slot gacor dijamin wd

Hari-hari bekerja dengan dewi kecerdasan

PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel******

Perhimpunan Hoteldan RestoranIndonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) menentang isi aturan di Pasal 415 RKUHP yang berisi ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check in atau menginap di hotel.

"PHRI DIY menolak rancangan undang-undang itu, bahkan PHRI seluruh Indonesia juga menolak undang-undang yang kayak begitu. Itu bermaksud baik tapi tidak benar, tidak tepat," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Selasa (25/10).

Deddy mengakui esensi atau maksud dari rencana aturan itu sejatinya baik. Hanya saja, ia khawatir kalau aturan itu jadi diterapkan, implementasinya nanti menimbulkan kontradiksi dengan gembar-gembor pemerintah soal memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

"Sebetulnya itu kan masalah moral dari seseorang. Itu sudah ada perda-nya, walaupun dalam rancangan itu ada delik aduan. Nah ini sebetulnya di perda itu ada aturannya, biar perda saja enggak perlu pakai undang-undang," ucapnya.

"Makanya kan sering Satpol-PP grebek dan sebagainya karena sesuai dengan perda, enggak perlu pakai undang-undang karena nanti menghambat pariwisata Indonesia," sambungnya.

Di lain sisi, lanjut Deddy, tiap-tiap hotel kini juga memiliki pangsanya tersendiri. Kehadiran hotel syariah di kota-kota besar dan tujuan wisata yang terus berkembang pun bisa jadi opsi bagi konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karenanya, PHRI DIY tak melihat adanya urgensi pada pasal perzinaan dalam RKUHP yang  ia sebut bisa memidanakan pasangan belum menikah melakukan check in di hotel ini.

"Tidak ada (urgensinya). Makanya, baik tapi enggak tepat gitu loh. Wong hotel juga sudah ada yang syariah ya silakan pilih saja. Tergantung dari konsumennya wisatawannya," pungkasnya.

Aturan yang tertuang di Pasal 415 RKUHP menjadi perbincangan di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya rancangan aturan itu mengatur mengenai pasangan belum menikah yang berpotensi dipidana jika menginap di hotel.

Pasal 415 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan semua atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Sementara itu, Pasal 415 ayat (2) menyatakan, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan."

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.

Sementara Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menilai polemik itu muncul karena belum ada pemahaman yang utuh dari publik termasuk kalangan Apindo.

Albert menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan (Pasal 415 RKUHP) dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan/kohabitasi (Pasal 416 RKUHP) dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan, yang diatur sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP.

"Yaitu pengaduannya hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan," terang Albert.

"Sehingga tidak akan pernah ada proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," sambungnya.

Ia menambahkan kewenangan dari kepala desa atau sejenisnya untuk mengadukan tindak pidana perzinahan atau kohabitasi telah dihapus dari draf RKUHP sebelumnya.

"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.

Wanita Pedang Cang Lei

PKPU Garuda Indonesia Resmi Berakhir Damai******

PTGaruda Indonesia(Persero) Tbk mengumumkan proses restrukturisasi utang atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat berakhir damai.

Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (26/10), Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat telah mengesahkan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) antara Garuda Indonesia dengan para Kreditornya melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 425/Pdt.Sus PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Juni 2022.

Homologasi juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1454 K/Pdt.Sus Pailit/2022 yang diputus pada 26 September 2022.

Amar putusan kasasi menolak permohonan kasasi dari dua kreditur perseroan yakni Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company. Kedua kreditur itu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung lantaran tak puas dengan homologasi PKPU perseroan.

'Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Juni 2022 antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) dengan Para Kreditornya," demikian bunyi amar putusan tersebut.

Dengan demikian, PKPU Garuda Indonesia demi hukum pun . Sehingga, dengan putusan homologasi itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud.

Meski begitu, amar putusan itu menyatakan bahwa Garuda Indonesia selaku termohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9,87 juta.

Dengan berakhirnya PKPU, Garuda pun kini dapat menerima penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,5 triliun yang dijanjikan sebelumnya.

