4 angka jitu hk malam ini 2022

Saat keajaiban jatuh

Sandi Buka Suara Soal Efek Aturan Miras di KUHP bagi Pekerja Wisata******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membuka peluang aturan pemidanaan terkait minuman beralkohol(minol) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga merespons kritikan dari pengacara senior Hotman Paris Hutapea yang khawatir dengan potensi pemidanaan Pasal 424 KUHP soal menambahkan miras terutama terhadap pekerja wisata Bali.

"Ya semua masukan ini akan kami bicarakan dan mungkin di [revisi] UU Pariwisata akan kita perjelas," kata Sandi, ditemui di Kedai Kopi Johny, Jakarta, Sabtu (10/12).

Sandi juga mengaku dampaknya terhadap pelayan atau waiterjika ancaman pemidanaan di KUHP itu benar bisa sejauh itu. 

"Dan waitersitu yang kasihan, kalau nambah orderkan orang kasih tips itu menjadi salah satu sumber pendapatan mereka. Nah ini yang harus kita perhatikan dan ini jangan jadi pasal yang memberatkan mereka," urainya.

"Nah ini harus kita sosialisasikan dan kita perjelas," imbuh dia, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Terlebih, menurut Sandi, industri pariwisata merupakan salah satu yang paling banyak menciptakan lapangan kerja di Bali.

"Ini yang harus kita perhatikan dan jangan sampai jadi pasal yang memberatkan mereka [pekerja di industri pariwisata]," sambungnya.

Hotman sendiri sebelumnya menjelaskan bahwa pasal KUHP itu mengancam siapa pun yang menambahkan miras kepada mereka yang sudah mabuk.

"Di sini disebutkan kalau ada orang mabuk itu tidak dipidana. Tapi kalau temannya yang nambah minumannya, maka orang yang nambah ini yang masuk penjara satu tahun," ujarnya di Kedai Kopi Johny, Jakarta Utara.

Pasal 424 KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Hotman juga menyebut aturan yang dimuat dalam KUHP dikhawatirkan bakal mematikan ruang gerak para pelaku usaha seperti restoran, hotel, dan bar apabila benar-benar diterapkan.

Sebagaimana diketahui, RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR di tengah berbagai protes dari masyarakat.

Pengesahan RKUHP sebelumnya sempat tertunda pada 2019. Sejak awal, RKUHP dinilai banyak memuat pasal bermasalah yang mengancam kebebasan demokrasi dan masyarakat sipil.

Pria sebelah suka menggoda orang

Makin Pedas, Cabai Rawit di DKI Jakarta Tembus Rp57 Ribu per Kg******

Harga cabai rawitmerah dan hijau di DKI Jakarta terus melonjak dalam sepekan terakhir. 

Mengutip hargapangan.id, Selasa (13/12), rata-rata harga cabai rawit hijau pada 6 Desember dijual Rp42.850 per kg, dan naik menjadi Rp43.350 per kg pada 7 Desember. Harga tersebut terus merangkak mencapai Rp46 ribu per kg pada 13 Desember.

Kenaikan serupa juga terjadi pada cabai rawit merah yang terus terkerek dalam sepekan terakhir. Harga cabai rawit merah berada di posisi Rp52.400 per kg pada 6 Desember, naik menjadi Rp55.050 per kg pada 13 Desember.

Di DKI Jakarta, harga cabai rawit merah rata-rata sebesar Rp57.500 per kg. Di Jawa Timur, harga cabai rawit merah dibanderol Rp34.550 per kg. Sedangkan di Jawa Tengah Rp42.800 per kg dan di Jawa Barat dijual Rp53.650 per kg.

Untuk di Sumatera Utara, cabai rawit merah dijual Rp49.500 per kg dan di Lampung harganya mencapai Rp46.750 per kg.

Sementara, harga cabai rawit hijau termahal ada di Kalimantan Utara sebesar Rp88.750 per kg. Kemudian disusul oleh harga cabai rawit hijau di Kalimantan Barat sebesar Rp61.650 per kg.

Di DKI Jakarta, harga cabai rawit hijau rata-rata sebesar Rp55.850 per kg. Di Jawa Timur, harga cabai rawit hijau dibanderol Rp31.600 per kg. Sedangkan di Jawa Tengah Rp35.050 per kg dan di Jawa Barat dijual Rp51.400 per kg.

