugas yang menangkapnya begal

Namun, ketika ada indikasi pelanggaran prosedur dalam tindakannya maka Polres Metro Jakarta Barat (Jakbar) akan memberikan hukuman kepada setiap personel yang terbukti melanggar.

Pihaknya menjamin pemeriksaan oleh Propam terhadap personel yang terlibat dalam penangkapan tersebut berjalan dengan objektif. "Memberikan rasa keadilan bagi semua pihak," kata Syahduddi.

Kapolsek Tambora Donny Harvida membenarkan ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Seksi Propam Polres Metro Jakarta Barat terhadap anggotanya tersebut.

"Sedang dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat dan tentunya dari Divisi Propam Polres Metro Jakbar," kata Donny saat dihubungi di Jakarta pada Selasa.

Mengenai indikasi adanya keterlibatan warga sipil dalam penangkapan Saipul Jamil dan asistennya tersebut, Donny menyerahkannya ke dalam proses penyelidikan.

"Sedang dalam proses penyelidikan, nanti kalau sudah terungkap, sudah jelas, sudah ada titik terang, pasti akan disampaikan," kata Donny.

Baca juga: Saipul Jamil dibebaskan setelah sempat diperiksa

Sebelumnya, Polisi menyatakan bahwa oknum yang menggedor-gedor kaca mobil Saipul Jamil, memukul asistennya dan berkata-kata kasar saat penangkapan di dekat Halte TransJakarta Jelambar, Jakarta Barat, pada Jumat (5/1) sore bukan petugas Kepolisian.

"S​​​​​etelah kita 'cross-check' terhadap tiga penyidik yang berada di TKP dan juga videonya, itu bukan anggota kami," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi dalam jumpa pers di Polsek Tambora pada Sabtu (6/1).

Kepolisian telah melihat rekaman video tersebut. "Ya, jadi kita sudah melihat tayangan video tersebut, yang mengetuk kaca mobil, yang memukul tersangka S ini dan juga yang memaki-maki dengan bahasa kasar," katanya.

Ia menambahkan, beberapa oknum yang turut beraksi dalam penangkapan tersebut, yakni yang menggunakan jaket berwarna merah marun dan jaket bertuliskan "POLISI", bukan anggota Kepolisian.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Kebangkitan industri militer

perhitungan limit kredivo

Rafael Alun pikir******

Jakarta (ANTARA) - Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu atas vonis 14 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut. Oleh karenanya, Rafael Alun dan JPU KPK akan pikir-pikir selama satu minggu untuk kemudian menyatakan sikap menerima atau banding terhadap putusan itu.

"Berarti sama-sama menyatakan pikir-pikir, berarti putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi, supaya digunakan haknya selama satu minggu, tujuh hari, terhitung mulai besok," kata Hakim Ketua Suparman Nyompa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin.

Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan penjara dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda sebesar Rp500 juta, jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan," ucap Suparman.

Baca juga: Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara

Selain itu, Rafael Alun juga dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp10,79 miliar dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap subsider tiga tahun penjara.

"Menetapkan masa penahanan yang tekah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," sambung hakim Suparman.

Di sisi lain, majelis hakim menyatakan pengabdian sebagai PNS selama lebih dari 30 tahun menjadi pertimbangan meringankan bagi Rafael.

"Keadaan yang meringankan, terdakwa telah bekerja pada negara sebagai pegawai negeri selama lebih 30 tahun," ucap Suprman.

Dua pertimbangan meringankan lainnya adalah Rafael Alun memiliki tanggungan keluarga serta belum pernah dihukum sebelumnya.

"Keadaan yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi," tambah Suparman.

Baca juga: Mengabdi PNS selama lebih 30 tahun jadi pertimbangan meringankan RAT

Menurut majelis hakim, Rafael Alun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU, sebagaimana dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga JPU KPK. Dengan demikian, Rafael dinyatakan melanggar seluruh pasal yang didakwakan.

Pertama, Rafael melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kedua, Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kedua.

Ketiga, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan ketiga.

Sebelumnya, Senin (11/12/2023), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman 14 tahun kurungan penjara serta pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp18.994.806.137,00, subsider 3 tahun.

Baca juga: KPK yakin Rafael Alun diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor
Baca juga: Rafael Alun minta dilepaskan dari segala tuntutan
Baca juga: Rafael Alun dituntut 14 tahun kurungan penjara

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jelajahi dunia baru

gacor168

Korsel tuding Korut pasok senjata untuk Hamas******

Seoul (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan sangat prihatin atas transaksi senjata Korea Utara, setelah agen mata-mata Korea Selatan mengonfirmasi bahwa senjata Korea Utara digunakan oleh kelompok Palestina Hamas dalam perang dengan Israel.

