erek erek bermesraan 42Jutaan kata 516637Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs yang lagi gacor sekarang》
Daftar BUMN yang Dibubarkan di Era Jokowi******Jakarta, CNN Indonesia--
Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja membubarkan dua perusahaan BUMN dalam waktu yang bersamaan. Dua perusahaan itu yakni PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dan PT Kertas Leces (Persero).
Pembubaran itu tak lepas dari kondisi pailit atau kondisi keuangan tidak sehat perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut. Selain Merpati Airlines dan Kertas Leces, pemerintahan Jokowi pernah melikuidasi BUMN lain yang sudah lama tidak beroperasi.
Berikut daftar perusahaan BUMN yang dibubarkan Jokowi:
"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serbaguna 'Merpati Nusantara' menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) bubar karena dinyatakan pailit," demikian bunyi Pasal 1 PP yang diteken Jokowi pada 20 Februari 2023.
Adapun penyelesaian pembubaran Merpati Airlines termasuk likuiditas dilaksanakan paling lambat 5 tahun sejak Merpati dinyatakan pailit. Semua kekayaan sisa hasil likuidasi disetorkan ke kas negara.
Lihat Juga :Amarah Sri Mulyani Lihat Kelakuan Anak Pegawai Pajak dan Rubicon |
Kertas Leces bernasib sama dengan Merpati Airlines. Perusahaan ini dibubarkan setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2O18IPN Niaga Sby. Jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2O14lPN Niaga Sby, pada 25 September 2018.
Jokowi meresmikan pembubarannya melalui PP Nomor 9 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces.
"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun l982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Kertas Leces Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) bubar karena dinyatakan pailit," demikian bunyi Pasal 1 PP tersebut.
Penyelesaian pembubaran Kertas Leces, termasuk likuiditas dilaksanakan paling lambat 9 tahun terhitung sejak dinyatakan pailit. Semua kekayaan sisa hasil likuidasi perseroan disetorkan ke kas negara.
Lihat Juga :Kemenkeu Periksa Pejabat Pajak soal Kasus Aniaya Anak Petinggi Ansor |
PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) dibubarkan Jokowi setelah pegawainya cuma tersisa 7 orang, mencakup direksi dan komisaris.
Restu pembubaran tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023, yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.
"Pengaturan mengenai Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Keppres No. 25/2022 tersebut.
Peraturan yang bakal diterbitkan untuk memayungi pembubaran tersebut sudah disusun dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional. Alas hukumnya, Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN yang akan diprakarsai oleh Kementerian BUMN.
Menteri BUMN Erick Thohir akan membubarkan tiga 'BUMN hantu' alias perusahaan yang sudah lama tidak beroperasi. Ketiganya adalah PT Kertas Kraft Aceh, PT Industri Gelas (Persero), dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
Ia mengatakan PT Kertas Kraft Aceh berhenti beroperasi sejak 2008, Iglas setop sejak 2015, dan Industri Sandang Nusantara sejak 2018.
Erick mengklaim pembubaran dilakukan dengan baik, termasuk isu kepegawaian. Pembubaran ketiganya akan efektif berlaku setelah terbit PP mengaturnya.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)250 Saham Menguat, IHSG Ditutup Tangguh di 6.856 Pada Akhir Pekan Ini******Jakarta, CNN Indonesia--
Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup berada di zona hijau di level 6.856 pada Jumat (24/2). Indeks saham naik 17 poin atau 0,25 persen dari perdagangan sebelumnya.
Pagi ini, IHSG dibuka pada posisi stagnan di level 6.839, lalu menguat di penutupan. Posisi terkuat IHSG saat perdagangan hari ini ada di level 6.880.
Mengutip RTI, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,83 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 14,96 miliar lembar saham. Tercatat, pada penutupan sore ini 250 saham menguat, 249 saham terkoreksi, dan 224 saham lainnya stagnan.
Bursa saham Asia bervariasi. Indeks Nikkei 225 di Jepang tercatat naik 1,29 persen, index Kospi di Korea turun 0,63 persen, dan indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 1,60 persen.
Sama dengan Asia, bursa saham Eropa bergerak bervariasi. Indeks CAC 40 di Prancis naik 0,25 persen, disusul indeks FTSE 100 di Inggris turun 0,29 persen, serta Indeks DAX di Jerman naik 0,49 persen.
[Gambas:Video CNN]
Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******Jakarta, CNN Indonesia--
Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.
Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.
"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.
Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.
Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.
"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).
Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.
"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.
Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.
Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.
Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.
Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.
(rea/rea)Label:dunia 777 slot gacor apk、5unsur3、aplikasi kredit hp tanpa limit
Terkait:link slot terbaik dan terpercaya、situs slot kamboja、pola gacor inces 1000、capsatoto、mpo138 slot、bonus 100 to rendah、mpo368、slot terbaru terpercaya、dewamaxwin、hack server situs slot
bab terbaru:slot959(2024-06-11)
Perbarui waktu:2024-06-11
《situs yang lagi gacor sekarang》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot online gacor hari iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs yang lagi gacor sekarang》bab terbaru。