Untuk di Sumatera Utara, cabai rawit merah dijual Rp46.100 per kg dan di Lampung harganya mencapai Rp39.500 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

Jokowi Suntik Modal Garuda Rp1 T******

Pemerintah resmi menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk senilai Rp1 triliun.

Penambahan PMN itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk.

Beleid itu diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diundangkan pada 12 Desember 2022.

Sesuai Pasal 2 (2) beleid itu, penambahan PMN berasal dari konversi investasi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada maskapai pelat merah tersebut dalam bentuk obligasi wajib konversi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebagaimana ditetapkan kembali dalam perubahan postur dan rincian APBN 2020.

Dalam pertimbangan beleid itu, Jokowi menerangkan penyelesaian investasi pemerintah dalam rangka PEN sesuai perjanjian perdamaian yang disahkan melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.SusPKPLJ 12O21lPN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Juni 2022 sebagaimana dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1454 K/ Pdt.Sus-Pailitl 2C22 tanggal 26 September 2022.

Penyelesaian investasi pemerintah melalui penambahan PMN itu dilakukan untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan.

Tahun ini, pemerintah menyuntikkan PMN sebesar Rp7,5 triliun kepada Garuda Indonesia. Modal disuntikkan setelah perusahaan menang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dana itu akan digunakan untuk proses restrukturisasi dan transformasi perusahaan ke depan.

[Gambas:Video CNN]

Buku keinginan

100 Ribu Perawat di Inggris Raya Bakal Mogok Kerja Tuntut Gaji Naik******

100 ribu perawatdi Inggris Rayaanggota Royal College of Nursing (RCN) bakal mogok kerja di Inggris, Wales, dan Irlandia Utara pada Kamis (15/12) dan Selasa (20/12) untuk menuntut kenaikan gaji. Sementara, kelompok perawat Skotlandia sedang menegosiasikan kenaikan gaji secara terpisah.

Krisis biaya hidup telah memangkas daya beli perawat hampir tiga tahun sejak pandemi covid-19.

RCN selaku serikat perawat telah mencoba bernegosiasi dengan pemerintah soal kenaikan gaji. Namun pemerintah tak kunjung mengabulkan permintaan para perawat.

RCN menolak tawaran pemerintah untuk menaikkan gaji perawat minimal £1,400 atau setara Rp26,94 juta per tahun. Mereka mengklaim penawaran kenaikan sebesar 4,3 persen itu masih jauh di bawah tingkat inflasi.

Serikat pekerja menginginkan kenaikan gaji 19 persen yang diukur dengan indeks harga eceran (RPI) Oktober lalu. Di bulan tersebut, inflasi menyentuh level tertinggi 41 tahun sebesar 11,1 persen.

Mengutip CNN Business, aksi mogok kerja ini menjadi yang pertama kalinya dalam 106 tahun sejarah RCN sebagai serikat perawat terbesar di Inggris.

RCN sebelumnya memiliki kebijakan tidak ada mogok kerja. Namun, pada 1995, serikat pekerja ini mengubah aturannya dan mengizinkan pemogokan selama tidak mengganggu perawatan pasien.

"Keselamatan pasien selalu yang terpenting," tegas RCN.

[Gambas:Video CNN]

Gadis biasa yang mencari keabadian

Badai PHK Meluas ke Vietnam, Saatnya Pemerintah RI Ambil Langkah Nyata******

Konfederasi Umum Perburuhan Vietnammencatat sebanyak 1.200 perusahaandi negara itu telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam empat bulan belakangan. Selain itu, lebih dari 470 ribu pekerja juga telah dipangkas jam kerjanya.

Mengutip AFP, Rabu (14/12), PHK itu sebagian besar terjadi di sektor garmen, alas kaki, furnitur, serta elektronik.

Salah satunya, perusahaan raksasa Taiwan Pouyuen, produsen sepatu Nike. Mereka telah merumahkan 20 ribu pekerjanya secara bergiliran. Bahkan, perusahaan sepatu lainnya yakni Ty Hung Company juga memecat 1.200 dari 1.800 stafnya.

PHK ini terjadi karena penurunan pesanan dari negara negara Barat yang mencapai 30 hingga 60 persen. Penurunan itu pu diklaim lebih parah dibandingkan tahun lalu di mana pandemi covid-19 masih merajalela.

Kondisi ini pun serupa dengan yang terjadi di Indonesia. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.combeberapa waktu lalu.