Dana itu akan digunakan untuk proses restrukturisasi dan transformasi perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Xuanling Sembilan Alam

Komisaris Pelni Dede Budhyarto Tuai Kecaman Usai Cuitkan 'Khilafuck'******

Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto mendapat kritikan usai memplesetkan diksi khilafah menjadi 'khilaf*ck' dalam cuitan Twitternya.

Dede menuliskan bahwa dalam memilih calon presiden (capres) tidak boleh asal apalagi yang didukung oleh kelompok radikal.

"Memilih capres jangan sembrono apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilaf*ck anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas," tulisnya pada Minggu, (23/10).

Akibat pernyataan tersebut, Dede dikritik oleh berbagai pihak termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI Cholil Nafis menilai politik seharusnya dapat dijalankan dengan bertanding secara wajar dan jujur untuk mendapatkan pendukung.

"Yang gini orang yang nafsuan politik," ucap Cholil dalam akun Twitter pribadinya @cholilnafis, Selasa (25/10).

"Semua orang punya mau dan keinginan asal tak melanggar hukum dan kesopanan yang tanding secarafairaja," tambahnya.

[Gambas:Twitter]

Tak hanya Cholil, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon turut mengkritik cuitan Dede tersebut. Fadli berharap Dede bisa dipecat dari jabatannya sebagai komisaris BUMN.

"Orang seperti ini harusnya dipecat saja sebagai komisaris, jangan sampai menjadi wajah BUMN," cuit Fadli dalam akun Twitternya @fadlizon.

Sementara itu, berdasarkan pantauan dari cuitannya yang lain Dede tak mempersoalkan adanya kritik dari pelbagai pihak soal cuitan kontroversialnya tersebut. Ia terlihat santai ketika ia membalas cuitan dari politikus Partai Demokratik Hasbil.

"Gegara cuitan "khilaf*ck", si pansos @Hasbil_Lbs akan melaporkan saya ke Polisi, banyak yang menyarankan lapor balik. Sejak main sosmed dari 2009 saya tidak pernah lapor-lapor polisi, jadi biarkan saja, justru semakin terkuak ideologi khilafah yang dinyatakan terlarang itu dia dukung," cuit Dede.

[Gambas:Video CNN]

Ruang siaran langsung Ruohua setiap jam

Penerapan Tarif Bea Masuk Berhasil Tekan Impor Pakaian Jadi******

Kementerian Perdagangan menyebutkan penerapan tarif bea masuktambahan berhasil menekan imporproduk pakaian jadi di Indonesia.

Adapun tambahan bea masuk ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 142 tahun 2021 tentang pengenaan Bea Masuk Tindak Pengaman (BMTP) terhadap produk impor pakaian dan aksesoris pakaian yang berlaku efektif mulai 12 November 2021 lalu.

"Bukan hanya berhasil (menekan impor pakaian), kita juga berhasil melindungi UMKM garmen kita dengan penerbitan aturan yang kita tetapkan itu," ujar Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono kepada CNNIndonesia.com, Kamis (27/10).

Menurutnya, industri garmen selama ini merasa terancam dengan impor pakaian dari negara lain. Apalagi ditambah dengan masuknya pakaian-pakaian bekas yang lebih murah.

Karenanya, diterbitkannya aturan tambahan bea masuk impor pakaian bekas, industri garmen dalam negeri merasa terlindungi dan bisa makin mengembangkan produksinya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan total impor pakaian jadi pada September 2021 sebanyak 2.751,12 ton. Ini adalah total impor pakaian sebelum tambahan tarif bea masuk diberlakukan pada November 2021.

Setelah tambahan tarif diberlakukan, impor pakaian berdasarkan jumlahnya turun hingga 20 ribu persen menjadi hanya 1.623,43 ton pada September 2022.

Jika dilihat dari asalnya, impor pakaian jadi yang masuk ke Indonesia paling banyak berasal dari China, Vietnam, India, Kamboja, Turki, Pakistan, Amerika Serikat, Myanmar, Hong Kong, Singapura.

Sebagai informasi, adapun tarif tambahan bea masuk dalam PMK 142/2021 ditetapkan di kisaran Rp19.260 hingga Rp63 ribu per potong pada tahun pertama. Lalu nantinya tarif ini akan berangsur turun pada tahun kedua dan ketiga.

