situs slot promo new member 100 to kecil

Teknik Kelahiran Kembali Kuno

IHSG Diprediksi Menguat Berkat Deras Aliran Modal Masuk******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi meneruskan penguatan pada perdagangan Kamis (11/5) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal indeks saham akan melanjutkan penguatan dan menguji level resistance 6.881.

"IHSG bergerak di bawah resisten terdekat di 6.825, di mana kenaikan di atasnya akan membuka jalan menuju 6.853 atau bahkan menguji resisten Fibonacci berikutnya di level 6.881," ujar Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan IHSG berpotensi menguat terbatas hari ini.

Menurutnya, kenaikan yang terjadi dalam pola pergerakan indeks saham terlihat masih bersifat teknikal rebound.

"Selain itu pergerakan IHSG juga ditopang oleh arus deras capital inflow yang masih terjadi secara year to date," imbuh William.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support6.726 dan resistance6.878 hari ini. William merekomendasikan sejumlah saham, yakni TLKM, BBNI, UNVR, BMRI, AALI, BSDE, dan ITMG.

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat 31,92 poin atau 0,47 persen ke level 6.811 pada akhir perdagangan Rabu kemarin.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,07 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,32 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Satu pedang untuk dimuliakan

Pemerintah Sebut Bandara Kertajati PSN 'Gagal', MRT Jakarta Sukses******

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengatakan Bandara Kertajati, Majalengka, adalah proyek strategis nasional (PSN) yang kurang berhasil, sedangkanMRT Jakarta yang sukses.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo. Menurutnya, pencapaian buruk Bandara Kertajati dikarenakan belum selesainya Tol Cisumdawu.

"Kalau sukses, contohnya MRT. Kalau yang belum sukses itu contohnya Bandara Kertajati. Saya mengangkat itu karena berkaitan langsung dengan Cisumdawu," kata Wahyu di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Senin (8/5).

Ia mengatakan pembangunan jalan tol memang agak sulit dalam pembebasan tanah. Namun, Wahyu mengatakan Tol Cisumdawu diperkirakan rampung akhir Mei ini.

Wahyu juga menyinggung soal ketidakberhasilan Bandara Kertajati bisa menjadi pembelajaran PSN berikutnya. Ia menegaskan seharusnya pembangunan bandara diikuti dengan ekosistemnya.

"Pada waktu bangun Kertajati, kita hanya bangun bandara. Padahal kalau bangun bandara kita harus bangun ekosistem, misalnya bagaimana penginapan untuk kru penerbangan tersebut, bagaimana kesiapan wilayah menyiapkan misalnya pemadam kebakaran dan hospital," tuturnya.

"Kita belajar di Bandara Kulon progo (YIA). kita siapkan semua, termasuk ekosistem. Kita tetap belajar, tapi kita yakin bahwa pembangunan infrastruktur pasti ada dampaknya dan agak sulit kalau mencari kekurangannya," tandas Wahyu.

[Gambas:Video CNN]

Negara Liliput dunia nyata

Luhut Kekeh Ogah Impor KRL Bekas: Saya Lebih Setuju Bikin Dalam Negeri******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan masih kekeh tak ingin mengimpor KRL bekas dari Jepang.

"Sampai sekarang masih kita bahas. Tapi kalau ditanya saya, saya lebih setuju bikin dalam negeri," katanya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut menegaskan pihaknya masih menunggu hasil audit teranyar soal rencana impor KRL. Kendati begitu, ia tak mengungkapkan sudah sejauh mana pembahasan lanjutan impor tersebut.

Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan akan profesional dalam menjalankan tugas audit impor KRL bekas Jepang. Padahal, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya melobi mereka.

Meski begitu, BPKP siap jika pada akhirnya ditugaskan mengawasi pelaksanaan impor KRL bekas. BPKP siap turun langsung jika mendapat arahan tersebut dari pemerintah.

Di lain sisi, Juru bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim mengaku siap jika diminta melakukan audit ulang rencana impor KRL bekas dari Jepang, seperti yang disuarakan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Belum ada kegiatan audit lanjutan terhadap rencana impor KRL bukan baru. Pastinya kalau diminta (audit ulang), BPKP akan melakukannya," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

Erick meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) membuat proyeksi pertumbuhan penumpang dalam 5 tahun ke depan. Hal tersebut bisa memetakan berapa gerbong KRL yang dibutuhkan.

"Kita harus menghitung ulang kebutuhan gerbongnya berapa. Saya menolak impor jika terjadi mark up dan saya akan minta BPKP untuk audit ulang jika memang terjadi mark up," tegasnya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (3/5).