Anne mengatakan data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan 25.700 pekerja sudah terkena PHK per Oktober 2022 ini. Jumlah ini pun diproyeksi terus bertambah hingga 2023.

Firman menyebut PHK massal ini terjadi karena penurunan permintaan industri sepatu yang sudah menyentuh 50 persen. Permintaan menurun dan order yang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Masing-masing dari retailer, brandsemua pegang inventori. Kemudian pabrik kita juga sedang di-holddulu jangan ekspor. Jadi stoknya menumpuk. Ini kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk ordermasuk lagi ke pabrik," jelas Firman.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah pun belum melakukan intervensi secara nyata untuk mencegah gelombang PHK terjadi kian masif. Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya. Ia baru akan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menyiapkan kebijakan dalam menangkal PHK ini.

Berdasarkan data yang ia miliki, memang ada usaha yang mulai mengalami tekanan, yakni industri TPT. Sementara untuk industri alas kaki masih relatif baik.

"Sampai Oktober memang ada tekanan terutama untuk TPT, kalau alas kaki relatif masih cukup baik. TPT terlihat mulai ada tekanan terhadap beberapa korporasi, ini yang akan kita waspadai dengan langkah-langkah apa yang harus disiapkan," katanya.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Perindustrian membentuk Satuan Tugas Pengamanan Krisis Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tim bertugas menginventarisasi industri TPT serta alas kaki yang terdampak oleh krisis perekonomian global.

Tim juga bertugas mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki yang dilaporkan sejumlah asosiasi mengalami perlambatan.

"Satgas juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan strategi mitigasi yang diambil tersebut," kata Agus.

Ia mengatakan agar badai PHK di sektor padat karya itu tak mengganas, pihaknya akan menjalankan beberapa strategi.

"Pertama, kami upayakan pencarian pasar baru untuk ekspor bagi sektor industri. Kami mencoba buka akses untuk pasar ke Amerika Latin dan Selatan, Afrika, negara-negara Timur Tengah, dan Asia," katanya.

Kedua, memperkuat penguasaan pasar dalam negeri, dengan menggencarkan dan mendorong promosi serta kerja sama lintas sektoral agar program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) semakin tumbuh.

"Melalui program ini juga akan menumbuhkan sektor industri itu sendiri," imbuhnya.

Ketiga, memperkuat daya saing industri dengan kemudahan akses bahan baku, penguatan ekosistem usaha, dan penguatan sistem produksi.

"Kita bisa lihat dengan berbagai instrumen seperti BMDTP (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah), juga larangan terbatas (lartas), dan banyak lagi instrumen lain yang bisa kita pergunakan," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industri dalam negeri, khususnya sektor TPT.

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

Di sisi lain, OJK juga memberi sedikit angin segar bagi pelaku industri TPT dan alas kaki dengan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan dari yang semula berakhir pada Maret 2023 menjadi 31 Maret 2024.

Menyinggung upaya pencarian pasar baru untuk ekspor yang disebut menteri perindustrian, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan persoalannya bukan cuma itu. Menurutnya, Indonesia juga harus menyiapkan produknya agar tidak kalah saing dari China dan India.

Jika tidak, niatan menjajaki pasar Timur Tengah atau Afrika hanya menjadi angan. Sebab, di negara-negara tersebut produk padat karya dari China dan India pun masih dominan.

"Kalau produk manufaktur kita lebih mahal dan kualitasnya kalah saing, maka jangan berharap bisa memenangkan persaingan di sana. Yang jelas, China telah lebih dulu melakukan penetrasi pasar ke Timur Tengah dan Afrika," kata Ronny.

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan dukungan dengan cara membangun diplomasi ekonomi yang lebih serius. Hal ini perlu dilakukan agar upaya melebarkan pasar produk-produk ekspor nasional bisa berkelanjutan.

Ronny mengatakan selama ini perdagangan Indonesia dengan negara lain terjadi karena faktor 'butuh' saja. Artinya, negara tujuan ekspor membeli produk RI karena sebatas memerlukan barang yang dipesan. Atau Indonesia menjadi destinasi investasi asing yang hasil produksinya diekspor kembali ke negara asal investasi tersebut.

"Artinya, niat untuk melebarkan pasar baru sebatas wacana, tidak didukung oleh kebijakan dan kelembagaan yang jelas," imbuh Ronny.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih cocok kepada pelaku usaha. Ronny menilai insentif-insentif untuk sektor padat karya belum berjalan dengan baik.