Pada Senin, Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan merilis foto bagian roket Korea Utara yang menunjukkan bahwa pejuang Hamas menggunakan peluncur granat bertenaga roket F-7 yang diproduksi di Pyongyang, lapor kantor berita Yonhap yang berbasis di Seoul.

“Pemerintah sangat prihatin dengan pengiriman senjata Korea Utara ke luar negeri,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Lim Soo Suk dalam konferensi pers pada Selasa.

Setiap perdagangan senjata dengan Korea Utara jelas merupakan pelanggaran terhadap resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), yang secara serius mengancam perdamaian dan keamanan internasional, juga Semenanjung Korea, katanya.

Dia mengatakan bahwa Korea Selatan akan terus bekerja sama dengan Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara lain untuk memastikan semua anggota PBB mematuhi resolusi Dewan Keamanan, dan menyatakan posisinya mengenai masalah ini dalam pertemuan DK PBB.

Militer Korea Selatan sebelumnya mengungkapkan kekhawatiran bahwa Korea Utara mungkin memiliki hubungan militer dengan Hamas, dan Pyongyang bakal menggunakan taktik militer yang sama seperti yang digunakan Hamas dalam perangnya dengan Israel untuk menyerang Seoul secara tiba-tiba.

Sumber: Yonhap-OANA

Baca juga: Korsel ingin perkuat kerja sama dengan AS-Jepang hadapi ancaman Korut
Baca juga: AS sebut Rusia gunakan rudal yang dipasok Korut untuk serang Ukraina

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Rahasia Ilahi

bigslot288

Pengamat sebut Prabowo tak bisa sembarangan buka data Kemhan ke publik******

menhan juga tersumpah untuk tidak membuka data itu ke kalangan umum

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah mengatakan calon presiden (capres) sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tak bisa sembarangan membuka data Kementerian Pertahanan (Kemhan) kepada publik, karena ada data yang bersifat konfidensial.

Rezasyah mengatakan hal itu untuk merespons Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam (7/1), ketika capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak Prabowo untuk membuka data terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan beberapa kebijakan lain di Kemhan.

"Pak Prabowo pasti punya data. Beliau sangat tegas menafsirkan data itu konfidensial. Sebenarnya, beliau bisa saja mengatakan data itu bisa dibagi dua, mana yang konfidensial untuk umum dan mana yang harus terbuka dalam negeri," kata Rezasyah saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Baca juga: TKN nilai skor buruk menhan dari Ganjar-Anies tak sesuai sikap partai

Data konfidensial adalah data yang bersifat rahasia dan hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu dengan kepentingan untuk mengaksesnya.

Rezasyah menjelaskan bahwa data konfidensial juga hanya dapat dibuka oleh orang-orang tersumpah serta memiliki kompetensi dan keahlian untuk mengelola data tersebut.

"Betul, enggakbisa (sembarangan). Orang tersebut harus tersumpah untuk membaca data itu dan tidak semua orang Kemhan bisa membaca data (konfidensial), dan menhan juga tersumpah untuk tidak membuka data itu ke kalangan umum," kata dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran itu.

Dalam debat ketiga dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri tersebut, beberapa kebijakan pertahanan Prabowo menjadi sasaran kritik oleh Anies dan Ganjar.

Baca juga: Prabowo soal tak bersalaman dengan Anies: Dia ngak datang ke saya

Selama debat, Ganjar dan Anies beberapa kali mengkritik kebijakan pengadaan alutsista oleh Prabowo. Ganjar dan Anies juga kompak mengkritik proses perencanaan pertahanan Kemhan hingga masalah kesejahteraan prajurit TNI.

Prabowo merespons kritikan kedua rivalnya itu dengan mengatakan bahwa data yang disampaikan oleh kedua pasangan calon tersebut keliru. Prabowo menyatakan bahwa dia bersikap transparan dan mengajak keduanya bertemu di luar sesi debat.

"Penjelasannya, ya, di tempat ini, bukan di ruang tertutup yang tidak diketahui publik. Kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini, sehingga publik bisa mengetahui," kata Anies merespons ajakan Prabowo.

Namun, Prabowo menilai bahwa membahas masalah internal pertahanan suatu negara adalah tidak pantas dilakukan secara terbuka.

"Sekarang waktunya enggak ada. Jadi, saya mengundang kita bicara, terbuka. Masa kita mau buka semua kekurangan kita di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, negara maju, masalah rahasia ada," ujar Prabowo.

Baca juga: Mau bersalaman dengan Prabowo, Anies: saya cari sudah tidak ada

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024