"Namun, kalau kita membutuhkan impor maka kita terbuka, tetapi perlu duduk dengan data yang sama, dan kalau ada korupsi, saya akan sikat," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

Karyawati di Bekasi Polisikan Bos Terkait Ajakan Staycation******

Seorang karyawatidi perusahaan kosmetik berinisial PT K di Bekasi akhirnya berani buka-bukaan soal syarat staycation yang diberlakukan oleh bosnya supaya kontrak kerja bisa diperpanjang.

Karyawati berinisial AD tersebut mengaku syarat itu memang benar adanya. Paling tidak, hal itu pernah ia alami sendiri. 

Ia mengatakan kerap diajak staycation dan berpergian oleh atasannya agar kontraknya bisa diperpanjang. 

Korban turut melampirkan data dan bukti-bukti yang ada saat membuat laporan.

"Per hari ini kontrak (AD) diputus. Diputus kontrak mengindikasikan bahwa benar di perusahaan tersebut terjadi kasus seperti yang ramai di bicarakan selama ini," kata Obon Tabroni seperti dikutip dari detik.com, Selasa (9/5).

Obon menduga diputusnya kontrak AD lebih cepat karena yang bersangkutan lapor ke polisi hingga kasus ini ramai ke permukaan.

"Indikasi ke arah situ," ucapnya.

Sementara itu AD mengatakan harusnya kontrak kerjanya di PT K habis 13 Mei 2023 mendatang. Ia mengatakan jelang kontrak habis, bosnya selalu mengajak jalan.

"Sampai sekarang pun terakhir karena kebetulan aja aku mau selesai kontrak 13 Mei ini, dia kayak nagih lagi 'Ayo kan kamu mau perpanjangan, kapan nih jalan bareng berdua'," jelas AD dalam keterangannya.

Ajakan jalan berdua itu seringkali didapatkan AD. Mulanya ia hanya bisa berdalih untuk mengulur waktu pertemuan dengan atasannya karena masih membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Saat ajakan terakhir dilontarkan, AD baru berani untuk menolak. Mendengar hal itu atasannya tersebut langsung mengancam tidak akan memperpanjang kontraknya.

[Gambas:Video CNN]

"Aku kan lama-lama risi ya, jadi aku tekenin lagi aku nggak bisa jalan berdua bareng karena aku juga punya cowok, terus udah gitu harga diri. Nagih-nagih terus. Di situ aku langsung ngambil keputusan nggak mau. Kemudian dia langsung kayak 'ya udah kamu habis kontrak aja nggak diperpanjang," jelasnya.

Ajakan jalan berdua itu seringkali didapatkan AD. Mulanya ia hanya bisa berdalih untuk mengulur waktu pertemuan dengan atasannya karena masih membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Saat ajakan terakhir dilontarkan, AD baru berani untuk menolak. Mendengar hal itu atasannya tersebut langsung mengancam tidak akan memperpanjang kontraknya.

"Aku kan lama-lama risi ya, jadi aku tekankan lagi aku nggak bisa jalan berdua bareng karena aku juga punya cowok, terus sudah begitu, ini masalah harga diri. Menagih-nagih terus. Di situ aku langsung mengambil keputusan nggak mau. Kemudian dia langsung kayak 'ya sudah kamu habis kontrak saja, tidak diperpanjang," jelasnya.

Karakter pendukung wanita terlahir kembali sebagai Phoenix dalam perjalanannya menuju keabadian

PUPR Lirik Opsi Bangun Tol Rp52 T Atasi Macet di Puncak******

Pemerintah melirik opsi membangun jalan tol untuk mengatasi persoalan macet di jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono memperkirakan tol sepanjang 52 kilometer (km) ini akan menghabiskan Rp25 triliun.

"Usulan ini sangat baik, karena diharapkan dapat membantu kurangi kemacetan ruas non tol puncak, kalau disetujui bisa dilanjutkan. Perkiraan sementara dari hasil kajian terkini hampir Rp25 triliun," ujar Triono dalam diskusi di Media Center Kementerian PUPR, seperti dikutip dari Detik, Rabu (10/5).

"Saat ini sudah ada pemrakarsa yang tertarik usulkan investasi di jalan tol Puncak. Calon pemrakarsa ini siapkan kajian," ujarnya.

Menurut Triono, pembangunan jalan tol ini akan dilakukan dalam 5 seksi pembangunan. Pemerintah sendiri masih menunggu kepastian studi dari pihak perusahaan swasta sebagai pemrakarsa jalan tol.

"Istilahnya kami sodet dari Bocimi ke Cianjur, nanti 5 seksi. Kami masih menunggu, belum bisa dijawab detil. Bolanya di pemrakarsa saat ini," kata Triono.

Sebelumnya diberitakan PT Matrasarana Arsitama dan Swoosh Capital KFT menjadi pemrakarsa tol itu. Proyek tol itu juga sudah tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol dengan target terbangun/operasi pada 2030-2034.

[Gambas:Video CNN]

Sistem transformasi tingkat dewa

Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).