Menurutnya, baik insentif untuk melakukan transformasi teknologi maupun insentif fiskal berupa kelonggaran pajak belum terlihat imbasnya. Buktinya, industri padat karya RI masih kalah bersaing di tingkat global.

"Nah, dengan kondisi yang demikian, sangat masuk akal jika pelan-pelan untuk industri-industri tertentu di sektor padat karya kita akan mengalami hal yang sama dengan Vietnam," imbuh Ronny.

Ia menambahkan upaya-upaya tadi seharusnya sudah dilakukan pemerintah sejak tahun lalu atau saat pandemi covid-19 agar gelombang PHK pun bisa dihindari. Namun, Ronny juga menyebut saat ini belum terlambat untuk membenahi sektor padat karya. Asalkan, pemerintah serius dan setiap kebijakan yang dikeluarkan jelas arahnya.

Maksimalkan Pasar Dalam Negeri

Tuan Pertarungan

Truk dan Angkutan Barang Dilarang Melintas Selama Libur Nataru******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang trukdan angkutan barang lain untuk melintasi jalan toldan non-tol selama libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam Jumpa Pers Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru, Rabu (14/12).

Hendro menjelaskan keputusan ini sudah ditandatangani dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Dirjen Perhubungan Darat, Kepala Korlantas Polri, dan Dirjen Bina Marga tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023.

Aturan pembatasan tersebut juga berlaku untuk pengangkut bahan galian, seperti tanah, pasir, dan batu, pengangkut bahan tambang, serta pengangkut bahan bangunan, seperti besi, semen, dan kayu.

Pembatasan bakal dilakukan saat puncak arus mudik dan balik selama masa libur Nataru, dimulai sejak 22 Desember 2022 dan berakhir pada 2 Januari 2023. Namun, pembatasan tidak dilakukan setiap hari.

Hendro menjelaskan puncak arus mudik Natal diperkirakan terjadi pada 23 dan 24 Desember, sedangkan puncak arus balik pada 25 dan 26 Desember.

Sementara itu, perkiraan puncak arus mudik pada tahun baru diperkirakan pada 30 dan 31 Desember serta arus balik terjadi pada 1 dan 2 Januari 2023.

"Untuk truk Over Dimension/Overloading (ODOL) ya tetap gak boleh (melintas). Angkutan ini saja gak boleh, apalagi ODOL. ODOL termasuk di dalamnya," imbuh Hendro.

"Jadi, kalau ada yang melanggar dengan aturan pembatasan angkutan barang saat Nataru, dilakukan penindakan dan parkir pada tempat-tempat tertentu, tidak bisa berjalan. Nanti akan dikeluarkan setelah waktunya memperbolehkan kendaraan itu jalan kembali," tegasnya.

Berikut daftar lengkap jadwal pembatasan jalan tol dan non-tol untuk angkutan barang:

Pembatasan Jalan Tol

1. Tahap Pertama Libur Natal 2022
Arus Mudik:
Kamis (22/12) pukul 12.00 sampai Sabtu (24/12) pukul 24.00 waktu setempat.
Arus Balik:
Minggu (25/12) pukul 12.00 sampai Senin (26/12) pukul 08.00 waktu setempat.

2. Tahap Kedua Libur Tahun Baru 2023
Arus Mudik:
Jumat (30/12) pukul 00.00 sampai Sabtu (31/12) pukul 12.00 waktu setempat.
Arus Balik:
Minggu (1/1/) pukul 12.00 sampai Senin (2/1) pukul 08.00 waktu setempat.

Pembatasan Jalan Non-Tol

1. Tahap Pertama Libur Natal Tahun 2022
Arus Mudik:
Kamis (22/12) pukul 05.00 sampai pukul 22.00 waktu setempat.
Jumat (23/12) pukul 05.00 sampai pukul 22.00 waktu setempat.
Sabtu (24/12) pukul 05.00 sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Arus Balik:
Minggu (25/12) pukul 05.00 sampai pukul 22.00 waktu setempat.
Senin (26/12) pukul 05.00 sampai pukul 22.00 waktu setempat.

2. Tahap Kedua Libur Tahun Baru 2023
Arus Mudik:
Jumat (30/12) pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
Sabtu (31/12) pukul 05.00 sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Arus Balik:
Minggu (1/1) pukul 05.00 sampai pukul 22.00 waktu setempat.
Senin (2/1) pukul 05.00 sampai pukul 22.00 waktu setempat.

[Gambas:Video CNN]