Jenis produk yang dikenakan bea masuk tambahan antara lain segmen atasan kasual, atasan formal, bawahan, setelan, ensemble, gaun, outerwear, pakaian dan aksesori pakaian bayi, headwear, dan neckwear.

[Gambas:Video CNN]

Berani, 2017

Serap Panen Petani, Bulog dan ID Food Bakal Dapat Pinjaman Murah******

Bulog dan holding BUMN pangan (ID Food) akan mendapatkan pinjaman murah dari bank pelat merah untuk menyerap hasil panen petani.

Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengamankan 11 bahan pokok yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Adapun 11 bahan pokok yang wajib dimaksimalkan dari produksi dalam negeri adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Menurut Arief, pemberian bunga rendah ini dilakukan melalui jaminan pemerintah melalui skema subsidi bunga. Dalam hal ini, subsidi bunga diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Jadi Himbara memberikan permodalan dengan bunga rendah, kemudian Kemenkeu sebagai penjamin. Pinjaman dana ini untuk Bulog dan ID Food karena mereka butuh uang untuk menyerap hasil petani," jelasnya.

Sementara, untuk besaran bunga subsidi dan tata cara pemberian jaminan kredit, kata Arief, bakal dituangkan dalam aturan turunan, yakni peraturan menteri keuangan (PMK).

"Menkeu yang menentukan (subsidi bunga nya). Jadi mekanismenya nanti ada semacam subsidi bunga," ujarnya.

Skema subsidi bunga ini tertuang dalam pasal 15 PP 125/2022. "Dalam rangka pelaksanaan pinjaman untuk keperluan penyelenggaraan CPP, Pemerintah dapat memberikan jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada Perum Bulog dan/atau BUMN Pangan," tulis PP tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Tingkat Suci yang menentang Surga

PTBA Raup Laba Rp10 T Sepanjang Kuartal III 2022******

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) meraup laba bersihRp10 triliun pada kuartal III 2022, atau naik 110 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year).

Direktur Utama PT Bukit Asam Asral Ismail mengatakan capaian laba dipicu pendapatan sebesar Rp31,1 triliun atau naik 60 persen dari periode tahun lalu.

"Peningkatan laba ini juga dipengaruhi kenaikan harga jual batu bara di pasar global, yang mana harga jual rata-rata Rp1,3 juta per ton pada kuartal III 2022, atau jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu terjadi kenaikan 143 persen," kata Asral dalam konferensi pers secara virtual, dikutip dari Antara, Kamis (27/10).

Sementara itu, total aset perusahaan per 30 September sudah mencapai Rp41,2 triliun. Jumlah itu naik 28 persen dibandingkan kuartal III 2021 sebesar Rp32,2 triliun.

Menurutnya, kenaikan kinerja tersebut disebabkan tingginya permintaan batu bara. Selain itu, harga batu bara yang terkerek signifikan juga membantu perbaikan kinerja PTBA.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Harga Batu Bara Acuan (HBA) meningkat sekitar 101 persen persen dari US8,50 per ton pada Januari 2022 menjadi US9,22 per ton pada September 2022.

Sepanjang kuartal tersebut, total produksi batu bara PTBA mencapai 27,7 juta ton, meningkat 21 persen dibanding kuartal III 2021 yang sebesar 22,9 juta ton.

Penjualan batu bara PTBA sampai dengan kuartal III 2022 sebanyak 23,5 juta ton, tumbuh 12 persen secara tahunan.

Porsi penjualan ekspor PTBA terus meningkat dari 33 persen pada Kuartal I 2022, 38 persen pada kuartal II 2022, dan mencapai 44 persen pada kuartal III 2022.

Peningkatan porsi ekspor pada kuartal II dan III tersebut menyebabkan porsi ekspor sampai dengan kuartal III 2022 tercatat sebesar 38 persen dari seluruh penjualan.

Sementara realisasi Domestic Market Obligation (DMO) hingga kuartal III 2022 tercatat sebesar 14,4 juta ton atau 159 persen dari target tahunan.

[Gambas:Video CNN]